Abrari Alzael

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/abrari-2372693403.jpg" alt="ABRARI ALZAEL" width="100%">
<figcaption>ABRARI ALZAEL</figcaption>
</figure> Apa yang terjadi di kalangan elite seolah menegaskan bahwa kondisi bangsa ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah peristiwa menggambarkan hal itu. Sekadar menyebut contoh, dugaan korupsi Pertamina (Rp 193,7 triliun), tata niaga timah (Rp 300 triliun), PT Asabri (Rp 22,7 triliun), PT Jiwasraya (Rp 16,8 triliun), hingga ekspor minyak sawit mentah (Rp 12 triliun). Mungkin saja masih tersembunyi peristiwa lain yang belum terungkap. Dari perspektif numericalyang diduga dan merugikan negara, angkanya besar-besar. Sulit diterima akal sehat apabila peristiwa tersebut tidak melibatkan orang besar (elite). Sebab, orang-orang kecil (alit) berpikirnya sederhana, cukup sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gas tersedia, kuat bayar listrik, harga sembako terjangkau, dan remeh-temeh lainnya. Sesederhana itu. Penyakit Kolosal Mengamati peristiwa akhir-akhir ini, negara yang rugi karena ulah anak negeri, ingatan terbang pada apa yang pernah disampaikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).Negara diiktibarkan sebagai lumbung besar. Namun, lumbung besar itu dikerubungi tikus-tikus besar dan kecil yang jumlahnya melampaui kebesaran lumbung itu sendiri. Isi lumbung itu pun menjadi tidak seimbang sebagai lumbung pangan dibandingkan lumbung yang dipangantikus-tikus besar dan kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Kenyataan itutidak sekadar melambangkan keserakahan individu atau kelompok. Peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya wabah dari sebuah penyakit kolosal, kleptomania. Kaum alit dalam hidup yang nestapa tidak berkeberatan apabila para elite kaya. Namun, ya jangan kayak gitu. Begitu meluasnya wabah kleptomania itu, kaum alit kadang trauma menjadi penduduk negeri ini. Doa-doa yang dilantunkan agar republik ini menjadi negeri yang baldatunthayyibatunwarabbunghafur(gemah ripah loh jinawi) dirasa jauh dari kenyataan. Misalnya, sejumlah remaja membuat #KaburAjaDulu sebagai ekspresi anak negeri yang worrydi tengah tidak adanya kepastian masa depan di negeri sendiri. Sayang, sikap itu kemudian dimaknai berbeda oleh salah satu elite:&rsquo;&rsquo;Silakan kabur. Kalau perlu, jangan pulang sekalian.&rsquo;&rsquo;Orang yang berjiwa besar biasanya tidak mengatakan hal yang bermakna kecil. Ada pula orang yang lebih elite berpidato di panggung kebesaran. Lalu dari atas podium misuh atau menarasikan frase yang tidak seharusnya berkumandang dari situ. Sementara dari podium yang lain, para dai mengingatkan pentingnya berbuat baik dan berkata santun. Orangtua pun tidak boleh menjejalkan matrikulasi yang sumer. Peristiwa tersebut juga mengagetkan warga republiken dengan meyakini bahwa negeri ini pantas diduga tidak saja mengajarkan kekerasan economic, tetapi juga membumikan anarkisme-linguistik. Nasib Bangsa Alitsaat ini berada dalam posisi linglung merenungi nasib bangsanya sendiri. Rakyat, yang sebagian berada di pinggir laut, belajar hermeunetika alam. Mereka belajar menghafal nama-nama ikan. Tetapi, nama-nama ikan yang mereka hafal itu kemudian jarang ditemui karena ditangkap pihak asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Alit juga memahami bahwa aroma busuk ikan biasanya dimulai dari kepala. Mereka juga belajar nama-nama pohon. Namun, pohonnya sebagian tumbang (ditumbangkan) dan diangkut ke luar negeri dalam niaga gelap. Tidak hanya itu, alit juga belajar geografi di mana negeri ini memiliki banyak pulau. Namun, sekali lagi, sebagian pulau tersebut digerus, diangkut, dan dijadikan bahan untuk reklamasi negeri tetangga. Padahal, dalam hukum arbitrase, cara mengukur teritori lautan sebuah negara dimulai dari daratannya. Makin luas daratan sebuah negara, makin jauh jangkauan lautan yang dimiliki negara itu. Indonesia hadir dalam praktik-praktik itu, terutama dugaan hilangnya pulau di Kepri untuk dipersembahkan ke Negeri Singa. Pemerintah tidak mungkin melakukan itu karena yang bisa melaksanakannya hanya oknum elite. Sebab, tidak mungkin pulau berenang sendiri dan bersandar di negeri tetangga. Kaum elite lainnya menggergaji bukit dan gunung. Kemudian mereka menanam hutan-hutan beton yang apabila musim hujan tiba, para alit di sekitar bukit dan gunung menerima kiriman banjir dan longsor. Belum lagi penggalian lahan dan tambang,baik di darat maupun laut. Indonesia oleh Grand Syeikh Al Azhar Mahmud Syaltut (Mesir) pada 1961 disebut qit&rsquo;athun minal Jannah (potongan surga) karena alam yang indah dan santun dalam peradaban. Namun, kini ketika deforestasi merajalela, saat pantai dijadikan sesajen para elite, masihkah negeri ini disebut potongan surga?Atau surga yang terpotong-potong? Sebagai catatan akhir, alit tetap mendoakan bangsa ini. Berharap presiden sehat, panjang umur, dan bijak memimpin negeri. Selebihnya, alit memberikan informasi bahwa rakyat di lapis bawah mengalami kesulitan ekonomi. Pengangguran makin menganga dan PHK karyawan merajalela. Pidato presiden menggelegar, menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Tetapi, presiden tidak bisa bekerja sendiri untuk Indonesia Raya. Butuh pembantu dan orang-orang yang setia pada negeri. Presiden pasti memahami perbedaan antara orang saleh dan orang yang salah. (*) <hr /> *) ABRARI ALZAEL,&nbsp;Budayawan; kandidat doktor psikologi Universitas Negeri Malang &nbsp;

Apa yang terjadi di kalangan elite seolah menegaskan bahwa kondisi bangsa ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja.

Antara Sengkarut Elite dan Sekarat Kaum Alit

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/UN-2353746840.jpg" alt="ABRARI ALZAEL" width="100%">
<figcaption>ABRARI ALZAEL</figcaption>
</figure> Pada 29 Januari lalu, saya berkesempatan berbincang santai dengan Ketua Banggar DPR M.H. Said Abdullah di kediaman asalnya, Sumenep, Madura. Dia mengaku sedang memutar otak bersama pihak terkait untuk memperbaiki fiskal negeri ini. Disadari, ekonomi republik ini tidak sedang baik-baik saja. Tidak disebutkan putar otak seperti apa guna memperbaiki kondisi keuangan negeri tercinta ini. Namun, substansinya, kondisi keuangan sedang berada pada posisi kurang fit, semacam kepepet happiness. Tentu, otak (saya) ini tidak seencer ketua Banggar DPR dalam memotret negeri ini dari perspektif fiskal. Meskipun, sebagai warga negara, saya tetaplah harus optimistis bahwa Indonesia akan baik-baik saja, pada akhirnya. Sebab, menciptakan pribadi yang pesimistis tentulah tak ada guna. Di luar itu, sebagai warga yang bernenek moyang pelaut, leluhur membesarkan anak-cucunya untuk tetap berani berhadapan dengan gelombang, badai, dan angin topan. Nenek moyang tidak takut pada kematian. Nenek moyang hanya mendedahkan untuk khawatir apabila kelaparan. Gaduh Elpiji 3 Kg Hanya, keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa rakyat tidak bisa lagi membeli elpiji 3 kg kepada pengecer membuat dahi rakyat mengernyit. Situasi itu membuat rakyat panik. Terutama para penjual gorengan, bakso, dan bakmi keliling (untuk sekadar menyebut contoh) serta ibu rumah tangga yang sejauh ini mendapatkan gas dari pengecer yang domisilinya tidak jauh dari rumah warga. Para penjual keliling sejauh ini membeli gas di titik di mana gas itu habis di tengah jalan, mereka bisa langsung membeli gas dari pengecer. Dalam ramai penataan gas ala Bahlil, warga Pamulang Barat, Yonih, 62, meninggal karena lelah mengantre membeli gas. Akhirnya, Presiden Prabowo menganulir keputusan menterinya sehingga agak melegakan rakyat. Kini rakyat kembali bisa mendapatkan elpiji 3 kg (melon) seperti sedia kala. Kelegaan juga muncul karena tidak ada lagi rakyat yang mati akibat letih mengantre gas di pangkalan. Bagaimanapun, beribu pangkalan gas elpiji bersubsidi tidak pernah bisa seharga nyawa. Hakikatnya, kondisi rakyat menyesuaikan dengan situasi bangsa. Jika kondisi negara, sebagaimana disampaikan ketua Banggar DPR dan banyak tokoh lainnya, tidak baik-baik saja, di suasana itulah rakyat berada. Ketika negara meminta rakyat sabar, rakyat melakukan itu. Tetap sabar dan bersyukur, masih bisa bertahan hidup, seberapa pun rumitnya. Bahwa terjadi gap yang sangat menganga dari pendapatan yang terendah hingga income tertinggi pada sebagian warga lainnya, rakyat tabah karena memang berbeda antara alit dan elite. Rakyat hanya butuh tenang dan tidak dikorbankan pada pertarungan makhluk kelas atas. Muatan Terselubung Rakyat alit tidak berkenan dibuat sulit untuk kebijakan dan keputusan yang tidak bisa dijangkau pikiran awam-rakyat. Jangan pernah berpikir rakyat tidak tahu bahwa keputusan menteri ESDM tidak memiliki muatan yang tidak bisa dijangkau rakyat. Hampir semua keputusan pemerintah yang dibuat para pihak terkait pasti mengandung sesuatu yang lain sebagaimana hukum Newton I: sebuah benda bergerak karena ada benda lain yang menggerakkannya. Meski begitu, pemerintah tidak perlu amnesia dengan hukum Newton IV: ada aksi pasti ada reaksi. Sejatinya, rakyat tidak menyalahkan Bahlil. Rakyat meyakini, menteri itu pernah aktif di Pramuka sehingga merupakan orang yang baik hati, tidak sombong, suka menolong, dan rajin menabung. Namun, dalam membuat keputusan, rakyat ingin ada kajian yang benar-benar deep (mendalam). Dikaji, dikalkulasi, dan dipikirkan kapan hal yang dimaksud diberlakukan. Jepang saja, pada era 1940-an, ketika hendak mencuri harta warga Indonesia, mengumumkan melalui apa yang disebut cumarit (Madura). Ketika cumarit dibunyikan, rakyat bersembunyi ke dalam lubang. Saat rakyat masuk ke lubang (sejenis bungker), tentara Jepang leluasa mengambil apa saja dari rakyat Nusantara ketika itu. Sekali lagi, rakyat tahu dan tidak bodoh-bodoh amat terhadap apa yang terjadi pada bangsa ini. Misalnya, adanya oknum yang menjual laut untuk kepentingan pribadi. Lalu, siapa yang membeli laut dan siapa yang bekerja kepada pembeli laut (bahkan hutan dan seisinya), rakyat tahu dan tidak bisa berbuat banyak. Sebab, rakyat paham, negara dikendalikan para bandit (meminjam istilah Mahfud MD). Rakyat teringat puisi W.S. Rendra, Sajak Sebatang Lisong: Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku, membentur meja kekuasaan yang macet... Begitulah. Narasi ini tidak sedang bermaksud menyindir siapa untuk kebijakan yang bahkan tidak populis sekalipun. Bagaimanapun, rakyat alias publik sudah seharusnya dirawat sebagaimana para punggawa meruwat republik untuk manusia Indonesia hari ini dan generasi bangsa masa depan.&nbsp;(*) <hr /> *) ABRARI ALZAEL, BUDAYAWAN; kandidat doktor psikologi pendidikan UN Malang

keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa rakyat tidak bisa lagi membeli elpiji 3 kg kepada pengecer membuat dahi rakyat

Merawat Publik, Meruwat Republik

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Abrari Alzael

Berita Terkini

Antara Sengkarut Elite dan Sekarat Kaum Alit

Merawat Publik, Meruwat Republik

Download Aplikasi JawaPos.com