Adrian Perkasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/adrian-perkasa-2314820082.png" alt="Adrian Perkasa" width="100%">
<figcaption>Adrian Perkasa</figcaption>
</figure> SELESAI sudah masa kampanye calon presiden dan wakil presiden, kini tibalah saat warga Indonesia menentukan pilihan. Semua pasangan calon telah mencurahkan semua ide, gagasan, dan visi misi dalam semua bidang, termasuk kebudayaan. Tidak ada satu pun pasangan yang tidak memberi perhatian kepada isu ini. Sebagaimana pula yang terlihat dalam debat terakhir yang berlangsung Minggu (4/2) pekan lalu. Semua calon presiden juga sepakat bahwa kementerian khusus yang membidangi kebudayaan mutlak diperlukan. Lantas seperti apa urgensi dari kementerian tersebut sepanjang sejarah bangsa Indonesia? Dan apa relevansinya dalam upaya pemajuan kebudayaan? Ihwal Lembaga Kebudayaan dalam Pergerakan Nasional Gagasan dalam membuat suatu lembaga tersendiri dalam menangani pemajuan kebudayaan bukanlah hal yang baru. Setidaknya wacana tersebut telah muncul sejak Kongres Kebudayaan 1918 di masa kolonial hingga masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pergerakan, Kongres Kebudayaan yang digelar tidak bisa dilepaskan dari semangat menggeloranya nasionalisme. Tidak heran banyak tokoh pergerakan nasional yang ikut hadir, bahkan aktif berpartisipasi, di dalam kongres yang diselenggarakan di Solo tersebut. Dr Cipto Mangunkusumo yang merupakan salah satu tokoh penting dalam pergerakan nasional mengusulkan perlunya didirikan sebuah lembaga khusus di bidang kebudayaan. Selaras dengan pemikiran koleganya, Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara, nasionalisme, menurut pentolan Indische Partij itu, tidak hanya merupakan gerakan politik saja. Melainkan sebuah gerakan kebudayaan. Pada akhirnya semua peserta kongres menyetujui dengan bulat ide Cipto tersebut sehingga lahirlah lembaga Java-Instituut. Meski mengambil nama suatu kelompok etnis saja, bukan berarti perhatian institut ini hanya terbatas pada kebudayaan Jawa. Upaya lembaga itu meluas, mulai dari memajukan kebudayaan Sunda, Madura, hingga Bali. Ketua dari lembaga ini, Professor Hussein Djajadiningrat, berperan penting dalam mengubah lembaga kebudayaan terbesar kala itu, Bataviaasch Genotschap van Kunsten en Wetenschappen, menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, urusan kebudayaan hampir selalu melekat kepada urusan pendidikan. Hanya pada era Demokrasi Terpimpin muncul wacana konkret untuk membentuk suatu kementerian khusus yang membidangi kebudayaan. Gagasan tersebut digulirkan oleh Dewan Perancang Nasional yang dipimpin oleh Muhammad Yamin yang pernah menjabat menteri pendidikan dan kebudayaan. Dewan ini merupakan cikal bakal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/halte/014146885/pemilu-bergitar">Pemilu Bergitar</a> Tata Kelola Lembaga Kebudayaan Situasi ini rupanya juga menjadi perhatian dalam dua Kongres Kebudayaan Indonesia terakhir yang diselenggarakan pada 2018 dan 2023. Kongres tersebut berangkat dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Salah isu yang mengemuka masih sama, yakni tata kelola lembaga kebudayaan baik di tingkat nasional maupun daerah rupanya masih tetap menjadi masalah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan dalam Peraturan Presiden No 114 Tahun 2022 tentang strategi kebudayaan yang merupakan abstraksi dari isu-isu kebudayaan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Di tingkat pusat, tata kelola kelembagaan bidang kebudayaan belum bisa terkoordinasi dengan baik karena urusan kebudayaan tersebar di lebih dari 20 kementerian maupun lembaga. Tentu saja sebagai salah satu direktorat di bawah suatu kementerian, bidang kebudayaan tidak bisa begitu saja menentukan kebijakan kebudayaan yang melebihi wewenang dari kementerian induknya. Situasi yang sama bahkan lebih memprihatinkan terjadi di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Lebih dari 95 persen daerah menggabungkan urusan kebudayaan di bawah suatu dinas yang membidangi banyak urusan lainnya seperti pendidikan, pariwisata, pemuda, olahraga, hingga komunikasi. Namun, dalam kasus daerah, juga muncul suatu preseden positif di mana terdapat beberapa daerah yang telah mampu mengoptimalkan potensi kebudayaannya dengan memiliki dinas kebudayaan tersendiri. Tentu saja hal positif di daerah dengan keberadaan suatu dinas kebudayaan bisa diikuti oleh pemerintah pusat. Siapa pun presiden dan wakil presiden terpilih nanti seyogianya bisa melanjutkan apa yang telah diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan selama beberapa tahun belakangan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan berikut beberapa aturan turunannya telah menjadi capaian penting. Belum lagi dua kali penyelenggaraan Kongres Kebudayaan yang jauh lebih inklusif dan melibatkan banyak pihak dibandingkan sebelumnya tentu harus dipertahankan. Maka, keberadaan kementerian khusus bidang kebudayaan merupakan hal yang sangat strategis dalam mengurai kerumitan tata kelola kelembagaan bidang kebudayaan. Serta ujung tombak perwujudan visi misi pemimpin bangsa ini ke depan sekaligus melanjutkan capaian-capaian sebelumnya. (*) *) Adrian Perkasa, Project Manager The Intenational Convention of Asia Scholar 13, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

SELESAI sudah masa kampanye calon presiden dan wakil presiden, kini tibalah saat warga Indonesia menentukan pilihan.

Capres Terpilih, Kementerian Kebudayaan Itu Perlu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/adrian-perkasa-2314820082.png" alt="Adrian Perkasa" width="100%">
<figcaption>Adrian Perkasa</figcaption>
</figure> BELAKANGAN&nbsp;ini publik dan berbagai media di Indonesia memberikan perhatian atas kembalinya lebih dari 400 karya seni dan peninggalan bersejarah dari Belanda. Artefak tersebut sebelumnya telah lama tersimpan sebagai koleksi beberapa museum di sana. Kondisi itu tidak bisa dilepaskan dari konteks kolonialisme atau penjajahan di masa lalu. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ada berbagai upaya untuk mengembalikan berbagai koleksi museum tersebut ke pangkuan ibu pertiwi. Seperti dalam negosiasi antara Indonesia dan Belanda pada Konferensi Meja Bundar, pengembalian barang-barang bersejarah juga tercatat menjadi isu penting selain masalah ekonomi-politik. Tentu saja kita patut bersyukur bahwa upaya yang dirintis sejak awal kemerdekaan Indonesia tersebut terus berlanjut hingga kini. Bahkan, dibandingkan masa-masa sebelumnya, momen pengembalian koleksi bersejarah ini bisa dibilang keterlibatan pihak Indonesia lebih besar. Kondisi itu tidak bisa dilepaskan dari peran aktif Tim Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda maupun Direktorat Jenderal Kebudayaan. Terlepas dari seremonial serah terima koleksi bersejarah tersebut, setidaknya terdapat dua hal yang harus menjadi perhatian Indonesia pasca pengembalian koleksi bersejarah asal Indonesia. Dua hal itu bagian dari kesimpulan penulis dari penelitian selama menjadi fellow dalam program joint-fellowship antara dua lembaga riset di Belanda, yakni KITLV dan NIOD, mengenai kajian koleksi museum yang terkait dengan kolonialisme. Pertama, masih minimnya penelitian dari pihak Indonesia, terutama terkait provenance/asal usul benda-benda koleksi museum. Sependek pengalaman dan pengamatan penulis, kajian oleh museum-museum, baik di tingkat nasional maupun daerah, pada umumnya berfokus pada deskripsi suatu koleksi. Hal yang sering dilewatkan adalah asal usul atau riwayat benda tersebut, mulai awal pembuatan hingga berakhir menjadi koleksi museum. Padahal, penelitian asal usul atau biografi sebuah koleksi merupakan salah satu komponen penting ketika suatu pihak hendak mengklaim atas koleksi museum untuk dikembalikan. Dengan metode itu, dapat diketahui apakah benda tersebut berpindah kepemilikan secara legal seperti pembelian atau hadiah maupun dengan tindakan sewenang-wenang seperti paksaan, rampasan perang, dan lainnya. Penelitian provenance juga memiliki manfaat lainnya, khususnya dalam hal produksi pengetahuan bersama (knowledge co-creation). Misalnya, ketika penulis melakukan studi terkait koleksi Madura di beberapa museum di Belanda. Salah satu koleksi Madura yang paling terkenal di sana adalah keris hadiah penguasa Madura kepada para pembesar Belanda mulai Raja Willem hingga gubernur jenderal. Sebelum diteliti asal usulnya, pada umumnya para ahli dari Belanda maupun Madura menganggap keris tersebut merupakan keris dari Bali. Setelah menelusuri riwayat keris tersebut, baik yang berasal dari sumber tertulis Belanda, Indonesia, Jawa, maupun Madura, diketahui bahwa para penguasa Madura, khususnya wangsa Cakraningrat, telah menciptakan suatu gaya tersendiri yang merupakan sintesis dari berbagai arus budaya. Isu penting kedua yang harus diperhatikan adalah terkait mekanisme dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam pengembalian koleksi museum asal Indonesia. Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, urusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tentu saja hal itu harus dipahami mengingat konteks hubungan luar negeri antara pihak Indonesia dan Belanda. Namun, juga harus diperhatikan bahwa banyak sekali aspirasi dari banyak daerah di Indonesia untuk memulangkan benda-benda yang berasal dari daerah mereka. Misalnya, meriam Lada Secupak dari Aceh dan kepala Demang Lehman dari Kalimantan Selatan. Dalam keterangan berbagai museum dan ahli di Belanda, sesungguhnya telah ada permintaan yang dilayangkan dari beberapa pihak, mulai pemda hingga keluarga atau keturunan dari kesultanan Aceh maupun Demang Lehman, beberapa tahun lalu. Hanya, mengingat saat itu belum terdapat framework kebijakan yang jelas seperti rekomendasi dari Komite Gon&ccedil;alves untuk pemerintah Belanda pada 2020, tidak ada tindak lanjut hingga saat ini. Tentu saja, aspirasi dari banyak daerah tersebut juga perlu direspons pemerintah pusat. Tidak hanya untuk menentukan penempatan suatu benda koleksi setelah dikembalikan. Melainkan juga diperlukan mekanisme yang jelas bagaimana permintaan dari daerah-daerah itu juga menjadi bagian dari kebijakan terkait upaya pengembalian benda-benda asal Indonesia di berbagai museum di Belanda. Apabila telah terdapat mekanisme yang jelas berikut kewenangan masing-masing pihak, harapannya berbagai aspirasi yang telah lama mengemuka dari daerah bisa terakomodasi dengan tepat. Jangan sampai ketika benda-benda asal Indonesia telah dikembalikan, justru muncul polemik, misalnya saling klaim kepemilikan. Namun, apabila mekanisme tersebut telah berjalan dengan lancar, bisa jadi hal yang sama bisa diterapkan untuk pengembalian koleksi asal Indonesia di negara lain dan berkontribusi besar dalam upaya pemajuan kebudayaan.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;ADRIAN&nbsp;PERKASA,&nbsp;Dosen Departemen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, fellow KITLV &amp; NIOD untuk penelitian koleksi kolonial museum-museum di Belanda

Publik memberikan perhatian atas kembalinya lebih dari 400 karya seni dan peninggalan bersejarah dari Belanda. Termasuk, di dalamnya artefak

Mau Apa setelah Artefak Kembali?

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Adrian Perkasa

Berita Terkini

Capres Terpilih, Kementerian Kebudayaan Itu Perlu

Mau Apa setelah Artefak Kembali?

Download Aplikasi JawaPos.com