Arifki Chaniago

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/WhatsApp-Image-2025-07-16-at-180158-1189765886.jpeg" alt="Logo PSI. (Dok. PSI)" /> DALAM beberapa waktu terakhir, satu gejala politik muncul berulang kali, yaitu kader dari partai-partai mapan berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Peristiwa ini terjadi lebih dari sekali, melibatkan aktor yang beragam, dan berlangsung dalam rentang waktu yang relatif berdekatan. Di titik ini, wajar jika muncul pertanyaan: apakah ini sekadar dinamika biasa, atau ada faktor yang lebih besar di belakangnya? Salah satu dugaan yang paling sering muncul adalah pengaruh Joko Widodo. Namun, dugaan tetaplah dugaan. Tulisan ini tidak berangkat dari kesimpulan bahwa Jokowi pasti menjadi penyebab utama migrasi kader ke PSI. Justru sebaliknya, tulisan ini mencoba menguji: sejauh mana tren perpindahan kader itu bisa dijelaskan oleh pengaruh Jokowi, dan sejauh mana ia sekadar hasil kalkulasi politik biasa. Langkah pertama adalah membedakan antara peristiwa individual dan tren politik. Dalam politik, perpindahan kader selalu ada. Setiap pemilu melahirkan yang kecewa dan yang tersingkir. Namun, ketika perpindahan itu memiliki pola&mdash;tujuan partainya sama, waktunya berdekatan, dan narasi yang menyertainya serupa&mdash;maka ia layak dibaca sebagai tren, bukan kebetulan. PSI dalam konteks ini menarik, karena ia adalah partai kecil yang secara elektoral belum terbukti kuat. Dalam logika umum, partai kecil justru sering ditinggalkan, bukan didatangi. Karena itu, ketika partai kecil menjadi tujuan migrasi, ada variabel tambahan yang perlu dijelaskan. Di sinilah hipotesis pengaruh Jokowi masuk. Namun,&nbsp;sebelum menerimanya, kita perlu alat baca yang jernih. Teori pertama yang relevan adalah teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh Anthony Downs. Downs menjelaskan bahwa aktor politik bertindak rasional: mereka menimbang peluang, risiko, dan manfaat. Partai politik dalam kerangka ini bukan rumah ideologis yang permanen, melainkan kendaraan untuk mencapai tujuan politik. Jika teori ini dipakai, maka perpindahan kader ke PSI harus dilihat dari sudut pandang manfaat. Apa yang ditawarkan PSI yang tidak ditawarkan partai lain? Secara organisasi, PSI tidak lebih besar, tidak lebih mapan, dan tidak lebih kaya. Namun, PSI memiliki satu hal yang tidak dimiliki banyak partai kecil lain yaitu asosiasi dengan figur mantan presiden dua periode. Di titik ini, pengaruh Jokowi mulai relevan sebagai variabel penjelas. Bukan karena Jokowi memerintahkan, tetapi karena keberadaannya mengubah persepsi peluang. PSI tidak lagi dibaca sebagai partai kecil biasa, melainkan sebagai partai kecil dengan akselerator politik. Analogi sederhananya begini, banyak kader merasa sedang berada di dalam bus besar yang penuh penumpang. Bus itu kuat, tetapi sering berhenti dan tujuannya tidak jelas. PSI mungkin hanya mobil kecil, tetapi dengan sopir yang rutenya terbaca. Dalam situasi seperti itu, berpindah kendaraan menjadi keputusan rasional, bukan emosional. Namun, rasionalitas saja belum cukup menjelaskan mengapa figur Jokowi begitu penting. Di sinilah teori kedua membantu. Ilmuwan politik Richard Neustadt dalam Presidential Power menjelaskan bahwa kekuasaan presiden tidak berhenti ketika masa jabatan selesai. Yang tertinggal adalah pengaruh pascakepemimpinan&mdash;kombinasi reputasi, jejaring elite, dan persepsi publik. Pengaruh ini sering kali lebih fleksibel dan tahan lama dibanding kewenangan formal. Pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa teori ini bekerja cukup konsisten. PDI Perjuangan tidak bisa dilepaskan dari figur Megawati Soekarnoputri. Partai Demokrat tumbuh dan bertahan dalam bayang Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan Partai Kebangkitan Bangsa tidak pernah sepenuhnya lepas dari warisan Abdurrahman Wahid, meskipun kepemimpinan formalnya berganti. Artinya, ada pola historis mantan presiden berfungsi sebagai magnet politik. Magnet ini tidak selalu terlihat dalam bentuk instruksi, tetapi dalam bentuk sinyal. Dan, politik sangat peka terhadap sinyal. Jika pola ini kita tarik ke PSI, maka hipotesis pengaruh Jokowi menjadi masuk akal. Bukan sebagai sebab tunggal, tetapi sebagai faktor pemicu. Ia membuat PSI layak diperhitungkan oleh kader yang sebelumnya tidak akan melirik partai kecil. <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/Foto-Arifki-3800856179.jpeg" alt="Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia. (Dok. Pribadi)" /> Namun, tulisan ini juga perlu jujur pada sisi sebaliknya. Pengaruh Jokowi saja tidak cukup. Jika PSI tidak mampu membangun struktur, kaderisasi, dan daya tawar nyata, maka magnet itu akan cepat kehilangan daya. Dalam politik, figur bisa membuka pintu, tetapi institusi yang menentukan apakah pintu itu bisa dilewati. Karena itu, ukuran keberhasilan tren migrasi ini tidak bisa dilihat hari ini. Ia baru bisa diuji pada dua hal: apakah PSI mampu menahan kader-kader tersebut, dan apakah PSI mampu naik kelas menjadi kekuatan menengah?. Jika tidak, maka migrasi ini hanyalah fenomena sementara, bukan transformasi politik. Faktor waktu juga penting. Politik menuju 2029 tidak lagi dimulai saat kampanye resmi. Ia dimulai sekarang. Dalam fase start dini ini, elite cenderung bergerak lebih cepat daripada pemilih. Migrasi kader ke PSI bisa dibaca sebagai bagian dari perlombaan awal itu. Maka, kembali ke pertanyaan awal, apakah tren migrasi kader ke PSI merupakan pengaruh Jokowi? Jawaban paling jujur adalah: sebagian iya, tetapi tidak sepenuhnya. Jokowi adalah faktor pembuka peluang, bukan penentu akhir. Ia mengubah kalkulasi, tetapi tidak menjamin hasil. Tulisan ini tidak bertujuan menghakimi benar atau salah. Ia hanya menguji satu hipotesis sederhana bahwa dalam politik Indonesia, figur mantan presiden masih memiliki daya tarik yang kuat, bahkan terhadap partai kecil. Dan tren migrasi kader ke PSI memberi indikasi bahwa hipotesis itu tidak sepenuhnya keliru. Apakah indikasi ini akan berkembang menjadi fakta politik yang mapan, atau justru memudar sebagai gejala sesaat, sepenuhnya akan ditentukan oleh waktu. Politik, seperti biasa, tidak memberi kepastian. Ia hanya menyediakan medan uji. *) Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia

Kader dari partai-partai mapan berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Salah satu dugaannya pengaruh Joko Widodo (Jokowi).

Migrasi Kader ke PSI: Menguji Pengaruh Jokowi

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/Foto-Arifki-3800856179.jpeg" alt="Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia. (Dok. Pribadi)" /> BAYANGKAN Anda dipaksa kembali mendengarkan radio di era layanan streaming. Lagu dipilihkan, selera diseragamkan, dan Anda cukup duduk manis sebagai pendengar. Lebih tertib, memang&mdash;tetapi &nbsp;juga lebih sunyi. Di situlah Pilkada lewat DPRD mulai terasa rapi secara prosedural, tetapi miskin rasa memiliki. Demokrasi bekerja dengan logika yang serupa. Ia memang melelahkan, penuh kebisingan, dan menuntut keterlibatan. Namun justru di situlah kendali berada. Ketika pilihan politik diambil alih atas nama efisiensi dan ketertiban, demokrasi perlahan berubah dari pengalaman bersama menjadi sekadar tontonan dari kejauhan. Survei LSI Denny JA (7/1) menunjukkan bahwa kelompok muda sangat vokal menolak Pilkada lewat DPRD. Gen Z menjadi yang paling lantang dengan tingkat penolakan mencapai 84 persen, disusul Generasi Milenial sebesar 71,4 persen. Angka ini bukan sekadar preferensi teknis, melainkan ekspresi sikap politik generasi yang kini menjadi tulang punggung pemilih, ekonomi, sekaligus ruang publik Indonesia. Ironisnya, arah elite politik justru bergerak ke jalur sebaliknya. Sejumlah partai seperti Golkar, PAN, PKB, NasDem, dan Demokrat cenderung mendukung, atau setidaknya membuka ruang, bagi Pilkada lewat DPRD. Di tengah kecenderungan tersebut, PDI Perjuangan tampil sebagai satu-satunya partai besar yang secara tegas menolak dan mempertahankan Pilkada langsung. Perbedaan sikap ini memperlihatkan jarak yang makin jelas antara aspirasi publik dan logika elite politik. Dalam teori demokrasi partisipatoris, partisipasi publik bukan sekadar instrumen memilih pemimpin, melainkan proses pembelajaran politik. Carole Pateman (1970) menekankan bahwa keterlibatan warga membentuk kesadaran politik sekaligus rasa memiliki terhadap sistem. Dalam kerangka ini, Pilkada langsung bukan hanya pemilu lokal, melainkan ruang latihan demokrasi. Bagi generasi muda, demokrasi memang melelahkan. Mereka harus menyaring informasi, menilai kandidat, menghadapi polarisasi, dan menerima risiko konflik politik. Namun kelelahan itu dipahami sebagai konsekuensi dari keterlibatan. Generasi ini tumbuh dalam budaya on demand yaitu memilih sendiri, menentukan sendiri, dan bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Karena itu, Pilkada langsung terasa sejalan dengan pengalaman hidup mereka. Pilkada langsung juga membuka ruang meritokrasi politik. Kepala daerah tidak harus lahir dari kesepakatan elite, tetapi dapat muncul dari popularitas, kinerja, dan gagasan yang diuji langsung di hadapan publik. Dari proses inilah regenerasi kepemimpinan berjalan&mdash;kadang tidak rapi, sering riuh, tetapi selalu hidup. Dorongan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kegelisahan elite terhadap ketidakpastian politik. Demokrasi langsung selalu membawa risiko: hasil yang tak sepenuhnya bisa diprediksi, munculnya figur di luar kalkulasi partai, serta kemungkinan terganggunya peta kekuasaan yang sudah mapan. Dalam konteks ini, stabilitas kerap menjadi bahasa halus dari keinginan untuk mengurangi kejutan. Logika tersebut lahir dari tradisi politik yang terbiasa mengelola kekuasaan secara tertutup dan berlapis. Politik dipahami sebagai urusan negosiasi elite, bukan kompetisi gagasan di ruang publik. Ketika rakyat terlalu aktif, demokrasi dianggap berisik. Ketika pilihan terlalu terbuka, sistem dicurigai rapuh. Padahal, justru di situlah denyut demokrasi bekerja. Masalahnya, upaya merapikan demokrasi dengan menariknya ke ruang DPRD berisiko mematikan regenerasi kepemimpinan lokal. Pilkada langsung memungkinkan lahirnya figur-figur alternatif&mdash;tokoh muda, pemimpin non-elite, atau aktor lokal dengan basis kinerja&mdash;yang mungkin tidak sepenuhnya nyaman bagi struktur kekuasaan lama. Ketika jalur ini dipersempit, politik lokal berpotensi kembali menjadi sirkulasi tertutup yang hanya berputar di lingkaran yang sama. Robert Dahl, melalui konsep polyarchy, menegaskan bahwa demokrasi modern mensyaratkan dua hal utama: partisipasi luas dan kompetisi yang nyata. Pilkada langsung memenuhi dua prasyarat ini, meskipun dengan biaya sosial dan politik yang tidak kecil. Pilkada via DPRD, sebaliknya, cenderung memangkas keduanya. Argumen efisiensi anggaran memang penting. Namun demokrasi tidak pernah dirancang semata untuk efisiensi. Demokrasi dirancang untuk legitimasi. Ketika legitimasi melemah, biaya yang muncul justru lebih mahal yaitu apatisme politik, ketidakpercayaan publik, dan jarak emosional antara warga dan kekuasaan. Hasil survei seharusnya dibaca sebagai pesan generasi. Generasi muda sedang mengatakan bahwa mereka bersedia lelah, asalkan tetap memiliki kendali. Mereka menerima demokrasi yang ribut karena di sanalah terbuka peluang perubahan dan regenerasi. Dalam konteks ini, wacana Pilkada lewat DPRD tampak seperti upaya memutar ulang demokrasi ke format lama&mdash;lebih nyaman bagi elite, tetapi semakin asing bagi publik. Di sinilah analogi radio dan layanan streaming kembali relevan. Radio memang lebih rapi dan terkontrol. Namun pendengar hari ini memilih streaming, meski harus capek memilih lagu. Bukan karena lebih mudah, melainkan karena pilihan itu milik mereka sendiri. Demokrasi bekerja dengan prinsip yang sama. Ia boleh melelahkan, tetapi selama pilihan tetap berada di tangan warga, demokrasi masih hidup. Ketika pilihan itu diambil alih, yang tersisa hanyalah suara latar&mdash;bukan partisipasi. &nbsp;--- *) Arifki Chaniago,&nbsp;Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia

Di radio analog, lagu dipilihkan, selera diseragamkan. Pilkada lewat DPRD mulai terasa rapi secara prosedural, tetapi miskin rasa memiliki.

Pilkada Lewat DPRD, antara Radio dan Layanan Live Streaming

Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Arifki Chaniago

Berita Terkini

Migrasi Kader ke PSI: Menguji Pengaruh Jokowi

Pilkada Lewat DPRD, antara Radio dan Layanan Live Streaming

Download Aplikasi JawaPos.com