Dhimam Abror

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/23/DHIMAM-ABROR-dok-pribadi-2567095843.jpg" alt="DHIMAM ABROR DJURAID." width="100%">
<figcaption>DHIMAM ABROR DJURAID.</figcaption>
</figure> BEBERAPA tahun terakhir ini ada sesuatu yang berbeda dalam situasi kebangsaan kita. Terasa ada garis demarkasi yang membelah masyarakat menjadi dua dan menjadikan bangsa ini a divided nation, bangsa yang terbelah. Isu apa pun yang muncul hampir selalu membelah opini bangsa ini menjadi dua kubu yang berhadap-hadapan secara detrimental. Satu kadrun, lainnya cebong. Berbagai isu, mulai penetapan hari raya sampai pemilihan calon presiden, selalu membelah masyarakat menjadi dua. Polarisasi itu sengit dan tajam, membuat diskusi isu publik menjadi tidak sehat. Orang tidak peduli soal kesahihan argumen atau penjelasan yang lebih rasional. Orang lebih suka memakai argumen &rdquo;pokok&rdquo;, pokoknya saya yang benar. Perdebatan bisa menukik tajam ke ranah SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) serta pembahasan menjadi sangat kental bernuansa moral dan agama. Masing-masing pihak merasa telah memberi argumen yang kuat dan tak bisa dibantah. Masing-masing pihak menuduh pihak lain &rdquo;bodoh&rdquo;, &rdquo;sesat pikir&rdquo;, dan &rdquo;dungu&rdquo;. Pada dasarnya manusia adalah orang-orang yang baik. Tapi, mengapa kemudian orang-orang yang baik itu mudah terbelah akibat pilihan politik atau agama? Jonathan Haidt, ahli psikologi moral dari Amerika Serikat, mencoba menjelaskan fenomena itu. Dalam buku The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion (2012), ia meneliti mengapa orang-orang baik bisa saling terpisah karena pilihan politik dan isu agama. Pembelahan itu terjadi karena adanya perbedaan standar moral dan standar rasional di masing-masing pihak. Haidt memberi ilustrasi seorang pria yang sedang menunggang gajah. Intuisi moral digambarkan sebagai gajah dan nalar logika digambarkan sebagai penunggang gajah. Orang akan mengira bahwa penunggang gajah akan bisa mengendalikan tunggangannya. Kenyataannya terbalik, penunggang gajah sebenarnya melayani kebutuhan sang gajah. Artinya, penilaian rasional akan selalu kalah oleh penilaian moral yang subjektif. Selama berpuluh tahun psikologi moral didominasi pandangan bahwa manusia pada dasarnya rasional sehingga penilaian moralnya juga kurang lebih rasional. Haidt memaparkan argumen dan bukti bahwa pandangan itu tidak tepat, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Haidt memperkenalkan moral foundations theory (MFT) untuk memahami fenomena keterbelahan politik seperti yang terjadi di Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana publik memberi penilaian moral terhadap Ganjar Pranowo yang mengaku suka menonton film biru. Evaluasi moral lebih mirip dengan penilaian estetis ketimbang penalaran berbasis rasio. Kalaupun ada proses penalaran, hal itu lebih dipicu oleh tuntutan sosial untuk memberi penjelasan dan justifikasi. Penalaran moral itu dilakukan lebih karena alasan strategis sosial ketimbang untuk menemukan kebenaran argumen. Lihatlah laman media sosial pendukung Anies Baswedan dan Ganjar serta amati &rdquo;diskusi&rdquo; yang berkembang di sana. Argumentasi yang muncul tidak didasari oleh penalaran untuk mencari kebenaran, tetapi hanya untuk mencari pembenaran bagi pandangan kubu sendiri. Tak heran jika sesat pikir logika bertebaran dalam argumentasi semacam itu. Masing-masing kubu tidak mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Orang lebih senang mendengarkan argumen yang sesuai dengan pandangannya, itulah efek echo chamber, ruang yang menggaung, yang diberikan oleh media sosial. Media sosial sering disebut sebagai penyebab polarisasi, tetapi sebenarnya media sosial hanya menjadi amplifikasi dari polarisasi yang sudah ada di tengah masyarakat. Apa yang membuat sebagian orang menjadi cebong dan sebagian lain menjadi kampret ataupun kadrun? Menurut Haidt, karena tiap orang punya fondasi moral yang berbeda. Fondasi moral itu adalah intuisi, bukan rasio. Tiap orang punya intuisi yang berbeda. Ada yang intuisinya lebih cocok dengan Anies, ada yang lebih cocok dengan Ganjar, dan ada yang lebih sreg dengan Prabowo Subianto. Kelompok &rdquo;kadrun&rdquo; mendasarkan standar moralnya kepada agama, sedangkan kelompok &rdquo;cebong&rdquo; mendasarkan standar moralnya kepada liberalisme dan kebebasan individual. Dua hal itu seperti minyak dan air yang tidak bisa dipersatukan. Moralitas mengikat manusia ke dalam kelompok-kelompok yang dapat bekerja sama secara efektif. Dengan kesamaan nilai moral, manusia lebih mudah saling membantu, lebih mudah mengidentifikasi siapa yang bisa dipercaya, dan dengan demikian lebih layak untuk dimasukkan ke dalam kelompoknya. Haidt berpendapat bahwa tidak mungkin mengubah kubu, atau mengubah pandangan seseorang, apalagi pandangan moral, hanya dengan argumentasi logis atau data. Kita harus menyentuh intuisi yang lain; kita harus berupaya menggerakkan sang gajah. Hal itu butuh waktu yang lebih lama. Namun, kemungkinan berhasilnya juga lebih besar. Untuk itu, hal penting yang dibutuhkan adalah empati. Kita perlu selalu mencoba mencari dan menemukan persamaan ketimbang menonjolkan perbedaan. Manusia secara naluriah lebih suka membentuk kelompok yang membuat nyaman karena ada kesamaan. Naluri itu tak bisa dihindari atau dipadamkan sama sekali. Tetapi, kita bisa memperluas batas kelompok, memperbesar cakupan kelompok. Awalnya secara alami manusia hanya peduli kepada kerabat terdekat. Namun, kita kemudian bisa peduli kepada rekan sekampung atau kelompok etnis atau kelompok agama atau kelompok hobi dan olahraga. Idealnya, kita terus meluaskan empati kepada kelompok yang semakin besar, yang mencakup semakin beragam anggota, seperti kelompok kebangsaan, lalu kelompok kemanusiaan. Mungkin ini terasa sebagai angan-angan yang jauh. Mungkin ini lebih mirip khayalan, seperti yang disenandungkan John Lennon dalam lagu Imagine. (*) *) DHIMAM ABROR DJURAID, pemimpin Redaksi Jawa Pos 2000&ndash;2002

BEBERAPA tahun terakhir ini ada sesuatu yang berbeda dalam situasi kebangsaan kita. Terasa ada garis demarkasi yang membelah masyarakat.

Penunggang Gajah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/abror-179952325.jpg" alt="DHIMAM ABROR DJURAID" width="100%">
<figcaption>DHIMAM ABROR DJURAID</figcaption>
</figure> DEMOKRASI adalah koridor sempit yang panjang dan berliku. Harus dititi dengan cermat dan hati-hati supaya tidak terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Ibarat titian serambut dibelah tujuh, demokrasi terancam bahaya dari kiri dan kanan. Di sebelah kanan ada jurang otoritarianisme dan di sebelah kiri ada jurang anarkisme. Jika terpeleset dan jatuh ke sebelah kanan, demokrasi akan dilalap oleh jurang otoritarianisme. Pemerintahan yang terlalu kuat dan mendominasi lembaga legislatif dan yudikatif akan menghilangkan keseimbangan yang dibutuhkan untuk melewati titian. Itulah yang disebut sebagai mekanisme checks and balances untuk menjaga keseimbangan demokrasi. Lembaga legislatif dibutuhkan untuk mengawasi dan mengimbangi kekuatan eksekutif yang cenderung kuat dan korup. Mahasiswa ilmu politik semester pertama suka mengutip Lord Acton &rdquo;power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely&rdquo;, kekuasaan akan cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak akan korup secara mutlak. Karena itu, kekuasaan tidak boleh dibiarkan berkuasa secara mutlak. Itulah pentingnya kekuatan penyeimbang dari legislatif. Jika dua kekuatan tersebut kemudian melakukan kongkalikong, tidak ada kekuatan penyeimbang lagi. Yang muncul adalah kekuatan mutlak yang akan membuat kondisi miring ke kanan dan tercebur ke jurang otoritarianisme. Sebaliknya, pemerintahan yang lemah akan terancam oleh gerakan dari kiri dalam bentuk anarkisme publik. Kekuatan publik yang tidak terkendali akan menjatuhkan pemerintah ke jurang anarkisme. Itulah gambaran yang diberikan Daron Acemoglu dan James Anderson dalam buku The Narrow Corridor: State, Societies and the Fate of Liberty (2019). Kekuatan negara (state) dan kekuatan rakyat (society) berada pada posisi seimbang karena saling mengontrol dan mengawasi. Dalam posisi seimbang itulah akan terjadi kebebasan demokrasi (liberty), karena tidak ada dominasi dari satu kekuatan terhadap lainnya. Jurang kanan oleh Acemoglu dan Anderson disebut sebagai &rdquo;Despotic Leviathan&rdquo;, jurang kiri disebut sebagai &rdquo;Absent Leviathan&rdquo;, dan keseimbangan di tengah adalah &rdquo;Shackled Leviathan&rdquo;. Leviathan adalah hantu laut yang digambarkan dalam buku Thomas Hobbes (1588&ndash;1679) The Leviathan yang terbit tahun 1651. Hantu laut itu punya wajah banyak. Ia bisa menjadi dewa penolong, tapi bisa juga menjadi monster penghancur. Hobbes menggambarkan manusia hidup dalam kondisi saling memangsa satu sama lain. Hidup digambarkan sebagai short, brutish, nasty, poor, solitary (singkat, brutal, keji, melarat, sepi). Karena itu, dibutuhkan kekuatan yang bisa mengatur kebrutalan tersebut supaya masyarakat tenang dan bahagia. Maka, diperlukanlah pemerintahan yang kuat seperti Leviathan. Bagi Acemoglu dan Anderson, kebebasan demokrasi dan kesejahteraan rakyat (prosperity) adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dipertukarkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan ketika rakyat kenyang. Karena itu, rakyat harus dikenyangkan dulu, baru kemudian diberi demokrasi. Itulah pandangan pembangunanisme, developmentalisme, yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru. Pembangunanisme menekankan pada pembangunan ekonomi untuk menyejahterakan rakyat dan mengabaikan pembangunan demokrasi. Konsekuensinya, ketika pembangunan ekonomi hancur oleh krisis moneter, legitimasi rezim Orde Baru ikut ambruk. Indonesia &ndash;sebagaimana semua negara demokrasi di dunia&ndash; berada pada titian rambut dibelah tujuh. Saat ini, ketika Indonesia sedang memasuki tahun politik menjelang suksesi 2024, dua monster Leviathan itu akan terlibat dalam pertarungan sengit. Di satu sisi, rezim yang berkuasa berusaha mempertahankan dan memperpanjang kekuasaan, sedangkan di sisi lain kalangan oposisi ingin membuat perubahan. Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa program pembangunan Presiden Jokowi tidak bisa dihentikan, unstoppable, harus jalan terus, dan wajib dilanjutkan presiden berikutnya. Jokowi harus melakukan cawe-cawe untuk menjamin keberlanjutan program-programnya. Dia menggagas koalisi besar untuk memastikan kemenangan jagoannya. Dalam perjalanannya, kekuatan legislatif, yang seharusnya menjadi penyeimbang, telah terkooptasi oleh kekuatan eksekutif. Keseimbangan untuk melewati titian serambut dibelah tujuh berada dalam ancaman. Sebagian rakyat sudah gerah. Sebagian rakyat sudah ada yang menyerukan people power. Lainnya menyerukan pemakzulan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Sebuah video yang beredar di media sosial menggambarkan sebuah pertemuan di Solo yang dihadiri para aktivis, menyerukan gerakan rakyat people power untuk menggulingkan rezim Jokowi. Para aktivis itu melihat sudah terjadi pelanggaran konstitusi oleh Jokowi sehingga layak untuk ditumbangkan melalui people power. Dari Melbourne, Denny Indrayana menyerukan impeachment, pemakzulan, Jokowi oleh DPR. Kata Denny, dosa-dosa politik Jokowi sudah cukup bertumpuk sehingga sudah layak bagi DPR untuk memakzulkannya. Denny membandingkan pemakzulan Presiden Richard Nixon di Amerika Serikat akibat dosa skandal Watergate dengan dosa Jokowi dalam kasus &rdquo;Moeldokogate&rdquo;. Moeldokogate adalah sebutan Denny untuk menggambarkan upaya KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Moeldoko menjarah Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Di mata Denny, Jokowi sudah melakukan dosa politik sehingga layak dimakzulkan. Indonesia sudah punya pengalaman people power dalam proses jatuhnya Soekarno dan Soeharto. Indonesia juga sudah punya pengalaman memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam politik berlaku sebuah hukum besi, iron law, sekali terjadi peralihan kekuasaan dengan kekerasan, akan terjadi lagi dan lagi. Hukum besi itu sangat mungkin akan terjadi lagi di Indonesia. Dan Indonesia sedang dikepung oleh Monster Leviathan dari kiri dan kanan. (*) *) Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2000&ndash;2002

DEMOKRASI adalah koridor sempit yang panjang dan berliku. Harus dititi dengan cermat dan hati-hati supaya tidak terpeleset dan jatuh.

People Power

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/abror-179952325.jpg" alt="DHIMAM ABROR DJURAID" width="100%">
<figcaption>DHIMAM ABROR DJURAID</figcaption>
</figure> PRESIDEN Joko Widodo terlihat gembira dan semringah dalam acara gala dinner KTT ASEAN (Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara) di Labuan Bajo. Saking gembiranya, presiden sampai ikut berjoget mengikuti lagu &rsquo;&rsquo;Gemu Famire&rsquo;&rsquo; yang sangat populer di kalangan emak-emak penggemar senam. Presiden Jokowi juga penuh senyum ketika menjamu para pemimpin ASEAN berpiknik dengan menaiki perahu pinisi dan menikmati keindahan pemandangan matahari tenggelam. Labuan Bajo adalah satu-satunya pulau di dunia yang menjadi tempat hunian komodo yang diyakini sebagai keturunan dinosaurus yang hidup jutaan tahun yang silam. Tentu Jokowi tidak ingin membawa ASEAN mundur menjadi organisasi purbakala seperti dinosaurus. Sebaliknya, Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai motor penggerak perubahan ASEAN menuju masa depan. Sebagai pemegang kepresidenan ASEAN, Indonesia memelopori gerakan ekonomi besar dengan mendorong upaya &rsquo;&rsquo;dedolarisasi&rsquo;&rsquo; di lingkungan ASEAN. Dedolarisasi adalah gerakan ekonomi untuk mengurangi pemakaian dolar Amerika dalam transaksi ekonomi serta mempromosikan mata uang lokal dan regional sebagai gantinya. Gerakan ini sedang marak di berbagai penjuru dunia, dipelopori oleh negara-negara ekonomi besar di luar Amerika dan Eropa. Salah satu yang paling menonjol adalah negara-negara yang tergabung dalam BRICS, yang terdiri atas lima negara ekonomi terbesar di dunia, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Dedolarisasi adalah pemberontakan terhadap hegemoni Amerika yang sudah menguasai ekonomi dunia selama 75 tahun setelah Perang Dunia II. Selama ini dolar Amerika menjadi mata uang dunia yang dipakai dalam transaksi perdagangan di seluruh dunia. Sejak menjadi pemenang Perang Dunia II pada 1944, Amerika muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia sekaligus menjadi pemimpin peradaban dunia. Uni Soviet yang ikut menjadi pemenang perang membuat blok sendiri di luar Amerika, yang terdiri atas negara-negara komunis di Eropa Timur. Persaingan antara kapitalisme-liberalisme Amerika melawan komunisme Uni Soviet memunculkan perang dingin yang berlangsung hampir setengah abad. Persaingan berakhir setelah Uni Soviet ambruk pada 1990. Blok komunis runtuh dan Amerika menjadi adidaya tunggal dunia. Negara Asia-Afrika memperoleh kemerdekaannya pada periode 1945 sampai 1950. Mereka lepas dari kolonialisme negara-negara Eropa yang dipelopori oleh Inggris, Belanda, Portugal, Spanyol, dan beberapa negara kolonial Eropa lainnya. Selama ratusan tahun, negara-negara Asia menjadi jajahan Eropa dan mengalami eksploitasi ekonomi dan budaya yang parah. Di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, kolonialisme tidak hanya mengeksploitasi dan mengeruk habis kekayaan sumber daya alam, tapi juga menghancurkan struktur sosial dan budaya negara jajahan. Studi poskolonialitas klasik oleh Syed Hussein Alatas &rsquo;&rsquo;The Myth of the Lazy Natives&rsquo;&rsquo; (1977) mengungkap bagaimana penjajah Eropa menjarah kekayaan alam Asia Tenggara dan menghancurkan struktur sosial di negara-negara jajahan. Negara-negara kolonial itu mengeruk kekayaan alam mulai dari hasil bumi sampai hasil tambang. Tanpa memberikan kesempatan kepada pribumi untuk mendapatkan pengetahuan melalui alih teknologi. Perusahaan transnasional penjajah seperti VOC di Indonesia dan East Indian Company di Malaysia dan India tidak mendirikan pabrik pengolahan produksi di negara jajahan. Mereka hanya mengeruk sumber daya alam lokal dan mengirimnya ke negara penjajah. Dengan demikian, tidak ada alih teknologi maupun alih pengetahuan manajemen dari penjajah ke negara jajahan. Penjajah kolonial secara sengaja menghancurkan tatanan sosial dengan menciptakan stereotipe bahwa penduduk pribumi adalah pemalas. Syed Hussein Alatas menggambarkan dengan detail bagaimana orang-orang Eropa menggambarkan pribumi Filipina, Malaysia, dan Indonesia sebagai orang-orang malas yang hanya ingin menikmati hidup tanpa mau bekerja keras. Dengan stereotipe ini, negara penjajah menempatkan penduduk pribumi sebagai warga negara kelas tiga di bawah bangsa Eropa dan bangsa Asia asing. Dalam kasus Indonesia, pribumi berada di kasta ketiga setelah bangsa Eropa dan Tionghoa. Struktur kelas menengah yang terdiri atas pedagang dan entrepreneur juga dihancurkan oleh penjajah, dan menggantinya menjadi kelompok ambtenaar yang bergantung kepada pemerintah. Kelas menengah entrepreneur ini sekarang langka di Indonesia akibat dari penghancuran yang dilakukan oleh kolonialisme. Dengan kondisi demikian, dominasi Amerika dan Eropa terhadap negara-negara bekas jajahan tetap berlangsung, meskipun secara formal negara-negara jajahan itu sudah merdeka. Dalam bahasa Syed Hussein Alatas, kolonialisme sudah berakhir, tetapi imperialisme tetap berjalan. Imperialisme ekonomi itulah yang dijalankan oleh Amerika selama 75 tahun terakhir. Sekarang, mulai tumbuh kesadaran untuk melawan imperialisme tersebut. Dedolarisasi adalah wujud gerakan kesadaran itu. Kondisi ekonomi internal Amerika yang sedang guncang membuat gerakan dedolarisasi semakin mendapatkan momentum. Gerakan dedolarisasi juga mendapatkan momentum yang kuat dari kebangkitan ekonomi Tiongkok. Diperkirakan Tiongkok akan mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai adidaya dunia dalam beberapa dekade ke depan. Akankah dedolarisasi menjadi akhir petualangan imperialisme Amerika? Prof Kishore Mahbubani yakin pergeseran itu akan terjadi. Dalam studinya, &rsquo;&rsquo;The New Asian Hemisphere&rsquo;&rsquo; (2008), Mahbubani menunjukkan banyak bukti pergeseran kekuatan Amerika ke Asia, terutama munculnya Tiongkok sebagai mesin ekonomi baru. KTT Labuan Bajo akan menjadi saksi sejarah penting bagi munculnya Asia sebagai poros kekuatan baru dunia. KTT Labuan Bajo sekaligus bisa menjadi bukti bahwa para pribumi di Indonesia dan Asia Tenggara bukan pemalas. (*) *) Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2000&ndash;2002

Presiden Jokowi juga penuh senyum ketika menjamu para pemimpin ASEAN berpiknik dengan menaiki perahu pinisi dan menikmati keindahan.

ASEAN dan Pribumi Malas

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Dhimam Abror

Berita Terkini

Penunggang Gajah

People Power

ASEAN dan Pribumi Malas

Download Aplikasi JawaPos.com