Endang Tirtana

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/WhatsApp-Image-2026-02-05-at-222943-1907219968.jpeg" alt="Endang Tirtana. (Dok. Pribadi)" /> DALAM dua dekade terakhir dunia mengalami kontraksi. The Global Risks Report 2025 mencatat bahwa kondisi global bergerak dalam ketidakpastian yang ditandai oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, ancaman krisis pangan dan energi, disrupsi teknologi, serta melemahnya kepercayaan antarnegara.&nbsp; Dalam situasi ini Indonesia tidak bisa mengandalkan pola pembangunan dengan pola as usual. Sebagai negara besar dengan struktur pemerintahan yang berlapis, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dalam konteks ini, langkah maju yang diperlihatkan Presiden Prabowo melalui berbagai aksi Taklimat menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam. Sejak awal 2026, Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan konsolidasi dengan tajuk Taklimat Awal Tahun kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang. Taklimat ini menjadi arena untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintahan, sekaligus menyusun langkah strategis ke depan di tengah dinamika global yang terus bergejolak.&nbsp; Presiden Prabowo Subianto kembali menyelenggarakan konsolidasi nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC). Forum itu diikuti lebih dari 4.000 peserta yang terdiri atas unsur kementerian/lembaga, gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRD, serta Forkopimda dari seluruh Indonesia. Rakornas tersebut menjadi langkah strategis sebagai upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045. Di hadapan ribuan pejabat dari seluruh penjuru Tanah Air, Prabowo menyampaikan pesan. Indonesia harus melompat, bukan hanya bergerak. Seluruh jajaran pemerintahan diharapkan menjadi satu barisan yang solid untuk mendukung agenda besar memajukan Indonesia secara lebih cepat dan berdampak. Lompatan ini hanya mungkin terjadi bila terjadi sinergi antara pusat dan daerah, yang bergerak dalam irama dan visi yang sama.&nbsp; <h3>Kebijakan Strategis</h3> Penyelarasan visi, arah kebijakan, dan agenda strategis diperlukan agar tujuan tersebut tidak terbelah oleh perbedaan kepentingan dan kapasitas antarwilayah. Presiden Prabowo menegaskan arah kebijakan strategis pemerintah dengan satu tujuan utama, yaitu mewujudkan Indonesia yang kuat, indah, dan rakyatnya bahagia. Pembangunan ke depan harus menghasilkan dampak nyata bagi rakyat dan menggerakan pembangunan nasional secara masif.&nbsp; Kebijakan strategis pertama difokuskan pada ketahanan pangan dan energi. Swasembada pangan dipercepat melalui peningkatan produksi dan penguatan cadangan nasional, sementara kemandirian energi ditempuh melalui optimalisasi sumber daya dalam negeri dan percepatan transisi energi. Kedua sektor ini diposisikan sebagai fondasi kedaulatan nasional. Pilar berikutnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dirancang untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sejak dini. Di sektor pendidikan, Sekolah Rakyat dan digitalisasi pembelajaran diandalkan untuk memperluas akses pendidikan yang adil, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Di bidang ekonomi, pemerintah mendorong penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih serta kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi diharapkan inklusif dan berdampak, mampu menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.&nbsp; Pembangunan berbasis wilayah juga diperkuat melalui Kampung Nelayan Merah Putih dan Gerakan Indonesia ASRI yang menekankan pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah terpadu, seiring dengan pengentasan kemiskinan melalui integrasi bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia pada politik luar negeri bebas aktif, memperkuat kerja sama internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Seluruh kebijakan ini patut diapresiasi sebagai langkah strategis yang diharapkan mampu menjadi lompatan pembangunan nasional. Oleh karenanya, stabilitas politik, konsistensi arah kebijakan, dan sinergi kekuatan nasional secara menyeluruh menjadi hal yang mendesak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015720312/prabowo-kumpulkan-menteri-kabinet-merah-putih-bahas-hilirisasi-hingga-beri-taklimat">Prabowo Kumpulkan Menteri Kabinet Merah Putih, Bahas Hilirisasi hingga Beri Taklimat</a> <h3>Konsolidasi Politik</h3> Dalam perspektif multi-level governance, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjelaskan bahwa reformasi tata kelola yang melibatkan berbagai lapisan pemerintahan merupakan proses yang kompleks dan menuntut koordinasi intensif antaraktor. Sebab lapisan pemerintahan memiliki kepentingan yang beragam, bahkan kerap saling bertentangan. Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki otoritas untuk mensinergikan seluruh kekuatan melalui pendekatan tata kelola yang sistemik dan integratif, dengan mempertimbangkan kapasitas seluruh tingkatan pemerintahan. Salah satu kuncinya adalah perbaikan manajemen publik dan menata ulang administrasi kebijakan antara pusat dan daerah. Reformasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta koordinasi lintas pemerintahan. Tanpa pembenahan tata kelola ini, lompatan pembangunan berisiko terhambat oleh birokrasi terkooptasi.&nbsp; Dengan demikian, taklimat Presiden Prabowo dapat dibaca sebagai upaya membangun konsolidasi politik yang berorientasi pada tujuan, bukan pada pemusatan kendali kekuasaan. Karena, lompatan pembangunan yang diharapkan sulit diwujudkan dari satu kebijakan tunggal atau satu level pemerintahan. Dibutuhkan kesadaran kolektif oleh seluruh lapisan pemerintahan dan kemampuan negara menyelaraskannya dalam satu visi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dalam konteks ini, konsolidasi politik yang dilakukan Presiden perlu&nbsp; mencerminkan distribusi kewenangan yang terkoordinasi dan bertanggung jawab, bukan pada kekuasaan yang sentralistik. Pemerintah daerah semestinya tetap menjadi aktor utama penggerak pembangunan yang berlandaskan pada arah strategis pembangunan nasional. Ini menjadi poin penting yang ditekankan dalam perbaikan tata kelola multi-level governance. Sebaimana yang dijelaskan Thomas Jefferson, mantan Presiden Amerika Serikat, bahwa pemerintahan yang baik tidak lahir dari penumpukan kekuasaan, melainkan dari pembagian peran yang jelas, kerja sama, dan akuntabilitas yang saling menguatkan. Dengan semangat itulah, Taklimat Presiden Prabowo dapat diwujudkan ketika pemerintah pusat dan daerah tidak saling mendominasi, tetapi saling memperkuat. Bila prinsip ini dijaga secara konsisten, maka agenda strategis menuju Indonesia Emas 2045 bukan hal yang mustahil. *) Endang Tirtana, Waketum DPP PSI

Taklimat Presiden Prabowo dapat dibaca sebagai upaya membangun konsolidasi politik yang berorientasi pada tujuan, bukan pada pemusatan.

Taklimat Prabowo dan Konsolidasi Politik

Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Endang Tirtana

Berita Terkini

Taklimat Prabowo dan Konsolidasi Politik

Download Aplikasi JawaPos.com