Giri Suprapdiono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/giri-1012979631.png" alt="Giri Suprapdiono" width="100%">
<figcaption>Giri Suprapdiono</figcaption>
</figure> RABU&nbsp;Pahing (22/11) tengah malam jelang Kamis Pon (23/11) dini hari, kita dientakkan kabar yang tidak mengherankan namun membuat bahagia sebagian besar aktivis antikorupsi. Tidak terkecuali saya dan rekan-rekan korban tes wawasan kebangsaan (TWK). Malam itu, Firli Bahuri, ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Tidak tanggung-tanggung, Firli dijerat dengan tiga pasal. Yakni dugaan gratifikasi, pemerasan, dan penerimaan hadiah. Tidak mustahil hukuman maksimal seumur hidup bakal dijalaninya apabila telah diputus bersalah oleh pengadilan. Tentu, ini sebuah ironi karena seorang ketua KPK menjadi tersangka di kasus korupsi yang sedang ditanganinya. Ini menjadi skandal yang memalukan sejarah pemberantasan korupsi di negeri ini. Daya kejutnya lebih besar daripada mundurnya pimpinan KPK lain di periode yang sama, yakni Lili Pintauli Siregar. Bagi saya, Firli bukanlah Firli. Firli adalah konteks. Istilah yang saya pinjam dari politikus saat ini yang kerap berakrobat dengan diksi dan narasi atas ketidakkonsistenannya dalam berpihak. Firli adalah konteks pemberantasan korupsi yang sedang mengalami kemunduran hebat dan menuju bencana. Sebuah KPK&rsquo;s debacle, bencana terhadap runtuhnya kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di era kepemimpinan Firli, skor indeks persepsi korupsi (IPK) merosot dari skor 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2022. Turun sebanyak 6 poin. Sebuah penurunan IPK terburuk sepanjang sejarah reformasi. Menurut Economic Implications Research Papers yang dirilis pada 2007 dan 2008, penurunan 1 poin skor IPK setara dengan kehilangan Rp 273 triliun GDP suatu negara. Artinya, penurunan 6 poin IPK setara dengan kehilangan Rp 1.638 triliun GDP di periode 2019&ndash;2022. Firli dan pimpinan KPK bertanggung jawab atas kehilangan ini, karena ini menjadi tanggung jawab lembaga antirasuah tersebut. Serangkaian &rsquo;&rsquo;bencana&rsquo;&rsquo; yang menimpa di era kepemimpinan Firli menunjukkan bahwa kebijakan antikorupsi dengan merevisi UU KPK dan diikuti dengan pelemahan lain, termasuk TWK, membuktikan bahwa strategi tersebut adalah salah. Strategi pemberantasan korupsi tidak berada di ruang hampa, tetapi ia membutuhkan komitmen politik. Juga membutuhkan kecukupan sumber daya, membutuhkan kecukupan hukum dan strategi yang tepat. Dan strategi yang tepat itu membutuhkan peran serta masyarakat. Peran serta ini yang diharapkan bisa tumbuh ternyata merosot karena kepercayaan masyarakat pada KPK makin rendah. Usai Firli menjadi tersangka, lantas apa yang harus dilakukan? Ini yang menjadi PR selanjutnya. Mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah salah satunya. Tentu ini bukan kerja ringan. Apalagi di tengah situasi KPK saat ini yang sedang mengalami proses pembusukan. Strategi yang tepat untuk membangun kepercayaan masyarakat adalah dengan komitmen yang kuat dari presiden. Sebagai kepala negara, presiden harus menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi di KPK harus dihentikan. Strategi pemberantasan korupsi harus ditinjau kembali. Bahkan, jika perlu dilakukan dengan membuka peluang mengembalikan UU KPK yang dulu. Presiden harus menunjukkan sinyal keseriusan, terutama di masa akhir kepemimpinannya saat ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013319892/alexander-marwata-tak-malu-dan-merasa-kpk-baik-baik-saja-usai-firli-bahuri-jadi-tersangka-pegawainya-justru-resah-dan-kecewa">Alexander Marwata Tak Malu dan Merasa KPK Baik-baik Saja Usai Firli Bahuri jadi Tersangka, Pegawainya Justru Resah dan Kecewa</a> Dengan turunnya IPK yang kembali ke 8 tahun yang lalu adalah fakta yang harus disikapi dengan program-program yang tidak cukup dengan program yang biasa saja. Kita mesti berkaca pada strategi yang dilakukan Malaysia ketika terpuruk dalam penurunan IPK dan kemudian bisa menaikkan IPK sebanyak 6 poin di zaman Mahathir Mohamad. Strategi-strategi yang bisa dilakukan, misalnya, menjauhkan politikus untuk menduduki posisi di BUMN atau menduduki posisi-posisi strategis. Semisal menjadi duta besar dan lain-lain. Berikutnya adalah memperkuat KPK dengan menjadikan champion-champion KPK untuk ditempatkan di posisi penting di pemerintahan. Termasuk di BUMN dan sektor-sektor yang dianggap penting. Kemudian memperkuat KPK, baik dari jumlah personel, dan memperbaiki criminal justice system. Presiden perlu meninjau kembali apakah membutuhkan satu lembaga pemberantasan korupsi atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi. Yang berikutnya adalah strategi memperkuat fungsi khusus pemberantasan korupsi, misalkan kewenangan dalam penindakan. Termasuk memperkuat sanksi-sanksi. Yang terakhir adalah membangun keteladanan, karena sebenarnya di Indonesia terjadi kemiskinan keteladanan dari pimpinan politik dan pimpinan lembaga. Jadi, apa pun upaya pendidikan dan pencegahan tidak akan berhasil jika dilakukan tanpa keteladanan. Kemudian, berkaca pada kasus yang berjalan saat ini, pemberantas telah menjadi pemeras, maka sebaiknya presiden meninjau kembali empat pimpinan lainnya. Perlu diberlakukan pergantian semua pimpinan melalui Plt demi menyelamatkan pemberantasan korupsi di KPK. KPK perlu di-overhaul, turun mesin, karena memang kepemimpinan yang ada saat ini itu mengalami kerusakan-kerusakan yang fundamental. Salah satunya integritas yang menurun. Terlepas dari semua fenomena saat ini, kita akan menghadapi pesta demokrasi untuk memilih pimpinan negara ini. Kita harus pastikan presiden ke depan adalah sosok yang berani melindungi pemberantasan korupsi yang bukan sekadar melancarkan investasi, tapi juga membawa keadilan. Tentu masih ada harapan dalam pemberantasan korupsi. Dan hari ini adalah salah satu titik cerah pemberantasan korupsi. Semoga harapan itu tetap ada.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;GIRI SUPRAPDIONO,&nbsp;Mantan direktur sosialisasi dan kampanye antikorupsi KPK

Malam itu, Firli Bahuri, ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Tidak tanggung-tanggung, Firli dijerat tiga pasal.

Turun Mesin Pemberantasan Korupsi

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Giri Suprapdiono

Berita Terkini

Turun Mesin Pemberantasan Korupsi

Download Aplikasi JawaPos.com