Hasibullah Satrawi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/hasibullah-satrawi-295519226.png" alt="HASIBULLAH SATRAWI" width="100%">
<figcaption>HASIBULLAH SATRAWI</figcaption>
</figure> DALAM&nbsp;beberapa hari terakhir, eskalasi perang terbuka di Timur Tengah semakin melebar dan acapkali tak terkendali. Pada Senin (15/1) malam, beberapa serangan yang diyakini dilakukan Iran telah menargetkan beberapa tempat di wilayah Kurdistan, Erbil, Iraq. Sumber di internal pasukan elite Iran menyebutkan bahwa serangan tersebut ditargetkan ke kamar khusus yang digunakan intelijen Israel di Erbil. Bahkan, menurut salah satu sumber keamanan Kurdi, serangan yang ada menargetkan Bandara Erbil dan&nbsp;Konsulat Amerika Serikat yang menjadi tempat pasukan internasional di bawah koalisi AS (Aawsat.com, 16/1). Beberapa waktu sebelumnya (12/1), AS dan Inggris mengumumkan menyerang target-target militer milisi Houthi di Yaman. Serangan ini disebut balasan atas beberapa aksi Houthi yang menyerang dan mengganggu kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah. Jauh hari sebelumnya, Houthi menyatakan akan menyerang kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah sebagai solidaritas atas perjuangan Hamas dan masyarakat Gaza di Palestina yang diserang Israel. Bahkan, Houthi sempat mengaitkan aksinya dengan sikap masyarakat internasional yang dianggap tidak sungguh-sungguh menolong masyarakat Gaza dengan menghentikan serangan Israel yang bertubi-tubi. Selama masyarakat Gaza kelaparan, Laut Merah juga tidak akan aman. Serangkaian eskalasi kekerasan di beberapa tempat di Timur Tengah itu sesungguhnya telah menyeret &rdquo;aktor utama&rdquo; ke medan tempur, yaitu Iran dan AS. Sebagai aktor, pengaruh Iran terhadap sekutu-sekutunya jauh lebih total dan berpengaruh ketimbang pengaruh AS terhadap sekutunya (khususnya Israel). Hampir seluruh pihak yang saat ini terlibat langsung dalam konflik tersebut merupakan tangan-tangan Iran di Timur Tengah. Mereka dikenal dengan istilah poros perlawanan atau mihwarul muqawamah seperti Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, Syria pasca-Arab Spring, dan Houthi di Yaman. Bila kelompok-kelompok perlawanan itu terus melakukan perlawanan seperti yang terlihat sekarang, bisa dipastikan ada persetujuan Iran. Minimal Iran tidak melarang. Bahkan, Iran mulai terlibat langsung seperti menyerang beberapa target di Erbil, Iraq. Sementara, peran dan pola hubungan antara AS sebagai faktor dan Israel sebagai sekutu tidak sekuat dan semenentukan Iran (dengan poros perlawanan). Minimal bila dibaca dari perkembangan yang terjadi sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Sebagaimana dimaklumi, pasca serangan itu hubungan AS-Israel (khususnya Presiden AS Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu) sempat mencapai puncak kemesraannya. Sebuah kedekatan yang sebelumnya jarang terjadi. Terlebih lagi, Netanyahu sebagai tokoh Partai Likud secara tradisional dikenal lebih dekat dengan tokoh Partai Republik dari AS seperti Donald Trump. Dalam beberapa perkembangan selanjutnya (pasca serangan 7 Oktober 2023), perbedaan demi perbedaan kembali mewarnai hubungan antara Netanyahu dan Biden. Hubungan kedua pemimpin nyaris kembali pada hubungan tradisionalnya sebagaimana yang dijelaskan di atas. Bahkan, semakin ke belakang, perbedaan keduanya semakin tajam, khususnya terkait dengan pengelolaan perang dan Gaza pascaperang. Pada tahap tertentu, Israel tak hanya berbeda atau mengabaikan arahan dari AS, tetapi juga tidak memperhatikan kepentingan strategis Negeri Paman Sam. Aksi pembunuhan terhadap Wakil Ketua Hamas Saleh Al-Arouri di Lebanon beberapa waktu lalu (2/1) bisa dijadikan contoh. Sebelumnya, AS berkali-kali menekankan agar Israel berfokus pada perang Gaza. Namun, pembunuhan wakil ketua Hamas yang berada di wilayah Hizbullah di Lebanon sudah hampir pasti meningkatkan eskalasi dengan Hizbullah. Walau, Israel tidak pernah menolak atau mengakui tuduhan keterlibatannya dalam pembunuhan Al-Arouri. Ditambah lagi dengan pembunuhan salah seorang pemimpin Hizbullah, Wissam Hassan Tawil, yang diakui Israel (8/1). Dalam hemat penulis, semua perkembangan di atas telah memicu konflik secara lebih luas seperti serangan yang dilakukan Iran di beberapa tempat di Iraq dan Syria. Apalagi, Iran sempat dijadikan target ledakan bom pada peringatan meninggalnya Jenderal Qasem Soleimani (3/1). ISIS sempat mengklaim berada di balik dua serangan bom di Iran tersebut. Namun, kecurigaan lebih besar tetap tertuju kepada musuh utama negeri kaum mullah tersebut, yakni Israel atau AS. Pada titik seperti ini, menarik mengikuti pertanyaan seperti yang pernah diajukan Al Jazeera terkait dengan hubungan AS dan Israel. Siapa yang mengontrol dan siapa yang dikontrol (dalam hubungan AS-Israel)? Apa pun jawaban dari pertanyaan di atas, pastinya eskalasi konflik di Laut Merah dan Iraq ini sangat menguntungkan bagi Israel. Dalam konteks Laut Merah dan Houthi, contohnya, Israel tidak perlu turun tangan dan berperang secara langsung melawan milisi pro-Iran itu. Begitu pun dalam konteks menghadapi Iran. Sejauh ini Israel tidak perlu (atau belum) turun tangan dan berperang secara langsung melawan negeri yang menjadi musuh utamanya saat ini di Timur Tengah. Dalam beberapa waktu ke depan, perkembangan yang ada bisa semakin memburuk dan memaksa AS maupun Iran untuk terlibat dalam perang secara lebih total. Bahkan tidak tertutup kemungkinan menjadi konflik terbuka secara langsung. Namun, semua akan memberikan dampak yang tidak ringan bagi semua. Inilah yang akan menjadi pertimbangan serius bagi kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan terkait dengan eskalasi konflik yang ada. Terlebih lagi, dunia sedang terbelah seperti sekarang yang disertai dengan lumpuhnya badan-badan dunia seperti PBB.&nbsp;(*) <hr /> *) HASIBULLAH SATRAWI,&nbsp;Pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam. Alumnus Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pamekasan, Madura.

Dalam beberapa hari terakhir, eskalasi perang terbuka di Timur Tengah semakin melebar dan acapkali tak terkendali.

Selanjutnya Perang AS-Iran?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/hasibullah-satrawi-295519226.png" alt="HASIBULLAH SATRAWI" width="100%">
<figcaption>HASIBULLAH SATRAWI</figcaption>
</figure> SECARA&nbsp;umum, pelaksanaan ibadah haji sejauh ini bisa dikatakan berjalan lancar. Memang cukup banyak tantangan seperti jumlah total jemaah haji yang mencapai 1.845.045 orang (aawsat.com, 27/06), suhu panas di Makkah yang lebih dari 40 derajat Celsius, hingga kurangnya tenda di Mina. Tapi, semuanya masih bisa ditangani dan tidak berkembang menjadi lebih buruk. Saat ini jemaah haji mulai pulang ke negara masing-masing, termasuk jemaah haji dari Indonesia. Ibadah haji bisa disebut sebagai ibadah nirkekerasan. Mengingat ibadah haji sarat dengan ketentuan dan larangan melakukan aksi kekerasan. Baik terhadap manusia, lingkungan, maupun makhluk-makhluk yang lain. Sebagai contoh, orang yang berihram (termasuk untuk keperluan ibadah haji dan umrah) dilarang membunuh hewan-hewan (QS Al-Maidah: 95). Pun demikian, orang yang datang ke Makkah dilarang menebang pohon-pohonan dan memburu hewan buruan yang ada di sana (sesuai pesan salah satu hadis). Bahkan, orang yang melakukan ibadah haji dilarang berkata-kata kasar (rafats), berbuat kefasikan, dan melakukan perdebatan ataupun pertengkaran (QS Al-Baqarah: 198). Oleh-Oleh Semangat dan visi perjuangan nirkekerasan dari ibadah haji sejatinya (juga) harus dijadikan sebagai &rdquo;oleh-oleh&rdquo; ketika para jemaah haji pulang ke kampung halaman. Hingga semangat ibadah haji bisa turut serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih menjunjung tinggi perdamaian, peduli terhadap kesehatan lingkungan, dan perhatian terhadap keberlangsungan margasatwa. Pada tahap tertentu, ketentuan-ketentuan nirkekerasan seperti di atas dapat disebut sebagai indikator kemabruran atau kesuksesan ibadah haji seseorang. Dengan kata lain, bila ibadah haji seseorang diterima atau mabrur, yang bersangkutan akan semakin jauh dari pelbagai macam bentuk aksi kekerasan. Dalam sebuah hadis ditegaskan, ada tiga indikator kemabruran atau kesuksesan haji seseorang. Yaitu berkata-kata baik (kalamut thayyib), memberi makanan (ith&rsquo;amut to&rsquo;am), dan menyebarkan salam atau perdamaian (ifsya&rsquo;us salam). Berkata-kata baik tentu banyak bentuknya, dari tidak menyinggung orang lain hingga tidak berkata buruk tentang dan kepada orang lain. Pun demikian memberi makanan yang bisa juga berarti solidaritas dan kepedulian sosial secara umum. Dan yang tak kalah penting tentu menyebarkan salam atau perdamaian yang tak bisa hanya diartikan sekadar mengucapkan salam saat bertemu dengan orang lain. Perjuangan tanpa Kekerasan Pada tahun politik seperti sekarang, semangat nirkekerasan dan perjuangan tanpa kekerasan yang terdapat dalam ibadah haji perlu diperhatikan oleh semua pihak. Khususnya para elite politik dan calon pemimpin yang akan berkampanye dan bersaing dalam memperebutkan kepercayaan dari masyarakat pemilih. Hingga persaingan yang ada tidak sampai menghalalkan segala macam cara. Pertemuan demi pertemuan di kalangan para elite belakangan semakin intensif. Termasuk pertemuan untuk menentukan bakal calon presiden (bacapres) maupun bakal calon wakil presiden (bacawapres) atau menentukan hal-hal terkait politik lain seperti visi-misi pemerintahan ataupun strategi pemenangan. Harus diakui bersama, perjuangan tanpa kekerasan masih menjadi tantangan yang serius di Indonesia, tidak hanya di kalangan elite, tapi juga di kalangan masyarakat pendukung. Di kalangan elite, penggunaan politik SARA atau provokasi primordial bisa dijadikan sebagai contoh dari salah satu bentuk nyata perjuangan dengan menghalalkan segala macam cara, termasuk dengan hal-hal yang bersifat kekerasan. Pun demikian penggunaan buzzer politik yang tak jarang menambah panas suasana. Hingga terjadi polarisasi yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Mirisnya, di saat sebagian pendukung atau masyarakat terjebak dalam kubangan disharmoni atau polarisasi berkepanjangan akibat pemilu, mereka yang didukung tak jarang sudah berekonsiliasi dengan lawan-lawan politiknya. Rekonsiliasi elite yang tak selalu diikuti masyarakat pendukung menunjukkan adanya perbedaan kultur politik. Di kalangan elite, kultur politiknya sedemikian cair dan pragmatis. Mungkin sebagian elite terlihat mudah konflik, tapi mereka juga mudah rekonsiliasi, sesuai dengan &rdquo;peribahasa kuno&rdquo; yang sangat terkenal: di dunia politik tak ada musuh atau teman yang abadi. Karena yang abadi hanyalah kepentingan. Sementara di kalangan masyarakat pendukung, kultur yang berkembang bercorak ideologis dan primordial. Pilihan politik bagi mereka bukan sekadar pilihan main-main, apalagi sekadar hiburan. Pilihan politik adalah pilihan ideologis yang tak jarang juga dipahami mengandung dimensi ukhrawi. Oleh karena itu, rekonsiliasi cepat pascapemilu di kalangan elite tentu penting. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menghindari politik SARA ataupun provokasi primordial yang bisa memicu konflik di kalangan masyarakat pemilih. Dan yang paling penting lagi adalah perjuangan tanpa kekerasan. Inilah semangat dan &rdquo;oleh-oleh&rdquo; dari ibadah haji. (*) <hr /> *)&nbsp;HASIBULLAH SATRAWI,&nbsp;Alumnus Al-Azhar, Kairo, Mesir; pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam

Cukup banyak tantangan seperti jumlah total jemaah haji yang mencapai 1.845.045 orang hingga suhu panas di Makkah.

Oleh-Oleh Haji: Perjuangan tanpa Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/hasibullah-satrawi-295519226.png" alt="HASIBULLAH SATRAWI" width="100%">
<figcaption>HASIBULLAH SATRAWI</figcaption>
</figure> SETELAH&nbsp;beberapa waktu lalu pada 6-7 Mei Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama berkunjung ke salah satu pondok pesantren di Jember, pada Minggu (21/5) kemarin giliran Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan ke sejumlah pesantren di Mojokerto, Jombang, dan sekitarnya. Di wilayah &rdquo;provinsi santri&rdquo; seperti Jawa Timur, kunjungan bakal calon presiden (bacapres) ke pondok pesantren tentu memiliki nilai strategis tersendiri. Minimal karena pesantren memiliki pengaruh yang sangat kuat, khususnya bagi &rdquo;masyarakat alumni pesantren&rdquo; yang mungkin secara jarak jauh sekalipun dari pesantren. Subkultur Dalam buku berjudul Islam Kosmopolitan, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur awalnya dengan sedikit ragu menyebut pesantren dengan istilah subkultur. Namun, dalam pembahasan selanjutnya, khususnya setelah menguraikan keunikan-keunikan pesantren, Gus Dur secara lebih pasti menyebut pesantren sebagai subkultur dengan adanya tiga elemen. Yaitu pola kepemimpinan di dalamnya yang berada di luar kepemimpinan desa, literatur universalnya yang terus dipelihara selama berabad-abad, dan sistem nilainya sendiri yang terpisah dari yang diikuti oleh masyarakat luas (2007, hal 136). Realitas pesantren sebagai subkultur inilah yang bisa menjelaskan kenapa pesantren selalu menjadi daya tarik bagi para pemburu suara di setiap musim kampanye. Baik kampanye di tingkat lokal maupun nasional. Baik kampanye di tingkat kepala desa maupun di level kepala negara. Mendapatkan dukungan dari sebuah pondok pesantren kerap diartikan sama dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, khususnya masyarakat alumni pesantren. Hal yang harus diperhatikan, peran vital pesantren dalam kehidupan masyarakat tidak didapat begitu saja. Pesantren mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat setelah terbukti menjalankan fungsi-fungsi politik keumatan. Khususnya melalui peran para kiai sepuh dan pendiri pondok pesantren yang mungkin sudah almarhum. Hingga akhirnya masyarakat percaya penuh bahkan pasrah total terhadap keputusan pesantren, termasuk dalam persoalan politik. Politik Keumatan Oleh karena itu, semua pihak sejatinya mendukung pesantren untuk terus mengembangkan politik dan peran keumatan. Inilah keberpihakan politik yang harus diambil oleh seluruh pemimpin (dari tingkat kepala desa hingga kepala negara), bukan sekadar kepentingan politik elektoral di setiap musim kampanye. Dalam buku yang mulai lawas berjudul Al-Islam Dinun wa Ummah, wa Laisa Dinan wa Daulah, Gamal Al-Banna memberikan kerangka teori yang memadai terkait dengan politik keumatan. Menurut Gamal, politik keumatan memiliki komitmen yang nyata terhadap kehidupan dan kemaslahatan masyarakat luas. Peran Kebangsaan Kenapa Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim relatif memiliki daya tahan dari konflik besar yang bisa mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara? Alih-alih, Indonesia hari ini justru berhasil mengembangkan demokrasi. Bahkan menjadi kiblat demokrasi bagi bangsa-bangsa lain yang sama-sama berpenduduk mayoritas muslim. Sependek pengamatan penulis, salah satu sebabnya adalah karena adanya pesantren yang oleh Gus Dur disebut sebagai subkultur. Dengan adanya pesantren sebagai subkultur, terbentuklah kekuatan-kekuatan non-negara atau poros yang bisa menjadi penengah sekaligus titik temu bagi sisi-sisi republik yang berbeda-beda, termasuk di antara rakyat dan pemerintah. Hingga tidak mudah terjadi posisi vis-a-vis antara para pihak yang berselisih atau berkonflik. Di sini dapat ditarik kesimpulan penting, pesantren adalah salah satu rahasia agung di balik banyak pencapaian besar republik hari ini. Khususnya melalui tradisi politik keumatan yang berkontribusi besar bagi keutuhan NKRI. Melestarikan tradisi pesantren pada akhirnya juga berarti menjaga keutuhan NKRI. Maka, pesantren sebagai subkultur dan NKRI sebagai negara harus bersifat saling menjaga untuk memastikan eksistensi masing-masing.&nbsp;(*) <hr /> *) HASIBULLAH SATRAWI, Pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam

Realitas pesantren sebagai subkultur inilah yang bisa menjelaskan kenapa pesantren selalu menjadi daya tarik bagi para pemburu suara pemilu.

Pesantren dan Politik Keumatan

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Hasibullah Satrawi

Berita Terkini

Selanjutnya Perang AS-Iran?

Oleh-Oleh Haji: Perjuangan tanpa Kekerasan

Pesantren dan Politik Keumatan

Download Aplikasi JawaPos.com