RENDY PAHRUN WADIPALAPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/RENDY-PAHRUN-WADIPALAPA-1237662307.png" alt="RENDY PAHRUN WADIPALAPA" width="100%">
<figcaption>RENDY PAHRUN WADIPALAPA</figcaption>
</figure> SETELAH&nbsp;berbagai lembaga survei kredibel merilis hasil hitung cepat yang memenangkannya dengan angka mutlak (56&ndash;60 persen), Prabowo Subianto pada 14 Februari malam menghelat pidato penting di Istora Senayan. Pernyataan itu penting bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan klaim dan deklarasi kemenangan. Tetapi, lebih dari itu, adalah momentum guna membaca arah dan pendekatan politik macam apa yang hendak diambil oleh calon pemenang pemilu itu. Dalam pidatonya, Prabowo memberikan penekanan khusus pada rencananya untuk merangkul semua pihak dan bahwa kerasnya kompetisi pemilu tidak boleh menjadi penghalang bagi kebersatuan entitas politik. Prabowo berujar bahwa dirinya akan mengajak seluruh elemen, terkhusus pesaing-pesaing politiknya, untuk bergabung dalam membangun bangsa. Terjemahan dari narasi penting ini dapat diperinci pada dua poin besar. Pertama, ajakan untuk &rdquo;bersatu&rdquo; adalah sebuah upaya strategis berwujud koalisi besar dengan banyak partai yang dicontoh dari keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjaga stabilitas politik pemerintahannya lima tahun terakhir. Dan kedua, komitmen koalisi besar (grand coalition) ini berarti pula mengerdilkan kelompok oposisi, sebuah elemen yang juga terus melemah dan tak signifikan dalam mengimbangi jalannya pemerintahan sejak Pemilu 2019 usai. Jalan Tengah? Ide persatuan dan rekonsiliasi politik dalam perpolitikan nasional sama sekali bukan hal baru. Prabowo sendiri dalam banyak pidato politiknya jauh sebelum pemilu dihelat telah menjanjikan sebuah pemerintahan yang kuat, yang menyatukan bermacam kelompok politik dan partai. Sekilas jargon persatuan politik ini tampak sebagai sebuah jalan tengah guna mengerem, lebih-lebih mencegah, risiko antagonisme sosial dan pembelahan politik yang mungkin muncul sebagai ekses pemilu. Dalam pengalaman di beberapa negara, gagasan persatuan politik juga ditempuh sebagai penjembatanan kepentingan-kepentingan besar (Selway dan Templeman 2012). Persatuan kelompok-kelompok politik adalah mantra yang manjur, terutama dalam negara yang punya kecenderungan konflik sosial amat tinggi. Oleh karena itu, sering kali kompromi dan koalisi politik dibangun dengan postur besar dan antarelemen dipersatukan dengan program-program pembangunan bersama yang dianggap mampu mempertemukan mereka di titik tengah kepentingan. Tetapi, ada motif lain yang harus segera diwaspadai, terutama karena persatuan dan rekonsiliasi politik itu dapat demikian abstrak sekaligus manipulatif. Ia abstrak karena sebuah &rdquo;rekonsiliasi&rdquo; tak dapat diukur dengan pasti dan terperinci, pada aspek sosial mana rekonsiliasi mesti dikerjakan dan menghasilkan perbaikan kualitas hidup masyarakat politik yang minim konflik. Yang lebih penting, rekonsiliasi politik juga manipulatif karena secara langsung ia dapat memindah fokus dari persatuan sosial masyarakat ke persatuan elite belaka. Pada yang disebut terakhir inilah, kita tiba pada kemurungan prospek kekuatan oposisi ke depan. Para sarjana ilmu politik telah mencatat rentetan peristiwa penting dalam lima tahun terakhir dengan garis tebal bahwa periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi ditandai oleh satu paradoks: stabilitas politik sekaligus mininya postur kekuatan oposisi. Kelompok kritis dalam rupa oposisi politik formal di parlemen hanya memiliki suara minoritas dibandingkan dengan koalisi partai pendukung pemerintah. Sementara itu, rumpun oposisi informal di tingkat intelektual dan akar rumput juga acap kali berada dalam kerentanan politik, represi, bahkan kriminalisasi. Stabilitas politik memang banyak menolong dan memuluskan agenda-agenda besar pemerintahan. Proyek mercusuar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), misalnya, melenggang karena kompaknya partai politik pendukung pemerintah di parlemen. Tetapi, kondisi tersebut juga menghasilkan keputusan politik IKN yang penuh celah, tak transparan, dan jauh dari kontrol yang partisipatif. Dengan sketsa semacam itu, hampir pasti kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan tren turun oposisi politik. Pengecualian Skenario persatuan dan rekonsiliasi politik dengan koalisi besar hanya akan berhasil dengan syarat jika pemerintahan Prabowo mampu meyakinkan kelompok yang kalah dalam pemilu untuk bergabung. Namun, jika tawaran-tawaran yang akan ditebar nanti tak mampu merayu partai-partai besar yang kalah dalam pemilu, sebutlah misalnya PDIP, PKB, PKS, dan Nasdem, juga tak sanggup membujuk Ganjar Pranowo-Mahfud MD maupun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, bandul politik akan berayun sebaliknya. Kumpulan partai-partai itu, jika berkonsolidasi, akan menciptakan arus oposisi yang sangat kuat. Bukan saja karena faktor PDIP dengan trajektori oposisi yang terbukti piawai dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tapi juga karena mood politik basis pemilih telah cukup siap untuk memilih jalan berseberangan dengan Prabowo. Figur oposisi yang kental melekat pada Anies Baswedan juga adalah modalitas yang menarik untuk dicermati: sampai seberapa jauh Anies mampu menjaga prospeknya sebagai simbol perubahan dan oposisi politik? Bagaimana dia akan merespons sekian tawaran dan ajakan dari pemerintahan terpilih untuk turut bergabung dalam kapal besar koalisi? Dengan kata lain, kualitas oposisi ke depan tidak hanya ditentukan oleh persistensi partai untuk tetap terjaga sikapnya agar berdiri di luar pagar pemerintahan, tetapi juga lahirnya figur dan persona kuat sebagai simbol oposisi. Kendati sejauh ini Anies-lah yang memiliki reputasi oposisional, tak tertutup kemungkinan figur lain untuk juga bergabung ke dalam lingkaran elite kelompok oposisi. Muslihat narasi persatuan telah melahirkan rezim yang kuat dan antikritik di banyak negara, juga Indonesia. Hanya dengan membangun oposisi yang sehat, kualitas kebijakan politik untuk negara ke depan dapat dijamin.&nbsp;(*) <hr /> *) RENDY PAHRUN WADIPALAPA, Peneliti politik, PhD dari University of Leeds United Kingdom

Dalam pidatonya, Prabowo memberikan penekanan khusus pada rencananya untuk merangkul semua pihak. Prabowo mengajak membangun bangsa bersama,

Persatuan Politik dan Prospek Kekuatan Oposisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/RENDY-PAHRUN-WADIPALAPA-1237662307.png" alt="RENDY PAHRUN WADIPALAPA" width="100%">
<figcaption>RENDY PAHRUN WADIPALAPA</figcaption>
</figure> SEBUAH&nbsp;pergeseran teknik dan strategi politik yang cukup mencolok bisa segera ditemukenali dalam medan kampanye Pemilu 2024 ini. Dengan mata amatir saja, publik bisa segera tahu bahwa ada beda besar antara kompetisi 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, yakni upaya habis-habisan untuk merayu pemilih muda. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendasarkan pesan-pesan kampanyenya lewat metafora sepak bola, mendatangi podcast dan dialog dengan basis anak muda, serta mengartikulasikan kritik-kritik melalui kosakata &rsquo;&rsquo;kekinian&rsquo;&rsquo; yang populer. Duet dua figur itu menipiskan image lama keduanya yang lekat dengan religiusitas dan mengubah citra diri dengan narasi-narasi segar, baru, dan akrab di telinga muda. Setali tiga uang, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memoles citra diri yang rileks dan santai, dua resep yang sejauh ini efektif dalam mengurangi keseriusan, ketegangan, dan kesan angker dari figur Prabowo. Situasi pada 2024 memaksa pasangan itu melakukan lompatan besar dengan meninggalkan formula lama Prabowo yang sering diasosiasikan dengan ketegasan &ndash;juga image buruknya sebagai bagian dari rezim Orde Baru. Dan, kemudian menyusun ulang retorika yang dipenuhi gimik dan trivia. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telaten menggarap ranah media baru, semisal TikTok, Instagram, maupun Twitter, tiga medan utama yang menyedot perhatian anak muda. Ditambah dengan polesan busana kasual beserta aktivitas trivia semisal rutinitas joging, Ganjar-Mahfud ingin mendudukkan diri sebagai representasi kemudaan. Perebutan untuk &rsquo;&rsquo;menjadi&rsquo;&rsquo; muda sesungguhnya logis belaka. Jumlah pemilu berkategori muda (17&ndash;40 tahun) mencapai 52 persen &ndash;sebuah angka jumbo yang memerlukan pendekatan sistematis. Pertimbangan itu memaksa kandidat untuk membangun mereknya yang baru, melakukan penyesuaian-penyesuaian, juga mengorbankan impresi lama yang sering diasosiasikan kepada mereka pada tahun-tahun politik sebelumnya. Meski demikian, merebut perhatian pemilih muda memerlukan kehati-hatian yang khusus: adakah banjir kampanye yang penuh trivia dan kosmetika kemudaan itu pada akhirnya menebang gagasan-gagasan dan visi besar? Apakah publik masih bisa mengenali substansi ide tanpa terlalu banyak disedot oleh distraksi kemasan? Distraksi Politik Sebuah laporan ilmiah memukau tentang fenomena pemilu dan pemilih muda ditulis Duncan McCargo (2021) yang menggarisbawahi kecenderungan-kecenderungan mengkhawatirkan. Dengan mendasarkan analisisnya pada generasi Z di Thailand, McCargo melihat inkonsistensi dan volatilitas yang tinggi pada gen Z dalam merespons isu-isu politik kontemporer. Sikap generasi muda sangat bertenaga, kritis, dan energik, tetapi tak memiliki stamina gerakan dan mudah padam. Bahkan, pada konteks Thailand di mana demonstrasi jalanan adalah sebuah metode gerakan sehari-hari, generasi muda mereka sering melepas momentum penting untuk melancarkan kritik. Akibat langsung dari hal itu, semua dipanen baru-baru ini: pemilu Thailand melahirkan ulang kekuasaan oligarkis yang didominasi kelompok elite tua. Pada titik ini, kita dapat melihat kesamaan ketika memandang kasus Indonesia. Generasi muda kita adalah aset yang sangat berharga dalam menggerakkan kritisisme sosial politik, tetapi menyimpan celah inkonsistensi dan distraksi politik. Berturut-turut skandal elite yang diungkap dan diramaikan lewat media sosial tampak berhasil memberi dampak, tetapi efeknya sering kali mudah menguap. Hal-hal yang dulu dianggap tabu politik dapat menjadi percakapan dan debat yang ramai di tangan anak-anak muda media sosial. Tetapi, pada beberapa hari atau minggu kemudian, topik segera berganti dan pembahasan bergulir ke tema yang sama sekali lain. Konjungtur naik turun itu memperkuat kecemasan McCargo bahwa generasi muda adalah generasi yang sesungguhnya paling dikecewakan oleh politik elite: mereka dihitung sebagai suara yang besar dan banyak, tetapi dimanipulasi sedemikian rupa dengan narasi trivia sambil memanfaatkan inkonsistensi dan volatilitas perilaku politik mereka. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk menjaga agar kampanye dan narasi-narasi pro-kelompok muda tidak menciptakan distraksi politik bagi pemilih muda. Kecemasan tersebut beralasan terutama lantaran kita semakin hari semakin dikepung oleh diskusi dan percakapan yang tidak bermutu, dari soal joget kandidat, nama tim kampanye yang menyerupai tim olahraga atau drama, dan rutinitas lari pagi. Semuanya tak menghadirkan sebuah perdebatan yang sehat dan serius dalam meneropong rencana maupun ide kandidat untuk Indonesia ke depan. Tentu saja di sini harus dipaparkan sebuah disclaimer bahwa kreativitas kampanye adalah penting. Tetapi, ia penting bukan semata-mata untuk menggusur bentuk kampanye yang konservatif dan monoton, melainkan justru bahwa kampanye kreatif menolong kandidat dalam mengirim pesan program yang dapat dicerna oleh macam-macam segmen pemilih, termasuk anak muda. Kegunaan ini, oleh karena itu, mustahil dicapai andai kandidat terlalu berfokus semata-mata pada kemasan. Lagi pula, asumsi semacam itu juga terlampau berbahaya karena mendudukkan pemilih muda semata-mata sebagai objek yang mudah ditipu. Meremehkan daya nalar mereka tentu adalah perjudian yang berbahaya. Sebab, kita tak pernah tahu bagaimana anak zaman ini menghukum elite nun jauh di puncak kekuasaan sana.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;RENDY PAHRUN WADIPALAPA,&nbsp;Peneliti Politik, PhD dari University of Leeds, United Kingdom &nbsp;

Sebuah pergeseran teknik dan strategi politik yang cukup mencolok bisa segera ditemukenali dalam medan kampanye Pemilu 2024 ini.

Mereka Baru Kandidat dan Rayuan Pemilih Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/RENDY-PAHRUN-WADIPALAPA-1237662307.png" alt="RENDY PAHRUN WADIPALAPA" width="100%">
<figcaption>RENDY PAHRUN WADIPALAPA</figcaption>
</figure> PEREBUTAN&nbsp;suara basis pemilih berlatar Nahdlatul Ulama (NU) adalah satu kepastian politik yang berulang tiap lima tahunan. Menjelang 2024, NU dan Jawa Timur sebagai jangkar kaum bersarung disebut sebagai dua elemen terpenting yang akan menentukan kata putus atas siapa pemenang pemilu presiden. Langkah kuda bakal kandidat presiden Anies Baswedan yang berduet dengan Muhaimin Iskandar adalah salah satu cerminan betapa pentingnya NU. Muhaimin, ketua PKB yang berkuasa satu dekade lebih, untuk sementara ini adalah representasi satu-satunya tokoh NU di pacuan pilpres. Dua bakal calon lain, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, disebut dalam banyak laporan media sedang mendekati figur berdarah NU lain untuk dipinang sebagai tandem. Sikap resmi Pengurus Besar NU (PBNU) sudah benar dalam hal ini: bahwa secara struktural NU mengambil jarak, nonpartisan, dan tak akan terlibat dalam bentuk kampanye pilpres apa pun dan dari siapa pun. Tapi, ketegasan itu membuka kembali debat lama tentang hubungan benci-cinta NU dan politik: dengan riwayat panjang DNA politik di tubuh NU sejak tahun lima puluhan, bagaimana kita menjelaskan sikap nonpartisan NU hari ini, terutama ketika nama, atribut, dan massanya berada dalam masa-masa ranum untuk dikapitalisasi menjadi modal politik? Bagaimana NU bisa menyelamatkan akses-aksesnya ke pintu-pintu kekuasaan jika ia menjauh dari ingar-bingar pilpres? Atau dengan pertanyaan yang lebih telanjang sekaligus lugas: mungkinkah NU netral? Pertama, penting untuk ditelaah perubahan konfigurasi politik nasional dalam 10 tahun terakhir dan bagaimana NU memosisikan diri di tengah pergeseran itu. Para sarjana (Warburton dan Aspinall 2019; Mietzner 2020) mengemukakan sedikitnya dua tren sebagai fitur dominan: menguatnya elitisme dan melemahnya kekuatan oposisi. Kombinasi dua hal itu membangunkan kembali sentralisasi kekuasaan ke tangan para oligarki. Hanya segelintir elite dengan kekuasaan eksesif yang dapat sungguh-sungguh menentukan maju mundurnya demokrasi. Para ketua partai politik, misalnya, adalah majikan sesungguhnya yang mengontrol penuh siapa-siapa yang menjadi bidak dalam kompetisi pemilu. Elite-elite dan pejabat sentral di pemerintahan, pada saat yang sama, berhasil mengukuhkan pengaruhnya tanpa kontrol yang berarti. Pada kurun waktu 10 tahun terakhir dengan konstelasi kekuasaan yang kaku dan oligarkis ini, NU menampilkan dirinya dengan fleksibilitas yang unik. Sikap resminya tidak bergeming dan terus menetapkan diri sebagai organ nonpolitik yang netral. Tapi, secara praktis, NU menyadari bahwa ia harus terus mendesakkan diri ke dalam lingkaran elitisme itu guna mengamankan akses dan memperluas pengaruh keorganisasian. Masuknya eksponen NU ke banyak pos pemerintahan dan perusahaan negara dalam periode pemerintahan Jokowi ini, misalnya, adalah langkah agresif yang harus dibaca sebagai upaya strategis NU (Wadipalapa 2021). Dalam pemilu terakhir pada 2019, aktivitas elite NU pun tidak pernah diam dan terus bergerak dalam mobilisasi massa. Keterpilihan Kiai Ma&rsquo;ruf Amin sebagai wakil presiden pendamping Jokowi adalah sinyal paling jelas bahwa NU mustahil terpisah dari politik. Tidak dulu, apalagi saat ini &ndash;masa krusial tatkala NU memegang formula kunci kemenangan pemilu akbar lima bulan lagi. Karena itu, kita harus terbuka untuk mengakui bahwa sikap resmi nonpartisan NU adalah klaim yang rentan. Atas nama kepatutan etis, memang NU harus mendaku sebagai organ netral. Kecondongan pada calon tertentu dianggap tak elok. Tapi, mengunci NU dari gelanggang kontestasi pemilu sudah pasti upaya yang sia-sia. Dilema lain dari kemustahilan NU untuk non-partisan ada pada risiko oportunisme politik. Kecenderungan itu mengemuka sejak lama dan dicatat dengan rapi oleh beragam pengamat dan peneliti dengan kesimpulan yang murung: banyak elite NU memerankan dirinya sebagai broker kekuasaan yang menjual jutaan basis loyal pemilih NU untuk imbalan tertentu. Pola semacam itu tentu disambut gembira oleh elite politik dan kontestan pemilu sebagai ruang transaksi yang saling menguntungkan. Fleksibilitas sikap NU bisa juga dilihat sebagai keunggulan yang khas. Sebuah kelenturan sikap dari atas ke bawah yang sukar ditandingi organisasi lain. Ia mencerminkan kelonggaran perspektif dalam bertindak, tapi juga menandai banyak fragmentasi kepentingan di satu tubuh. Dengan prinsip fleksibilitas itu pula, NU bertahan bertahun-tahun dalam rezim yang terus berganti. Soalnya sekarang adalah apakah dapat diuji dengan pasti bahwa fleksibilitas dan oportunisme partisan itu menjanjikan benefit nyata bagi nahdliyin? Apakah dapat diukur penambahan figur-figur NU di pos-pos pemerintahan berbanding lurus dengan dampak positif yang dibawanya bagi kaum bersarung di desa-desa dan perkotaan? Hanya dengan menjawab soal ini kita bisa menjustifikasi DNA politik NU dalam pengertian yang positif atau sebaliknya.&nbsp;(*) &nbsp; <hr /> *) RENDY PAHRUN WADIPALAPA, Peneliti politik, PhD University of Leeds, UK

Muhaimin, ketua PKB yang berkuasa satu dekade lebih, untuk sementara ini adalah representasi satu-satunya tokoh NU di pacuan pilpres.

DNA Politik NU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/RENDY-PAHRUN-WADIPALAPA-1237662307.png" alt="RENDY PAHRUN WADIPALAPA" width="100%">
<figcaption>RENDY PAHRUN WADIPALAPA</figcaption>
</figure> PERTANYAAN&nbsp;dalam judul ini terdengar sederhana sekaligus lugu, tetapi bergaung begitu lama tanpa sebuah jawaban yang total. Apalagi, dalam konteks Pemilu 2024 yang tahapannya sudah berjalan, figur Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mustahil untuk tak dihitung sebagai salah satu faktor terpenting. Dia telah mendemonstrasikan dengan telanjang sebuah rupa kekuasaan ekstensif yang nyaris tak terbantah. Megawati bukan saja memegang kata putus atas siapa calon presiden dan wakil presiden dari partainya. Namun, dia juga mengunci posisi sebagai satu-satunya patron partai di Indonesia yang memenangi tiga pemilu, dua di antaranya adalah pemilu demokratis, secara meyakinkan. Megawati juga membuktikan superioritas posisinya. Bahkan, dalam berhadapan dengan Presiden Joko Widodo. Dia memosisikan Jokowi sekadar sebagai &rsquo;&rsquo;petugas partai&rsquo;&rsquo; &ndash;sebuah label yang lagi-lagi disandang oleh bakal calon presiden 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo. Sebagian besar sarjana menyumbang pendapat romantik mengapa Megawati amat kuat. Alasan historis adalah yang paling masyhur di sini: Megawati merupakan perlambang kekuatan sejarah anti-otoritarianisme yang merayap dari bawah (lihat misalnya, Ali 2022). Putri Soekarno itu membangun legitimasi bukan saja dari genealogi ideologis nasionalisme yang diwariskan oleh presiden pertama, tapi juga karena kegigihannya melawan represi Soeharto. Namun, pendapat romantik semacam itu tak mencukupi dalam menjelaskan mengapa &rsquo;&rsquo;warisan&rsquo;&rsquo; dan kenangan sejarah itu tetap kuat hingga kini. Pada saat zaman bergerak secara radikal dengan kompleksitas kekuatan politik yang jauh lebih rumit ketimbang periode Orde Baru, bagaimana Megawati tetap tak tergantikan? Sementara partai-partai lain mengalami regenerasi dan transisi kepemimpinan, mengapa nama Megawati terus muncul sebagai yang teratas? Dan, yang paling penting dari itu semua: bagaimana bisa patronasi Megawati dapat mengintervensi, mengguncang, dan menantang secara terbuka kekuasaan seluas presiden? Otonomi &amp; Konfidensi Politik Berada di ujung kemudi partai selama hampir tiga dekade, status dominan Megawati memang banyak dikritik sebagai tanda kemenangan elitisme dan kuasa dinasti yang tak menghendaki kesegaran regenerasi (Aspinall 2010; Nugroho 2023). Tudingan itu sebagian benar, terutama melihat absennya figur kuat yang dapat diproyeksi menggantikan Megawati. Tetapi, dominasi Megawati beralasan karena dua sebab utama yang jarang dilihat dan diakui. Pertama, stabilitas internal partai. Kekuasaan Megawati menghindarkan partainya dari faksionalisme akut yang kerap hinggap sebagai konsekuensi transisi kepemimpinan. Refleksi semacam itu mudah dicari dari contoh pecah kongsi partai-partai besar, untuk menyebut beberapa: Anas Urbaningrum versus Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat, Djan Faridz versus Romahurmuziy di PPP, atau Muhaimin Iskandar melawan Abdurrahman Wahid di PKB. Megawati memilih cara paling efisien lewat mode dinasti (dynastic mindset) dengan terus mendudukkan dirinya sebagai calon tunggal di setiap kongres pemilihan ketua partai. Megawati secara efektif membangun image PDIP sebagai &rsquo;&rsquo;partainya Mega&rsquo;&rsquo; atau personalistic party, sebagaimana digarisbawahi oleh Tomsa (2013). Kedua, Megawati adalah satu-satunya figur politikus hari ini dengan rekam jejak eksperimentasi politik paling panjang. Dia kenyang dalam mengelola risiko kooptasi negara atas partai, sebagaimana yang ia alami sejak 1990-an. Situasi itu membedakannya dengan SBY, yang tampak begitu kerepotan dalam mengelola riak di dalam Partai Demokrat. Bahkan, kini di bawah risiko pengambilalihan partai oleh mantan panglima TNI Moeldoko. Pernah berkuasa sebagai wakil presiden dan presiden, Megawati juga memahami dengan sangat baik strategi oportunistik semacam distribusi kekuasaan, membangun aliansi politik, sekaligus menakar oposisi elite di lanskap kekuasaan. Dia juga berpengalaman di luar pagar kekuasaan, menempatkannya sebagai kritikus utama negara selama menjadi oposisi pada 2004&ndash;2014. Dia lolos dari krisis kekalahan pemilu dan membalik semua prediksi dengan memenangi dua pemilu terakhir. Keluwesan itu membuatnya tak tergantikan dalam pengertian harfiah: belum ada yang mampu menyaingi riwayat naik turun kekuasaan sealami dan selama Megawati. Semua kapital itu berkelindan dalam menjalin otonomi individual dengan konfidensi politik yang sangat mencolok. Meski berada sebagai anomali dalam spektrum politik maskulin, Megawati mendikte banyak usulan kebijakan lewat kader-kader partainya di lingkaran pemerintah dan parlemen. Lebih jauh, otoritas Megawati luar biasa eksesif hingga ke luar zona kepartaian. Maka, membayangkan dia mengintervensi Jokowi dalam banyak contoh tampak natural saja. Jokowi, dengan popularitas yang menolong PDIP dari kekalahan pemilu, tak akan pernah cukup untuk dianggap setara&ndash; tidak dalam riwayat kesejarahan partai dan pengalaman politik. Pada usianya yang ke-76 kini, Megawati dicatat media sebagai politikus aktif yang makin sering membuat blunder. Komentar-komentarnya atas Ganjar dan Jokowi sebagai petugas partai, nasihatnya untuk menghindari minyak goreng, atau komentarnya yang terus terang dalam memarahi Jokowi, adalah sedikit dari yang dinilai sebagai silap lidah yang merugikan partai dan dirinya sendiri. Tak sedikit pula yang meramal kekalahan PDIP di Pemilu 2024 jika Megawati tidak dapat mengontrol diri. Tetapi, ragam manuver Megawati itu adalah bukti sekali lagi atas bagaimana satu nama sungguh-sungguh secara harfiah menggenggam nasib politik banyak orang. Konfidensi semacam itu hanya datang dari orang dengan reputasi historis dan mencapai kemapanan oligarki, yang dengannya masa depan politik sebuah negara dapat dipengaruhi.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;RENDY PAHRUN WADIPALAPA,&nbsp;Peneliti politik, PhD dari University of Leeds, UK

Figur Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mustahil untuk tak dihitung sebagai salah satu faktor terpenting pada Pemilu 2024.

Mengapa Megawati Sangat Kuat?

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

RENDY PAHRUN WADIPALAPA

Berita Terkini

Persatuan Politik dan Prospek Kekuatan Oposisi

Mereka Baru Kandidat dan Rayuan Pemilih Muda

DNA Politik NU

Mengapa Megawati Sangat Kuat?

Download Aplikasi JawaPos.com