Siti Napsiyah Ariefuzzaman

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/WhatsApp-Image-2024-09-26-at-113826-2849810938.jpeg" alt="Siti Napsiyah Ariefuzzaman. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Siti Napsiyah Ariefuzzaman. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> DALAM kurun sepekan di akhir bulan (25-29 Agustus 2025) aksi demonstrasi, di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), banyak media sosial merekam aksi dan orasi yang dilakukan oleh &ldquo;emak-emak&rdquo;. Tampak mereka sangat bersemangat berdemo. Ini bukan tentang politik partisan, tetapi tentang sesuap nasi, tentang mahalnya harga beras, telur, uang kuliah di perguruan tinggi, dan naiknya pajak yang harus mereka bayar. Suara mereka merupakan alarm peringatan bagi sebuah bangsa, bahwa kesejahteraan sosial rakyatnya sedang terancam. <h3>Gerakan Sosial Baru</h3> Kehadiran emak-emak dan driver ojek online (ojol) di tengah peserta demonstrasi yang biasanya didominasi oleh mahasiswa dan buruh, mencerminkan bahwa mereka berdemo bukan untuk menjatuhkan kekuasaan. Mereka berkumpul dan berorasi berharap suara mereka didengar oleh para penguasa yang mengklaim diri mereka sebagai wakil rakyat. Namun, kenyataan pilu menimpa Affan yang gugur di tangan oknum aparat yang tampak secara sengaja menggilas tubuh Affan dengan dalih mengamankan massa.&nbsp; Mengapa emak-emak yang biasanya sibuk di dapur atau di ruang domestik lain mau turun ke jalan? Salah satu jawabannya pasti karena naluri keibuan mereka. Mereka adalah pengelola keuangan keluarga. Merekalah yang merasakan langsung betapa tipisnya selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Mereka turut beraksi bukan karena direkayasa atau dipaksa. Mereka secara spontan berpartisipasi penuh kesadaran oleh karena jengah dengan perilaku wakil rakyatnya yang jumawa di tengah letupan tekanan ekonomi yang semakin susah.&nbsp; Emak-emak dan driver ojol, merupakan kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal. Mereka bekerja tanpa baju seragam, mereka adalah tulang punggung ekonomi keluarga yang paling rentan terdampak berbagai krisis ekonomsi social. Jadi, kalau mereka dengan secara alamiah turut serta dalam aksi demo ini dapat kita pahami sebagai gambaran kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan social ekonomi sebagaimana janji mereka saat kampanye dulu. Karena sesungguhnya kesejahteraan social yang hakiki adalah Ketika negara hadir memastikan harga kebutuhan pokok stabil, tidak banyak PHK terjadi di mana-mana, terciptanya lapangan pekerjaan, biaya Kesehatan dan Pendidikan terjangkau, dan system jaminan social yang komprehensif. Negara jangan merasa cukup memberi kesejahteraan melalui program bantuan social tunai dan bansos dalam bentuk lain yang sifatnya justru berdampak pada ketergantungan dan penyalahgunaan.&nbsp; Menurut teori Gerakan social baru (New Social Movement) aksi emak-emak dan driver ojol dapat dikategorikan sebagai Tindakan yang logis dan modern.&nbsp; Ini berbeda dengan Gerakan social lama yang dipicu pada konflik kelas di pabrik (buruh vs. majikan), namun ini berangakat dari identitas kulturalnya sebagai ibu rumah tangga untuk memperjuangkan hak atas kualitas hidup yang mendasar. Mereka bersuara bukan untuk menuntut kepemilikan alat produksi, mereka hanya menuntut keadilan dan kesejahteraan social. Mereka hanya ingin harga kebutuhan pokok terjangkau. Mereka adalah konsumen tetap dalam mengakses kebutuhan dasar keluarga. Mereka ingin memastikan keluarganya tetap sehat dan sejahtera. Kematian Affan dan korban tewas lain dari aksi demonstrasi sepanjang pekan akhir di bulan Agustus 2025, serta turunnya emak-emak di jalanan seharusnya dijadikan sebagai cambuk bagi kita semua, terutama para pembuat kebijakan, pejabat, wakil rakyat, dan aparat. Hendaknya mereka tidak takut dan teramat represif, karena suara mereka yang demonstrasi&nbsp; adalah suara keluarga Indonesia yang menunjut keadilan dan kesejahteraan social. Mereka bukan pengacau stabilitas. Mereka adalah rakyat. Mari jadikan kematian para korban dan keberanian para emak sebagai titik balik untuk membangun Indonesia yang tidak hanya kuat ekonominya, tapi juga berperikemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.&nbsp; Bagi emak-emak, gambaran hidup sulit saat ini yang setiap pagi mereka harus menghitung kecukupan biaya untuk makan sekeluarga, biaya transportasi dan lainnya. Tapi ironi terpampang nyata di saat para wakilnya di DPR sana justru ingin menaikkan gaji dan tunjangan lainnya. Sementara mereka telah amat sangat berkecukupan, hidup dalam kemewahan, namun kalimat dan pernyataanya mengandung kata-kata yang jauh dari sopan. Jika sebuah negara diibaratkan sebagai keluarga,&nbsp;&nbsp; maka pemerintah adalah orang tua, dan rakyat adalah anak-anaknya. Demo yang dilakukan oleh emak-emak ini ibarat seorang ibu yang terpaksa melawan suaminya karena uang belanja yang diberikan tidak lagi cukup untuk menyekolahkan anak dan memberi mereka makan bergizi. Jadi bukan sebagai pemberontakan, melainkan sebuah tuntutan dan keputusasaan untuk menyelamatkan keluarga. Emak-emaklah yang tahu angka kenaikan harga minyak goreng misalnya, yang dalam setahun kenaikanya 40% sementara upah harian hanya naik 5%. <h3>Hak Konstitusional</h3> Sebagai negara demokratis, Indonesia semestinya menganut sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Abaraham Lincoln). Maka semestinya negara Indonesia memberi kesempatan dan ruang bagi rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi, kritikan, dan tuntutan. Pejabat dan aparat hendaknya memberi ruang, mendengarkan, mau turun bertemu peserta demonstrasi, dan tidak melakukan tindak represif. Bukankah peserta demo memiliki kebebasan untuk melakukan orasi, aksi teatrikal, maupun pertunjukan lain dengan tujuan untuk menyampaikan tuntutan mereka. Yang terjadi saat ini, mereka menjadi brutal dan membabi buta bahkan anarkis, karena mereka marah atas hilangnya nyawa kawan mereka karena ulah aparat. Jadi, untuk semua kita atas nama rakyat, kita boleh berunjuk rasa. Ia adalah hak konstitusi kita yang dijamin dalam pasal 28 UUD 1945 dan UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Demonstrasi merupakan implementasi demokrasi, yang harus dijaga dari segala bentuk anarki dan Tindakan &ldquo;vandalisme&rdquo;. Kepada orang tua kita, yakni Pemerintah baik di tingkat legislatif dan eksekutif, kiranya dapat melakukan hal-hal berikut: Pertama, revisi atau reformasi subsidi yang tepat sasaran. Alokasi subsidi sebaiknya dikonsentrasikan ke kebutuhan pokok yang langsung meringankan beban emak-emak di pasar; Kedua, Pemerintah hendaknya memberikan penguatan system jaring pengaman sosial dengan memperluas cakupan dan nilai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tepat sasaran dan tanpa pemotongan; Ketiga, pemerintah semestinya juga memberikan perlindungan kepada pekerja informal. Yaitu melalui percepatan implementasi skema jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang terjangkau dan adaptif untuk driver ojol dan pekerja informal lainnya, termasuk jaminan hari tua dan kecelakaan kerja; Terakhir, pemerintah dapat membuka kanal dialog yang lebih inklusif, misalnya dengan membentuk forum tetap yang melibatkan ibu-ibu PKK (emak-emak), organisasi Ojol, asosiasi pedagang, dan asosiasi buruh informal lain. Ini penting, kematian Affan tidak boleh sia-sia. Ia harus menjadi katalis bagi lahirnya kebijakan sosial yang lebih adil yang dapat merangkul semua elemen masyarakat kecil yang rentan dalam lingkup ekonomi dan sosial.&nbsp;*** *) Penulis adalah dosen Prodi Kessos, FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Banyak media sosial merekam aksi dan orasi yang dilakukan oleh “emak-emak”. Tampak mereka sangat bersemangat berdemo.

Suara Politik Emak-Emak dalam Gerakan Sosial Baru

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/WhatsApp-Image-2024-09-26-at-113826-2849810938.jpeg" alt="Siti Napsiyah Ariefuzzaman. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Siti Napsiyah Ariefuzzaman. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> HARI ini 22 Desember 2024 masyarakat Indonesia memperingatinya sebagai Hari Ibu. Penetapan tanggal 22 Desember sebagai hari Ibu disepakati pada Kongres Perempuan III di Bandung tahun 1939 dan secara resmi diakui melalui Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1969 tentang Hari-Hari Nasional Bukan Hari Libur. Tahun ini, 2024 adalah peringatan Hari ibu yang ke-96 dengan Tema &ldquo;Perempuan Menyapa Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045&rdquo;. Seksisme masih menjadi problem mendasar yang menimpa kaum perempuan. Di satu sisi sangat mendiskriminasi dan menindas perempuan, terutama perempuan pekerja. Dalam masyarakat yang cenderung kapitalis, semua ini untuk kepentingan reproduksi tenaga kerja. Jadi, agar penindasan itu tidak mencolok muncul di permukaan, maka kapitalisme butuh hegemoni berupa berbagai konstruksi social dan kultural agar perempuan dan masyarakat bukan hanya menerimanya namun juga membelanya. Salah satunya dengan cara pengagungan terhadap &ldquo;ibu&rdquo; dengan pelanggengan sisi &rdquo;keibuaan&rdquo; nya saja dalam keluarga. Secara biologis, psikologis dan sosiologis, perempuan atau Ibu disepakati sebagai orang pertama (berdua dengan ayah) bagi anak-anaknya dalam hal Pendidikan. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak (al umm madrosatul ula). Dimulai dari rumah, sebelum anak mendapatkan pengajaran dan Pendidikan di sekolah formal (terlembaga). Orang pertama yang akan ditanya oleh anak adalah ibu, tentang apapun yang ingin dia ketahui, bahkan pengalaman saya sebagai ibu, saat anak saya usia 6 tahun pernah menanyakan tentang hakikat Tuhan sekalipun. &ldquo;Mah, Allah itu tidak mati ya mah? Kenapa manusia mati tapi Allah tidak mati. Apa aku bisa menjadi Allah mah? Soalnya kalau aku jadi manusia aku akan mati&rdquo; begitu pertanyaannya. Di sini, Ibu harus punya jawaban, jangan sampai anak dibiarkan mencari jawaban dari narasumber atau sumber lain yang dapat menyesatkan pikiran dan keingintahuan polosnya. Ibu juga adalah orang pertama sebagai pelindung dan pemberi kasih sayang terhadap anak (caring from the start). Melalui air susu ibu (ASI), seorang bayi untuk pertama kalinya mendapatkan kenyamanan kasih sayang, perlindungan, dan cinta dari seorang ibu. Oleh karena itu, menurut teori pembelajaran sosial (social learning theory) anak akan meniru perilaku orang dalam lingkungan sekitarnya. Dan yang pertama dilihat dan dipelajari oleh anak adalah ibu. Tanpa disengaja perkataan, perilaku dan tindak tanduk ibu, akan terinternalisasi oleh anak. Menjadi perempuan, menjadi ibu adalah peran mulia jangka Panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas pemimpin masa depan keluarga, bangsa dan dunia. Tantangan Perempuan di Era Digital Di tengah kemajuan teknologi digital yang pesat, tantangan kesetaraan gender masih menjadi isu yang relevan dan kompleks. Era digital membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika gender, baik dalam hal peluang maupun tantangan yang dihadapi oleh perempuan. Penting bagi masyarakat untuk memahami perubahan ini dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menghadapinya. Salah satu tantangan utama kesetaraan gender di era digital adalah kesenjangan digital antara laki-laki dan perempuan. Meskipun akses internet semakin meluas, perempuan sering kali memiliki akses yang lebih terbatas daripada laki-laki. Faktor-faktor seperti ketidakmampuan finansial, keterbatasan pengetahuan teknologi, dan norma-norma sosial yang membatasi akses perempuan di masyarakat. Meskipun demikian, Hal baik dari era digital bagi perempuan untuk dimanfaatkan adalah memanfaatkan teknologi digital untuk mengatasi tantangan ketimpangan gender. Perempuan dapat memperluas jangkauan mereka dalam berbagai bidang kehidupan seperti Pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan sebagainya. Bahkan perempuan dapat mengembangkan kapasitas diri dalam penguasaan digital melalui pelatihan digital berbasis kesetaraan gender. Era digital memberikan peluang terbaik bagi perempuan untuk memanfaatkan kesempatan secara online. Anak atau perempuan dewasa yang sebelumnya tidak memiliki akses di Lembaga Pendidikan karena Batasan grografis, ekonomi dan social sekarang mereka bisa memanfaatkan teknologi digital untuk media belajar. Seperti kursus online, webinar, pelatihan online, dan sebagainya yang dapat mengurangi keterbelakangan perempuan dalam hal Pendidikan dan mendapatkan pengetahuan. Upaya tersebut penting disadari oleh perempuan untuk dapat memanfaatkan kebaikan dari era digital untuk peningkatan kapasitas diri perempuan. Di masyarakat menjadi perempuan sering mengalami masalah kesejahteraan psikologis. Beban psikologis seperti tekanan untuk memenuhi harapan sosial, menghadapi diskriminasi gender, mengalami trauma akibat kekerasan yang kesemuanya dapat menghambat aspirasi dan partisipasi perempuan dalam program pembangunan nasional. Di sini, yang diperlukan oleh perempuan salah satunya adalah dukungan psikososial dan kesempatan berbicara tentang perasaan, pengalaman, dan kebutuhan mereka. Anak perempuan sering menghadapi stereotipe gender saat mengejar impian kreatif mereka. Di banyak masyarakat, masih ada anggapan bahwa anak perempuan seharusnya memilih profesi atau hobi yang &ldquo;feminine&rdquo;. Sangat bias gender, karena mereka dianggap kurang mampu dalam bidang-bidang tertentu seperti teknologi atau sains. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu meyakinkan masyarakat melalui kegiatan yang sifatnya edukasi dan &nbsp;promosi bahwa perempuan bisa berkompetisi dengan laki-laki dalam berbagai bidang, misalnya dengan menunjukkan figur perempuan dengan kisah suksesnya di tingkat nasional dan global (role modelling). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014647266/potret-pemain-ac-milan-tijjani-reijnders-yang-dedikasikan-gol-untuk-sang-ibu-di-hari-ibu-internasional-kenakan-nameset-yang-khas-maluku-banget">Potret Pemain AC Milan, Tijjani Reijnders yang Dedikasikan Gol untuk Sang Ibu di Hari Ibu Internasional, Kenakan Nameset yang Khas Maluku Banget</a> Jadi, Peringatan Hari Ibu di Tahun ini yang ditandai sebagai era digital, siapapun kita dalam kategori anak perempuan, perempuan dewasa, maupun sebagai ibu, untuk memaknai esensi peringatan hari ibu. Jangan sampai kita, hanya menjadikannya sebagai simbol untuk memberikan setangkai bunga atau sekedar ucapan terima kasih kepada ibu atas jasa mereka yang telah melahirkan dan peran-peran domestic ibu di dalam keluarga. Hari ini harus dijadikan sebagai tonggak perjuangan perempuan Indonesia dalam meraih kesetaraan dan kemandirian. Terakhir, peringatan hari ibu agar tidak hanya menjadi seremonial semata, tetapi agar dapat menjadi penguat komitmen semua masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kita harus berterima kasih kepada para perempuan yang tergabung dalam 30-an organisasi perempuan dari 12 daerah di Jawa dan Sumatera dengan jumlah total peserta kongres saat itu dilaporkan berjumlah sekitar 600 orang perempuan di Gedung Dalem Jayadipuran, Yogyakarta. Mereka berkumpul Bersatu membangun persatuan antar organisasi pergerakan perempuan demi memperjuangkan kesetaraan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Jangan sampai peringatan hari ibu justru melanggengkan kembali domestikasi perempuan yang justru memperkuat seksisme dan penindasan terhadap perempuan. Seperti hanya menonjolkan aspek keibuan dari sosok perempuan tanpa menekankan aspek &ldquo;kebisaan&rdquo; lain dari perempuan. Bukankah perempuan mengklaim dirinya sebagai &ldquo;multitasking&rdquo;. Seharusnya ini dijadikan sebagai kekuatan bagi perempuan untuk memperjuangkan dan membebaskan diri dari budaya patriarki dan pembebasan seluruh rakyat dari imperialisme ekonomi politik yang masih terjadi sampai saat ini. Sehingga sosok ibu, sosok perempuan, jangan hanya dianggap memiliki kodrat mengurus keluarga, membina rumah tangga yang harmonis, menyiapkan makanan di meja makan, melahirkan, membesarkan dan mendidik anak-anak. Di era digital perempuan masih mengalami kesenjangan gender. Data dari Web Foundation, kesenjangan penggunaan digital antara laki-laki dan perempuan sebesar 21%.&nbsp; Berdasarkan data Kominfo hanya 20 persen perempuan di Indonesia yang memiliki akses internet dan sebanyak 52 persen perempuan pernah mengalami insiden terkait keamanaan fisik dalam bentuk penguntitan, komentar seksis dan bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan yang dialami perempuan di era digital meliputi grooming, pelecehan verbal dan non verbal, pelecehan seksual online, ancaman fisik dan bahkan penyebaran data pribadi tanpa izin. Sebagai perempuan, mari mengedukasi diri, jangan sampai stigma &ldquo;Emak-emak sen kiri belok kanan&rdquo;&nbsp; sebagai pelabelan &ldquo;kebodohan&rdquo; perempuan di masyarakat. Di sini sangat relevan pesan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan yang berharap peringatan hari ibu sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas dan kerja nyata demi menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan berkembang secara optimal.*** *) Siti Napsiyah Arifuzzaman, dosen Prodi Kesejahteraan Sosial, FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Seksisme masih menjadi problem mendasar yang menimpa kaum perempuan. Di satu sisi sangat mendiskriminasi dan menindas perempuan.

Hari Ibu Ingatkan Tantangan Perempuan di Era Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/WhatsApp-Image-2024-09-26-at-113826-2849810938.jpeg" alt="Siti Napsiyah Ariefuzzaman. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Siti Napsiyah Ariefuzzaman. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> Oleh: Siti Napsiyah Ariefuzzaman 20 SEPTEMBER 2024, warga Indonesia dan Selandia Baru akhirnya bersyukur dan lega atas berhasil dibebaskannya Pilot Susi Air Philip Mehrtens dari sandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Kelompok ini telah menyandera sang pilot sejak 7 Februari 2023 silam. Kelompok KKB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menyandera Kapten Phillip ini dipimpin oleh Egianus Kogoya. Pembebasan kapten Phillip menjadi peristiwa yang melegakan bagi Pemerintah Indonesia, warga masyarakat, dan terkhusus bagi keluarga besar sang pilot. Penyanderaan dalam kurun waktu 1 tahun enam bulan (hampir dua tahun) kita tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh penyandera (KKB Papua) kepada pihak yang disandera (Kapten Philip). Dalam hal penyanderaan, semua setuju ini adalah salah satu bagian dari bentuk terorisme. Apalagi ini melibatkan aktivitas pekerjaan warga sipil yang tidak ada kaitannya dengan politik. Menurut Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) penyanderaan yang dialami Kapten Phillip telah memenuhi unsur tindak pidana terorisme. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan. Bahkan juga menciptakan rasa ketakutan di tengah masyarakat. Apalagi dari adanya banyak laporan media bahwa kelompok ini telah melakukan kekerasan dan penindasan, terkhusus kepada kelompok penjaga keamaan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI). Aksi mereka menciptakan teror dan horor di tengah masyarakat. Masalah politik, disinyalir sebagai latar belakang kelompok bersenjata. Meskipun itu mengatasnamakan warga Papua. Padahal ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Biar jelas, mari kita bahas apa itu penyanderaan. Adalah istilah umum dan merujuk pada penahanan seseorang, di luar keinginannya dan tanpa wewenang hukum, untuk motif tertentu. Jadi, Kapten Phillips dapat disebut sebagai sandera. Yaitu seseorang yang ditawan seseorang hingga keinginannya dituruti. Penyekapan dan penyanderaan yang dilakukan oleh KKB Papua ini memiliki ciri bahwa ia merupakan kelompok yang sangat terlatih dan terorganisir dengan baik. Tentu, mereka memiliki alasan dan perhitungan serta mengantisipasi kemungkinan apa yang terjadi jika menyandera seorang pilot warga negara asing. Kita bisa menebak, diantaranya adalah mereka berharap seiring dengan disanderanya kapten Philip, maka pesan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia dapat dipahami, didengar, dan dikabulkan oleh pemerintah Indonesia, dan dunia pada umumnya. Menurut Sunardi (2017) kejahatan penyanderaan adalah bentuk-bentuk aktivitas umum lainnya dari teroris. Teroris menculik, mengancam, membunuh, atau melukai warga yang tidak berdosa untuk menekan pihak ketiga, dalam hal ini negara, organisasi pemerintah, organisasi internasional, seseorang, atau kelompok orang. Tujuannya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sebagai suatu syarat eksplisit atau implisit untuk pembebasan sandera. Selain itu, menurut Pape RA. (2004, dalam Alexander &amp; Klein, 2009) Penyanderaan warga negara asing telah menjadi modus operandi yang sangat popular bagi teroris (yang cenderung terorganisasi dengan baik dan selektif dalam memilih &ldquo;sandera&rdquo; mereka). Stop Terorisme Terorisme apa pun bentuknya harus diakhiri di bumi Indonesia tercinta. Sebagain masyarakat bisa jadi menganggap aksi terorisme hanya sebatas atau identik dengan pengeboman. Padahal jelas, penyanderaan terhadap seseorang yang sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan pemerintahan, dari warga sipil. Kita tidak bisa membayangkan jika kasus Kapten Philip menimpa kita, atau anggota keluarga kita. Lamanya waktu penyanderaan, yaitu hampir dua tahun, pasti sangat menyiksa bagi sang pilot. Dampak penyanderaan ini jangan sampe menjadi jera dan ketakutan tersendiri bagi siapapun warga sipil, baik dari bangsa Indonesia sendiri maupun bagi calon pekerja komersial dari negara lain. Berdasarkan uraian itu jelas bahwa cara-cara yang dilakukan oleh KKB Papua diidentik dengan aksi terorisme. Jaringan teroris yang beraksi di Indonesia saat ini menggunakan stategi menebar rasa takut sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Selain itu, terdapat motif politik dan idiologi yang memenuhi unsur pidana dalam pengertian tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018. Oleh karena itu, penanganan aksi terorisme memerlukan upaya yang sistematis, terukur, dan terkoordinasi agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini karena, terorisme bukanlah bentuk kekerasan paling mematikan di dunia. Namun, terorisme menimbulkan dampak emosional dan psikologis yang jauh lebih besar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015114835/pilot-susi-air-philip-mark-mehrtens-berhasil-dibebaskan-tanpa-operasi-militer">Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens Berhasil Dibebaskan tanpa Operasi Militer</a> Global Terrorism Index (GTI, 2024) melaporkan bahwa terorisme membunuh lebih sedikit orang daripada bentuk kekerasan lainnya. Konflik bersenjata membunuh sembilan kali lebih banyak orang daripada terorisme, dan membunuh lebih dari 45 kali lebih banyak orang. Terorisme bersifat unik, karena peristiwanya tidak dapat diprediksi. Unik karena juga jumlah korban yang tinggi menyebabkan dampak emosional dan psikologis yang signifikan yang gilirannya dapat menyebabkan dampak sosial dan geopolitik yang signifikan (Institute for Economics &amp; Peace, 2024).&nbsp; Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 6 UU tersebut menyebutkan bahwa &ldquo;Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat berhak mendapat bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.&nbsp; Hal ini karena, korban penyanderaan akan mengalami reaksi psikis dan sosial yang cukup serius. Seperti menurunnya daya ingat dan konsentrasi, disorientasi dan kebingungan, ketakutan mendalam terhadap kejadian serupa, kemarahan, depresi,&nbsp; mudah tersinggung, cepat sedih, melamun, dan gejala psikologis emosional lainnya. Jadi, Pemerintah Indonesia harus mampu menjadikan pembebasan Kapten Phillip dari aksi penyanderaan yang termasuk sebagai aksi kejahatan terorisme sebagai momentum untuk mengakhiri segala bentuk terorisme di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus dibantu oleh aparat terkait, masyarakat setempat dan semua unsur warga bangsa untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang aman. (*) *) Siti Napsiyah Ariefuzzaman,&nbsp;Dosen Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Warga Indonesia dan Selandia Baru akhirnya bersyukur dan lega atas berhasil dibebaskannya Pilot Susi Air Philip Mehrtens dari sandera KKB.

Pembebasan Philip Mehrtens, Hentikan Terorisme di Indonesia

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Siti Napsiyah Ariefuzzaman

Berita Terkini

Suara Politik Emak-Emak dalam Gerakan Sosial Baru

Hari Ibu Ingatkan Tantangan Perempuan di Era Digital

Pembebasan Philip Mehrtens, Hentikan Terorisme di Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com