Umar Sholahudin

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/umar-sholahudin-1006567084.png" alt="Umar Sholahudin" width="100%">
<figcaption>Umar Sholahudin</figcaption>
</figure> SALAH&nbsp;satu pembeda antara pemerintahan demokratis dan antidemokrasi adalah adanya kekuatan oposisi sebagai penyeimbang pemerintah yang berkuasa. Jika pemerintahan demokratis minus kekuatan oposisi, bisa berpotensi akan terjerembap dalam kubangan watak otoritarianisme. Hasil quick count enam lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI), Litbang Kompas, Politika Research and Consulting (PRC), ⁠Charta Politika Indonesia, Voxpol Center Research &amp; Consulting, dan Poltracking Indonesia, menempatkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di urutan pertama dengan perolehan suara 57,46&ndash;59,36%. Disusul urutan kedua Paslon Anis Rasyid Baswedan&ndash;Muhaimin Iskandar 25,08&ndash;26,11%, dan Ganjar Pranowo-M. Mahfud MD sebesar 15&ndash;16% dari suara yang masuk sebesar 78,3%&ndash;98,4% pada 15 Februari 2024 dengan margin of error sebesar 1&ndash;2%. Seperti hitung cepat pada pilpres sebelumnya, hitung cepat diprediksi tidak akan jauh berbeda dengan real account (hitung nyata) dari KPU. Dengan demikian, pilpres diprediksi akan satu putaran dengan pemenang Prabowo-Gibran. Usai rilis hasil hitung cepat itu, muncul dua wacana tentang koalisi dan oposisi. Lazim dalam sistem pemerintahan presidensial, pemenang pilpres akan membentuk pemerintahan baru bersama partai-partai koalisinya. Sedangkan yang kalah akan menjadi kekuatan penyeimbang atau oposisi. Meskipun oposisi tidak dikenal dalam sistem politik kita, kekuatan pengontrol sebagai check and balance harus ada untuk terus menyehatkan kehidupan demokrasi kita. Formasi Kekuatan Parlemen Jumlah kursi di parlemen sebanyak 575. Jika mengacu pada jumlah kursi di parlemen saat ini (hasil Pemilu 2019), koalisi parpol pengusung Prabowo-Gibran; Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, hanya memiliki modal politik sebesar 45,5%. Di luar itu ada PDIP, PPP, Nasdem, PKB, dan PKS sebanyak 55,5%. Jika kita lihat hasil hitung cepat (quick account) beberapa lembaga survei, formasi perolehan suara di antara partai-partai mapan (9 parpol) diprediksi akan lolos parlemen. Jika skenario ini terjadi, partai koalisi pemerintah setidaknya menguasai 45&ndash;50% kursi parlemen. Sedangkan partai oposisi memiliki 50&ndash;55% kursi parlemen. Jadi, koalisi pengusung Prabowo-Gibran masih lemah dan membutuhkan 2&ndash;3 partai untuk memperkuat koalisi di parlemen. Kita berharap partai yang kalah dalam Pilpres 20224 ini bisa memosisikan dirinya sebagai partai oposisi. Terkait dengan ini, ada kabar baik; PDIP melalui Sekjennya, Hasto Kristiyanto, mengatakan sebagai pemenang Pemilu 2024, partainya berencana akan memosisikan diri sebagai partai oposisi. Semoga langkah politik ini juga diikuti oleh partai-partai lainnya yang kalah dalam Pilpres 2024 ini. Kita tidak berharap apa yang terjadi di pemerintahan Jokowi saat ini terjadi di pemerintahan baru nanti (surplus koalisi, defisit oposisi). Sebab, itu berpotensi besar terhadap hadirnya pemerintahan otoritarianisme. Dengan modal dukungan parlemen yang sangat besar, Jokowi-Makruf berhasil membuat dan mengeksekusi kebijakan-kebijakan &rsquo;&rsquo;semau gue&rdquo;. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh kelompok prodemokrasi. Pemerintahan &rsquo;&rsquo;Orde Baru&rdquo; akan lahir dengan wajah baru. Dan dampaknya lanjutannya, ini sangat berbahaya dan mengancam kehidupan demokrasi Indonesia. Bangun Oposisi Alternatif Kekuatan oposisi merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran sangat strategis. Di samping sebagai kekuatan pengimbang dan pengontrol, juga memiliki peran dalam upaya memberdayakan dan mendidik secara politik potensi masyarakat. Praktik depolitisasi dan deparpolisasi yang berlangsung selama 32 tahun yang dijalankan Orde Baru telah menjadikan rakyat tidak berdaya secara intelektual (baca: kritis) dan politik serta demokrasi tak bisa berkembang dengan baik dan sehat. Kekuatan rakyat hanya dimanfaatkan dan dipermainkan oleh rezim berkuasa untuk memproduksi dan mempertahankan kekuasaannya. Ini yang kemudian memunculkan performance pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Sebaliknya pada saat yang sama, terjadi penguburan demokrasi. Ketika negara tidak ada kekuatan kontrol (baca: oposisi), negara akan semakin kuat. Sejarah Orde Baru kiranya bisa dijadikan sebagai pelajaran. Ketiadaan oposisi menjadikan penguasa menjadi kuat, kekuasaan semakin mengerucut pada satu orang atau sekelompok elite. Dengan sikap dan peran oposisi partai yang kalah dalam pilpres (pengusung Amin dan Ganjar-Mahfud), setidaknya bisa menyelamatkan bangsa ini jatuh pada jurang demokrasi yang lebih dalam. Dalam konteks ini, langkah politik PDIP atau partai yang kalah dalam pilpres sangat elegan dan lebih bermartabat untuk beroposisi daripada berkoalisi. Dengan prediksi jumlah kursi PDIP atau partai yang kalah dalam pilpres di parlemen secara kuantitas cukup kuat untuk menjadi oposisi di parlemen; untuk mengontrol kekuasaan presiden dan jalannya pemerintahan lima tahun ke depan. Untuk memperkuat oposisi di parlemen, perlu dibangun dan dikembangkan juga kekuatan oposisi alternatif; oposisi ekstraparlementer, yakni kekuatan yang berasal dari masyarakat (civil siciety) yang memiliki komitmen demokrasi dan secara konsisten mengontrol dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah secara objektif. Dengan kemampuan intelektualitas dan dukungan masyarakat yang luas, kelompok ini akan menjadi kekuatan oposisi alternatif yang kritis dan konstruktif. Kita berharap dengan adanya kekuatan oposisi yang kritis dan konstruktif, kehidupan demokrasi akan berjalan lebih sehat. Langkah oposisi ini dinilai akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan pematangan demokrasi Indonesia ke depan. Kekhawatiran munculnya wajah pemerintahan otoritarianisme gaya baru pun akan dapat dihindari.&nbsp;(*) <hr /> *) UMAR SHOLAHUDIN, Dosen Sosiologi Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Salah satu pembeda antara pemerintahan demokratis dan antidemokrasi adalah adanya kekuatan oposisi sebagai penyeimbang pemerintah.

Membangun Oposisi Pascapilpres

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/umar-sholahudin-1006567084.png" alt="Umar Sholahudin" width="100%">
<figcaption>Umar Sholahudin</figcaption>
</figure> TREN&nbsp;politik kekerabatan atau dinasti menjadi gejala neopatrimonialistik dalam masyarakat politik modern. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial (yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang merit sistem) dalam menimbang prestasi. Politisi memanfaatkan kultur neopatrimonial ini sebagai strategi politik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan melalui jalur politik prosedural (baca: demokrasi). Anak, keluarga, atau kerabat para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Politik Dinasti Jokowi Salah satu praktik politik dinasti yang saat ini jadi sorotan publik adalah kemunculan Gibran Rakabuming Raka di kontestasi Pilpres 2024. Kemunculan Gibran loncat tangga politik ini tak lepas dari kontribusi pamannya, Anwar Usman, yang ketua Mahkamah Konstitusi dan ayahnya, Joko Widodo, yang presiden RI. Hal lain yang disorot publik adalah naik tangga politiknya melalui cara-cara nir-etika dan demokrasi. Gibran adalah kader dan dibesarkan PDI Perjuangan serta naik tangga politik menjadi wali kota Surakarta. Belum rampung di Surakarta, ditarik secara sepihak oleh Partai Golkar, disulap jadi kader Golkar, dan dikarbit menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Politik dinasti dan loncat pagar politik juga dialami menantu Jokowi, Bobby Nasution yang menjadi wali kota Medan. Dan Kaesang Pangarep, yang disulap dan dikarbit menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Praktik politik telanjang ini mendapat banyak respons negatif dari publik, akademisi, dan aktivis politik. Bahkan, sudah melaporkan ketua MK Anwar Usman ke Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang saat ini sedang diproses. Penyubur Politik Dinasti Maraknya politik dinasti, termasuk dinasti politik Jokowi, tak lepas dari; Pertama, tidak ada regulasi yang mengatur/membatasi orang untuk maju dalam kontestasi politik. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah membatalkan ketentuan yang melarang calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan kepala daerah petahana. Alasannya, pasal seperti ini melanggar hak asasi manusia dan bersifat diskriminatif. Putusan MK ini menjadi angin segar bagi tumbuh suburnya pelembagaan politik dinasti. Kedua, sistem kelembagaan internal parpol masih sangat lemah, yang ditandai dengan macetnya kaderisasi. Parpol lebih mengandalkan ikatan genealogis daripada merit sistem (prestasi; kecerdasan dan usaha). Ketiga, di tengah macetnya kaderisasi, muncullah tindakan politik pragmatis dan instan, yakni mencari calon yang punya ikatan kekerabatan dengan pejabat yang memiliki peluang menang. Keempat, kuatnya oligarki politik di internal parpol. Pencalonan kandidat oleh partai politik lebih cenderung didasarkan atas keinginan elite partai, bukan berdasar rasionalitas dengan mempertimbangkan kapasitas, rekam jejak, dan integritas calon. Kelima, masih lemahnya literasi dan pendidikan politik pemilih tentang dampak buruk dari praktik politik dinasti. Dampak Buruk Agar pemilih tidak tertipu, tidak emosional, dan tetap bersikap rasional dan objektif, perlu ditunjukkan data dan fakta tentang dampak buruk dari praktik politik dinasti. Pertama, politik dinasti tentu saja akan menghambat dan bahkan merusak sistem kaderisasi di internal parpol. Rekrutmen kader lebih didasarkan pada popularitas dan politik kekerabatan untuk meraih kemenangan. Muncullah calon instan dari selebriti, pengusaha,&rsquo;&rsquo;darah biru&rdquo; atau politik dinasti, tanpa melalui kaderisasi. Kedua, politik dinasti akan melahirkan oligarki politik. Karena dalam sistem yang &rsquo;&rsquo;eksklusif&rdquo; tersebut, hanya orang-orang &rsquo;&rsquo;eksklusif&rdquo; yang memiliki akses dan meraih estafet kekuasaan. Ketiga, secara faktual, politik dinasti lebih dekat dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan sarat dengan praktik korupsi. Data KPK menunjukkan, daerah-daerah yang ada politik dinastinya sebagian besar berujung pada praktik korupsi. Pelajaran yang paling nyata adalah politik dinasti di Provinsi Banten. Ayah, anak, menantu, keponakan, dan kerabat mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah memegang berbagai lini kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. Pendidikan Pemilih Saat ini, kita mungkin tidak dapat melarang munculnya praktik politik dinasti dalam demokrasi elektoral (pemilu atau pilkada), akan tetapi setidaknya dapat dicegah dan dihambat melalui; Pertama, dari sisi negara, dibutuhkan pemikiran yang komprehensif dan regulasi yang kuat. Setidaknya membatasi agar politik dinasti tidak merajalela dan merusak tatanan demokrasi. Kedua, dari sisi parpol, kita dorong parpol agar menerapkan sistem atau model kandidasi bertahap dan bertingkat; tumbuh kembangkan sistem meritokrasi di internal partai yang sehat; sistem seleksi yang terbuka dan transparan; kapasitas, integritas, dan rekam jejak harus menjadi pertimbangan utama calon daripada kedekatan politik kekerabatan. Ketiga, dari sisi pemilih, perlu digencarkan pendidikan pemilih yang lebih rasional dan mencerahkan. Edukasi publik yang kuat untuk membangun budaya literasi politik yang kritis. Pilihlah pemimpin karena visi, misi, dan program kerja yang berkualitas serta rekam jejak, bukan karena faktor dinasti politik. Masih ada waktu cukup panjang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Mencoblos di bilik suara memang lima menit. Tapi, berdampak serius terhadap nasib pemilih, masyarakat, dan bangsa atau daerahnya setidaknya lima tahun ke depan. Dengan begitu, kita bukan lagi memilih yang terbaik di antara yang terjelek. Tapi, memilih untuk mencegah dan menghambat politik dinasti.&nbsp;(*) <hr /> *) UMAR SHOLAHUDIN, Dosen Sosiologi Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Tren politik kekerabatan atau dinasti menjadi gejala neopatrimonialistik dalam masyarakat politik modern. Benihnya sudah lama berakar.

Mencegah Politik Dinasti

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Umar Sholahudin

Berita Terkini

Membangun Oposisi Pascapilpres

Mencegah Politik Dinasti

Download Aplikasi JawaPos.com