Antara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/04/IMG_5590-1407995370.jpg" alt="Rilis kasus mafia tanah di Mapolda Kepri, Kota Batam, Kamis (3/7). (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Rilis kasus mafia tanah di Mapolda Kepri, Kota Batam, Kamis (3/7). (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh tujuh tersangka kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah. Korban mencapai 247 pemohon yang tersebar di wilayah Tanjungpinang, Bintan, dan Batam. &rdquo;Kami menerapkan pasal TPPU dalam kasus ini. Penyitaan 15 unit kendaraan hasil kejahatan kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah ini termasuk TPPU, termasuk rumah dan kapal serta uang ratusan juga yang kami sita,&rdquo; kata Kapolresta Tanjungpinang Kombespol Hamam Wahyudi seperti dilansir dari Antara di Mapolda Kepri. Dia menjelaskan, telah meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) untuk menyelidiki aliran dana para tersangka. Permintaan ini, untuk memastikan kepada tersangka siapa saja pasal TPPU akan diterapkan, selain ES selaku otak pelaku kejahatan. &rdquo;Termasuk menelusuri apakah ada keterlibatan pihak lain dari jajaran instansi hingga praktek pemalsuan sertifikat BPN tersebut beroperasi sejak 2023 hingga 2025,&rdquo; ujar Hamam. Penyidik Satgas Antimafia Tanah Polresta Tanjungpinang dan Ditreskrimum Polda Kepri menetapkan tujuh orang tersangka, yakni ES, RAZ, MR, ZA, LL, KS dan AY. Hamam menyebut, dari 15 unit mobil yang disita, sebanyak 10 mobil terkait dengan kasus pemalsuan lahan, sedangkan lima unit terkait perkara lain. Belasan mobil tersebut dijadikan kendaraan rental oleh tersangka ES. Dia menyebut, penyidikan kasus ini tidak berhenti sampai di sini. Pihaknya dibantu Ditreskrimum Polda Kepri masih mendalami termasuk kemungkinan kasus serupa terjadi tidak hanya di Tanjungpinang, Batam, dan Bintan. &rdquo;Para pelaku telah mencetak 44 sertifikat palsu terdiri atas 10 sertifikat elektronik dan 34 sertifikat analog berupa SHM, HGB dan sebagainya. Dengan total kerugian masyarakat sebesar Rp 16,84 miliar,&rdquo; ungkap Hamam Wahyudi. Sementara itu, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Riau mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan yang dilakukan oknum instansi pemerintahan dengan menjanjikan penerbitan sertifikat tanah. &rdquo;Kami mengimbau kepada pemohon supaya permohonannya (sertifikat) dilakukan di kantor BPN, jangan melalui yang lain,&rdquo; kata Kepala Kepala Kanwil BPN Kepri Nurus Sholichin di Mapolda Kepri, Kota Batam, Kamis. BPN Kepri bekerja sama dengan Polda Kepri dan Kejaksaan terus berkolaborasi memberantas praktek mafia tanah. Kerja sama ini berhasil mengungkap jaringan mafia tanah yang menipu 247 masyarakat pemohon sertifikat di wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kota Batam, dengan total kerugian yang dialami masyarakat Rp 16,84 miliar. Tersangka ES selaku otak pelaku bekerja sama dengan RAZ yang berkedudukan di Jakarta berperan sebagai pembuat desain sertifikat analog maupun elektronik menggunakan aplikasi edit, lalu dicetak di kertas garuda yang dibeli di salah satu e-commerce. Tersangka RAZ mendapat contoh dari ES dalam membuat sertifikat, kemudian membuat barcode menggunakan aplikasi generator, serta membuat website sentuhtanahku.id dengan membayar biaya web hosting berlangganan, kemudian menyimpan file atau desain sertifikat yang telah dibuat dalam cloud server website tersebut, sehingga apabila barcode yang tertera di dalam sertifikat elekrtonik di-scan akan diarahkan untuk membuka website yang dibuat tersangka, yang seolah-olah resmi milik Kementerian ATR/BPN. Nurus Sholichin menyebut pengecekan tanah yang asli milik BPN terdapat di aplikasi Sentuh Tanahku atau di website resmi BPN, atrbpn.go.id. &rdquo;Memang agak mirip, tetapi yang asli itu sentuhtanahku.go.id,&rdquo; tandas Nurus Sholichin. Selain memastikan mengurus sertifikat tanah di kantor BPN, masyarakat pemohon juga diimbau untuk mengecek keasliannya lewat aplikasi setuh tanahku tersebut. Nurus juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa yang menandatangani produk sertifikat adalah kepala BPN atau kepala saksi atas nama kepala. &rdquo;Tidak ada yang menandatangani sertifikat kepala kanwil atau menteri ATR/BPN, sertifikat ditandatangani kepala BPN, atau kepala seksi atas nama kepala BPN,&rdquo; ujar Nurus Sholichin. Polda Kepri menyita 15 unit mobil berbagai merek yang merupakan barang bukti kasus dugaan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menyebut Satgas Antimafia Tanah Polresta Tanjungpinang di-back up Ditreskrimum Polda Kepri menangkap 7 tersangka dalam kasus yang merugikan masyarakat sebesar Rp 16,84 miliar. &rdquo;Para pelaku tidak bekerja sendiri, ada sebuah jaringan yang masing-masing berperan. Ada yang pura-pura jadi petugas BPN, petugas ukur tanah, mengaku anggota satgas antimafia tanah untuk meyakinkan korbannya,&rdquo; kata Asep. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri Kombespol Ade Mulyana mengatakan 15 unit mobil tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan para tersangka. &rdquo;Jadi hasil dari kejahatan yang berhasil kami sita ada 15 unit mobil, dua unit boat (kapal) pancung, tiga unit rumah, tiga perhiasan emas seberat 41,03 gram, serta uang tunai sebesar Rp909 juta,&rdquo; kata Ade. Tersangka ES, 28, otak pelaku sertifikat tanah dan dokumen BP Batam diduga palsu mengaku sebagai Kabid Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN. ES merupakan pembina organisasi masyarakat (ormas) dibantu rekannya RAZ, 30, bermukim di Jakarta, berperan sebagai pelaku yang membuat dan mencetak sertifikat tanah dan dokumen palsu. Kemudian tersangka MR, 31; dan ZA, 36; berperan sebagai petugas juru ukur mengaku dari Kanwil ATR/BPNKepri dengan menggunakan atribut BPN. Selanjutnya, tersangka LL, 47; seorang perempuan berperan membantu mempromosikan pengurusan sertifikat palsu melalui media sosial serta meyakinkan korban dapat menyelesaikan sengketa tanah di wilayah Tanjungpinang dan Bintan. Lalu tersangka KS, 59, berperan memfasilitasi korban yang akan mengurus penerbitan sertifikat tanah yang diduga palsu di wilayah Tanjungpinang dan Bintan. &rdquo;Tersangka AY, 58, berperan memfasilitasi dan penghubung korban yang akan mengurus penerbitan sertifikat dan dokumen BP Batam yang diduga palsu di wilayah Batam,&rdquo; kata Ade. Sebanyak 247 pemohon menjadi korban. Tersangka ES meminta biaya sekitar Rp 30 juta per sertifikat untuk wilayah Tanjungpinang dan Bintan. Sedangkan wilayah Batam tarifnya Rp 1,5 miliar untuk tanah seluas 8.730 meter persegi.

Polresta Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengusut dugaan TPPU oleh tujuh tersangka kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah

Latu Ratri Mubyarsah

Polresta Tanjungpinang Usut Dugaan TPPU Kasus Mafia Tanah

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Polresta Tanjungpinang Usut Dugaan TPPU Kasus Mafia Tanah

Tags

Artikel Terkait

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Polresta Tanjungpinang Usut Dugaan TPPU Kasus Mafia Tanah

Tags

Artikel Terkait

KPK: Pembahasan RUU Perampasan Aset Langkah Maju untuk Optimalisasi Pendapatan Negara

Bareskrim Polri Telisik TPPU Emas Hasil Tambang Ilegal Sampai ke Surabaya, Nilai Transaksi Mencapai Rp 25,8 Triliun

Bareskrim Geledah Toko Emas Semar di Nganjuk, Diduga Terkait Pencucian Uang Tambang Ilegal

Download Aplikasi JawaPos.com