Nanda Prayoga

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/survei-fintech-187762874.jpg" alt="Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) merilis hasil terbaru dari Annual Members Survey (AMS) 2024-2025. (Istimewa)" /> JawaPos.com - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) merilis hasil terbaru dari Annual Members Survey (AMS) 2024-2025. Laporan tahunan ini menggarisbawahi berbagai tantangan fundamental yang harus ditangani bersama agar manfaat transformasi digital dapat dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.&nbsp; Di sisi lain, survei ini juga mengindikasikan bahwa ekosistem fintech Indonesia mulai memasuki fase kedewasaan, tercermin dari peningkatan kuat dalam tata kelola, keamanan digital, perluasan bisnis, dan pemanfaatan teknologi. AMS 2024-2025 menunjukkan bahwa penggunaan fintech masih terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek, yang mencapai 73,77 persen, menandakan penetrasi layanan di wilayah non-metro masih terbatas. Sebagian besar pengguna berasal dari kelompok pendapatan menengah dengan Rp 5-10 juta, sementara masyarakat berpenghasilan rendah atau Rp 0-5 juta masih menghadapi berbagai hambatan akses terhadap layanan keuangan yang sebenarnya paling mereka perlukan. Hal ini menegaskan urgensi percepatan inklusi keuangan digital yang lebih luas. Seiring meningkatnya transaksi digital, aspek keamanan siber dan potensi penipuan tetap menjadi sorotan utama. Phishing tercatat sebagai serangan siber paling sering terjadi, dialami oleh 27,12 persen perusahaan fintech pada 2025, turun dari 33,59 persen pada 2024.&nbsp; Tantangan terbesar justru berasal dari eksternal dengan 82,98 persen responden mengungkapkan bahwa fraud eksternal menjadi ancaman utama, baik dari konsumen, kelompok kriminal siber, maupun pihak ketiga. Edukasi dan literasi keuangan digital juga mulai menunjukkan peningkatan, meski belum sebanding dengan pesatnya pertumbuhan produk dan inovasi fintech. Sebanyak 43,44 persen perusahaan menjadikan literasi sebagai program inti perlindungan konsumen. Namun, 59,02 persen pelaku industri masih menilai rendahnya literasi merupakan hambatan terbesar dalam perluasan inklusi keuangan. Survei juga menyoroti kesenjangan kompetensi sebagai salah satu tantangan utama. Sebanyak 65,57 persen responden menyatakan kekurangan talenta di bidang Artificial Intelligence (AI) dan Big Data, dua kemampuan krusial untuk inovasi dan keamanan digital.&nbsp; Representasi perempuan dalam posisi strategis juga masih terbatas dengan 75 persen perusahaan belum memiliki CEO perempuan, dan 71 persen menyebutkan bahwa porsi perempuan di jajaran direksi berada di bawah 25 persen.&nbsp; Aftech menilai diperlukan upaya lebih kuat untuk mendorong keberagaman dalam kepemimpinan. Pada aspek keberlanjutan, penerapan program Environmental, Social, and Governance (ESG) juga masih rendah, dengan hanya 27,05 persen perusahaan yang memiliki program ESG formal. Ketua Umum Aftech, Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa temuan AMS 2024&ndash;2025 merupakan cerminan penting bagi arah perkembangan industri fintech.&nbsp; "Tantangan-tantangan ini bukanlah hambatan, melainkan peta jalan untuk memperkuat ekosistem. Kita telah memasuki fase maturing, dan fokus kita adalah memastikan inovasi tumbuh dengan tata kelola yang kuat, perlindungan konsumen yang kokoh, serta dampak nyata bagi sektor riil dan masyarakat luas," kata Pandu dalam keterangannya. Pada saat yang sama, AMS 2024-2025 juga mencerminkan optimisme besar dari para pelaku industri. Fokus mereka kini bergeser ke profitabilitas, efisiensi, dan tata kelola berkelanjutan, sembari memperkuat peran fintech sebagai motor inklusi keuangan dan produktivitas ekonomi nasional. Pergeseran strategi ini terlihat jelas dalam pendekatan bisnis dan pendanaan. Pada 2025, 43,4 persen perusahaan fintech memilih untuk tidak lagi agresif mencari pendanaan eksternal, naik dari 38,9 persen pada 2024, yang menandakan fokus pada penguatan internal dan pencapaian profitabilitas.&nbsp; Optimisme terhadap perekrutan juga tetap tinggi, dengan 57,38 persen perusahaan berencana menambah karyawan. Sementara itu, jumlah perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga kerja turun drastis menjadi 16,33 persen, mengindikasikan bahwa industri fintech telah melewati fase penyesuaian dan kembali memasuki fase ekspansi.&nbsp; Selain itu, 94,26 persen responden menilai regulasi pemerintah semakin kondusif bagi inovasi dan investasi digital, menjadi modal penting dalam memperkecil kesenjangan akses keuangan dan memperkuat daya saing nasional. Di bidang tata kelola, peningkatan signifikan turut terlihat. Tingkat kepatuhan terhadap Kode Etik Aftech mencapai 73,77 persen pada 2025, naik dari 69,47 persen pada 2024. ISO/IEC 27001 juga tetap menjadi standar keamanan terkini yang paling banyak diterapkan, dengan tingkat adopsi mencapai 88,04 persen. Model bisnis fintech menunjukkan transformasi besar. Porsi pengguna utama di segmen business-to-business (B2B) meningkat pesat dari 27,48 persen pada 2024 menjadi 50 persen pada 2025, mencerminkan tingginya kepercayaan sektor korporasi terhadap solusi fintech sebagai bagian dari transformasi digital. Layanan lintas negara juga semakin meluas, di mana perusahaan yang memiliki pengguna internasional meningkat dari 56 persen menjadi 64 persen pada periode yang sama. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Aftech, Firlie Ganinduto, menekankan bahwa AMS 2024-2025 memberikan gambaran menyeluruh mengenai peluang dan tantangan yang perlu dijawab industri.&nbsp; "Kita melihat progres besar dalam aspek tata kelola, keamanan, dan kapabilitas teknologi. Namun, masih terdapat sejumlah kesenjangan yang perlu dijembatani. Ke depan, salah satu fokus utama Aftech adalah memperkuat governance untuk meningkatkan trust sehingga mendorong confidence di industri digital, khususnya fintech. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasinya," tukasnya. Firlie juga menambahkan bahwa hasil AMS 2024-2025 akan menjadi acuan bagi Aftech dalam menetapkan agenda strategis tahun mendatang, termasuk penguatan advokasi kebijakan, standardisasi keamanan, peningkatan tata kelola, kolaborasi antara sektor riil dan digital, serta perluasan program literasi dan inklusi keuangan.

Laporan AMS 2024-2025 mengungkap tantangan dan peluang dalam industri fintech Indonesia, termasuk aspek keamanan dan inklusi keuangan.

Estu Suryowati

Survei Aftech: 73,77 Persen Pengguna Fintech Domisili di Jabodetabek, Mayoritas Pendapatan Rp 5-10 Juta

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Survei Aftech: 73,77 Persen Pengguna Fintech Domisili di Jabodetabek, Mayoritas Pendapatan Rp 5-10 Juta

Tags

Artikel Terkait

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Survei Aftech: 73,77 Persen Pengguna Fintech Domisili di Jabodetabek, Mayoritas Pendapatan Rp 5-10 Juta

Tags

Artikel Terkait

Dorong Model Embedded Finance di Indonesia, SUPA Perluas Akses Kredit dengan Skema PAS

Dana Mendesak Tanpa Bikin Panik, Simak Tips Memilih Pinjol Aman dan Tepercaya

Andalan Nasabah, Akselerasi Transaksi Livin’ by Mandiri Perkuat Inklusi Keuangan

Download Aplikasi JawaPos.com