Dimas Nur Aprianto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/WhatsApp-Image-2023-12-23-at-171116-3485481280.jpg" alt="Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Permasalahan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara mencuat menjadi sub topik pembahasan pada debat calon wakil presiden pada Jumat (22/11). Prof Dr Mahfud MD selaku calon wakil presiden yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo menyatakan, sejauh ini belum ada investor swasta yang terlibat konkret dalam pembiayaan pembangunan IKN Nusantara. Pernyataan itu ditujukan kepada Mas Gibran Rakabumi sebagai calon wakil presiden saat debat semalam. &rdquo;Mas Gibran Rakabumi memberikan jawaban atas pernyataan Prof Mahfud dengan menyebutkan sejumlah perusahaan yang telah ikut dalam pendanaan IKN seperti Mayapada dan Agung Sedayu,&rdquo; ujar Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. Menurut dia, selaku Ketua Badan Anggaran di DPR, direncanakan pendanaan IKN bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu sebagaimana yang diatur Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang IKN. &rdquo;Jika kita jabarkan secara umum, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak. Pertama dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta,&rdquo; terang Said Abdullah. Ketua DPD PDIP Jatim itu menjelaskan, dari hasil pengecekan data atas sumber pendanaan IKN Nusantara, sejauh ini masih berasal dari APBN. Realisasi APBN untuk IKN Nusantara dimulai pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, pada tahun ini, dianggarkan Rp 29,3 triliun dan APBN 2024 rencana alokasi Rp 40,6 triliun. &rdquo;Jadi sampai 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp 75,4 triliun,&rdquo; ujar Said Abdullah. &rdquo;Jadi kalau rencana total anggaran IKN Nusantara Rp 466 triliun, maka dibagi menjadi 3 (tiga) indikasi pendanaan yakni APBN Rp 90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta Rp 123,2 triliun, dan KPBU Rp 252,5 triliun. Hingga tahun depan, alokasi anggaran melalui APBN sudah mencapai 16,1 persen, hampir mencapai 20 persen sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo dan Mas Gibran, yang menargetkan penggunaan APBN maksimal 20 persen saja untuk anggaran IKN,&rdquo; tambah dia. Menurut dia, sejauh ini, belum ada realisasi konkret kucuran investasi swasta atau yang bersumber dari BMN sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang-undang. Adapun berita tentang investasi sektor swasta sebesar Rp 45 triliun itu masih Letter of Intend (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi. &rdquo;Selain itu skemanya juga model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan lagi-lagi saya khawatir APBN juga nanti yang menanggungnya,&rdquo; tutur Said Abdullah. Hal membuat dia khawatir. Kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN Nusantara pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama. &rdquo;IKN baru tiga tahun sejak diundangkan, rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1 persen, padahal ini proyek jangka panjang. Sebaiknya pemerintah memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, tahap setahap, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU dan swasta,&rdquo; papar Said Abdullah. Dia memahami kekhawatiran para pengusaha atas investasi mereka ke IKN Nusantara. Sebab, saat ini tengah berlangsung pemilu, ada sejumlah kandidat capres yang berkomitmen meneruskan IKN, ada juga yang menolak. Hal itu menjadi risiko investasi bagi pengusaha. &rdquo;Kami tegaskan pasangan Ganjar dan Mahfud berkomitmen akan meneruskan pembangunan IKN Nusantara,&rdquo; kata Said Abdullah. Selain karena sudah menjadi perintah undang-undang, lanjut dia, pembangunan IKN Nusantara untuk membagi beban Jakarta yang telah kelebihan kapasitas menanggung ruang hidup, baik sebagai ibu kota negara, dan pusat ekonomi secara layak. Jakarta tidak mampu menopang standar kehidupan lingkungan hidup yang sehat. Jakarta selalu dinobatkan sebagai kota dengan tingkat polutan besar dunia, bahkan beberapa kali menduduki peringkat kedua dunia. Karena itu ibu kota negara perlu dipindahkan, untuk mengurangi beban di Jakarta. &rdquo;Dalam meneruskan pembangunan IKN, Ganjar-Mahfud akan lebih berhati- hati, prinsip partisipasi semua pihak, masyarakat, dan swasta, harus menjadi yang utama. Ini agar IKN tidak dimaknai sebagai pekerjaan pemerintah semata. Untuk mengundang minat swasta terlibat dalam pendanaan IKN, kami akan fokus pada kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara yang menjadi aset pemerintah pusat,&rdquo; ujar Said Abdullah. &rdquo;Saya kira skema pemanfaatan BMN ini jauh lebih realistis mengajak swasta berpartisipasi buat IKN, ketimbang meminta mereka tabur uang ke IKN secara langsung. Jika mereka mau, tentu skema investasi langsung ke IKN akan jauh lebih baik. Namun dengan potensi market yang belum konkrit, saya kira mereka hati-hati melakukan hal itu, sehingga mereka masih ragu-ragu. Lebih realistis melibatkan sektor swasta dalam pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang ada di Jakarta dan sekitarnya, dan hasilnya untuk pendanaan IKN,&rdquo; jelas Said Abdullah. Dia menambahkan, Ganjar-Mahfud akan merevisi kebijakan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah di IKN yang mencapai 190 tahun, meskipun diberikan secara bertahap. Konsesi itu sangat tidak adil, khususnya bagi generasi mendatang yang seharusnya memiliki hak yang sama. &rdquo;Jangan kita rebut hak mereka atas tanah dengan membuat HGU 190 tahun untuk kita manfaatkan pada kehidupan kita di masa sekarang. PDI Perjuangan sejalan dengan Prof Mahfud MD perlunya menjadikan tanah sebagai ruang keadilan. Pemberian HGU 190 tahun di IKN itu akan kita evaluasi,&rdquo; sebut Said Abdullah.

Permasalahan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara mencuat menjadi sub topik pembahasan pada debat calon wakil presiden

Latu Ratri Mubyarsah

Meluruskan Pendanaan Pembangunan IKN, Investor Dimana?

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Mohammad Maulana Iqbal

Ramalan terlengkap zodiak Gemini dan Cancer besok Jumat 6 Maret 2026 dari finansial, hoki, karier, kesehatan, mobilitas, cinta, dan mental

Setyo Adi Nugroho

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer Besok Jumat 6 Maret 2026: Finansial, Hoki, Karier, Kesehatan, Mobilitas, Cinta, dan Mental

Risma Aris Maya

Berikut 6 cara melatih mindset positif lewat ibadah puasa Ramadhan. Simak ulasan selengkapnya.

Ramadhan Lebih Bermakna : 6 Cara Melatih Mindset Positif Lewat Ibadah Puasa

Ramalan terlengkap zodiak Aries dan Taurus besok Jumat 6 Maret 2026 dari finansial, hoki, karier, kesehatan, mobilitas, cinta, dan mental.

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus Besok Jumat 6 Maret 2026: Finansial, Hoki, Karier, Kesehatan, Mobilitas, Cinta, dan Mental

Rian Alfianto

Iran resmi pilih Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi baru usai Ali Khamenei tewas dalam serangan AS-Israel.

Bintang Pradewo

Iran Resmi Pilih Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Baru, Akhiri Spekulasi Suksesi Pasca-Serangan AS-Israel

Tazkia Royyan Hikmatiar

Ramalan zodiak Pisces 5 Maret 2026 prediksi cinta, karier, kesehatan, dan keuangan. Simak peluang dan cara tingkatkan keberuntungan hari ini dengan tenang.

Ramalan Zodiak Pisces 5 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Meluruskan Pendanaan Pembangunan IKN, Investor Dimana?

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer Besok Jumat 6 Maret 2026: Finansial, Hoki, Karier, Kesehatan, Mobilitas, Cinta, dan Mental

Ramadhan Lebih Bermakna : 6 Cara Melatih Mindset Positif Lewat Ibadah Puasa

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus Besok Jumat 6 Maret 2026: Finansial, Hoki, Karier, Kesehatan, Mobilitas, Cinta, dan Mental

Iran Resmi Pilih Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Baru, Akhiri Spekulasi Suksesi Pasca-Serangan AS-Israel

Ramalan Zodiak Pisces 5 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Meluruskan Pendanaan Pembangunan IKN, Investor Dimana?

Tags

Artikel Terkait

Saham Gorengan Meresahkan, PDIP Minta Presiden Jaga Independensi BI dan OJK

Nama Misbakhun Masuk Bursa Calon DK OJK, Said Abdullah Tegaskan Tak Ada Titipan, Cari Profesional

Tiongkok Tegaskan Nol Toleransi terhadap Kejahatan ke Anak: Debat Global Menyusul Klaim Hukuman Mati, Ini Faktanya!

Popular News

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer Besok Jumat 6 Maret 2026: Finansial, Hoki, Karier, Kesehatan, Mobilitas, Cinta, dan Mental

Ramadhan Lebih Bermakna : 6 Cara Melatih Mindset Positif Lewat Ibadah Puasa

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus Besok Jumat 6 Maret 2026: Finansial, Hoki, Karier, Kesehatan, Mobilitas, Cinta, dan Mental

Iran Resmi Pilih Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Baru, Akhiri Spekulasi Suksesi Pasca-Serangan AS-Israel

Ramalan Zodiak Pisces 5 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Download Aplikasi JawaPos.com