<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/unggah-video-pak-harto-psi-dinilai-tak-tahu-cara-santun-berdemokrasi_m_217933.jpeg" alt="Mendiang Presiden Soeharto" width="100%">
<figcaption>Mendiang Presiden Soeharto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Generasi Muda Partai Berkarya (GMB) Raden Andreas Nandiwardhana menuntut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta maaf atas pencemaran nama baik Presiden kedua Soeharto dalam video yang diunggahnya di media sosial beberapa waktu lalu. "Kami meminta klarifikasi dan menuntut permintaan maaf dari PSI atas tuduhan-tuduhan yang menyudutkan Presiden Kedua Soeharto serta menurunkan semua video-video tersebut," ucap Andreas dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (5/6).&lrm; Menurutnya, tuduhan-tuduhan yang dilayangkan PSI terhadap Soeharto tidak mempunyai bukti yang kuat dan nyata. Selanjutnya, ia menunggu permintaan maaf dari PSI kepada Partai Berkarya serta keluarga besar Cendana. "Jika sampai waktunya, mereka belum meminta maaf. Kami akan melakukan langkah-langkah yang tepat guna meluruskan opini yang berkembang di tengah masyarakat, karena hanya permintaaan maaf yang kami tunggu," tuturnya. Sementara itu, Ketua Bidang Polhukam DPP GMB M Tasrif Tuasamu mengatakan, dalam hal ini PSI tidak mengajarkan cara beretika dalam berdemokrasi dan tidak fair. "Partai PSI baru Berkarya juga baru, namun sangat disayangkan PSI tidak mengajarkan cara etika yang baik dalam berdemokrasi dan tidak fair dalam mengambil sikap," katanya. Lebih lanjut, PSI seharusnya memberi pelajaran dan pendidikan politik yang baik untuk partainya. "Bukan yang diangkat malah materi untuk mengadakan perlawanan terhadap partai berkarya dengan viralkan video masalah orde baru saya fikir itu tidak fair, " ucapnya. Tafsir menjelaskan, mengapa PSI tidak mengangkat orde lama kenapa PSI hanya menyudutkan orde baru. PSI harus terbuka terhadap publik dan memberikan alasan kenapa dia harus viralkan video secara arogansi menyudutkan keluarga Soeharto dan Keluarga Cendana. "Saya pikir di era orde baru itu pertahanan nasional membaik, serta pertanian dari pangan itu semua membaik. Jika memang terjadi masalah sosial lalu kemudian jika dianggap itu adalah kasus hak asasi manusia, kami minta PSI membuktikan itu kepada publik, agar publik menilai siapa yang benar-benar bisa membuktikan secara hukum," katanya.&lrm; Menurutnya, apabila PSI hanya sekadar membangun opini dan mendengarkan dari sebelah pihak. Maka PSI ini tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ia akan melaporkan PSI kepada Bawaslu. "Kita akan laporkan PSI ke Bawaslu karena terjadi fitnah, ada unsur fitnah di situ jadi ada beberapa tuduhan keji untuk menjatuhkan keluarga besar Soeharto. Saya pikir PSI dengan antek-anteknya harus cerdaslah dalam berpolitik," ujarnya. Selanjutnya, ia meminta agar masyarakat tidak mudah diadu domba dengan penyataan atau fitnah serta kampanye hitam dari Partai PSI. Sekadar informasi, video yan diunggah oleh PSI ternyata tujuannya untuk mengenang 20 Tahun Reformasi di bulan Mei. Di video itu bercerita tentang berbagai praktik kotor di masa Orde Baru, seperti pelanggaran HAM, Daerah Operasi Militer, penindasan umat Islam, penculikan aktivis, Korupi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pemberangusan pers dan kebebasan berekspresi.

Unggah Video Pak Harto, PSI Dinilai Tak Tahu Cara Santun Berdemokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/solidaritas-alumni-ui-gelar-rembug-siap-gulirkan-reformasi-jilid-ii_m_216384.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menyampaikan orasi politiknya di acara Rembug Alumni UI." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menyampaikan orasi politiknya di acara Rembug Alumni UI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Solidaritas Alumni Universitas Indonesia (UI) untuk Bangsa berkumpul dan berurun rembug di kawasan Senayan. Fahri Hamzah bertindak sebagai tuan rumah acara Forum yang diikuti sekitar 300 alumni itu.&nbsp; &nbsp; Dalam urun rembug itu Fahri yang merupakan Wakil Ketua DPR menegaskan, dirinya tidak akan bisa terima dan menolak jika sampai bangsa ini roboh, hanya karena faktor pemimpinnya. &ldquo;Kalau bangsa ini sampai roboh kita tentu tidak bisa terima. Kalau pemimpin sekarang ini tampak tidak bisa mengelola keadaan, terutama masalah ekonomi, mungkin tidak akan ada gerakan yang ingin menggantinya,&ldquo; tukas Fahri Hamzah, Selasa (30/5). Sederet tokoh hadir dalam acara dan ikut bergantian berorasi diantaranya mantan Ketua ILUNI 1998 Hariadi Darmawan, Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Fahmi Idris, Budayawan Ridwan Saidi, Sri Bintang Pamungkas, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, Ekonom Ichsanudin Noorsy, Pieter Sumaryoto, Kivlan Zein, Chusnul Mar&rsquo;iyah, Taufik Bahaudin,&nbsp; Heri Hernawan, dan seniman Taufik Ismail. Sementara itu, Ketua penyelenggara tersebut Hidayat Matnur mengatakan, dorongan untuk berkumpul alumni UI adalah karena mereka peduli dan ingin bersama-sama memunculkan solusi atas permasalahan bangsa.&nbsp; &ldquo;Munculnya aksi kekerasan, gejala krisis ekonomi yang ditandai gejolak nilai tukar rupiah, pengekangan kebebasan berdemokrasi, kriminalisasi ulama, adalah diantara masalah-masalah yang terjadi saat ini dan alumni UI tidak ingin tinggal diam,&rdquo; kata Matnur. Diketahui, acara ini juga diisi kegiatan buka bersama, orasi, pembacaan puisi dan diskusi. Pada bagian akhir acara, 15 orang perwakilan alumni membacakan Manifesto Alumni UI berjudul Rebut Kembali Reformasi. Diantara butir-butir yang dibacakan adalah menyoroti penegakan hukum yang kian menganga dan menyisakan ketidakadilan kepada anak bangsanya sendiri. Selain itu, reformasi perlu direbut kembali dan perlu dipimpin putra-putri terbak bangsa.&nbsp; Dalam beberapa pernyatan tokoh, urun rembug diusulkan untuk digulirkan lebih besar setelah Idul Fitri dan dorongan kepada Fahri Hamzah selaku eksponen 98 untuk memimpin gerakan yang disebut &ldquo;Reformasi jilid dua&rdquo;.

Solidaritas Alumni UI Gelar Rembug, Siap Gulirkan Reformasi Jilid II

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/20-tahun-reformasi-kaderisasi-dan-keuangan-parpol-memprihatinkan_m_216325.jpeg" alt="Direktur eksekutif Persatuan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, ada beberapa masalah pelik yang mendera negeri ini setelah 20 tahun reformasi berjalan." width="100%">
<figcaption>Direktur eksekutif Persatuan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, ada beberapa masalah pelik yang mendera negeri ini setelah 20 tahun reformasi berjalan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - 2018 menjadi penanda 20 tahun peringatan reformasi berjalan di Indonesia. Meski telah berjalan dua dasawarsa, nyatanya reformasi masih memiliki banyak kekurangan termasuk dalam aspek pemilihan umum (pemilu). Direktur eksekutif Persatuan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, ada beberapa masalah pelik yang mendera negeri ini setelah 20 tahun reformasi berjalan. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah perilaku partai politik yang belum sejalan dengan tujuan reformasi. "Perilaku dan budaya politik dari aktor-aktor politik dan kepemiluan masih belum mampu merefleksikan semangat reformasi yang terbangun 20 tahun lalu," ungkap Titi di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (29/5). Lebih lanjut Titi mengatakan, setidaknya ada dua masalah kompleks yang mendera partai politik saat ini. Pertama, terkait pengelolaan internal partai itu sendiri. Masalah lain juga, lanjut Titi, terlihat dari sistem kaderisasi partai politik yang kurang demokratis dalam sistem rekrutmennya. Sebab, selama ini pemilihan kader partai politik lebih erat dengan aspek kedekatakan dengan petinggi partai, ikatan darah, atau figur yang memiliki kemampuan materi tinggi. "Kalau bicara reformasi internal partai politik masih menyisakan sekurang-kurangnya dua masalah besar. Yang pertama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan di internal partai politik, dan yang kedua adalah terkait dengan rekrutmen politik yang demokratis," terang Titi. Lebih lanjut, Titi juga menilai, reformasi di tubuh partai politik memang sulit dilakukan, terutama jika melihat situasi saat ini. Maraknya mahar politik hingga adanya jual beli tiket pencalonan menjadi faktor terbesar penghambat reformasi tersebut. "Hambatan terbesar kita adalah menguatnya praktik politik transaksional yang menyasar berbagai elemen ataupun aktor kepemiluan, mulai dari jual beli suara hingga mahar politik, atau jual beli tiket kandidat, dan juga termasuk hal-hal yang berbau suap," pungkas Titi.

20 Tahun Reformasi, Kaderisasi dan Keuangan Parpol Memprihatinkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/20-tahun-reformasi-perempuan-masih-jadi-korban-konflik_m_214992.jpeg" alt="Akibat konflik horizontal, perempuan masih menjadi korban kekerasan." width="100%">
<figcaption>Akibat konflik horizontal, perempuan masih menjadi korban kekerasan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebelum masa reformasi peran perempuan tidak begitu menonjol di negeri ini. Diskriminasi gender begitu jelas terlihat. Kondisi itu pun tidak berubah kendati reformasi telah berjalan 20 tahun. Buktinya perempuan tetap menjadi korban kekerasan seksual. Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu mengungkap, hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap diskriminasi yang terjadi di sejumlah wilayah hierarki gender telah menempatkan perempuan rentan mengalami kekerasan seksual. Pada masa konflik peran mereka dipinggirkan dalam proses perdamaian. Hal itu terjadi karena konflik rakyat terus berulang. Kendatipun konflik&nbsp;dalam skala besar dapat diselesaikan sejak 2005 melalui sejumlah perjanjian damai. Daerah yang terdapatnya konflik rakyat di Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Poso dan Maluku. "Berulangnya konflik pasca perjanjian damai merupakan fenomena yang global," ujar Azriana di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (23/5). Menurut analisis data Internasional The Asia Foundation 2013, kawasan Asia termasuk paling lama penyelesaian konfliknya. Rata-rata konflik di Asia terjadi 45 tahun. Umumnya konflik itu persoalan lama yang muncul kembali tapi tidak pernah ditangani secara tuntas. "Isu konflik tidak dapat lepas dari kekerasan perempuan. Karena, konflik secara khusus dan nyata memberikan kerentanan sendiri bagi perempuan. Baik kapasitasnya sebagai korban atau agen perdamaian," papar Azriana.

20 Tahun Reformasi, Perempuan Masih Jadi Korban Konflik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-amien-di-ujung-kekuasaannya-pak-harto-hanya-ditemani-menteri-ini_m_214419.jpeg" alt="Amien yang saat ini duduku sebagai Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN mengaku kegaet dengan kisah dari dokter itu." width="100%">
<figcaption>Amien yang saat ini duduku sebagai Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN mengaku kegaet dengan kisah dari dokter itu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tokoh reformasi Amien Rais menceritakan tentang siapa pembantu Presiden Soeharto yang paling setia, hingga akhir kekuasaannya. Kesaksian itu diungkapkan oleh salah satu dokter pribadi sang penguasa orde baru.  Kala itu malam tanggal 20 Mei, pada Soeharto ingin lengser dari jabatannya. Namun, presiden berjuluk Bapak Pembangunan itu tidak didampingi menteri-menterinya. Hanya ada satu orang, yakni Saadillah Mursjid &lrm;yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.  "20 Mei malam Pak Harto akan pidato lengser. cuma tidak ada satu menteri yang masih mendampingi kecuali Saadilah Mursyid," ujar Amien dalam pidato 20 tahun reformasi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/5).  Amien yang saat ini duduku sebagai Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN pun menyebut itulah watak manusia. Ketika Soeharto berada dalam kesusahan tidak ada menteri yang menemaninya kecuali Saadilah Mursyid. Namun ketika berada di puncak banyak yang mendekatinya.  "Jadi ketika Pak Harto jaya semua berkerumun. Begitu beliau mau step down, tingal hamba Allah bernama Saadillah ini," katanya.  Oleh sebab itu, Amien berharap kisah Presiden Soeharto ini dijadikan pelajaran berharga oleh masyar&lrm;akat. Pelajaran itu untuk pintar memilih orang atau teman yang setia di kala susah dan senang. "Hati-hati kalau anda punya table friends. Begitu Anda gelar pesta senang dan muji-muji. Begitu susah, mereka hilang," pungkasnya.  Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah Gerakan 30 September, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Operasi ini menewaskan lebih dari 500.000 jiwa. Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988,1993, dan 1998.&nbsp; Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden. Peninggalan Soeharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Saat itu Presiden Soeharto juga membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan dianggap sebagai rezim paling korupsi sepanjang masa dengan jumlah USD 15 miliar sampai USD 35 miliar. Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008.&lrm; (gwn/Gunawan Wibisono)

Kata Amien, Di ujung Kekuasaannya Pak Harto Hanya Ditemani Menteri Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fahri-hamzah-tolonglah-bikin-film-untuk-pak-amien-rais_m_214394.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan ada produksi film tentang Amien Rais yang menceritakan perjuangan mengantarkan Indonesia ke gerbang reformasi." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan ada produksi film tentang Amien Rais yang menceritakan perjuangan mengantarkan Indonesia ke gerbang reformasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tokoh reformasi yang juga Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memang terkenal hobi melontarkan kritik keras kepada pemerintah, apapun rezimnya. Mulai dari Presiden ke-2 RI Soeharto hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak luput dari kritiknya. Hal itu pun menginspirasi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk mengenang jasa Amien Rais. Fahri mengusulkan diproduksi sebuah film yang menceritakan perjuangan Amien Rais, mengantarkan Indonesia ke gerbang masa reformasi. "Saya berharap ini harus jadi kesadaran kolektif. Tolonglah bikin film buat Pak Amien tentang bagaimana sistem ini didesain," ujar Fahri dalam acara 20 tahun reformasi di Gedung DPR, Jakarta (21/5). Fahri menyadari alasan Amien Rais terus-menerus melontarkan kritik kepada Jokowi. Amien melihat pemerintahan rezim ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Fahri paham, sebagai tokoh reformasi, Amien menginginkan perjuangannya membuahkan hasil. Namun kenyataannya malah sebaliknya. Sehingga Amien Rais kembali memberikan kritik. "Karena beliau ini yang membuat negara menjadi reformasi, dan beliau tahu kapasitas orang yang harusnya mengendarai kendaraan itu. Jadi, kalau memang&lrm; dari awal nggak cocok, disikat (dikritik) sama beliau," katanya. Lebih lanjut dia mengatakan, Indonesia bisa sampai pada era reformasi berkat jasa Amien Rais. Maka tak heran, Amien menginginkan pemimpin yang sejalan dengan cita-cita reformasi yang dia perjuangkan dulu. "Makanya sampai kapanpun kalau Pak Amien masih hidup, kalau pemimpin yang lahir kurang, pasti Pak Amien berulah," tegasnya. Fahri mengibaratkan negara ini seperti sebuah mobil mewah. Sehingga orang yang mengemudikannya seharusnya bukan orang sembarangan. Indonesia ini harus dipimpin oleh orang yang cocok. Terlebih harus sejalan dengan reformasi yang Amien perjuangkan&lrm;. "Jadi, kalau Indonesia dipegang dengan orang yang tidak bisa, rusak mesinnya. Masa sopir bajaj nyupirin Ferrari," pungkasnya.

Fahri Hamzah: Tolonglah, Bikin Film untuk Pak Amien Rais!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kenang-20-tahun-lengsernya-soeharto-mbak-tutut-ungkap-wasiat-bapak_m_214395.jpeg" alt="Putri pertama Presiden Indonesia kedua Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau yang akrab disapa Mbak Tutut bercerita tentang peristiwa Mei 1898. Kisah itu tak pernah ia bisa lupakan." width="100%">
<figcaption>Putri pertama Presiden Indonesia kedua Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau yang akrab disapa Mbak Tutut bercerita tentang peristiwa Mei 1898. Kisah itu tak pernah ia bisa lupakan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putri pertama Presiden Indonesia kedua Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau yang akrab disapa Mbak Tutut bercerita tentang peristiwa Mei 1898. Kisah itu tak pernah ia bisa lupakan.  Tepat pada saat 21 Mei 1998, sang Ayah memilih mundur sebagai kepala negara. Itu karena karena desakan sejumlah masyarakat dan para politisi. "Kala itu beliau memanggil kami anak-anaknya dan beliau menyampaikan niatnya tersebut," ujar Tutut, Senin (21/5).  Tutut bersama para adik-adiknya terus terang tidak rela kenapa sang ayah yang sudah bekerja seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara ini diperlakukan demikian. Bahkan dirinya sempat memohon kepada sang ayah untuk menunda dulu keputusan undur diri dari jabatan kepala negara.  "Saat itu Bapak bertanya, untuk apa?," kata Titiek seperti menirukan Soeharto.  Kami, terutama adik-adiknya menyatakan pendukung sang Ayag sangatlah banyak, dan siap berjuang mempertahankan Tahta kepala negara. "Tapi Bapak bertanya lagi, 'apa yang akan kamu lakukan?" kata Soeharto kala itu sebagaimana kembali ditirukan Tutut.  "Kami jawab, mereka siap turun ke jalan dan akan melawan demonstrasi yang sekarang berlangsung pak," jawab Tutut.  Ketika itu, sang ayah pun bertanya kepada dirinya dan adik-adiknya apa yang didapat setelah berhasil mempertahankan kursi Presiden?  ‎"Kami katakan untuk menunjukkan bahwa bapak tidak salah, bapak tidak sendiri dan rakyat banyak yang masih loyal dengan bapak," ungkap Tutut.  Seketika itu juga Soeharto kata Tutut mengatakan, apabila dirinya tetap bertahan maka akan banyak yang turun ke jalan untuk mendesak dirinya lengser. Apabila itu dilakukan maka akan banyak juga korban yang berjatuhan. ‎"Tidak," teriak Tutut dan adik-adiknya.  ‎Dikatakan Tutut, kala itu ayahnya menjawab, tidak ingin berada di puncak kekuasaan hanya untuk mempertahankan kedudukan.  "Lebih baik bapak berhenti, kalau memang sudah tidak dikehendaki untuk menjadi Presiden. Kalian harus merelakan semua ini. Percayalah bahwa Allah tidak tidur," kata Soeharto kala itu.  Soeharto juga berpesan kepada anak-anaknya jangan ada yang dendam terhadap peristiwa ini. Semua harus merelakan sebagai bagian dari sebuah pelajaran.  "Satu hal bapak minta pada kalian semua, jangan ada yang dendam dengan kejadian ini, dan jangan ada yang melakukan balas dendam, karena dendam tidak akan menyelesaikan masalah," tambah Soeharto.  Sontak saja hal itu membuat dirinya dan para adik-adinya terdiam ‎dengan pesan sang ayah. Sang ayah hanya mengatakan ‎lagi pula kalau balas dendam, belum tentu akan mengubah hidup jadi lebih baik.  "Masalahpun tidak terselesaikan, malah yang terjadi permusuhan berkepenjangan, sampai kapan, tak ada yang tau. Bersabarlah anak-anakku, karena orang sabar disayang Allah," ujar Tutut menirukan wasiat Soeharto.  Titiek pun terhenyak mendengar penjelasan sang ayah. Rasa haru pun menyelimuti d‎irinya.  "Apapun kata orang tentang bapak, beliau salah seorang putra bangsa yang terbaik bagi kami," Kata Tutut mengakhiri kisah 20 tahun silam sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis Mbak Tutut kepada JawaPos.com.

Kenang 20 Tahun Lengsernya Soeharto, Mbak Tutut Ungkap Wasiat Bapak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/catatan-habibie-setelah-20-tahun-reformasi-begini-katanya_m_214344.jpeg" alt="Presiden ke-3 RI BJ Habibie (kanan), dalam acara bertajuk Refleksi 20 Tahun Reformasi, di Sahid Jaya Hotel Jakarta, Senin (21/5)." width="100%">
<figcaption>Presiden ke-3 RI BJ Habibie (kanan), dalam acara bertajuk Refleksi 20 Tahun Reformasi, di Sahid Jaya Hotel Jakarta, Senin (21/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tepat 21 Mei 1998 Presiden Soeharto resmi lengser dari kekuasaannya dari posisi orang nomor 1 di Indonesia kala itu. Mundurnya pria berjuluk 'Bapak Pembangunan' itu menandakan berakhirnya era orde baru (orba) dan negeri ini mulai masuk era reformasi. Kini, 20 tahun reformasi berjalan, Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie beranggapan, reformasi di Indonesia telah berjalan sesuai rencana. Namun, Habibie mengakui sasarannya masih jauh. "Mengenai reformasi apakah jalannya reformasi sesuai dengan rencana yang saya dan kawan-kawan lainnya persiapkan? Apakah sudah sampai sasarannya? Untuk menjawab itu saya sampaikan jalannya sesuai rencana, sasarannya masih jauh," ujar Habibie dalam pidatonya di acara bertajuk Refleksi 20 Tahun Reformasi, di Sahid Jaya Hotel Jakarta, Senin (21/5). Sasaran utama dalam reformasi lanjut Habibie adalah tentang peradaban manusia Indonesia. Suami dari Hasri Ainun Besari itu berharap sumber daya manusia (SDM) di tanah air dapat diandalkan untuk kemajuan negeri. "Peradaban Indonesia itu adalah bahwa SDM di bumi Indonesia yang kita andalkan benar-benar bisa diandakan kualitasnya. Dan perilakunya sesuai dengan budayanya," lanjut Habibie. Dalam memajukan peradaban Indonesia, Habibie menilai harus diisi dengan 3 elemen penting, yaitu budaya, agama dan kemampuan mengembangkan negara melalui pengetahuan dan teknologi. "Peradaban itulah hasil usaha dan kerja sumber daya manusianya agar kualitas kehidupannya makin hari makin tinggi dan stabil," tegas Habibie. Lebih lanjut Habibie memimpikan Indonesia menjadi negara produsen bukan lagi konsumen. "Dan prasarana untuk kehidupan dan peradaban kita kembangkan sendiri secara mandiri," pungkas Habibie.

Catatan Habibie Setelah 20 Tahun Reformasi, Begini Katanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sepintas-tentang-soeharto-yang-tumbang-20-tahun-lalu-di-tanggal-21-mei_m_214244.jpeg" alt="Mendiang Presiden Soeharto. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Mendiang Presiden Soeharto. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tepat tanggal 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden kedua Indonesia. Akhirnya setelah 32 tahun memimpin Indonesia pria berjuluk 'Bapak Pembangunan' ini pun tumbang. Saat itu mengumumkan pengunduran dirinya, banyak pihak bersorak senang. Terutama mahasiswa yang memperjuangkan Soeharto untuk turun dari jabatannya. "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini," ujar Soeharto yang kala itu mengundurkan diri. Dalam pidatonya, Soeharto menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia ke wakilnya, BJ Habibie. Mahasiswa menyambut haru kemenangan besarnya karena telah menumbangkan Soeharto. Dengan lengsernya Soeharto juga ditandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru, dan dimulainya Orde Reformasi. Sebelum lengsernya Soeharto, Ketua DPR Harmoko meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala negara&nbsp;lantaran kala itu Gedung DPR telah diambil alih dan dikuasai para mahasiswa. "Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan dewan baik itu ketua maupun wakil-wakil ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri," kata Harmoko kala itu 18 Mei 1998. Namun demikian, sebelum Soeharto berhasil dilengserkan banyak mahasiswa yang terluka dalam perjuangannya. Dikutip dari berbagai sumber, setidaknya 681 orang mahasiswa terluka, dan empat mahasiswa Trisakti tewas yang kini dinobatkan sebagai 'Pahlawan Revolusi'. Mereka di antaranya Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Saat itu aparat bertindak represif dalam menangani demonstrasi di kampus Universitas Trisakti. Kala itu mahasiswa marah karena kawan-kawannya ada yang meninggal dan terluka. Setelah itu para mahasiswa pun sepakat untuk turun ke jalan. Alasan mahasiswa turun ke jalan ini untuk meneruskan perjuangan para rekannya yang menjadi korban. Mereka menuntut 'Bapak Pembangunan' ini lengser karena dianggap Indonesia mewarisi utang banyak, nilai tukar rupiah anjlok, harga-harga kebutuhan sembako naik, sistem birokrasi yang korup, serta maraknya praktik kolusi dan nepotisme. Namun setelah Soeharto lengser, banyak yang rindu dengan 'Bapak Pembangunan' tersebut. Ini tecermin dengan pernak pernik seperti gambar-gambar Soeharto. Gambar Soeharto dengan mengangkat tangan, selalu bertuliskan&nbsp;'Piye Kabare? Penak Jamanku tho'&nbsp;. Masyarakat pun banyak yang rindu dengan Jenderal Besar tersebut atas banyaknya keberhasilan yang dicapai. Khususnya yang menyentuh langsung ke masyarakat, seperti bahan-bahan sembako murah dan masalah keamanan yang terjamin bagi masyarakat. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah Gerakan 30 September, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Operasi ini menewaskan lebih dari 500&nbsp;ribu jiwa. Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden. Peninggalan Soeharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa kekuasaannya yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Soeharto juga membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan dianggap sebagai rezim paling korupsi sepanjang masa dengan jumlah USD 15 miliar sampai USD 35 miliar. Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan multifungsi organ di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008.&lrm;

Sepintas tentang Soeharto yang Tumbang 20 Tahun Lalu di Tanggal 21 Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70481_89722_dahlan-iskan-dan-yusril-mau-sidang.jpg" alt="Dahlan Iskan bersama penasihat hukum Yusril Iza Mahendra dan sejumlah sahabatnya" width="100%">
<figcaption>Dahlan Iskan bersama penasihat hukum Yusril Iza Mahendra dan sejumlah sahabatnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan eksepsi, mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan merasa terharu dengan sejumlah kasus yang ditangani kejaksaan. Dalam perkara yang menjeratnya, Dahlan mengaku terharu pada saat membacakan eksepsi tersebut. Karena dia tidak percaya akan dijebak dalam dugaan kasus restrukturisasi aset perusahaan daerah PT Panca Wira Usaha (PWU) kasus PT PWU Jawa Timur itu. &quot;Agak sedikit terharu,&quot; singkat mantan Menteri BUMN itu di Pengadilan Tipikor Surabaya,&nbsp; Jawa Timur, Selasa (13/12). Dalam sidang pembacaan materi eksepsi itu, Dahlan mengajak semua pihak mencegah berkembangnya kebingungan masyarakat dalam hal penanganan korupsi. Terutama yang ditangani oleh kejaksaan. Menurut dia, ada kasus yang terang-benderang dan sangat jelas permainan korupsi tapi malah didiamkan saja. &quot;Tapi hanya diusut-usut, diubek-ubek, dihaha-huhu, dan ujung-ujungnya (duh), tidak jadi perkara,&quot; kata Dahlan. Sebaliknya, ada yang dengan jelas sulit disebut korupsi justru diperkarakan. Dengan menggunakan segala cara dan untuk memperkarakannya menggunakan uang negara pula. &quot;Jaksa menanganinya dengan tergopoh-gopoh. Sampai mengabaikan hak tersangka,&quot; katanya. Oleh sebab itu, gaya kejaksaan seperti itu yang membingungkan masyarakat. Dahlan menuturkan, masyarakat yang modal utamanya adalah hati nurani, dan akal sehat dibuat bingung karena sering disuguhi oleh ulah kejaksaaan yang seperti itu. Yakni bagaimana mengobjekkan korupsi demi kerakusan politik, kerakusan jabatan maupun kerakusan harta. Dengan ulah seperti itu, kejaksaan telah menghancurkan semangat anti korupsi di kalangan masyarakat. Masyarakat bisa apatis. Bahkan masyarakat akhirnya percaya pada istilah nasib-nasiban. Masyarakat akhirnya bisa percaya bahwa orang yang diperkarakan kejaksaan itu belum tentu karena harus diperkarakan tapi hanya karena nasibnya saja yang apes. &quot;Lagi salah mongso. Atau lagi dimangsa. Atau hanya karena tidak mau menyogok. Atau bahkan karena tidak mampu menyogok,&quot; ungkapnya. Dengan demikian, alangkah tragisnya negeri ini, setelah hampir 20 tahun reformasi, setelah lima presiden silih berganti, sampai presiden yang program utamanya adalah revolusi mental, namun Kejaksaan Agung belum bisa berbenah memperbaiki diri. &quot;Masih juga begini-begini saja,&quot; ungkapnya. Sementara ungkap pria kelahiran Magetan, Jawa Timur ini, selama menjabat Dirut PT PWU dirinya tidak mau digaji bahkan juga tidak mau diberi fasilitas apa pun. &quot;Perjalanan dinas pun saya biayai sendiri. Termasuk perjalanan dinas luar negeri,&quot; katanya. Saking sulitnya PT PWU di tahun 2000 itu, sampai dirinya memutuskan agar kebiasaan memberi sekadar bingkisan lebaran kepada para pejabat daerah pun harus dihentikan. Sementara, ketika melihat aset PWU yang kumuh, berbau, dan jadi sumber polusi di Jalan A Yani Surabaya, Dahlan memutuskan untuk membangun gedung Jatim Expo. Sebagai propinsi terbesar kedua di Indonesia, Jatim belum punya fasilitas ekonomi seperti itu. &quot;Tapi PWU tidak punya uang. Bank juga belum percaya kepada PT PWU,&quot; ungkapnya. Untuk memulai pembangunan gedung Jatim Expo tersebut, Dahlan jaminkan deposito pribadinya sebesar Rp 5 miliar. Jadilah sekarang gedung Expo Jatim yang megah itu. &quot;Sebenarnya masih ada yang lebih besar lagi pertaruhan harta saya untuk membuat&nbsp; PWU tidak terpuruk,&quot; imbuhnya.(cr2/JPG)

Hampir 20 Tahun Reformasi, Kejagung Belum Mampu Berbenah Diri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#20 tahun reformasi

Berita Terkini