<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/13/azwar-anas-menteri-panrb-3745620674.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan pengisian jabatan ASN oleh anggota TNI-Polri hanya dapat dilakukan di instansi pusat tertentu." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan pengisian jabatan ASN oleh anggota TNI-Polri hanya dapat dilakukan di instansi pusat tertentu.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Rencana pengisian jabatan ASN oleh TNI-Polri masih memicu pro-kontra. Kemarin dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, masalah itu kembali dibahas.</p> <p>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan lebih detail mengenai kebijakan yang akan diatur dalam RPP Manajemen ASN itu.</p> <p>Menurut Anas, secara umum pengisian jabatan ASN oleh TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu secara resiprokal. Hal itulah yang diatur dalam UU ASN mengenai pengisian jabatan ASN, TNI, dan Polri. &rdquo;Sekali lagi, pengisian jabatan ASN dan TNI/Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Jika merujuk UU 34/2004 tentang TNI, pada Pasal 47 disebutkan bahwa prajurit aktif dilarang menduduki jabatan sipil di luar 10 institusi. Yakni, di kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung.</p> <p>Anas turut menjelaskan penguatan budaya kerja dan citra institusi yang masuk dalam pokok-pokok substansi manajemen ASN. Dia menegaskan, nilai dasar berakhlak, kode etik, dan kode perilaku menjadi panduan pegawai ASN dalam berperilaku. Setiap instansi wajib menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan mendorong kinerja ASN.</p> <p>&rdquo;Hasil evaluasi kinerja pegawai akan menjadi basis penentuan dalam tiga hal. Pertama, pemberian insentif atau bonus. Kedua, penyesuaian gaji pegawai dan yang ketiga adalah pengembangan karier dan pemberhentian,&rdquo; papar Anas.</p> <p>Ya, manajemen ASN nanti juga mengatur pemberhentian ASN. Jika sebelumnya ASN seolah jadi pekerjaan yang tak tersentuh kata pemecatan atau pemberhentian, PP itu bakal tegas soal aturan tersebut.</p> <p>Anas menjelaskan, pemberhentian ASN akan meliputi tiga hal. Pertama, pemberhentian atas permintaan sendiri, yakni pengunduran diri. Kedua, pemberhentian tidak atas permintaan sendiri yang diberikan apabila ASN melakukan penyelewengan sesuai dengan undang-undang dasar, meninggal dunia, mencapai batas pensiun, perampingan organisasi, tidak berkinerja, melakukan pelanggaran disiplin berat, melakukan tindak pidana, hingga menjadi anggota atau pengurus partai politik.</p> <p>Terkait poin tindak pidana itu, Anas dalam kesempatan sebelumnya sempat menyebut bahwa ASN yang dihukum penjara paling singkat 2 tahun bisa diberhentikan dari status abdi negara. Kehadiran PP Manajemen ASN itu juga akan mempermudah pemecatan bagi ASN yang tidak memenuhi target kinerja.</p> <p>&rdquo;Banyak sekali ASN kadang tidak berkinerja, bahkan sangat rendah, bahkan tidak bekerja sama sekali, tapi tidak bisa diberhentikan. Dengan adanya aturan ini, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan ASN yang kinerjanya buruk,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Ketiga, pemberhentian sementara apabila ASN tersebut diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau lembaga nonstruktural, dan cuti di luar tanggungan negara.</p> <p class="class-paragraph">Kepala Biro Hukum, Komunikasi, Informasi Publik Kemen PAN-RB Mohammad Averrouce menambahkan, pemberhentian ASN diterapkan sesuai dengan PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Artinya, pemecatan tidak serta-merta dilakukan. Tapi, melalui teguran untuk perbaikan terlebih dahulu.&nbsp;<strong>(syn/tyo/mia/c6/oni)</strong></p>

Rencana pengisian jabatan ASN oleh TNI-Polri masih memicu pro-kontra. Kemarin dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, masalah itu dibahas.

RPP Manajemen ASN Tegaskan Nasib Abdi Negara Yang Terjerat Pidana, Bisa Dipecat Jika Dipenjara 2 Tahun

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/abdee-slank-tidak-makan-makanan-yang-disajikan-lebih-dari-20-menit_m_.jpg" alt="Abdee Slank saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/9)." width="100%">
<figcaption>Abdee Slank saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/9).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus bermunculan. Tak hanya memberi dukungan, sejumlah pejabat negara rela mengundurkan diri demi berjuang bersama Ganjar-Mahfud untuk memenangkan Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkini, mundurnya Abdi Negara yang akrab disapa Abdee Slank dari jabatan komisaris di PT Telkom Tbk untuk mendukung Ganjar-Mahfud. Abdee mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran diri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Per hari Jumat kemarin jam 5 sore saya sudah melayangkan surat pengunduran diri," kata Abdee di markas Slank, Jalan Potlot III, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abdee menyatakan, pilihannya mundur dari posisi komisaris perusahaan pelat merah tersebut adalah untuk menghormati aturan dan etika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Biar tidak ada dusta di antara kita, saya sudah melayangkan surat pengunduran diri,&rdquo; tegas Abdee.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari perjuangan Slank yang sejak 2014, yang konsisten dan berkomitmen mendukung reformasi di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan mendukung Ganjar-Mahfud, kata Abdee, dia berharap segala praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme hilang dari Indonesia sebagaimana cita-cita reformasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita juga harus menjaga demokrasi dan menurut kami yang paling tepat untuk itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud," tegaz Abdee.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014008486/ganjar-dan-mahfud-pamer-baju-ramah-lingkungan-yang-terbuat-dari-kapas">Ganjar dan Mahfud Pamer Baju Ramah Lingkungan yang Terbuat dari Kapas </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengunduran diri Abdee dari posisi komisaris BUMN, menambah daftar panjang daftar para pejabat yang melepas posisinya untuk bergabung ke barisan pendukung Ganjar-Mahfud. Berikut ini para pejabat negara yang memilih mengundurkan diri untuk mendukung Ganjar-Mahfud:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Andi Widjajanto</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andi Widjadjanto sebelumnya adalah Gubernur Lembaga Perhanan Nasional (Lemhanas) sejak 2022. Dia mengundurkan diri dari posisinya begitu diminta membantu Ganjar di Tim Pemenangan Nasional (TPN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andi mengumumkan pengunduran diri dari posisi Gubernur Lemhanas pada Senin, 16 Oktober 2023. Andi Widjajanto bergabung ke dalam TPN Ganjar-Mahfud sebagai Deputi 5.0&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pada saat TPN didaftarkan ke KPU, saya mengundurkan diri sebagai Gubernur Lemhannas. Prosesnya akan diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara," ujar Andi saat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andi mengatakan, satu-satunya alasan dia mengundurkan diri adalah untuk menjaga netralitas Lemhannas dan memastikan lembaga ini tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan demikian, diharapkan Lemhanas terus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Eko Sulistyo </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eko Sulistyo merupakan mantan aktivis yang kemudian mendapat mandat menjadi Komisaris PT PLN Tbk sejak 16 Oktober 2020.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eko mengirimkan surat pengunduran diri ke Kementerian BUMN, sejak 26 Oktober 2023,</div> <div dir="auto">setelah mengaku sehari sebelumnya mendapat informasi soal penunjukannya menjadi Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eko mengatakan, pengunduran dirinya ini sesuai aturan yang berlaku terkait komisaris di perusahaan pelat merah ketika menjadi tim sukses salah satu kandidat di kontestasi demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Henry Yosodiningrat</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Henry Yosodiningrat sebelumnya adalah Komisaris Mitratel atau PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, anak usaha PT Telkom Indonesia sejak 22 April 2022. Dia mengumumkan pengunduran dirinya pada 1 Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengunduran diri ini diakui karena mendapat arahan langsung dari calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, untuk memperkuat struktur Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Andi Gani</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andi Gani Nena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan Tbk pada 24 November 2023 setelah sembilan tahun menjabat. Ia menegaskan, pengunduran diri itu untuk memberikan dukungan secara total kepada Ganjar-Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini adalah pilihan perjuangan pribadi saya karena akan mendukung total Ganjar Pranowo-Mahfud MD,&rdquo; tegas Andi Gani saat mengumumkan pengunduran dirinya.</div>

“Per hari Jumat kemarin jam 5 sore saya sudah melayangkan surat pengunduran diri," kata Abdee di markas Slank, Jalan Potlot III, Duren Tiga

Tak Hanya Abdee Slank, Ini Sejumlah Pejabat yang Pilih Mundur untuk Dukung Ganjar-Mahfud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/IMG-20240110-WA0075-1060549240.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berikan pidato politik di HUT ke-51 PDIP." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berikan pidato politik di HUT ke-51 PDIP.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Netralitas aparat dalam pemilu menjadi salah satu penekanan Megawati Soekarnoputri saat perayaan HUT Ke-51 PDIP kemarin (10/1). Ketua umum PDIP itu meminta aparat menjaga keamanan, bersikap netral, dan tidak mengintimidasi masyarakat selama pesta demokrasi berlangsung.</p> <p>Menurut Megawati, pemilu bukan alat kelompok elite politik untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam pemilu juga ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Karena itu, semua pihak harus menghadirkan pemilu yang damai. &rdquo;Setelah pemilu, enggak ribut. Ya sudah, kalau memang betul rakyat itu memilih,&rdquo; ucapnya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.</p> <p>Presiden ke-5 RI itu mengingatkan, siapa pun pemimpin bangsa ke depan harus menyadari bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya. &rdquo;Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu Yang di Atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apa pun jabatannya,&rdquo; ungkap Megawati.</p> <p>Pemilu, lanjut dia, merupakan ajang pesta demokrasi dan alat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan seluruh aspirasi politiknya. Namun, menurut Mega, akhir-akhir ini arah pemilu seperti sudah bergeser. Hal itu disebabkan adanya intimidasi kepada masyarakat.</p> <p>Megawati menyinggung kasus pengeroyokan aparat TNI kepada pendukung Ganjar Pranowo di Boyolali.</p> <p>Dia mengingatkan bahwa TNI dan Polri adalah abdi negara. Mereka dibayar negara dengan uang yang berasal dari rakyat melalui pajak. Megawati menegaskan bahwa dirinya bukan sentimen kepada aparat. Namun, hanya ingin mengingatkan bahwa aparat adalah abdi negara dan pelayan rakyat. &rdquo;Ini supaya tahu, kalian itu abdi negara. Negara bukan perorangan. Udah begitu mbok sadar, yang harus dilindungi itu sopo to? Rakyatlah,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Megawati menegaskan bahwa anggota TNI dan Polri adalah abdi negara yang terikat dengan sumpah jabatan sampai pensiun. Karena itu, netralitas harus benar-benar dijaga.</p> <p>Capres Ganjar Pranowo mengatakan, rakyat tidak takut diintimidasi. Mereka melawan dalam diam, bergerak dalam senyap. &rdquo;Oke silakan Anda tekan, silakan Anda paksa, kami inggih-inggih saja. Tapi, keputusan kami akan ada di TPS,&rdquo; tegas Ganjar yang juga hadir dalam perayaan HUT PDIP kemarin.</p> <p>Sementara itu, Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin yang hadir dalam perayaan HUT PDIP tersebut mengatakan, kehadiran partai politik di Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Partai juga dianggap mewadahi kemajemukan yang ada dalam demokrasi. &rdquo;Partai politik memiliki peran sebagai kekuatan pemersatu bangsa di tengah kebinekaan,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Ma&rsquo;ruf menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan partai politik yang kuat. Pada kesempatan ini, dia menyampaikan harapannya agar partai politik di Indonesia dapat terus melanjutkan semangat demokrasi. Hal tersebut harus diawali dengan mencetak kader partai yang andal dan berintegritas. <strong>(lum/lyn/c7/fal)</strong></p>

Netralitas aparat dalam pemilu menjadi salah satu penekanan Megawati Soekarnoputri saat perayaan HUT Ke-51 PDIP kemarin (10/1).

Megawati: Aparat Adalah Abdi Negara, Harus Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/nangis-saat-tampil-bareng-dewa-19-once-dul-pasti-ingat-ayahnya_m_.jpg" alt="Once Mekel" width="100%">
<figcaption>Once Mekel</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Abdi Negara Nurdin yang akrab disapa Abdee Slank ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjabat sebagai Komisaris Independen Telkom dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Telkom Indonesia Tbk, Jumat (28/5) lalu. Meskipun banyak yang meragukan kompetensi Abdee, nyatanya rekan-rekan sesama musisi kompak memberikan dukungan.<br /> <br /> Mereka yakin gitaris grup band Slank itu mampu mengemban tugas dan tanggung jawab barunya di Telkom. Setelah Triawan Munaf, Ahmad Dhani, dan Anang Hermansyah, kini dukungan datang dari Once Mekel.<br /> <br /> Mantan vokalis Dewa 19 itu yakin Abdee akan mampu bekerja mengawasi kinerja dan memberikan nasihat pada direksi untuk pengembangan<em> data base</em> dan konten digital di Telkom. "Jangan meremehkan musisi. Menurut saya Abdee memiliki integritas dan mengerti tentang seluk beluk dunia usaha dan aturannya, khususnya dunia bisnis digital," kata Once Mekel dalam keterangan tertulis diterima JawaPos.com Kamis (3/6).<br /> <br /> "Musik kan industri juga. Dan industri musik modern dekat dengan teknologi, pengelolaan data dan komunikasi," lanjut Once<br /> <br /> Once yang menjabat sebagai salah satu pimpinan PT Jagonya Musik &amp; Sport Indonesia sejak 2014 itu, meyakini dengan sepak terjangnya selama ini Abdee akan mampu mengemban tugas sebagai Komisaris Independen Telkom.<br /> <br /> Once mengatakan, tidak selamanya gelar dan jabatan di perusahaan lain lebih pantas dijadikan modal untuk menduduki posisi tertentu. Pasalnya, kata once, sering kali jabatan sebelumnya malah tidak menunjukkan prestasi berarti di posisi baru. Apalagi jika memang jenis usahanya berbeda.<br /> <br /> Once mengakui, calon pejabat perlu mengenal peta bisnis yang akan dimasuki. Akan tetapi inovasi, kata Once, biasanya lahir dari pribadi yang memiliki inisiatif, kreatif, peka terhadap aspirasi dan mampu mengkomunikasikannya dengan pihak lain dengan baik.<br /> <br /> Once menyebutkan fakta tentang Abdee Negara. Menurut Once, kompetensi lelaki kelahiran Donggala, 28 Juni 1968 tersebut dapat dilihat dari rekam jejaknya. Abdee pernah menjadi Dewan Pakar Ditjen HKI-Kemkumham 2013-2014 yang menghasilkan UU 28 2014 tentang Hak Cipta.<br /> <br /> Pada tahun 2014, Abdee masuk dalam tim Pokja Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Manajemen Kolektif atau LMKN. Sebuah lembaga yang bertugas mengurusi royalti performance rights untuk para pencipta lagu, musisi dan produser.<br /> <br /> Kemudian Abdee sempat menjadi Pengawas LMKN 2015-2016. Abdee juga memprakarsai pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), dan sempat menjadi Penasehat BEKRAF tahun 2015 -2019.<br /> <br /> Melihat kiprah Abdee tersebut, Once Mekel meyakini bahwa Abdee memiliki kompetensi untuk menempati posisi sebagai Komisaris Independen Telkom. Dimana diantara tugasnya mengawasi dan menyupervisi perusahaan agar sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.<br /> <br /> Selain itu, menyupervisi agar perusahaan pelat merah itu memiliki strategi bisnis yang tepat dan efisien sesuai dengan harapan masyarakat. "Jadim rekam jejak Abdee sudah jelas. Mari kita beri kesempatan dia untuk bekerja," ungkap Once Mekel.

Abdee Slank jadi Komisaris Telkom, Once Mekel: Jangan Remehkan Musisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Slank-Album-Baru-Dery-Ridwansah-7...jpg" alt="Gitaris Slank Abdee saat Jumpa Pers di Jakarta, Kamis (22/8/2019). Slank kembali meluncurkan album barunya yang ditandai sebagai" width="100%">
<figcaption>Gitaris Slank Abdee saat Jumpa Pers di Jakarta, Kamis (22/8/2019). Slank kembali meluncurkan album barunya yang ditandai sebagai</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan terkait penunjukan Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank sebagai komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Harapannya, agar perusahaan telekomunikasi dan digital milik negara berpihak pada konten lokal.<br /> <br /> Erick mengaku, pengangkatan komisaris dari latar belakang seorang musisi atau seniman pasti akan menimbulkan kontroversial. Namun dia menjamin semua pejabat yang dipilih sudah ditimbang secara matang.<br /> <br /> "Konteks-konteks pengangkatan itu pasti ada kontroversinya. Tapi percayalah, pasti kami juga berbuat yang terbaik. Jangan hanya dilihat tadi negatif dan proaktif," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Rabu (2/6).<br /> <br /> Erick memaparkan, persaingan perusahaan telekomunikasi dan digital kedepannya akan semakin ketat. Sehingga, pengangkatan Abdi Negara juga dimaksudkan untuk membangun konten lokal.<br /> <br /> "Apa salahanya sekarang Telkom Telkomsel berpihak pada konten lokal?" ucapnya.<br /> <br /> Erick melanjutkan, hal itu juga menjadi alasan dalam mengubah arah PFN menjadi lembaga pembiayaan film bukan sebagai produsen film. "Kenapa kami juga bangun ekosistem PFN menjadi lembaga pembiayaan film bukan lembaga buat film. Kenapa? Kalau PFN jadi lembaga pembuatan film sama saja membunuh," jelasnya.<br /> <br /> Selain itu, Erick juga ingin mendorong Telkom menjadi agregator konten lokal. "Kita jangan bohongi diri, dengan ada Netflix, Disney+ apakah kita harus anti? Nggak. Tapi ayo dong bangun konten lokal yang namanya Telkom Telkomsel harus jadi agregator konten lokal," ungkapnya.<br /> <br /> Erick menambahkan, dengan terpilihnya Abdee Slank juga membuka kesempatan bagi siapapun dari latar belakang apapun untuk berkontribusi memajukan perusahaan negara.

Tak Main-main, ini Alasan Sesungguhnya Erick Thohir Angkat Abdee Slank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Slank-Album-Baru-Dery-Ridwansah-7...jpg" alt="Gitaris Slank Abdee saat Jumpa Pers di Jakarta, Kamis (22/8/2019). Slank kembali meluncurkan album barunya yang ditandai sebagai" width="100%">
<figcaption>Gitaris Slank Abdee saat Jumpa Pers di Jakarta, Kamis (22/8/2019). Slank kembali meluncurkan album barunya yang ditandai sebagai</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ditunjuknya Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank menjadi Komisaris Independen Telkom menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun satu persatu sahabat gitaris Slank itu muncul mengungkapkan kesaksian mereka tentang sepak terjang Abdee selama ini.<br /> <br /> Setelah Triawan Munaf, Anang Hermansyah dan sejumlah sahabat lain, kini giliran Andre Opa, Pemimpin Redaksi Majalah Musik Trx (2005-2016) yang juga angkat bicara. Dia menyatakan Abdee termasuk orang yang membidani lahirnya sejumlah startup termasuk digital musik distribution IM:Port musik yang hingga kini masih menjadi platform bagi musisi indie tanah air. Selain itu, Abdee juga sempat membuat Tips Inovasi dan Give.ID.<br /> <br /> Abdee juga terlibat dalam sejumlah aktivitas. Di antaranya Konser Salam 2 Jari, Karnaval Kemerdekaan Khatulistiwa, Pontianak 2015, Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba 2016, Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan Bandung 2017, Tim Pembentukan Bekraf 2014, Ekspedisi Kapsul Waktu 2015, dan Konser Putih Bersatu 2019, dan yang lainnya.<br /> <br /> “Orang yang saya kenal dekat sejak sekitar tahun 2000 ini memang spesial. Fast learner. Dia orang yang cepat belajar, bisa paham segala hal, bisa bicara semua isu, dan memahami setiap topik,” kata Andre Opa dalam keterangan tertulis diterima JawaPos.com, Senin (31/5).<br /> <br /> Abdee, dalam catatan Andre Opa, sempat menjadi chairman untuk beberapa kegiatan yang melibatkan Presiden Jokowi. Seperti Karnaval Kemerdekaan 2015, 2016, dan 2017, serta Ekspedisi Kapsul Waktu Aceh-Merauke. Dia juga terlibat dalam Konser Putih Bersatu 2019 di GBK.<br /> <br /> Selain itu, sejumlah aktivitas Abdee bahkan disebutnya menjadi standar untuk kerja-kerja profesional. Antara lain menjadi salah satu pakar pada Kantor Ditjen HKI Kemenkumham dalam kerangka pembuatan UU Hak Cipta serta membentuk LMKN dan menjadi Dewan Pengawasnya. Abdee juga pernah menjadi advisor di Kemkominfo dan Bekraf.<br /> <br /> “Lebih spesifik lagi, dia adalah ketua tim perumus lahirnya Badan Ekonomi Kreatif dan menjadi Senior Advisornya ketika Bekraf resmi terbentuk,” terang Andre Opa.<br /> <br /> Dia menambahkan, kesuksesan penyelenggaraan Asian Games 2018 juga tidak lepas dari peran Abdee dalam mempersiapkan tim pelaksana bersama Erick Thohir dan Wishnutama.<br /> <br /> “Tapi kenapa tak banyak orang tak tahu tentang sepak terjangnya ini? Karena dia memang tak ingin. Dia selalu bilang, saya sudah punya panggung di Slank untuk urusan-urusan ini saya cukup di belakang layar saja,” katanya.<br /> <br /> Pengangkatan Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom ditunjuk bersamaan dengan mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro sebagai Komisaris Utama Telkom. Penunjukan dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir pada Jumat (28/5).

Rekam Jejak Panjang, Abdee Hanya Mau Dikenal Sebagai Personel Slank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Slank-Album-Baru-Dery-Ridwansah-7...jpg" alt="Gitaris Slank Abdee saat Jumpa Pers di Jakarta, Kamis (22/8/2019). Slank kembali meluncurkan album barunya yang ditandai sebagai" width="100%">
<figcaption>Gitaris Slank Abdee saat Jumpa Pers di Jakarta, Kamis (22/8/2019). Slank kembali meluncurkan album barunya yang ditandai sebagai</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang menempatkan Abdi Negara atau Abdee Slank sebagai komisaris independen PT Telkom Indonesia. Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menilai, penempatan Abdee Slank tersebut jelas memperlihatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan politik balas budi kepada orang-orang yang dianggap mendukungnya.<br /> <br /> "Sudah barang tentu ini merupakan bagi-bagi kekuasaan politik balas jasa, dan itu tidak sesuai dengan janji Jokowi sendiri," ujar Bukhori kepada wartawan, Senin (31/5).<br /> <br /> Bukhori mempertanyakan kemampuan Abdee Slank dalam mengelola Telkom. Sebab Abdee adalah seorang musisi. Sehingga Bukhori pesimistis dengan kinerja Abdee Slank.<br /> <br /> "Ini jelas merugikan Telkom karena tidak sesuai dengan profesi yang dijabatnya sebagai komisaris," katanya.<br /> <br /> Bukhori berpesan, jangan sampai perusahaan pelat merah tersebut dirugikan hanya gara-gara seorang menteri menempatkan orang-orang yang salah. "Jika telkom dirugikan maka negara yang akan dirugikan, karena penempatan orang-orang yang selama ini dianggap berjasa dalam pemenangan Jokowi 2019 tanpa melihat kemampuan justru akan merusak tatanan," ungkapnya.<br /> <br /> Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Abdee Slank menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat, (28/5). Selain Abdee Slank, Erick pun mengangkat Bambang Brodjonegoro menjadi Komisaris Utama Telkom menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Rhenald Kasali.

Ragu Abdee Slank Mampu jadi Komisaris, PKS: Ini Jelas Merugikan Telkom

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/telkomsel-5g.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pengangkatan Abdi Negara yang akrab disapa Abdee Slank menjadi komisaris perusahaan pelat merah PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) menuai pro dan kontra oleh beberapa pihak. Namun, Head of Investment PT Reswara Gian Investa Kiswoyo Adi Joe mengungkapkan, bergabungnya Abdee Slank ke tubuh manajemen perseroan tidak mempengaruhi harga saham Telkom.<br /> <br /> Meskipun pada akhir pekan anjlok lebih dari 3 persen karena profit taking, namun saat ini sudah kembali naik 2,45 persen ke level Rp 3.350 per lembar saham. "Kalau pergerakan harian ini sebenarnya bukan perkara yang berarti. Kalau secara long term (jangka panjang) masih naik karena profit tinggi. Banyak sentimen positif untuk Telkom sebenarnya," ujarnya saat dihubungi oleh <em>JawaPos.com,</em> Senin (31/5).<br /> <br /> Kiswoyo menjelaskan, hal itu dikarenakan peran komisaris tidak berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan. Karena komisaris bukanlah orang yang mengambil keputusan arah bisnis perusahaan.<br /> <br /> "Nggak ada pengaruhnya. Komisaris itu kan bukan pelaksana perusahaan, yang melaksanakan itu kan direksi dan di bawah direksi," tuturnya.<br /> <br /> Kiswoyo menuturkan, prospek kinerja Telkom sejauh ini sangat bagus. Apalagi saat ini Telkom sudah meluncurkan jaringan 5G. Sehingga para investor akan terus mengambil keputusan pembelian saham.<br /> <br /> "Bahkan (saat ini pergerakan saham) sedang menuju 3.500 hingga level 4.000 tapi kan pasti ada naik dan turun," imbuhnya.

Dirilisnya Layanan 5G Lebih Berpengaruh Ketimbang Pengangkatan Abdee

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ingat-masa-remaja-ini-pujian-jokowi-usai-nonton-film-dilan-1990_m_1519563804_191474.jpeg" alt="Jokowi berbincang dengan salah satu sutradara Dilan 1990 yakni Fajar Bustomi dan pemain, Ira Wibowo yang berperan sebagai Bunda Dilan" width="100%">
<figcaption>Jokowi berbincang dengan salah satu sutradara Dilan 1990 yakni Fajar Bustomi dan pemain, Ira Wibowo yang berperan sebagai Bunda Dilan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Abdi Negara Nurdin, gitaris grup band Slank sebagai Komisaris Independen Telkom mendapat tanggapan dari rekan sesama pekerja seni. Kali ini sutradara Fajar Bustomi ikut memberikan tanggapan.<br /> <br /> Fajar Bustomi mengapresiasi keputusan pemerintah mengangkat Abdee. Karena menurutnya, lelaki kelahiran Donggala, 28 Juni 1968 itu sejatinya adalah orang yang memiliki kemampuan tidak hanya di dunia musik yang telah membesarkan namanya.<br /> <br /> Menurutnya, Abdee juga memiliki kemampuan dalam banyak hal yang selama ini tidak diketahui oleh publik. “Bang Abdee Negara menurut saya musisi cerdas yang kutu buku. Beliau adalah guru saya dan salah satu idola saya. Saya banyak belajar dari beliau mengenai dunia seni,” kata Fajar Bustomi dalam keterangan tertulis diterima <em>JawaPos.com.</em><br /> <br /> “Berbicara dengan beliau seperti perpustakaan berjalan. Bukan hanya dunia musik saja beliau pandai. Dalam banyak hal juga dikuasainya seperti film, teknologi, politik, bisnis, dan lainnya,” lanjutnya.<br /> <br /> Sutradara film Dilan 1990, Dilan 1991, dan Milea: Suara dari Dilan itu menyatakan, bergabungnya Abdee di Slank terbukti telah memberikan warna baru bagi grup musik yang bermarkas di Jalan Potlot itu. Hal ini tidak lepas dari pengetahuan Abdee yang cukup luas.<br /> <br /> Slank bukan hanya grup band yang menghibur para penggemar lewat musik. Lebih dari itu Slank juga menjadi gerakan sosial tentang isu lingkungan, narkoba, antikorupsi, dan yang lainnya.<br /> <br /> “Bang Abdee sukses membantu kemenangan Pasangan Jokowi - JK. Bersama teman-teman seniman ikut memprakarsai konser Salam Dua Jari yang menurut saya salah satu kampanye terbesar dan tersukses,” aku Fajar Butomi yang kini sedang menyiapkan sekuel Film Mariposa, yakni Mariposa 2.<br /> <br /> Fajar Bustomi memaklumi keraguan sejumlah orang terhadap Abdee Negara yang merupakan Ketua Pelaksana konser musik Salam 2 Jari 2014 dan konser Putih Bersatu 2019. Ia sendiri meyakini bahwa Abdee yang sempat menjadi mitra kerjanya dalam konser virtual Rhapsody Indonesia 2020, konser kampanye pariwisata di era Pandemi Covid-19 , memiliki integritas sebagai komisaris untuk mengawasi kinerja PT Telkom Indonesia.<br /> <br /> “Beliau orang jujur dan sangat bijaksana dalam berteman. Tak heran banyak seniman yang senang berteman dengan beliau," kata Fajar Bustomi.<br /> <br /> Menjadi Komisaris Independen, Abdee juga diharapkan dapat memberikan perhatian pada dunia kreatif yang selama ini kurang disentuh secara serius oleh Telkom. "Semoga dengan bergabungnya Bang Abdee di Telkom akan membawa Telkom semakin sukses," tandasnya.

Fajar Bustomi: Abdi Negara Seperti Perpustakaan Berjalan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Abdi Negara

Berita Terkini