<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/22/5c53261e-eea8-46cb-8e75-50ac0de731a6-1119209211.jpg" alt="Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi Legislatif dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi Legislatif dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)&nbsp;resmi membuka Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Tahap I Gelombang II bagi 60 calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB dari seluruh Indonesia. Acara ini dibuka oleh Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi Legislatif dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar.</p> <p>Meski membuka acara tersebut, Abdul Halim rupanya mendapat perlakukan sama dengan peserta lainnya. Kakak Muhaimin Iskandar ini harus mengikuti proses seleksi sebagai&nbsp;Calon Ketua DPW PKB Jawa Timur.</p> <p>Halim mengatakan, dirinya tidak mendapat keistimewaan karena PKB memegang prinsip&nbsp;kesetaraan dan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi. Oleh karena itu, seluruh peserta tetap mengikuti asesmen oleh lembaga profesional.</p> <p>&ldquo;Saya kali ini membuka UKK sebagai pelaksana, maka bajunya berbeda. Bagi yang protes saat saya pakai baju ini bisa saya coret. Tapi setelah saya ganti baju seperti sahabat-sahabat semua, kedudukan kita sama,&rdquo; ujar Halim di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (22/12).</p> <p>Halim menegaskan, seluruh proses penjaringan, penyaringan, hingga penetapan pimpinan partai, baik di tingkat DPW maupun DPC, dilakukan transparan. Tolok ukur yang digunakan pun&nbsp;dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Ia menjelaskan terdapat dua prinsip utama dalam pelaksanaan UKK ini. Pertama, memastikan seluruh pimpinan PKB memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai, yang salah satunya diukur melalui asesmen. Hasil asesmen tersebut akan ditindaklanjuti dalam UKK Tahap II yang berfokus pada pendalaman komitmen.</p> <p>Kedua, kegiatan ini bertujuan memperkuat capacity development atau pengembangan kapasitas diri para calon pimpinan. Seluruh peserta diberikan ruang untuk berdiskusi langsung dengan tim penguji guna memahami dan mengevaluasi hasil asesmen masing-masing.</p> <p>&ldquo;Misalnya setelah asesmen muncul hasil terlalu otoriter, silakan didiskusikan. Bagaimana mengubah diri menjadi pemimpin yang tidak otoriter,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Dengan cara ini diharapkan seluruh calon&nbsp;pimpinan PKB memahami dirinya sendiri secara utuh, termasuk mengenali karakter, kapasitas, dan tantangan kepemimpinan yang dihadapi.</p> <p>&ldquo;Prinsipnya kami ingin seluruh pimpinan PKB ini mengerti dirinya, who am I. Banyak persoalan menjadi keliru karena kita tidak paham siapa diri kita. Masalah rumit disepelekan, masalah sepele dianggap rumit,&rdquo; tandasnya.</p>

PKB) resmi membuka Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Tahap I Gelombang II bagi 60 calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW.

Tidak Diistimewakan, Kakak Cak Imin Ikuti Seleksi Calon Ketua DPW PKB Jawa Timur

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/Jubir-KPK-Tessa-Mahardika-Sugiarto-Dery-RidwansahJPG-1558011942.jpg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto." width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar di Jakarta, pada Jumat (6/9) pekan lalu. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur (Jatim).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada Jumat tanggal 6 September 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Selasa (10/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengaan kasus dugaan suap dana hibah ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015074739/wasit-salman-falahi-pimpin-laga-timnas-indonesia-vs-australia-kerap-kontroversial-waspada-dengan-keputusannya">Wasit Salman Falahi Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Australia, Kerap Kontroversial, Waspada dengan Keputusannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa di antaranya, uang tunai dan barang bukti elektronik. Namun, Tessa belum membeberkan nominal uang tunai yang disita.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abdul Halim Iskandar juga telah diperiksa penyidik KPK, pada Kamis (22/8). Usai menjalani pemeriksaan, Halim Iskandar mengaku didalami soal pengelolaan dana hibah di Pemprov Jatim.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti yang sampaikan tadi, saya dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait dengan permasalahan dana hibah di Jawa Timur. Semua sudah saya jelaskan clear, terserah pihak penyidik, jadi, semua sudah saya sampaikan," ucap Abdul Halim Iskandar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015074752/dua-fans-perempuan-rela-datang-dari-surabaya-demi-rafael-struick-dan-justin-hubner">Dua Fans Perempuan Rela Datang dari Surabaya demi Rafael Struick dan Justin Hubner</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PKB itu membantah pemeriksaannya dalam kasus itu, karena dirinya pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur periode 2014-2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pokoknya waktu urusan Jawa Timur-lah. Kan, bisa DPRD, bisa setelahnya, bisa macam-macam," ucap Halim Iskandar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">Ke-21 orang itu juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.&nbsp;Mereka yang dicegah merupakan Anggota DPRD dan pihak swasta, yang berlaku hingga enam bulan ke depan.</div> </div>

Penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur (Jatim).

Geledah Rumah Dinas Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, KPK Sita Uang Tunai Hingga Alat Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/IMG-20240822-WA0018-1543562865.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Ia mengaku didalami soal pengelolaan dana hibah&nbsp;</div> <div dir="auto">di Pemprov Jatim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti yang sampaikan tadi, saya dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait dengan permasalahan dana hibah di Jawa Timur. Semua sudah saya jelaskan clear, terserah pihak penyidik, jadi, semua sudah saya sampaikan," kata Abdul Halim Iskandar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PKB itu membantah pemeriksaannya dalam kasus itu karena dirinya pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur periode 2014-2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015006143/keluar-dari-partai-golkar-wanda-hamidah-akui-kecewa-berat">Keluar dari Partai Golkar, Wanda Hamidah Akui Kecewa Berat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pokoknya waktu urusan Jawa Timur-lah. Kan, bisa DPRD, bisa setelahnya, bisa macam-macam," ucap Abdul Halim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, KPK belum menyampaikan materi pemeriksaan yang didalami terhadap Abdul Halim Iskandar. Juru bicara KPK Tessa Mahardika sebelumnya mengakui, sebanyak 21 orang telah menyandang status sebagai&nbsp;tersangka&nbsp;kasus dugaan suap&nbsp;dana&nbsp;hibah&nbsp;untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Hal itu setelah&nbsp;KPK&nbsp;menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) pada 5 Juli 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015006133/karier-bersinar-rezeki-pun-lancar-5-tanggal-lahir-hoki-yang-puncak-kejayaan-selalu-dalam-genggaman-mereka-menurut-primbon-jawa">Karier Bersinar, Rezeki Pun Lancar: 5 Tanggal Lahir Hoki yang Puncak Kejayaan Selalu dalam Genggaman Mereka, Menurut Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa dalam Sprindik tersebut&nbsp;KPK&nbsp;telah menetapkan 21&nbsp;tersangka&nbsp;yaitu 4&nbsp;tersangka&nbsp;penerima, 17 lainnya sebagai&nbsp;tersangka&nbsp;pemberi," ujar&nbsp;Tessa di Gedung Merah Putih&nbsp;KPK, Jakarta, Jumat (12/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Ke-21 orang itu juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.&nbsp;Mereka yang dicegah merupakan Anggota DPRD dan pihak swasta, yang berlaku hingga enam bulan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengaku didalami soal pengelolaan dana hibah di Pemprov Jatim saat menjadi saksi di KPK.

Usai Diperiksa KPK, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar Akui Didalami Soal Kasus Dugaan Suap Dana Hibah di Jatim 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/02/Untitled-3277932902.jpg" alt="Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (tengah)." width="100%">
<figcaption>Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (tengah).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, Program Desa Cerdas yang sedang dirintis akan menghasilkan <em>output</em> yang bisa dirasakan masyarakat. Para kader digital menjadi inovator dalam meningkatkan percepatan pembangunan desa.</p> <p>Gus Halim mengungkapkan, kader digital merupakan orang-orang terpilih karena jumlahnya hanya 3.000 orang dibandingkan dengan sekitar 175 juta warga kelompok muda di Indonesia.</p> <p>&rdquo;Ini harus disyukuri dengan mengikuti dengan serius dan menindaklanjuti semua materi yang diperoleh di pelatihan ini,&rdquo; kata Gus Halim.</p> <p>Profesor kehormatan Unesa itu berpesan agar kader digital selalu bersemangat dan menjaga konsistensi. &rdquo;Tolong jalani secara profesional dengan fokus dan tanggung jawabnya, karena sepulang dari pelatihan harus melakukan hal yang tidak mudah,&rdquo; tutur Abdul Halim Iskandar, mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.</p> <p>Kader digital, kata Gus Halim, merupakan inovator yang belum banyak dilakukan kader-kader desa hingga posisinya menjadi strategis. Oleh karena itu, Gus Halim berharap tugas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga saat monitoring dan evaluasi semua Program Kemendes PDTT bisa terwujud sesuai harapan.</p> <p>&rdquo;Jika nanti kader digital menemukan tantangan dan hambatan, saya berharap tim dari Kementerian Desa PDTT memberikan akses yang mudah agar kader bisa konsultasikan secara digital,&rdquo; papar Abdul Halim Iskandar, Doktor Kehormatan UNY itu.</p> <p>Penyampaian laporan, apalagi yang berkaitan percepatan pembangunan secara digital itu lebih cepat 30 tahun dibandingkan penyampaian secara manual. Jadi jika tantangan dan hambatan itu dilaporkan secara digital atau <em>real time</em>, kader digital bisa dapatkan solusi dari Tim Kemendes PDTT.</p> <p>&rdquo;Apalagi ada Perpustakaan Digital dari Perpustakaan Nasional yang bisa meningkatkan literasi para kader desa digital,&rdquo; ujar Gus Halim.</p> <p>Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Informasi (BPI) Ivanovich Agusta menjelaskan, kegiatan Bimtek Kader Digital Desa Cerdas Fase diikuti 3.000 kader dari desa-desa di seluruh Indonesia. Melalui Bimtek itu, para kader digital diharapkan dapat memberikan dukungan dalam percepatan pembangunan di desa dengan penerapan sistem digital.</p> <p>&rdquo;Kader-kader dipilih langsung pihak desa asal mereka. Itu langsung dari desanya sendiri yang mengusulkan. Jadi, ada kedaulatan desa untuk mengusulkan kadernya,&rdquo; terang Ivanovich Agusta.</p> <p class="class-paragraph">Kemendes PDTT menyiapkan arah kebijakan menyongsong era digital, berupa Revisi UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 pasal 86, yang menyatakan sistem informasi desa harus berisi data dan rekomendasi pembangunan desa, yang bisa diakses warga.</p>

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Digital Desa Cerdas Fase III di Jakarta, Jumat (31/5)

Gus Halim Sebut Inovasi Kader Digital Bakal Percepat Pembangunan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/22/KEMENDES-22-2212827157.jpg" alt="Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dua menteri Kabinet Indonesia Maju, Ida Fauziah dan Abdul Halim Iskandar mendatangi Istana Negara Senin (18/3) lalu. Kedatangan menteri dari PKB itu memicu spekulasi terkait komunikasi Jokowi dengan PKB.</p> <p>Pertemuan itu terkesan janggal karena kementerian keduanya tidak beririsan. Ida merupakan menteri ketenagakerjaan, sedangkan Halim adalah menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p> <p>Pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo diduga erat berkaitan dengan dinamika pilpres, termasuk hak angket. Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kemarin menepis hal itu. Menurut dia, tak perlu ada spekulasi.</p> <p>&rdquo;Pertemuan presiden dengan menteri-menterinya adalah sesuatu yang biasa-biasa saja,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Ari menambahkan bahwa penjelasan Halim kepada media seusai pertemuan dengan Jokowi sudah cukup menjelaskan. &rdquo;Bapak Halim Iskandar sudah menjelaskan topik pembicaraan dalam pertemuan dengan Bapak Presiden. Tidak ada pembahasan tentang hak angket sama sekali,&rdquo; tegas dia.</p> <p>Memang, seusai pertemuan itu, Halim dan Ida menemui media di kompleks Istana Negara. Halim menyatakan bahwa kedatangannya bersama Ida atas permohonan pribadi. Halim menyebut pertemuan itu untuk laporan berkala. &rdquo;Sowan kami ke Pak Presiden yang kebetulan memang kami minta waktu bersamaan agar waktunya Pak Presiden lebih efektif,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Halim juga menyebutkan bahwa keduanya mengucapkan terima kasih karena diperbolehkan mengikuti kontestasi untuk memperebutkan kursi legislatif. <strong>(far/syn/lum/lyn/c9/oni)</strong></p>

Dua menteri Kabinet Indonesia Maju, Ida Fauziah dan Abdul Halim Iskandar mendatangi Istana Negara Senin (18/3) lalu.

Dua Menteri dari PKB Datangi Istana, Halim Mengaku Cuma Ucapkan Terima Kasih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/Penetapan-nomor-urut-Capres-dan-Cawapres-pasangan-Pilpres-2024-Dery-Ridwansah-2JPG-915818323.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengunggah total harta kekayaan tiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam situs e-LHKPN." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengunggah total harta kekayaan tiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam situs e-LHKPN.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio sepakat bila perangkat desa yang tidak netral harus mendapat hukuman. Terlebih beberapa waktu ini santer dikabarkan adanya sinyal dukungan organisasi Desa Bersatu terhadap pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sinyal dukungan dari organisasi gabungan delapan organisasi perangkat desa itu mencuat ketika mereka menggelar acara bertajuk "Silaturahmi Nasional Desa 2023" di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11). Acara ini juga dihadiri oleh Gibran. Hendri menegaskan, bila terbukti para perangkat desa itu mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilu, maka mereka harus ditindak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para perangkat desa itu kan harus netral dalam pemilu, itu tak bisa ditawar," kata Hendri kepada wartawan, Kamis (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akademisi Universitas Paramadina&nbsp;itu menambahkan, keberpihakan perangkat desa terhadap pasangan calon tertentu juga akan berdampak buruk bagi demokrasi. Sebab, mereka memiliki peluang menyalahgunakan otoritasnya untuk memenangkan pasangan calon tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bila mereka (perangkat desa) bersekongkol untuk kecurangan, itu sangat tidak bagus untuk demokrasi, terutama demokrasi di daerah yang mereka pimpin," tambahnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sinyal dukungan perangkat desa tersebut juga menyita perhatian Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Abdul Halim mengingatkan bahwa perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam pemilihan umum (pemilu).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abdul Halim menyatakan, dalam pemilu, biasanya perangkat desa akan direkrut menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sehingga apabila tidak netral, akan sangat berbahaya bagi pelaksanaan pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Perangkat desa dan kepala desa) Harus netral. Karena dia yang jadi KPPS. Itu kan dari mereka sebagian besar. Kalau enggak (netral) bahaya itu," ujar Halim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal itu, Dewan Pimpinan Pusat Komite Relawan Penggerak Pancasila (KRPP) sudah melaporkan dugaan mobilisasi perangkat desa untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada pilpres 2024 tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Laporan itu dilayangkan pada Selasa (21/11), dua hari usai Gibran menghadiri acara Desa Bersatu di Gelora Bung Karno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam laporannya, KRPP juga mengaku menerima beberapa laporan dari jaringan mereka di daerah yaitu di Sulawesi, Jawa Timur, dan Sumatera, soal adanya perintah terhadap para pendamping desa untuk melakukan sosialisasi berupa unggahan di media sosial untuk mengajak memilih Prabowo-Gibran serta partai politik tertentu pada Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KRPP, Arief menyebut, laporan itu ia terima sejak Oktober lalu hingga bulan ini. "Bahwa terhadap kewajiban untuk mempostingkan konten tentang calon presiden tertentu tersebut, apabila tidak dilaksanakan maka akan diancam akan diputus atau di beri nilai C atau D, sehingga pada saat evaluasi perpanjangan kontrak tidak memenuhi syarat," pungkas Arief.</div>

Hendri Satrio menuturkan, keberpihakan perangkat desa terhadap pasangan calon tertentu juga akan berdampak buruk bagi demokrasi.

Tidak Bisa Ditawar, Perangkat Desa yang Tak Netral dalam Pemilu Harus Ditindak

<p style="font-weight: 400;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/Mendes-165677808.jpg" alt="Tangkapan layar - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.</figcaption>
</figure> </strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan Silaturahmi Desa Bersatu yang digelar beberapa asosiasi perangkat desa di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/11) lalu.</p> <p style="font-weight: 400;">Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengemukakan bahwa akan berbahaya jika kepala desa dan perangkatnya bersikap tidak netral pada Pemilu 2024 karena mereka nantinya terlibat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).</p> <p style="font-weight: 400;">"Harus netral karena kan kemudian dia jadi KPPS. Itu kan dari mereka sebagian besar, kalau nggak netral, bahaya itu," kata Abdul Halim di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11) dilansir dari Antara.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013305399/mahfud-md-hadiahi-gibran-rakabuming-sebuah-buku-biografi-saat-jadi-ketua-mk">Mahfud MD Hadiahi Gibran Rakabuming Sebuah Buku Biografi saat jadi Ketua MK</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Ia mengatakan kepala desa akan terlibat aktif dalam KPPS yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).</p> <p style="font-weight: 400;">Selain itu, tambah Abdul, seorang kepala desa dan perangkatnya dilarang terlibat dalam politik praktis, termasuk memobilisasi massa untuk kepentingan kampanye bagi kontestan Pemilu 2024.</p> <p style="font-weight: 400;">"Kepala desa tetap memiliki hak pilih, kecuali TNI. Mereka nggak boleh memobilisasi massa atau datang ke lokasi kampanye," ujarnya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013305192/tak-bertemu-gibran-abu-bakar-baasyir-titip-surat-untuk-prabowo-lewat-bagian-umum-pemkot-surakarta">Tak Bertemu Gibran, Abu Bakar Ba'asyir Titip Surat untuk Prabowo Lewat Bagian Umum Pemkot Surakarta</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Mengenai sanksi bagi perangkat desa yang terlibat politik praktis, Abdul Halim mengatakan urusan sanksi itu ada di Kementerian Dalam Negeri.</p> <p style="font-weight: 400;">"Itu urusan Kemendagri. Kita tidak punya kewenangan di perangkat desa," katanya saat disinggung seputar sanksi bagi perangkat desa yang terlibat politik praktis.</p> <p style="font-weight: 400;">Menurut ia, Kemendes PDTT memiliki tugas pokok dan fungsi pada pengamanan dana desa, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan pengawasan untuk transparansi anggaran.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013302523/tetap-ramai-meski-diguyur-hujan-lebat-tkn-prabowo-gibran-ucapkan-terima-kasih-warga-medan">Tetap Ramai Meski Diguyur Hujan Lebat, TKN Prabowo Gibran Ucapkan Terima Kasih Warga Medan</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Abdul Halim mengaku tidak mengetahui kabar soal deklarasi dukungan dari kelompok yang mengatasnamakan Silaturahmi Desa Bersatu kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">"Wah, saya nggak tahu," pungkasnya.</p> <p style="font-weight: 400;">Namun, Wakil Komandan Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Habiburokhman, memastikan tidak ada penyampaian dukungan politik oleh perangkat desa kepada pasangan capres-cawapres nomor urut dua dalam agenda tersebut.</p>

Abdul Halim Iskandar mengemukakan bahwa akan berbahaya jika kepala desa dan perangkatnya bersikap tidak netral pada Pemilu 2024.

Gibran Hadiri Silaturahmi Desa Bersatu di GBK, Mendes PDTT: Bahaya Kalau Perangkat Desa Tidak Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/16/FotoJet-13-127444802.jpg" alt="Abdul Halim Iskandar menggunakan toga gelar kehormatan profesor. Sumber foto : @andimahardika" width="100%">
<figcaption>Abdul Halim Iskandar menggunakan toga gelar kehormatan profesor. Sumber foto : @andimahardika</figcaption>
</figure> <p><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">JawaPos.com</span></span></strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> - Abdul Halim Iskandar mendapt gelar kehormatan profesor dari Unesa, Surabaya pada Sabtu (16/3) di Kampus Utama, Universitas Negeri Surabaya.</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Abdul Halim Iskandar mendapatkan gelar kehoramatan Profesor dari Unesa untuk keilmuan Sosiolinguistik</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Resmi menyandang gelar kehormatan Profesor, kini di belakang nama Abdul Halim Iskandar tersemat Akronim Prof (HC), setelah sebelumnya tersemat Dr (HC).</span></span></p> <p><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Baca Juga: </span></span><a href="https://www.jawapos.com/nasional/012969723/fasilitas-kampus-nomor-satu-tiongkok-bikin-youtuber-jerome-polin-melongo-apa-saja"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Fasilitas Kampus Nomor Satu Tiongkok Bikin YouTuber Jerome Polin Melongo, Apa Saja?</span></span></a></strong></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Abdul Halim Iskandar yang juga Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) selepas mendapat gelar kehormatan banjir ucapan selamat atas pencapaian yang diraih.</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ucapan selamat itu diutarakan oleh berbagai lapisan baik, pejabat, maupun saudara, dan keluarganya.</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ucapan selamat juga diucapkan oleh warga yang mengidolakan pribadi Abdul Halim Iskandar.</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ucapan selamat ada yang diterima secara langsung Abdul Halim Iskandar saat di lokasi pengukuhan Profesor di Unesa, Jawa Timur.</span></span></p> <p><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Baca Juga: </span></span><a href="https://www.jawapos.com/nasional/012969747/ini-alasan-di-balik-net-tv-phk-30-persen-karyawannya"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ini Alasan di Balik NET TV PHK 30 Persen Karyawannya</span></span></a></strong></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ucapan selamat dengan cara lain juga diterima melalui jarak jauh, salah satunya melalui media sosial instagram.</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pantauan JawaPos.com di beranda akun pribadi Abdul Halim Iskandar @halimiskandarnu di menu tagged.</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Berbagai pengguna media sosial instagram mengucapkan selamat atas gelar profesor untuk Abdul Halim Iskandar.</span></span></p> <p><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Baca Juga: </span></span><a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012969728/world-clean-up-day-sambangi-indonesia-bersihkan-batam"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Hari Bersih Sedunia Sambangi Indonesia, Bersihkan Batam</span></span></a></strong></p> <p class="class-paragraph"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ucapan selamat yang berupa Flayer dengan foto laki-laki yang akrab disapa Gus Menteri itu lengkap dengan tulisan atas anugerah yang telah diperoleh</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Dalam Flayer yang di unggah oleh berbagai akun instagram yang menandai akun @halimiskandarnu menampilkan Gus Menteri menggunakan toga warna hitam baju kebesaran Profesor.</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pengguna media sosial instagram yang mengucapkan selamat itu mulai dari stafnya di Kemendes PDTT, maupun kampus yang menjadi almamaternya.</span></span></p> <p><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Baca Juga: </span></span><a href="https://www.jawapos.com/nasional/012969711/kereta-cepat-jakarta-bandung-siap-beroperasi-berikut-vendor-pembelian-tiket-untuk-mengikuti-uji-coba-gratis"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Kereta Cepat Jakarta Bandung Siap Beroperasi, Berikut Vendor Pembelian Tiket untuk mengikuti Uji Coba Gratis</span></span></a></strong></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Seperti akun instagram @ibbnuazzar_f seseorang yang mengucapkan selamat selamat aas anugrah profesor yang berasal dari pejabat Kemendes PDTT.</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Dalam unggahan player yang diunggahnya, akun instagram @ibbnuazzar_f terdapat logo kemendes PDTT lengkap dengan foto dirinya dan Gus Menteri</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">&ldquo;Selamat dan sukses guru sekaligus panutan.. yang selalu memberikan mauidhoh hasanah.&rdquo; </span><span style="vertical-align: inherit;">tulis caption akun instagram @ibbnuazzar_f.</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Menurut akun instagram @ibbnuazzar_f itu gelar kehormatan Profesor itu cocok untuk Abdul Halim Iskandar, karena memberi panutan bagi orang disekitarnya.</span></span></p> <p><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Baca Juga: </span></span><a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012969696/bisa-tampil-di-derbi-suramadu-pelatih-anyar-persebaya-josep-gombau-pancang-target-tinggi"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bisa Tampil di Derbi Suramadu, Pelatih Anyar Persebaya Josep Gombau Pancang Target Tinggi</span></span></a></strong></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">&ldquo;Memberikan uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari..&rdquo; tulis caption unggahan akun instagram @ibbnuazzar_f.</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ucapan lain juga disampaikan oleh kampus yang menjadi almamaternya, Universitas Negeri Surabaya.</span></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Dalam unggahan akun instagram @kebijakanpendidikanofficial , mewakili seluruh keluarga Prodi Kebijakan Pendidikan mengucapkan selamat atas gelar kehormatan yang telah diraih oleh Gus Menteri.</span></span></p> <p><strong><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Baca Juga: </span></span><a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012969698/piala-dunia-u-17-timnas-indonesia-berkandang-di-gelora-bung-tomo-bagaimana-nasib-laga-home-persebaya"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Piala Dunia U-17, Timnas Indonesia Berkandang di Gelora Bung Tomo, Bagaimana Nasib Laga Kandang Persebaya?</span></span></a></strong></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">&ldquo;Selamat dan sukses. </span><span style="vertical-align: inherit;">Prof (HC) Dr. (HC) Drs. </span><span style="vertical-align: inherit;">Abdul Halim Iskandar, M.Pd.,&rdquo; tulis di caption unggahan @@kebijakanpendidikanofficial.***Achmad Fuji Asro.</span></span></p>

Mendapat gelar profesor kehormatan dari Unesa, akun Instagram Abdul Halim Iskandar banjir pujian dan komentar selamat.

Mendapat Gelar Profesor Kehormatan dari Unesa, Akun Instagram Abdul Halim Iskandar Banjir Pujian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/22/KEMENDES-22-2212827157.jpg" alt="Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan tidak semua desa yang berjumlah 74.961 desa mendapatkan Dana Desa.</p> <p>Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022, saat ini terdapat tujuh desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa.</p> <p>&ldquo;Tidak semua desa mendapatkan penyaluran dana desa karena berbagai hal," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini dalam acara Ngopi Bareng, Kamis (22/6).</p> <p>Menurut Gus Halim, sebab desa tidak mendapatkan dana desa karena tiga hal. Yaitu yang pertama, rekomendasi Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Kedua, desanya tidak ada dan belum dicabut dari daftar yang diregister Kemendagri dan Ketiga karena hal-hal lainnya.</p> <p>Adapun Tujuh Desa yang tidak mendapatkan Dana Desa Gus Halim memperinci yaitu dua desa yang terdampak Lumpur Lapindo di Sidoarjo yaitu Desa Renokenongo dan Desa Kedungbendo.</p> <p>"Ketiga, Desa Kanekes di Kabupaten Lebak Banten karena secara kuktular belum bisa menerima kehadiran Dana Desa," kata Doktor Honoris Causa dari UNY.</p> <p>Terkait desa Kenekes, Kemendes pun sudah berikhtiar memahamkan pentingnya Dana Desa bagi pembangunan di Kenekes.</p> <p>Keempat, Desa Alur Jambu di Kabupaten Tamiang Aceh karena kawasan desa itu adalah kawasan perkebunan. Kelima, Desa Wanarejo Kabupatan Balangan di Kalimantan Selatan. Keenam, Desa Baturaja Kabupaten Aceh Barat di Nangroe Aceh Darussalam dan ketujuh, Desa Misabugoid Kabupaten Manokwari di Papua Barat.</p>

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022, saat ini terdapat tujuh desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa.

Tujuh Desa Tak Terima Dana Desa, Ini Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG20230225200720_01.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendorong supaya koperasi simpan pinjam Badan Usaha Millik Desa (BUMDes) mendapatkan pendamping dan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih aman.<br /> <br /> "Kalau bisa mendapatkan pendampingan dan dukungan dari OJK supaya aman dan jelas," kata Abdul Halim Iskandar di sela tasyakuran BUMDes Surya Sejahtera di Desa Kedungturi, Sidoarjo, Sabtu malam (25/2).<br /> <br /> Ia mengatakan, kemudahan lain yang bisa didapatkan BUMDes dengan adanya pendampingan dari OJK adalah bisa memanfaatkan program pemerintah suku bunga ringan.<br /> <br /> "Dengan demikian BUMDes bisa berkembang dan tidak terjadi banyak masalah serta tidak disalahgunakan. Sehingga ini semua bagian dari koperasi simpan pinjam serta untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat," ucapnya.<br /> <br /> Ia mengatakan, kegiatan BUMDes di desa ini sudah cukup bagus karena permasalahan utama yang sering terjadi adalah tentang manajemen BUMDes seperti permasalahan pemasaran.<br /> <br /> "Ini sangat kunci dan di BUMDes ini sudah jelas hitungan per bulannya, sehingga barang produksi yang dihasilkan di BUMDes ini sudah pasti laku. Sudah sering saya katakan keberadaan BUMDes ini untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.<br /> <br /> Ia mengatakan, ada dua klasifikasi BUMDes seperti BUMDes produksi dan juga ada BUMDes yang tidak berproduksi, tetapi mereka melakukan konsolidasi kepada masyarakat.<br /> <br /> "Bagaimana peranan BUMDes tersebut mendampingi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mulai dari pengemasan sampai dengan pemasaran," ujarnya.<br /> <br /> Ketua BUMDes Surya Sejahtera Zainul Milahi mengatakan, ada beberapa unit usaha dalam BUMDes Surya Sejahtera di antaranya simpan pinjam, sampah, kemitraan menjahit dan juga toko perdagangan.<br /> <br /> "Saat ini keberadaan BUMDes di Desa Kedungturi sudah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 49 orang," ucap Zainul Milahi.

Mendes PDTT Berharap OJK Mau Dampingi Koperasi BUMDes

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#abdul halim iskandar

Berita Terkini