<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/achiruddin-aditya-1704282707.jpg" alt="BAPAK-ANAK: Achiruddin Hasibuan (kiri) dan Aditya dalam reka ulang di Mapolda Sumut, Medan, Senin (8/5)." width="100%">
<figcaption>BAPAK-ANAK: Achiruddin Hasibuan (kiri) dan Aditya dalam reka ulang di Mapolda Sumut, Medan, Senin (8/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Achiruddin Hasibuan berang. Dia menghardik saksi dan korban yang diperankan pemeran pengganti saat melakukan adegan 9 D. Yakni, saat Ken Admiral (korban) berada di rumah mantan. "Saya bantah itu, jangan mengarang-ngarang ya. Jangan merekayasa. Udah siap saya," ucap Achiruddin di sela reka adegan kasus penganiayaan kepada Ken yang disangkakan dilakukan anaknya, Aditya Hasibuan, di Mapolda Sumut, Medan, kemarin (8/5). Ada 35 adegan yang direkonstruksi ulang oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut. Bantahan Achiruddin di atas hanya satu di antara sekian saling bantah antara pihak korban dan tersangka. Dilansir Sumut Pos, setelah hardikannya dalam adegan 9 D, Achiruddin yang sudah dipecat dari kepolisian bersitegang dengan kuasa hukum Ken, Irwansyah Putra Nasution. Saat dikonfirmasi, Irwansyah menyebutkan bahwa pihaknya menghadirkan enam saksi untuk melakukan rekonstruksi. "Ada beberapa reka adegan yang tidak sinkron dari Ken maupun dari Aditya. Pertama, persoalan kaca spion. Dari keterangan Ken, dirusak menggunakan kaki, tetapi keterangan Aditya, menggunakan tangan sehingga dilakukan peran pengganti. Lalu, dari penuturan Ken tidak ada kalimat sebelum pemukulan &rsquo;Ayo main kita&rsquo;. Sementara dari Aditya, Ken mengatakan itu yang akhirnya terjadi pemukulan di bagian wajah sebanyak tiga kali," beber Irwansyah. Selain itu, lanjut dia, ada bantahan dari Achiruddin terkait dugaan senjata api saat Aditya mencegat Ken di sebuah SPBU. "Sementara saksi-saksi dari Ken mengakui bahwa dugaan penodongan itu memang ada, juga ada saksi Yazid yang mengakui menjadi korban dugaan penodongan senjata api di mobil," katanya. (dwi/c7/ttg)

Achiruddin Hasibuan berang. Dia menghardik saksi dan korban yang diperankan pemeran pengganti saat melakukan adegan 9 D.

Reka Adegan Kasus Anak Achiruddin, Korban dan Tersangka Saling Bantah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/WhatsApp-Image-2023-05-03-at-133207-1-2858034563.jpeg" alt="Kapolda Sumut Irjen Polisi R.Z. Panca Putra Simanjuntak." width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumut Irjen Polisi R.Z. Panca Putra Simanjuntak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak membeberkan bahwa Harley-Davidson milik AKBP Achiruddin Hasibuan (AH) telah dijual pada 2017. Namun, dia memastikan pihaknya tetap menelusuri uang hasil penjualan perwira polisi yang telah diberhentikan dengan tidak hormat itu. &rdquo;Begitu juga mobil (Rubicon, Red). Ini sedang diproses, sudah diamankan dan kita cek dulu. Kita mengikuti alirannya, dibeli kapan, tahun berapa, dan siapa punya. Sebab, STNK-nya berbeda dengan nama yang bersangkutan,&rdquo; katanya kepada wartawan, termasuk Sumut Pos, di Mapolda Sumut, Medan, setelah pengumuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) AH pada Selasa (2/5) malam. Polda Sumut, lanjut dia, juga bekerja sama dengan PPATK tentang rekening AH yang anaknya, Aditya Hasibuan, menjadi tersangka kasus penganiayaan kepada Ken Admiral tersebut. Panca menambahkan, ada tiga tindak pidana lain yang turut memberatkan AH sehingga dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Yaitu, gratifikasi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan migas ilegal. AH divonis PTDH setelah sidang kode etik di gedung Bidpropam Polda Sumut pada Selasa malam. Keputusan itu diambil karena ada beberapa poin yang memberatkan. Di antaranya, melanggar disiplin kepolisian dan masyarakat. Seharusnya, polisi melerai perkelahian. &rdquo;AKBP AH malah membiarkan anaknya melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Itulah yang memberatkan yang bersangkutan,&rdquo; tambahnya. Selain itu, lanjut dia, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara melakukan penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana umumnya. &rdquo;Karena saat kejadian itu, AKBP AH sedang berada di lokasi. Kemungkinannya dikenakan pasal 55 dan 56. Itu masih berproses,&rdquo; terangnya. Saat jeda sidang, AH langsung dikerumuni wartawan yang menunggu dari awal. Namun, dia hanya memberikan keterangan singkat. Dia berharap proses hukum yang dijalaninya dapat memberikan rasa keadilan. &rdquo;Semoga keadilan berjalan, gitu saja. Terima kasih,&rdquo; katanya. Dia mengaku akan menjalani proses hukum yang dijatuhkan kepadanya dan menanggungnya sendiri. &rdquo;Cukup kurasakan sendiri saja ya, terima kasih,&rdquo; ujarnya sambil berlalu. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus dugaan penganiayaan oleh tersangka Aditya Hasibuan. (dwi/c19/ttg)

Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak membeberkan bahwa Harley-Davidson milik AKBP Achiruddin Hasibuan (AH) telah dijual.

Achiruddin Dipecat dari Polri, Harley Yang Sudah Dijual Ditelusuri Polda Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/IMG-20230502-WA0143-1021027414.jpg" alt="AKBP Achiruddin Hasibuan (tengah) tidak banyak berkomentar kepada awak media saat sidang kode etik di Gedung Bidang Propam Polda Sumut, Selasa (2/5/2023). ANTARA/M Sahbainy Nasution." width="100%">
<figcaption>AKBP Achiruddin Hasibuan (tengah) tidak banyak berkomentar kepada awak media saat sidang kode etik di Gedung Bidang Propam Polda Sumut, Selasa (2/5/2023). ANTARA/M Sahbainy Nasution.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - ​Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan AKBP Achiruddin Hasibuan sebagai tersangka karena diduga membiarkan anaknya, AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral, dikutip dari ANTARA. "Hari ini juga ditetapkan sebagai tersangka terhadap yang bersangkutan (AKBP Achiruddin Hasibuan) sebagai tersangka," ucap Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak di Medan, Selasa (2/5) malam. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01570923/saingi-openai-elon-musk-siapkan-perusahaan-ai-sendiri">Saingi OpenAI, Elon Musk Siapkan Perusahaan AI Sendiri</a> Ia mengatakan, bersangkutan telah melakukan pembiaran terhadap anaknya tersangka AH dalam melakukan penganiayaan, padahal dirinya berada di lokasi kejadian itu. Dalam kasus tersebut, kata Kapolda, AKBP Achiruddin Hasibuan dijerat Pasal 304, 55, atau 56 KUHPidana. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01570918/barcelona-menang-tipis-1-0-lawan-10-pemain-osasuna">Barcelona Menang Tipis 1-0 Lawan 10 Pemain Osasuna</a> "Karena keberadaan (AKBP Achiruddin Hasibuan) pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu," ucap Panca. Sebelumnya, Polda Sumut juga memutuskan memecat AKBP Achiruddin Hasibuan melalui mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikarenakan terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang membiarkan tersangka AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570914/polresta-bogor-amankan-dua-pelaku-perdagangan-anak-untuk-prostitusi">Polresta Bogor Amankan Dua Pelaku Perdagangan Anak untuk Prostitusi</a> "Seharusnya dia bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta pada pemeriksaan sidang kode etik hanya melihat, tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan," ucap Panca. Berdasarkan pertimbangan itu, Kapolda mengatakan Propam Polda Sumut memutuskan bahwa perilaku AKBP Achiruddin Hasibuan terjerat&nbsp;Pasal yang dikenakan dan diterapkan Pasal 5, 8, 12 dan 13 Perpol No 7 Tahun 2022. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570911/preman-ditangkap-polisi-karena-aniaya-2-warga-rumahnya-dilempar-bom-molotov-hingga-nyaris-terbakar">Preman Ditangkap Polisi Karena Aniaya 2 Warga, Rumahnya Dilempar Bom Molotov Hingga Nyaris Terbakar</a> "Sanksi itu melanggar etika kepribadian, etika kelembagaan dan kemasyarakatan. Tiga etika itu dilanggar sehingga majelis komisi kode etik memutuskan pada saudara AH untuk diberlakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), " tegas Kapolda.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan AKBP Achiruddin Hasibuan sebagai tersangka terkait kasus anaknya, AH.

Polda Sumut Tetapkan AKBP Achiruddin Hasibuan Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/gudang-bbm-1148490302.jpg" alt="ILEGAL DAN BERBAHAYA: Tangki BBM dan beberapa peralatan ditemukan polisi di dalam gudang yang diduga milik AKBP Achiruddin." width="100%">
<figcaption>ILEGAL DAN BERBAHAYA: Tangki BBM dan beberapa peralatan ditemukan polisi di dalam gudang yang diduga milik AKBP Achiruddin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara (Sumut) menggeledah kantor PT Almira (ANR) di kawasan Villa Polonia Indah, Medan, sebagai pemilik gudang solar diduga ilegal yang bekerja sama dengan AKBP Achiruddin Hasibuan (AH). Penggeledahan dilakukan untuk mendalami dugaan gratifikasi yang dilakukan ayah Aditya Hasibuan, tersangka penganiayaan kepada Ken Admiral, itu. Pada kesempatan yang sama, personel Ditreskrimsus Polda Sumut juga kembali menggeledah rumah AKBP Achiruddin di Jalan Karya Dalam/Sinumba Raya, Kecamatan Medan Helvetia. "Iya, penyidik krimsus menggeledah rumah AH untuk mendalami gratifikasinya," kata Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi dalam keterangannya kepada wartawan kemarin (1/5) siang seperti dilansir Sumut Pos. Juru bicara Polda Sumut itu menerangkan, penggeledahan pada Sabtu (29/4) itu melibatkan penyidik dari subdit tipidter (tindak pidana tertentu), tipidkor (tindak pidana korupsi), dan fismondev (fiskal, moneter, dan devisa) yang berlangsung selama lima jam. "Dari lokasi penggeledahan di rumah AKBP AH, disita barang bukti kuitansi pembayaran, buku tabungan, buku transaksi keuangan, STNK kendaraan, dan rekening koran. Selama penggeledahan turut disaksikan kepala lingkungan dan istri AKBP AH," terangnya. &rsquo;&rsquo;Sementara hasil dari penggeledahan di kantor PT Almira (ANR), turut disita sejumlah dokumen terkait perizinan dan dokumen pembelian BBM,&rsquo;&rsquo; beber Hadi seraya menyebut bahwa komisaris PT Almira (ANR) telah diperiksa, sedangkan direktur utama PT Almira masih dalam pencarian. AKBP AH mengakui menerima uang dari pemilik gudang PT Almira sebagai jasa pengawas sejak 2018 hingga 2023. Mengenai berapa besaran imbalan jasa yang diterima AKBP Achiruddin dari PT Almira itu, Hadi mengakui penyidik masih mendalami dan menyinkronkan dengan keterangan lainnya. (dwi/adz/c6/ttg)

Tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara (Sumut) menggeledah kantor PT Almira (ANR).

Achiruddin Akui Terima Uang dari Pemilik Gudang Solar sejak 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/gudang-bbm-1148490302.jpg" alt="ILEGAL DAN BERBAHAYA: Tangki BBM dan beberapa peralatan ditemukan polisi di dalam gudang yang diduga milik AKBP Achiruddin." width="100%">
<figcaption>ILEGAL DAN BERBAHAYA: Tangki BBM dan beberapa peralatan ditemukan polisi di dalam gudang yang diduga milik AKBP Achiruddin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jalan kasus penganiayaan brutal Aditya Hasibuan (AH) kepada Ken Admiral kian mirip Mario Dandy yang menganiaya David Ozora. Begitu kasus meletup, kekayaan mencurigakan ayah setiap pelaku terbongkar. Dan, sebagaimana di kasus Mario Dandy yang terjadi di Jakarta, AG, kekasihnya, akhirnya terseret. Di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Polda Sumut juga telah memeriksa SH yang diduga menjadi pemicu awal perselisihan AH dengan Ken. Dirreskrimum Polda Sumut Kombespol Sumaryono membenarkan pemeriksaan SH tersebut. Namun, dia menolak menjelaskan secara terperinci identitas dan seberapa jauh keterlibatan SH. &rdquo;Untuk saudari SH sudah kami lakukan pemeriksaan awal dan akan kami minta keterangan tambahan terkait dengan kasus ini,&rdquo; ujarnya di Medan sebagaimana yang dilansir Sumut Pos kemarin (28/4). Awalnya, polisi menyebut pemicu penganiayaan adalah perempuan berinisial D. Namun, polisi akhirnya meralat. Sumaryono juga mengungkapkan, korban dan pelaku sempat membahas SH dalam pesan chat. &rdquo;Ini perkara saling lapor. Bermula dari chatting-an antara pelapor Ken Admiral dan terlapor AH,&rdquo; katanya. AH yang sudah berstatus tersangka adalah anak mantan Kabagbinops Ditresnarkoba Polda Sumut Achiruddin Hasibuan. Polisi berpangkat AKBP itu dicopot dari jabatannya karena diduga melanggar kode etik Pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri karena melakukan pembiaran tindak kriminal. Kini desakan agar Achiruddin diseret ke ranah pidana terus menguat. Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menegaskan, kasus TPPU AKBP Achiruddin harus diproses. Apalagi, pidana pokoknya diduga telah diketahui: pengoplosan solar. &rdquo;Mudah TPPU-nya, bukan TPPU pun bisa dipidana,&rdquo; jelasnya kemarin. Pada Kamis (27/4), PT Pertamina Regional Sumbagut dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut menggeledah sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Gudang itu terletak di Jalan Guru Sinumba/Jalan Karya Dalam, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Dari pantauan Sumut Pos, gudang tersebut tidak jauh dari rumah mewah milik AKBP Achiruddin Hasibuan. Hanya berjarak sekitar 40 meter. Rumah Achiruddin pun telah digeledah. &rdquo;Selama hampir dua jam, kami melakukan penggeledahan barang bukti yang kami inginkan. Sebagian sudah kami dapatkan. Ada beberapa item. Barang bukti yang kami amankan ini mengarah pada beberapa unsur pasal berdasar keterangan beberapa saksi pelapor maupun terlapor,&rdquo; papar Sumaryono. Menurut Yenti, kejadian berkali-kali di tubuh penegak hukum ini perlu dievaluasi. &rdquo;Kalau ini dibiarkan terus berulang, kepercayaan terhadap hukum turun. Akibatnya, masyarakat tidak percaya dan main hakim sendiri,&rdquo; tuturnya. Dari Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut bereaksi terhadap kasus Achiruddin. Penyebabnya tidak lain adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang bersangkutan dinilai janggal. Dalam LHKPN terakhir yang disampaikan AKBP Achiruddin kepada KPK pada 2021, total kekayaannya hanya Rp 467,5 juta. Data itu pun menuai pertanyaan. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyampaikan, pihaknya sudah bergerak. &rdquo;Sudah bikin tim dan surat tugas untuk klarifikasi (LHKPN AKBP Achiruddin),&rdquo; ungkap dia kepada awak media. Meski demikian, Pahala belum bisa membuka secara lebih terperinci rencana klarifikasi tersebut. Sebab, sampai saat ini lembaga antirasuah itu terus mengumpulkan data yang mereka butuhkan. Salah satu contoh dugaan pelanggaran yang dilakukan AKBP Achiruddin adalah penggunaan motor gede dengan pelat nomor bodong. Temuan itu sudah dipastikan Pahala. Berkaitan dengan detail lain dan data-data yang lebih terperinci, dia meminta semua pihak sabar menunggu. Lantas, kapan yang bersangkutan akan diklarifikasi KPK? &rdquo;Belum tahu,&rdquo; kata Pahala. KPK memastikan akan menyampaikan informasi terkait bila sudah selesai bekerja. (dwi/syn/idr/c14/ttg)

kasus penganiayaan brutal Aditya Hasibuan kepada Ken Admiral kian mirip Mario Dandy yang menganiaya David Ozora. Achiruddin Hasibuan.

KPK Bentuk Tim Klarifikasi LHKPN Achiruddin, Polda Sumut Periksa Perempuan Berinisial SH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/gudang-bbm-1148490302.jpg" alt="ILEGAL DAN BERBAHAYA: Tangki BBM dan beberapa peralatan ditemukan polisi di dalam gudang yang diduga milik AKBP Achiruddin." width="100%">
<figcaption>ILEGAL DAN BERBAHAYA: Tangki BBM dan beberapa peralatan ditemukan polisi di dalam gudang yang diduga milik AKBP Achiruddin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Viralnya kasus penganiayaan Ken Admiral, mahasiswa asal Medan yang kuliah di Inggris, mendapat perhatian khusus dari Mabes Polri dan pemerintah pusat. Bahkan, Menko Pulhukam Mahfud MD sampai mengirim tim khusus ke Sumatera Utara (Sumut) untuk memantau kasus tersebut. Perhatian khusus itu bukan tanpa alasan. Sebab, pelaku penganiayaan, yakni Aditya Hasibuan, adalah anak petinggi Polda Sumut, AKBP Achiruddin Hasibuan. AKBP Achiruddin sendiri kini telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kabagbinops Direktorat Narkoba Polda Sumut. Bukan itu saja. Achiruddin juga telah ditahan dalam status penempatan khusus (patsus). Sedangkan Aditya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. &rdquo;Saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara, karena sudah mengambil langkah-langkah,&rdquo; ujar Mahfud MD kemarin. Dia menjelaskan, tim yang dikirim ke Sumut bertugas memantau penanganan kasus yang menjadi perhatian publik itu. Mahfud menegaskan, pihaknya mendukung proses hukum yang sudah berjalan. Termasuk keputusan polisi menahan pelaku. Sementara itu, harta kekayaan AKBP Achiruddin mendapat sorotan. Di media sosial, muncul sejumlah foto Achiruddin mengendarai motor gede. Ada pula foto mobil Rubicon yang terparkir di rumah Achiruddin. Selain itu, ada foto gudang yang diduga tempat pengoplosan solar. Lokasinya berdekatan dengan rumah milik AKBP Achiruddin. Gudang itu diduga milik Achiruddin. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK yang diisi Achiruddin pada 2021, tertulis jumlah kekayaannya. Dia mencantumkan harta sebesar Rp 467.548.644. Perinciannya, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 46.330.000, mobil Fortuner keluaran 2006 senilai Rp 370 juta, kas dan setara sebesar Rp 51.218.644, serta tidak memiliki utang. Tetapi, moge yang kerap dipamerkannya di medsos tidak dicantumkan. Begitu juga dengan Rubicon. Kemarin, jajaran Polda Sumut menggeledah sebuah gudang yang diduga milik Achiruddin. Gudang itu ditengarai menjadi tempat solar oplosan. Saat dikonfirmasi Sumut Pos Kamis (27/4), Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi membenarkan adanya penggeledahan gudang solar yang diduga milik Achiruddin. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut. Lokasi gudang itu berada di Jalan Karya Dalam/Sinumba Raya, Lingkungan X, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia. Tidak jauh dari kediaman Achiruddin. &rsquo;&rsquo;Penggeledahan atau pengecekan isi gudang dipimpin Kasubdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol Jerico Tampati bersama pihak Pertamina,&rsquo;&rsquo; katanya. Dalam penggeledahan itu, ditemukan tiga tangki berukuran besar, dua motor sport, dan satu mobil boks. Namun, tidak ada aktivitas pekerja di dalam gudang itu. &rsquo;&rsquo;Penggeledahan itu hanya ambil dokumentasi saja untuk mengetahui isinya dan menyesuaikan dengan informasi yang disampaikan masyarakat,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sebagaimana diberitakan, kasus ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, 19, pada 22 Desember 2022 lalu. Korbannya bernama Ken Admiral, mahasiswa asal Medan yang kuliah di University of Manchester, Inggris. Ironisnya, aksi penganiayaan itu berlangsung di depan AKBP Achiruddin. Gara-gara membiarkan aksi penganiayaan tersebut, karier AKBP Achiruddin kini berakhir. Pada bagian lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memutuskan memblokir rekening Achiruddin dan anaknya, Aditya. Sebab, mereka mengindikasikan terjadi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurut Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK Natsir Kongah, terdapat dua rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. &rsquo;&rsquo;Benar (diblokir). Dari dua rekening yang diblokir, nilainya puluhan miliar,&rsquo;&rsquo; kata Natsir dikutip dari ANTARA, Kamis (27/4). (syn/idr/gus/dwi/c17/oni)

Aditya Hasibuan, adalah anak petinggi Polda Sumut, AKBP Achiruddin Hasibuan. AKBP Achiruddin sendiri kini telah dinonaktifkan.

Rekening Diblokir, Gudang BBM Milik AKBP Achiruddin Hasibuan Digeledah