<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Kasus-Gagal-Ginjal-Akut-Anak-Fedrik-Tarigan-9.jpg" alt="Barang Bukti ditunjukkan terkait kasus Gagal Ginjal Akut yang di Ungkap Dittipidter Bareskrim Polri, di Rupbasan Kelas 1 Jakut, Senin (30/1/2023). Dittipidter Bareskrim Polri menangkap empat tersangka dan 2 buron kasus gagal ginjal akut. Polisi juga mengu" width="100%">
<figcaption>Barang Bukti ditunjukkan terkait kasus Gagal Ginjal Akut yang di Ungkap Dittipidter Bareskrim Polri, di Rupbasan Kelas 1 Jakut, Senin (30/1/2023). Dittipidter Bareskrim Polri menangkap empat tersangka dan 2 buron kasus gagal ginjal akut. Polisi juga mengu</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengonfirmasi adanya temuan baru dugaan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak (acute kidney injury/AKI). Saat ini dinkes melakukan proses investigasi.  ”Artinya, diperiksa kemungkinannya. Apakah dari riwayat obatnya atau misalnya memang karena penyakit sendiri, progresif aktivitas dari penyakitnya sendiri,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes DKI Dwi Oktavia kemarin (5/2).  Dia mengatakan, hasil investigasi itu akan dilanjutkan dengan penyelidikan epidemiologi penyakit tersebut. ”Sambil kami juga mengumpulkan data dukungnya. Misalnya, sampel obat dan sebagainya. Sama seperti (proses, Red) yang sebelumnya,” imbuhnya.  Lantaran masih berproses, Dwi belum bisa memastikan bahwa dua kasus tersebut terkonfirmasi gagal ginjal akut misterius. Pihaknya harus mengumpulkan data riwayat sakit pertama anak hingga riwayat minum obat anak. ”Kami juga sambil berusaha mengumpulkan sampel kalau memang ada riwayat minum obat sambil paralel dengan proses medis lainnya,” terang dia.  Dwi mengakui, satu di antara dua pasien yang diduga mengalami gagal ginjal akut itu meninggal dunia. Satu lainnya masih menjalani perawatan dan pemantauan medis.  Kasus AKI sempat menghebohkan pada akhir tahun lalu. Sejak awal 2022 hingga 31 Oktober lalu, ada 323 kasus anak yang terindikasi AKI. Sebanyak 190 di antaranya meninggal dunia.  Melihat banyaknya korban, BPOM dan Kemenkes akhirnya mengeluarkan surat edaran terkait larangan memberikan obat sirup kepada anak yang demam. Konon, kandungan etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG) yang melebihi ambang batas jadi penyebab AKI. Jika terlambat ditolong, AKI bisa mengakibatkan kematian.  Setelah pelarangan tersebut, kasus AKI terus turun. Pada November sudah tidak ada laporan kasus. ”Kasus langsung nol saat pelarangan meresepkan obat sirup,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.

Dinkes DKI Temukan Kasus Baru Dugaan Gagal Ginjal Akut pada Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/antarafoto-pelajar-suspect-difetri-121217-afa-1-1.jpg" alt="Ruang isolasi di RSUP Sardjito Jogjakarta. Andreas Fitri Atmoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Ruang isolasi di RSUP Sardjito Jogjakarta. Andreas Fitri Atmoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Cemaran etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG) dinilai Kementerian Kesehatan sebagai penyebab kasus acute kidney injury (AKI). Di sisi lain, hasil pemeriksaan sampel menunjukkan variasi penyebab munculnya kasus gagal ginjal akut pada anak tersebut.  Hasil pemeriksaan RSUP dr Sardjito Jogjakarta menunjukkan hal itu. Direktur RSUP dr Sardjito Eniarti menyatakan, pihaknya sejauh ini merawat 12 pasien terkait kasus AKI. Enam orang di antaranya meninggal. Enam pasien lainnya sudah sembuh. ’’Pasien terakhir yang kami pulangkan pada Kamis, 3 November. Sehingga saat ini tidak ada pasien yang dirawat," ucapnya kemarin (4/11).  Dari seluruh pasien, yang telah menjalani pemeriksaan biopsi ginjal dan pemeriksaan patogen berjumlah empat anak. Dari hasil pemeriksaan, penyebab AKI pun beragam. "Ada yang terdeteksi adenovirus, dua lainnya SARS CoV-2, influenza, dan staphylococcus," ujarnya. Yang terdeteksi adenovirus dan influenza masing-masing satu orang. Lalu, dua anak terdeteksi SARS CoV-2 dan staphylococcus.  Kemudian, penelitian toksikologi kepada tiga pasien pada 26 Oktober lalu menunjukkan, ada satu orang yang terdeteksi cemaran DEG dalam tubuhnya. ’’Etilena glikol tidak terdeteksi,’’ ucapnya.  Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kementerian Kesehatan M. Syahril menyatakan, setidaknya ada enam penyebab AKI. Di antaranya, infeksi. Namun, Kemenkes telah melakukan penelitian. Peneliti memilih untuk mengerucutkan pada cemaran EG dan DEG. Sebab, ditemukan banyak bukti anak AKI yang terdapat cemaran zat tersebut di dalam tubuhnya. ’’Ada yang tidak minum obat, itu bisa saja. Bisa disebabkan dehidrasi, infeksi bakteri, dan lainnya,’’ ujarnya.  Dia juga menyebutkan jumlah pasien AKI yang tercatat di Kemenkes 323 orang. Angka itu berkurang dua orang jika dibandingkan dengan paparan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR Kamis lalu. ’’Dua orang ini dikeluarkan karena tidak ditemukan penyebab yang saat ini jadi dugaan kita (AKI, Red),’’ katanya.

RSUP Sardjito Ungkap Variasi Penyebab Gangguan Ginjal Akut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kepala-BPOM-Penny-K.-Lukito-Miftahul-Hayat-9.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Paparan EG dan DEG memang dicurigai menjadi tersangka utama penyebab AKI di Indonesia. Namun, adanya korban yang tak mengonsumsi obat sirup berarti membuka kemungkinan pemicu lain.  ”Atau, bahkan ada interaksi antar penyebab yang bisa menimbulkan penyakit gagal ginjal akut pada anak,” kata Staf Departemen Biostatistik dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan.  Iwan menjelaskan, dalam kondisi normal, menentukan penyebab itu tidak susah. Misalnya, X mengakibatkan Y. Maka, kalau ada X, terjadi Y. Atau, jika tidak ada X tentu tidak terjadi Y.  Sayangnya, di dalam kesehatan tidak bisa diputuskan semudah itu. Kondisi ideal tersebut jarang sekali berlaku. ”Karena manusia berbeda-beda, metabolismenya berbeda. Karena itu, bisa jadi ada penyebab multifaktorial dan bisa ada interaksi antar penyebab,” paparnya dalam diskusi FKM UI baru-baru ini.  Karena itu, diperlukan penyelidikan atau penelitian sistematis untuk mengetahui penyebab sebenarnya. Dan, penyelidikan epidemiologi untuk kasus gagal ginjal akut itu sudah dilakukan tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Karena itu, sudah diketahui persebaran, berapa persen pasien yang memiliki riwayat Covid-19, histori pengobatan, dan sebagainya.  Tapi, itu baru terbatas pada satu kelompok: penderita. Padahal, diperlukan pembanding untuk mengetahui kondisi sesungguhnya. Apakah betul penyebabnya EG-DEG atau faktor lainnya. Mengingat, penyakit tersebut dalam literaturnya juga bisa disebabkan infeksi virus, bakteri, long Covid-19, diabetes melitus, dan sebagainya.  Pada pencarian penyebab, kata dia, Kemenkes sudah melihat ada atau tidaknya patogen yang berperan. Hasilnya, ditemukan patogen pada darah pasien. Namun, dari 32 penderita, tidak ditemukan pola patogen penyebab yang sama. ”Ini kemungkinan besar bukan karena patogen,” ungkapnya.  Karena itu, saat ini dilakukan penyelidikan kasus kontrol di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Dalam penelitian itu, Iwan yang turut terlibat menjadi konsultan biostatistik menyebutkan bahwa anak-anak penderita gagal ginjal akut yang diposisikan sebagai kasus akan dibandingkan dengan anak-anak/pasien lain yang umur dan jenis kelaminnya sama, tapi tidak mengalami gagal ginjal akut. Pasien tersebut terhitung dirawat mulai Juni–November dengan rasio perbandingan 1:3, 30 pasien gagal ginjal akut dan 90 pasien lain.  Pada penelitian itu akan dicari dan diperiksa yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut. Dilihat paparan pajanannya EG-DEG, dihitung berapa persen yang punya paparan EG-DEG, dan lain-lain. Dengan begitu, dapat diketahui apakah EG-DEG merupakan faktor tunggal atau ada pemicu lainnya.  ”Ini yang sedang berjalan dan diharapkan bisa selesai dalam waktu satu bulan dan diharapkan bisa dapat jawabannya,” ungkapnya.  Pada kesempatan lain, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah menyatakan, ada satu keluarga di Jogjakarta yang salah satu anaknya meninggal karena AKI. Bayi 7 bulan itu tidak minum obat sirup.  Malah, tiga kakaknya yang demam minum obat sirup dan tidak mengalami AKI. ”Artinya, penyebab lain itu memang ada,” ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan komisi IX kemarin (2/11).  Piprim menyatakan bahwa bukti keracunan EG-DEG tersebut sudah kuat. Itu berasal dari biopsi atau pengambilan sampel pada ginjalnya. Banyak anak yang mengalami AKI dan terdapat cemaran EG atau DEG dalam ginjalnya.  ”Bukti epidemiologisnya juga kuat,” tuturnya.  Piprim mengatakan, setelah Kemenkes melarang pemberian obat sirup, kasus turun drastis. Pada kasus keracunan atau intoksikasi, bukti epidemiologis diutamakan.  Pengutamaan bukti epidemiologis yang digunakan untuk kejadian keracunan itu tidak hanya dilakukan di Indonesia. Menurut Piprim, WHO pun melakukannya.

Di RSCM, Penelitian Penyebab AKI Ditargetkan Segera Rampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Menteri-Kesehatan-Budi-Gunadi-Sadikin-Hendra-Eka-2.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS</figcaption>
</figure>Bareskrim Kirim Tim ke Kediri, Pantau Pabrik AFI Farma Selama 11 Jam  JawaPos.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui, penyakit acute kidney injury (AKI) atau gangguan ginjal akut dipicu banyak faktor.  Namun, faktor terbesar penyebab penyakit yang telah merenggut ratusan nyawa anak itu adalah cemaran etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG).  Saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR kemarin (2/11), Budi menyatakan bahwa gangguan ginjal akut pada anak sudah lama terjadi. Namun, sejak Agustus, kasusnya melonjak. Kemenkes menerima laporan tersebut dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).  Setelah mendapat laporan itu, Kemenkes melakukan investigasi. Yang dilakukan adalah melihat ada tidaknya patogen yang menjadi biang. Setelah dilihat tidak ada indikasi tersebut, dilakukan berbagai cara lain untuk mengetahui penyebab dan penanganannya. Sebab, angka fatalitas kasus itu cukup tinggi.  Pasien anak datang dengan keluhan tidak bisa kencing, tetapi masih beraktivitas normal. Lalu, dilakukan cuci darah dan tindakan lain. Namun, kondisi pasien tidak kunjung membaik. Pasien malah kehilangan kesadaran, sulit bernapas, hingga akhirnya meninggal.  ”Ada beberapa penyebab AKI. Misalnya, infeksi, kelainan kongenital, pendarahan, dehidrasi, dan yang lain,” papar Budi. Namun, pada pasien anak yang intensitas berkemihnya berkurang atau malah tidak kencing sama sekali, tidak ditemukan penyebab tersebut.  Sampai akhirnya, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa ada kasus di Gambia. Gejalanya serupa. Lalu, dilakukan penyelidikan kembali. Ada 34 anak yang diperiksa. Ditemukan cemaran EG dan DEG di dalam tubuh 74 persen pasien. Sebanyak 50 persen pasien memiliki obat sirup. ”Pada 18 Oktober, akhirnya kami keluarkan larangan untuk memberikan obat sirup,” ujarnya.  Selanjutnya, Budi menegaskan, posisi kementeriannya tegas menyatakan bahwa faktor terbesar penyebab AKI adalah keracunan EG dan DEG yang melebihi standar. Penyebab kematian pun demikian. ”Kami tidak ragu atau sedang mencari-cari,” katanya.  Pada kesempatan yang sama, anggota DPR sempat menyoroti kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mereka mempertanyakan BPOM bisa kecolongan obat sirup yang mengandung EG dan DEG melebihi ambang batas.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menjelaskan, lembaganya baru melakukan penyelidikan setelah ada laporan dari dokter maupun masyarakat. ”Pada 7 Oktober baru melakukan sampling,” katanya. Kegiatan pengambilan sampel obat itu berdasar riwayat pasien yang pernah mengonsumsi obat tertentu sebelum sakit.  Dia menyampaikan, kewenangan BPOM adalah melihat bahan baku. Untuk meneliti produk jadi, tidak ada payung hukumnya. Karena itu, BPOM tidak bisa melakukan investigasi.  Sekjen Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) Andreas Bayu Aji dalam RDP dengan komisi IX memberikan pernyataan bahwa industri farmasi memiliki niat menyehatkan masyarakat. Bukan membuat sakit, bahkan meninggal.  ”Kami berupaya mengikuti aturan apa pun itu. Salah satunya, CPOB (cara pembuatan obat yang baik, Red),” kata Bayu. Salah satu aturan CPOB mengatur bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan aturan dan tidak membahayakan.  Bayu menyatakan, selama ini tidak ada kasus serupa di Indonesia. Kemunculan AKI merupakan hal baru bagi industri farmasi. Ketika ditanya apakah industri tidak menggunakan bahan berbahaya, Bayu tidak berani menjamin 100 persen.  Dia mengakui sampai sekarang belum menerima surat resmi dari Kemenkes maupun BPOM terkait dengan obat yang tidak aman maupun investigasinya. ”Kami tahunya dari media massa,” ucap Bayu.  Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Brigjen Pipit Rismanto mengungkapkan, penyidik telah berangkat ke Kediri untuk memeriksa PT AFI Farma, produsen obat sirup. Pemeriksaan berfokus pada pembuktian materiil terkait dengan proses produksi obat sirup tersebut. ”Proses praproduksi dan produksi dilihat seperti apa,” katanya.  Rencana semula, polisi memeriksa jajaran direktur PT AFI Farma. Namun, rencana itu batal. Sebab, pada saat bersamaan, jajaran direktur memenuhi panggilan BPOM. Pemanggilan itu sempat membuat polisi kebingungan. Sebab, sebelumnya diketahui bahwa pengusutan PT AFI Farma akan dilakukan Bareskrim Polri. BPOM menangani kasus untuk dua perusahaan lain, yaitu PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries. ”Yang akan kami periksa malah dipanggil BPOM,” jelasnya.  Kendati belum bisa memeriksa direktur PT AFI Farma, lanjutnya, penyidik tetap mendalami dugaan pelanggaran oleh perusahaan tersebut. Aturan yang dilanggar sudah diketahui. ”Formil sudah ada, ada aturan yang dilanggar,” ujarnya.  Sementara itu, pantauan Jawa Pos Radar Kediri, lima personel polisi kemarin mendatangi AFI Farma yang berlokasi di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kediri. Polisi datang sekitar pukul 08.00 dan baru meninggalkan lokasi sekitar pukul 19.00 tadi malam. Itu berarti sekitar sebelas jam mereka berada di area perusahaan.  Selain tim dari Bareskrim Mabes Polri, ada tim dari Unit Pidana Khusus (Pidsus) Satreskrim Polres Kediri Kota. Namun, mereka hanya melakukan pendampingan.  Apa saja yang dibawa tim Mabes Polri dari lokasi pabrik AFI Farma? Kasatreskrim Polres Kediri Kota AKP Tommy Prambana dan Kapolres Kediri Kota AKBP Wahyudi yang dihubungi melalui WhatsApp belum merespons.  Terpisah, Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan bahwa penyidik dari Bareskrim melakukan penyelidikan di AFI Farma. Bahkan, penyidikan itu berlangsung sejak Selasa (1/11). ’’Betul sudah dilaksanakan giat di Kediri. Tim gabungan Bareskrim dan BPOM,” kata Dedi melalui pesan singkat WhatsApp pukul 22.00 tadi malam.  Selain pengecekan dan penggeledahan di AFI Farma, tim akan melakukan hal serupa pada tiga supplier bahan baku. ’’Itu dulu ya, sekarang tim masih bekerja,” ujarnya.  Kepala BPOM Kediri Singgih Prabowo Adi saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar. Dia mengaku sedang kedatangan petugas BPOM dari Surabaya dan Jakarta.

EG-DEG Bukan Penyebab Tunggal Gangguan Ginjal Akut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/sirup-paracetamol.jpg" alt="ILUSTRASI: obat sirup paracetamol. (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: obat sirup paracetamol. (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Cemaran Etilena Glikol 472 Kali Lipat Ambang Batas  JawaPos.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali mengumumkan tambahan kasus acute kidney injury (AKI) atau gangguan ginjal akut misterius. Data kumulatif hingga 31 Oktober, ada 304 kasus dengan 159 anak meninggal.  Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan data yang diumumkan Kemenkes pada Senin (24/10). Saat itu akumulasi kasus AKI mencapai 251 anak dengan jumlah kematian 143 anak. ’’304 kasus ini dari 27 provinsi,’’ kata Jubir Kemenkes M. Syahril kemarin (1/11).  Hingga kemarin, Kemenkes belum berani memastikan penyebab AKI. Namun, dugaan sementara tetap pada cemaran etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG). Kemarin Syahril juga menyatakan bahwa ada penurunan signifikan kasus AKI setelah pemerintah melarang pemberian obat sirup sejak 18 Oktober lalu.  "Gangguan ginjal akut disebabkan banyak hal. Misalnya, infeksi, dehidrasi, atau beberapa penyakit yang memicu pendarahan. Terakhir, gagal ginjal akut ini bisa disebabkan karena keracunan," ujarnya.  Syahril melanjutkan, Kemenkes sudah melakukan penelitian bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Apoteker Indonesia, rumah sakit, dan ahli kesehatan terkait. ’’Akhirnya mengerucut pada dugaan bahwa pelarut pada obat sirup itu ada kandungan beracun yang memicu kelainan ginjal,’’ imbuhnya. Meski demikian, dugaan itu masih harus terus dibuktikan secara ilmiah.  Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Nadia Siti Tarmizi mengatakan, ada juga temuan pasien anak yang tidak minum obat sirup sama sekali. Jumlahnya diperkirakan 10 persen dari total kasus. Di Jogjakarta, ditemukan 13 anak yang tidak ada riwayat minum obat sirup. ’’Jadi, ada anak dengan gangguan ginjal akut, tapi tidak minum obat sirup atau cair,’’ tuturnya.  Sebanyak 128 sampel telah diperiksa Kemenkes. Masih ada 83 sampel yang harus diinvestigasi. Menurut Nadia, ada beberapa anak yang tidak diambil sampelnya karena tidak sempat atau sudah meninggal.  Untuk memastikan penanganan kasus AKI berjalan dengan baik, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyambangi kantor BPOM. Dia mengecek pengujian obat sirup yang diduga mengandung etilena glikol dan dietilena glikol.  Muhadjir menegaskan, kasus obat mengandung bahan pelarut yang melebihi ambang batas harus ditindaklanjuti agar dapat diketahui apakah itu merupakan kasus cemaran atau kesengajaan. ’’Karena dari sananya bahan penolong ini cukup tinggi dosisnya. Secara detail tadi dapat informasi dari lab, itu kandungannya bisa dilihat berapa ambang batas minimumnya,’’ terangnya.  Hal itu, kata Muhadjir, bisa dijadikan dasar dan alat bukti untuk menjelaskan siapa yang bisa dijerat pidana. Dengan terbukanya kasus tersebut, para pelaku industri yang sudah baik dan patuh, tapi terkena imbas penahanan produk, bisa segera dipulihkan kembali.  Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai terlalu dini jika pemerintah hanya menyalahkan produsen obat. ’’Bisa jadi justru ada pada sistem pengawasan di BPOM dan Kemenkes,’’ tegasnya.  Sebab, menurut dia, pengawasan adalah tugas BPOM. Seharusnya ada pengawasan pre-market dan post-market. Jika pengawasan pre-market benar, seharusnya sebelum obat dipasarkan dapat diketahui mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Atau, mana yang mengandung zat EG/DEG dan mana yang tidak. "Tapi, ini kan sepertinya BPOM dan Kemenkes justru kaget, kok tiba-tiba banyak kasus. Kalau sama-sama terkejut, berarti mereka nggak mengawasi," ungkapnya.  Artinya, izin tetap dikeluarkan meskipun obat itu berbahaya. Sebab, tidak mungkin barang bisa dipasarkan jika izinnya tak dipenuhi. "Justru seharusnya proses itu ditekankan. Jadi, bukan hanya produsen yang salah. Mereka-mereka yang mengawasi juga dimintai pertanggungjawaban," jelas politikus PAN tersebut.  Saleh juga meminta kasus itu benar-benar ditelusuri agar tak terulang lagi. Sistem pengamanan obat harus terjaga dengan baik. Dengan begitu, ketahanan obat dan pangan bisa terjamin.  Selain itu, pemerintah didesak menyelesaikan masalah tersebut sampai ke akarnya. Menurut Saleh, pemerintah masih jauh dari sana. Apalagi, faktor utama penyebab AKI belum ditemukan. Padahal korban terus bertambah. ’’Kita belum dapat kepastian apa yang menyebabkan AKI ini. Yang ada baru dugaan penggunaan obat yang mengandung zat ED dan DEG yang berlebihan,’’ tuturnya.  Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus segera mengklasifikasi mana obat sirup yang aman dan tidak. Terlebih, saat ini sudah memasuki musim pancaroba. Banyak orang yang rentan terserang batuk dan pilek.  Di sisi lain, Bareskrim telah melakukan gelar perkara kasus gagal ginjal akut. Hasilnya, disepakati untuk meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan terhadap PT AFI Farma. Perusahaan itu memproduksi obat sirup yang belakangan diketahui mengandung EG melebihi ambang batas hingga 236,39 mg. Padahal ambang batas cemaran EG hanya 0,5 mg.  Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, kesepakatan meningkatkan status kasus itu didasarkan pada penyidik Bareskrim dan BPOM. "PT AFI Farma memproduksi obat sirup merek Paracetamol," ucapnya kemarin.  Bareskrim hanya meningkatkan status kasus untuk satu perusahaan. Dua perusahaan lain yang diduga melanggar ditangani oleh BPOM. Dua perusahaan itu adalah PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical. Namun, belum bisa dipastikan siapa tersangka dari PT AFI Farma. Masih dilakukan pendalaman untuk mengetahuinya.  Pasien di Lampung Meninggal  Setelah dirawat selama delapan hari di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), bayi berusia 13 bulan yang didiagnosis gagal ginjal akhirnya meninggal dunia. "Iya benar, bayi 13 bulan yang dirawat dan menjadi kasus pertama gagal ginjal meninggal dunia pada 28 Oktober lalu," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, Minggu (30/10), melalui pesan WhatsApp, seperti dilansir Radar Lampung.  Dia mengatakan, bayi tersebut sudah mendapatkan tindakan cuci darah atau continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Kondisinya membaik. Bayi itu bahkan sempat mengeluarkan urine. Namun, belakangan ini kondisi bayi tersebut terus menurun. ’’Sampai setelah delapan hari dirawat meninggal dunia,’’ lanjut Reihana. Bayi 13 bulan itu menjadi bayi ketiga yang dinyatakan meninggal karena diagnosis gagal ginjal. Dua bayi lainnya berusia 11 bulan dan 8 bulan.  Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lukman Pura mengingatkan para orang tua untuk tidak panik dengan kasus gagal ginjal akut misterius itu. Namun, para orang tua harus tetap waspada. "Jika menemui gejala pada anak, segera mencari pertolongan pada tenaga kesehatan terdekat, terutama jika ada gejala panas, batuk, pilek, dan tidak ada urine," kata Lukman.

AFI Farma Calon Tersangka Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Obat-Sirup-Dan-Cair-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Berbagai jenis merek obat sirup disalah satu apotek di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh apotek di Indonesia untuk menyetop sementara semua penjualan obat bebas dalam bentuk sediaa" width="100%">
<figcaption>Berbagai jenis merek obat sirup disalah satu apotek di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh apotek di Indonesia untuk menyetop sementara semua penjualan obat bebas dalam bentuk sediaa</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali mengumumkan pertambahan kasus <a href="https://www.jawapos.com/tag/acute-kidney-injury/">acute kidney injury</a> (AKI) atau gangguan ginjal akut yang menyerang anak-anak. Sejak September hingga Oktober ini, total ada tambahan 18 kasus baru.  Juru Bicara Kemenkes M. Syahril menjelaskan, 15 kasus AKI terjadi sejak September hingga awal Oktober, tetapi baru dilaporkan. Tiga kasus lain benar-benar pasien baru. ”Pada 24 Oktober, ada 241 kasus. Namun, dari tambahan kasus yang tercatat, hanya tiga yang benar-benar baru,” kata Syahril kemarin (27/10).  Syahril menyatakan, larangan pemberian <a href="https://www.jawapos.com/tag/obat-sirup/">obat sirup</a> terbukti sangat efektif mengurangi kasus baru. Tiga anak yang mengalami AKI itu masih dirawat. Namun, Syahril enggan menyebut profil tiga bocah tersebut.  Secara keseluruhan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenkes/">Kemenkes</a> telah menerima laporan 269 kasus AKI. Perinciannya, 157 anak meninggal, 73 pasien masih dirawat, dan 39 anak lainnya dinyatakan sembuh. Jakarta, Aceh, dan Jawa Timur memiliki kasus terbanyak. Masing-masing sebanyak 36 anak, 30 anak, dan 25 anak.  Syahril mengungkapkan, sekitar 61 persen pasien yang datang ke layanan kesehatan dalam kondisi stadium III. Artinya, pasien itu butuh perawatan hemodialisis atau cuci darah. Lalu, untuk 20 persen pasien, derajat keparahannya belum teridentifikasi.  Syahril menyebut kondisi AKI saat ini sudah terkendali. Meski begitu, pemerintah tetap memantau perkembangan kasus ini. Terutama di Jakarta, Aceh, Bali, Banten, dan Jawa Barat. Sejak Agustus, menurut Syahril, Kemenkes bersama dinas kesehatan dan rumah sakit melakukan surveilans di seluruh wilayah yang melaporkan temuan kasus AKI.  Pada kesempatan lain, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menyatakan bahwa kini ada 198 obat sirup yang aman dikonsumsi. Daftar ini bertambah 65 obat sirup jika dibandingkan dengan pengumuman BPOM pada 23 Oktober lalu. Obat yang aman ini tidak menggunakan empat pelarut seperti propilena glikol, polietilena glikol, sorbitol, dan gliserol. ”Sehingga menjadi masukan bagi Kemenkes untuk menerbitkan surat edaran dengan melampirkan daftar obat sirup yang tidak menggunakan pelarut dan boleh digunakan kembali,” kata Penny.  Dia menjelaskan, propilena glikol merupakan komoditas yang tidak dilarang ataupun terbatas. Karena itu, propilena glikol boleh didatangkan dari luar negeri tanpa surat keterangan izin impor. Cemaran yang dihasilkan pun seharusnya tidak besar.  Namun, ada obat yang etilena glikol (EG) dan dietilena glikolnya tinggi. BPOM menduga, terdapat penggunaan bahan baku tambahan yang tidak sesuai dengan standar. ”Saat ini dilakukan investigasi terkait dengan pengadaan propilena glikol. Termasuk dugaan adanya pasokan propilena glikol yang tidak standar,” ujarnya.  Sekretaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lintang Paramitasari menegaskan, pihaknya bersama Kemenkes terus melakukan berbagai upaya untuk pengadaan Fomepizole. Sejumlah perusahaan farmasi di berbagai negara sudah dihubungi guna mempercepat impor obat keracunan EG dan DEG tersebut.

Pasien Gangguan Ginjal Akut 269 Anak, 157 Meninggal, 73 Masih Dirawat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221005-WA0064-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri membentuk tim untuk mendalami kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau <a href="https://www.jawapos.com/tag/acute-kidney-injury/">acute kidney injury </a>(AKI) yang terdeteksi pada anak-anak belakangan ini. Langkah itu diambil untuk menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.  ”Polri akan membentuk tim,” ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Jakarta kemarin (23/10).  Berdasar koordinasi antara Menko PMK dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, akan didalami ada tidaknya pelanggaran pidana dalam persoalan tersebut. Jika ada, pemerintah ingin proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.  Lantaran pembentukan tim itu masih berupa rencana, Dedi belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Yang jelas, pihaknya tidak bakal bergerak sendiri. Polri akan tetap bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya.  ”Koordinasi dengan Kemenkes dan BPOM untuk bersama-sama mendalami kejadian tersebut sesuai dengan atensi pimpinan,” kata jenderal bintang dua Polri yang pernah bertugas sebagai Kapolda Kalimantan Tengah tersebut.  Berdasar data, sejauh ini 245 anak menderita gangguan ginjal akut progresif atipikal. Angka kematian mencapai 141 kasus. Penyebab munculnya gangguan ginjal itu diduga berasal dari cemaran zat <a href="https://www.jawapos.com/tag/etilen-glikol/">etilen glikol</a> dan dietilen glikol pada obat sirup yang beredar di masyarakat.  Seluruh bahan baku obat tersebut merupakan hasil impor. Karena itu, pemerintah menilai perlu ada peran Polri untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran dalam rantai produksi obat tersebut. Terlebih, jika melihat data kasus gagal ginjal akut itu di tiga negara, jumlah korban meninggal di Indonesia adalah yang terbanyak.  Di Gambia, korban meninggal akibat penyakit itu berjumlah 50 orang. Sementara, di Nigeria, ada 20 korban meninggal akibat penyakit tersebut.  Muhadjir berharap Polri segera mengusut kasus tersebut. Dia menegaskan, bila ada pelanggaran hukum, harus ada yang bertanggung jawab. Bukan hanya itu, pihaknya menilai bahwa penyakit tersebut juga sudah mengancam ikhtiar pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. ”Khususnya perlindungan terhadap anak,” tuturnya.

Polri Bentuk Tim dan Libatkan Kemenkes-BPOM Tangani Kasus Ginjal Akut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ilustrasi-demam.jpg" alt="ILUSTRASI: Saat demam, jika tidak parah, anak tidak perlu langsung diberi obat. Perbanyak istirahat dan pastikan asupan cairan terpenuhi, lalu kompres dengan air hangat. (Foto ilustrasi diperagakan model - Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Saat demam, jika tidak parah, anak tidak perlu langsung diberi obat. Perbanyak istirahat dan pastikan asupan cairan terpenuhi, lalu kompres dengan air hangat. (Foto ilustrasi diperagakan model - Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Hingga Jumat (21/10), Kementerian Kesehatan mengidentifikasi ada 241 kasus gagal ginjal akut atau acute kidney injury (AKI) di 22 provinsi. Penyebabnya belum diketahui pasti. Demam menjadi gejala awal yang banyak dilaporkan. Orang tua diimbau tidak panik dan memantau urine anak. Bila urine sangat sedikit atau tidak keluar sama sekali, segera periksakan.  DALAM dua bulan belakangan, jumlah kasus AKI meningkat drastis. Paling banyak didominasi usia 1–5 tahun. Tujuh di antara sebelas anak dengan gangguan ginjal akut di RSCM positif memiliki senyawa kimia berbahaya dalam tubuhnya. Yakni, ethylene glycol (EG), diethylene glycol (DEG), dan ethylene glycol butyl ether (EGBE). Tiga senyawa tersebut merupakan cemaran dari pelarut tambahan pada obat sirup.  ”Oktober naiknya pesat sekali. Jadi, kami ambil kebijakan yang sifatnya konservatif. Obat sirup sementara tidak dijual dan dikonsumsi. Untuk para dokter, kalau bisa, jangan diresepkan,” ungkap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers Jumat (21/10).  Orang tua yang buah hatinya sedang minum obat sirup diimbau untuk tidak langsung panik. Bila anak sudah minum lebih dari tiga hari atau 72 jam dan tidak ada masalah, boleh dilanjutkan hingga obat dalam botol habis. Namun, sebaiknya tidak membeli botol baru lebih dulu.  ”Masyarakat untuk sementara waktu tidak membeli obat bebas tanpa rekomendasi tenaga kesehatan sampai didapat hasil investigasi menyeluruh oleh Kemenkes dan BPOM,” tutur Ketua Pengurus Pusat IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso SpA(K).  Namun, bila memerlukan obat sirup khusus, penggunaannya bisa didiskusikan dengan dokter spesialis anak. Misalnya, penderita epilepsi yang harus rutin minum asam valproat. Yakni, obat kejang yang hanya ada dalam bentuk sirup. ”Jika memang khusus dan tidak bisa diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak dulu,” kata dr Piprim.  Gejala gagal ginjal akut baru akan muncul bertahap dalam 72 jam. Gagal ginjal tipe ini memang cepat sekali menyebar. Dalam 3–5 hari setelah minum obat yang terkontaminasi, urine sudah tidak keluar. ”Hendaknya tetap tenang dan waspada terhadap gejala gangguan seperti berkurangnya atau tidak buang air kecil secara mendadak,” pintanya.  Orang tua bisa memantau urine si kecil dengan melakukan penghitungan urine (seperti dalam grafis). Normalnya, nilai urine lebih dari 1 mg/kgBB/jam. Bila kurang dari itu atau bahkan tidak ada sama sekali, segera bawa anak ke rumah sakit.  Saat anak demam, biasanya orang tua khawatir terjadi step jika anak tidak diberi obat penurun demam. Demam bisa diatasi dengan beberapa cara. Di antaranya, perbanyak istirahat dan pastikan asupan cairan tercukupi. Pakaikan pakaian yang tipis, kompres dengan air hangat, dan tidak menyelimuti anak yang demam.  ”Obat sirup bisa diganti dengan supositoria (obat yang dimasukkan ke anus) atau obat puyer dalam bentuk tunggal. Peresepan obat puyer hanya boleh dilakukan dokter,” tandas dr Piprim.  HITUNG VOLUME URINE ANAK  - Tampung semua urine anak dalam 24 jam (bila perlu catat dengan waktunya), lalu jumlahkan totalnya.*  - Cara menghitungnya:  Jumlah urine (ml) : berat badan (kg) : 24 jam  Contoh: BB anak = 10 kg, total volume urine anak dalam 24 jam = 300 ml  Maka, 300 ml : 10 kg : 24 jam = 1,25 ml/kg/jam  - Jika didapat hasil di atas 1 ml/kg/jam, maka masih normal.  - Jika hasilnya kurang dari 1 ml/kg/jam, artinya urine SEDIKIT.  *Jika anak masih memakai popok, timbang dulu popok bersih, lalu timbang popok dengan urine (feses tidak termasuk), kurangkan.  JIKA ANAK ALAMI PENURUNAN JUMLAH ATAU FREKUENSI URINE:  - Segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat.  - Bawa pula obat yang sudah dikonsumsi anak.  Ketahui Gejala Keracunan Etilen Glikol  • Dalam 30 menit hingga 1 jam, fungsi saraf pusat menurun sehingga kesadaran tidak lagi full. Antara lain, sakit kepala, diajak ngobrol tidak nyambung, dan tidak bisa mengontrol gerakan tubuh.  • Peningkatan konsentrasi zat dalam darah sehingga tekanan osmotik meningkat (hiperosmolaritas).  • Gejala saluran cerna seperti diare, mual, dan muntah.  • Dalam 12–24 jam terjadi perubahan kadar dan keseimbangan asam basa tubuh atau asidosis metabolik. Antara lain napas ngos-ngosan, cepat, dan dalam.  • Laju nadi cepat, kebiruan pada bibir, wajah, paru bengkak, dan napas sesak.  • Dalam 24–72 jam mulai menyerang ginjal, sakit bagian tengah kanan kiri punggung belakang.  • Produksi urine berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali dalam 6–8 jam saat siang hari.  • Sel-sel ginjal rusak, terjadi penumpukan kristal kalsium oksalat sehingga terjadi gagal ginjal akut.  Sumber: Kemenkes, dr Ariani, IDAI

Cegah AKI, Pastikan Asupan Cairan Cukup, Waspada jika Urine Berkurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/gagal-ginjal-kronis.jpg" alt="BISA DICEGAH: Aulia Malihatul Saffanah sedang menjalani cuci darah di Instalasi Hemodialisis RSUD dr Soetomo. (Septinda Ayu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BISA DICEGAH: Aulia Malihatul Saffanah sedang menjalani cuci darah di Instalasi Hemodialisis RSUD dr Soetomo. (Septinda Ayu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian kesehatan gerak cepat untuk menekan angka Acute Kidney Injury (AKI) atau gangguan ginjal akut pada anak. Selain menarik obat-obatan sirup atau cair, kemenkes mendatangkan obat penawar racun ginjal akut dari luar negeri.  ”Sebagai langkah awal untuk menurunkan fatalitas AKI, kemenkes melalui RSCM telah membeli antidotum yang didatangkan langsung dari luar negeri,” kata Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril kepada wartawan, Rabu (19/10).  Apa itu antidotum? Antidot adalah sebuah substansi yang dapat melawan reaksi peracunan. Atau dengan kata lain adalah segala zat atau obat yang dapat digunakan sebagai penawar atau penangkal racun.  Hal itu untuk menangkal toksin atau keracunan pada obat yang diduga mengandung senyawa pemicu ginjal akut. Selain itu, keluarga pasien diminta membawa atau menginformasikan obat yang dikonsumsi sebelumnya dan menyampaikan riwayat penggunaan obat kepada tenaga kesehatan.  Tak Semua RS Bisa Cuci Darah Anak  Selain obat, fasilitas untuk anak juga penting dan masih terbatas. Anak dengan ginjal akut bisa berujung cuci darah. Ternyata tak semua RS di Indonesia memiliki layanan cuci darah atau dialisis untuk anak.  Sekretaris Unit Kerja Koordinasi Nefrologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Eka Laksmi Hidayati mengatakan, salah satu kendala penanganan gangguan ginjal pada anak adalah hemodialisa atau cuci darah. Belum semua rumah sakit memiliki alat cuci darah.  ”Maka salah satu rujukannya adalah RSCM dan RS Harapan Kita kalau di Jakarta,” jelas Eka.  Karena itu, dia berharap pasien anak dengan gangguan ginjal akut sedini mungkin diperiksakan ke rumah sakit. Terutama ketika dalam 6 jam pertama terjadi penurunan volume, atau tidak ada urine sama sekali sehingga tak berujung cuci darah.  Dokter akan memeriksa parameter fungsi ginjal, yaitu kadar ureum dan kreatinin apakah normal atau tidak. Bila gangguan fungsi ginjal sudah masuk stadium tiga, dokter harus segera melakukan tindakan dialisis atau cuci darah untuk membuang sisa-sisa metabolisme dari tubuh.

Layanan Cuci Darah Terbatas, Penawar Racun Ginjal Akut Dibeli dari LN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Acute Kidney Injury

Berita Terkini