<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/61e7ae44-f52a-4947-a943-8fc4256a970a-524550111.jpg" alt="Komika Pandji Pragiwaksono saat diwawancarai oleh awak media di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komika Pandji Pragiwaksono saat diwawancarai oleh awak media di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dari seorang saksi berinisial SB. Yang bersangkutan merupakan admin kanal YouTube Komika Pandji Pragiwaksono. Polisi memeriksa SB dalam kasus dugaan penghinaan adat Toraja pada materi pertunjukan stand up comedy Pandji. Menurut Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan berkaitan dengan unggahan konten video pada kanal YouTube tersebut. Yakni rekaman penampilan Pandji dalam salah satu pertunjukan stand up comedy yang diduga bermuatan penghinaan terhadap suku Toraja. &rdquo;Saudara SB dimintai keterangannya terkait perannya sebagai admin yang melakukan unggahan konten video tersebut pada tanggal 8 Juni 2021 di kanal youtube milik Pandji Pragiwaksono,&rdquo; ungkap dia kepada awak media pada Kamis (19/2). Berdasar keterangan saksi, seluruh proses editing video, pemberian narasi dan deskripsi pada konten video itu dilakukan oleh SB atas arahan dari Pandji. Termasuk jadwal waktu unggahan video. Dari pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa SB sudah bekerja dengan Pandji sejak 2010 silam, saat itu dia bertugas sebagai editor video. Namun, sejak tahun 2019 hingga saat ini tugasnya adalah admin. &rdquo;Dalam pemeriksaannya, saudara SB menjawab sebanyak 33 pertanyaan dari penyidik di Gedung Bareskrim Polri,&rdquo; kata Himawan. Lebih lanjut, disampaikan bahwa pemeriksaan tersebut adalah bagian dari tindak lanjut proses penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri atas laporan dari masyarakat Toraja yang merasa adat istiadatnya telah dihina atau direndahkan oleh Pandji Pragiwaksono. Belum lama ini, Pandji juga sudah menjalani sidang adat di Toraja. Tidak hanya itu, Pandji turut menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk laporan yang berbeda. Usai pemeriksaan tersebut, Pandji menjelaskan bahwa dirinya sudah menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh polisi kepada dirinya. Pertanyaan tersebut menyangkut pertunjukkan mens rea, khususnya yang berkaitan dengan laporan yang dibuat oleh pelapor dalam lima laporan kepolisian di Polda Metro Jaya. Salah satunya terkait peninstaan agama. &rdquo;Saya menjalani prosesnya, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin,&rdquo; kata dia kepada awak media usai menjalani klarifikasi. Secara tegas, Pandji menyatakan bahwa dalam pertunjukan Mens Rea, dirinya tidak merasa melakukan penistaan agama. Mens Rea adalah pertunjukan stand up comedy yang dirancang oleh Pandji untuk membuat penonton tertawa. Namun demikian, dia tidak merasa materi yang dibawakan dalam pertunjukan tersebut mengandung unsur penistaan agama. &rdquo;Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi, prosesnya tadi berjalan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan kami ikuti prosesnya saja,&rdquo; ucap Pandji. Salah seorang pendiri komunitas Stand Up Comedy Indonesia itu menjelaskan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum tersebut. Mulai awal sampai akhir. Termasuk diantaranya klarifikasi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya hari ini. Menurut dia, klarifikasi yang berlangsung sejak siang sampai malam hari tersebut berjalan lancar. &rdquo;Pokoknya saya ikuti saja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah. Tapi, berjalan dengan lancar,&rdquo; imbuhnya.

Bareskrim memeriksa admin YouTube Pandji terkait dugaan penghinaan adat Toraja. Proses dilakukan atas laporan masyarakat Toraja.

Admin Kanal YouTube Komika Pandji Pragiwaksono Diperiksa Penyidik Bareskrim Terkait Kasus Dugaan Penghinaan Adat Toraja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/IMG_20260204_134637-3960822161.jpg" alt="Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)" width="100%">
<figcaption>Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komika Pandji Pragiwaksono menjalani sidang adat, Selasa (10/2), buntut atas materi stand up comedy yang sempat dibawakannya dan dinilai menghina adat Toraja pada saat tampil di sebuah acara. Pandji Pragiwaksono menghadiri sidang adat dengan ditemani kuasa hukumnya, Haris Azhar. Sidang adat berlangsung di Tongkonan Layuk Kaero, Tana Toraja, dengan dihadiri 32 perwakilan tokoh adat Toraja. Dalam sidang adat tersebut, Pandji Pragiwaksono dikenakan denda berupa 1 ekor babi dan 5 ayam. Pandji mengakui kesalahan yang telah dia lakukan sekaligus menyesalinya. Menurut sang komika, lawakannya bukan bertujuan untuk merendahkan atau menghina tradisi masyarakat Toraja. Kesalahannya terjadi karena Pandji melihat masyarakat Toraja dari perspektif orang luar berdasarkan jurnal yang dibacanya dan tidak benar-benar memahami tradisi adat Toraja yang hidup di masyakat setempat. Pandji mengakui tidak pernah menginjakkan kaki ke sana sebelumnya. "Niat saya adalah untuk mengingatkan seluruh orang Indonesia bahwa terhadap satu buah isu, kita tidak bisa melihat hanya dari satu sudut pandang," kata Pandji Pragiwaksono. "Harus mengerti, harus memaklumi dan harus mendukung sudut pandang berbagai macam adat, tradisi dan budaya yang ada di Indonesia," imbuhnya. Pandji menyesal melakukan pertunjukan menyinggung tradisi adat Toraja tanpa memahami secara lebih lengkap terkait tradisi dan budaya dari sudut pandang orang dalam. Dengan Pandji Pragiwaksono datang secara langsung ke Tanah Toraja, dia mengaku jadi semakin mengenal tradisi dan masyarakat di sana. "Namun, dalam bentuk pertunjukannya, saya rasa ada kesalahan sebagai hasil dari persiapan yang mungkin kurang matang. Dan untuk itu, sekali lagi saya berterima kasih sudah ditegur, berterima kasih diberi masukan," ungkap Pandji. Selain itu, dia juga mengungkapkan kekagumannya pada para tokoh adat Toraja yang telah menerimanya dengan baik dan diberikan kesempatan untuk bertemu berinteraksi secara langsung. "Bukan itu (untuk menghina) yang saya maksud, tugas seorang pelawak harusnya adalah membuat hati jadi bahagia. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depannya," ungkap Pandji.

Komika Pandji Pragiwaksono menjalani sidang adat, Selasa (10/2), buntut atas materi stand up comedy yang dinilai menghina adat Toraja.

Ini Denda yang Dijatuhkan Terhadap Pandji Pragiwaksono di Sidang Adat Toraja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/IMG_20260204_093822-2199074760.jpg" alt="Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)" width="100%">
<figcaption>Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Permasalahan terkait materi stand up comedy yang sempat dibawakan komika Pandji Pragiwaksono yang dinilai menyinggung masyarakat Toraja masih terus bergulir sejak tahun lalu sampai dengan hari ini. Pandji Pragiwaksono bersama kuasa hukumnya, Haris Azhar, akhirnya hadir ke Tanah Toraja untuk menjalani peradilan adat di Tongkonan Layuk Kaero, Tana Toraja, Selasa (10/2). Pandji tiba sekitar pukul 10.00 dan acara persidangan adat yang dikenal dengan sebutan Ma&rsquo; Buak Burun Mangkaloi Oto dimulai. Di hadapan perwakilan tokoh Toraja dalam sidang adat, Pandji meminta maaf kepada 32 perwakilan adat Toraja atas candaannya yang dianggap menghina adat Toraja. Pandji Pragiwaksono mengaku bahwa materi yang sempat dibawakannya menyinggung adat Toraja bukan untuk tujuan jahat mau menghina atau merendahkan. Dia melakukannya atas dasar ketidaktahuan dan menyampaikan materi lawakan tersebut dari sudut pandang orang luar Toraja. "Harusnya saya memakai kacamata Toraja untuk melihat Toraja dari sisi yang lainnya juga," ungkap Pandji Pragiwaksono. Pandji juga sempat ditanya oleh perwakilan 32 adat Toraja sehingga terjadi dialog interaktif. Dalam kesempatan itu, Pandji juga mengungkapkan kesannya saat bertemu secara langsung dengan para tokoh adat Toraja. "Saya tidak pernah mendapat sambutan hangat dari masyarakat adat seperti di Toraja ini,&rdquo; ungkap Pandji Pragiwaksono. Peradilan hukum adat terhadap Pandji dikawal aparat kepolisian untuk memastikan terciptanya keamanan dan kondusivitas sepanjang acara. Selain itu, para pemuda adat juga ikut mengawal supaya acara berlangsung kondusif.

Pandji Pragiwaksono bersama kuasa hukumnya, Haris Azhar,hadir menjalani peradilan adat di Tongkonan Layuk Kaero, Tana Toraja, Selasa (10/2).

Jalani Peradilan Adat, Pandji Pragiwaksono Minta Maaf Kepada 32 Perwakilan Adat Toraja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/Pandji-Pragiwaksono-Dery-Ridwansah-2JPG-2306837637.jpg" alt="Pandji Pragiwaksono" width="100%">
<figcaption>Pandji Pragiwaksono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komika Pandji Pragiwaksono menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri hari ini (2/2). Pemeriksaan tersebut tidak terkait dengan Mens Rea. Kepada awak media, Pandji menyatakan bahwa dirinya dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri atas laporan materi pertunjukannya pada 2013 silam. Persisnya materi yang menyinggung adat dan budaya masyarakat Toraja. &rdquo;Bukan, bukan Mens Rea. Ini untuk pertunjukkan lain lagi yang sudah lama. Pertunjukannya tahun 2013, kemudian dipermasalahkan sekarang,&rdquo; kata Pandji. Salah seorang pendiri Stand Up Comedy Indonesia itu mengakui bahwa dalam pertunjukan pada 2013 tersebut ada materi yang menyinggung adat dan budaya masyarakat Toraja. Dia menyampaikan bahwa permintaan maaf atas materi pertunjukkan itu sudah dia sampaikan secara terbuka. Namun demikian, karena laporan sudah masuk, aparat kepolisian tetap harus menindaklanjuti. &rdquo;Sebenarnya permintaan maaf sudah pernah dilakukan dan sudah ada, bisa dilihat publik juga. Tapi, mungkin ini meneruskan laporan saja kali ya. Saya ikuti prosesnya saja,&rdquo; ucap dia. Dalam pemeriksaan itu, Pandji ditanyai oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Lebih kurang ada 48 pertanyaan yang diajukan penyidik dan dijawab oleh Pandji. Seluruh pertanyaan itu menyangkut proses hukum yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Persisnya soal materi stand up comedy yang dia bawakan kala itu. Selain mengikuti proses hukum di Bareskrim Polri, Pandji menyampaikan bahwa dirinya juga sudah berdialog dengan perwakilan masyarakat Toraja. Menurut dia, dalam dialog tersebut sudah muncul niat baik untuk melakukan pertemuan. Namun demikian, sampai saat ini pihaknya masih menunggu kesempatan untuk menindaklanjuti dialog tersebut. &rdquo;Yang pasti dialog sama perwakilan masyarakat sudah terjadi dan ada niat baik untuk melakukan pertemuan. Pembicaraan sudah berlanjut. Nanti kita lihat saja seperti apa, lagi nunggu kesempatan,&rdquo; imbuhnya. Terpisah, Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung membenarkan bahwa hari ini penyidik memanggil dan memeriksa Pandji. Dia pun memastikan, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam tahap penyidikan berkaitan dengan laporan menyangkut materi stand up comedy yang menyinggung adat dan budaya masyarakat Toraja. &rdquo;Betul (pemeriksaan Pandji hari ini), terkait adat Toraja,&rdquo; kata dia saat dikonfirmasi awak media.

Komika Pandji Pragiwaksono diperiksa Bareskrim Polri terkait materi stand up 2013 yang menyinggung adat Toraja.

Bukan Mens Rea, Penyebab Komika Pandji Pragiwaksono Jalani Pemeriksaan di Bareskrim Polri Karena Diduga Menyinggung Adat Toraja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/Pandji-Pragiwaksono-Dery-Ridwansah-2JPG-2306837637.jpg" alt="Pandji Pragiwaksono" width="100%">
<figcaption>Pandji Pragiwaksono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lawakan komika Pandji Pragiwaksono sekitar 2013 silam dalam acara "Mesakke Bangsaku viral kembali beberapa waktu belakangan karena dianggap melecehkan adat Toraja. Alhasil, dia pun sempat dikenakan sanksi untuk membayar uang Rp 2 miliar, 48 kerbau, dan 48 babi oleh lembaga adat Tana Toraja Sulawesi Selatan, Tongkonan Adat Sang Torayan (TAST). Terkait sanksi bernilai fantastis tersebut, Pandji Pragiwaksono memberikan tanggapan. Dia menyebut sanksi adat tersebut diputuskan di luar prosedur yang semestinya sehingga tidak harus diikuti. "Bukan hanya belum final ya. Menurut Ibu Rukka Sombolinggi, ini tidak akurat," kata Pandji Pragiwaksono saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (13/11). &nbsp;Sanksi yang tidak akurat tersebut diperoleh Pandji berdasarkan hasil komunikasinya dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dari sana, Pandji jadi tahu bahwa proses penjatuhan sanksi dilakukan di luar prosedur adat yang seharusnya dilakukan. "Menurut beliau (Ibu Rukka) kurang tepat harus memberikan 96 satwa dan uang sebesar itu. Karena dialog harus dilakukan bersama dengan perwakilan 32 wilayah adat Toraja. Kalau dialognya saja belum ada, hukumannya berarti belum ada," ungkap Pandji Pragiwaksono. Untuk kasus yang saat ini menjeratnya, Pandji percaya dengan keterangan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara kepada dirinya. Pasalnya, mereka jauh dinilai lebih tahu dan mengerti terkait seluk beluk adat dan tradisi di Tanah Air. Pandji menegaskan bahwa dirinya telah meminta maaf kepada masyarakat dan tokoh adat Toraja atas pernyataannya yang menyinggung saat menyampaikan stand up comedy pada 2013 silam. "Saya sadar bahwa saya ada sisi ignorant dalam penulisan joke. Tapi dalam hati saya tidak ada maksud untuk menyinggung masyarakat Toraja. Saya meminta maaf kepada masyarakat Toraja yang tersinggung," ungkapnya Sebelumnya, Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) mendesak Pandji Pragiwaksono untuk minta maaf gara-gara materi stand-up comedy yang dibawakannya dianggap melecehkan budaya dan adat Toraja dilakukannya pada 2013 silam.&nbsp; Materi stand-up comedy yang dipersoalkan masyarakat Toraja ada dua hal. Keduanya dinilai tidak pantas untuk dibawakan oleh Pandji karena tidak menghormati budaya Toraja. "Ada dua hal yang membuat kami terluka. Pertama, pernyataannya bahwa banyak warga Toraja jatuh miskin karena pesta adat. Kedua, jenazah disimpan di ruang tamu atau depan TV. Itu tidak benar dan sangat menyinggung," kata Amson Padolo selaku Ketua PMTI dalam keterangannya. PMTI menyatakan bahwa tradisi Rambu Solo bukanlah pesta kemewahan sebagaimana diungkapkan Pandji. Itu merupakan sebuah upacara sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk orang yang meninggal dunia. PMTI menegaskan, upacara itu memiliki makna yang cukup dalam. Selain bentuk penghormatan terakhir, di dalamnya juga terkandung nilai solidaritas, kekerabatan, gotong royong, cinta kasih, hingga penghargaan terhadap kehidupan. &nbsp; &nbsp;

Pandji Pragiwaksono beri tanggapan soal sanksi adat Toraja yang viral setelah lawakan stand-up comedy-nya di tahun 2013 dipermasalahkan.

Dikenakan Sanksi Rp 2 Miliar, 48 Kerbau, dan 48 Babi Akibat Lawakan Adat Toraja, Begini Respon Pandji Pragiwaksono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/Pandji-Pragiwaksono-Dery-Ridwansah-2JPG-2306837637.jpg" alt="Pandji Pragiwaksono" width="100%">
<figcaption>Pandji Pragiwaksono</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Buntut lawakannya yang dinilai melecehkan adat Toraja, komika Pandji Pragiwaksono dijatuhi sanksi adat untuk menyerahkan 48 kerbau, 48 babi, dan uang tunai sebesar Rp 2 miliar. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh lembaga adat Tana Toraja Sulawesi Selatan, Tongkonan Adat Sang Torayan (TAST). Tindakan Pandji yang menyinggung kebudayaan Toraja dianggap merupakan tindakan tidak etis karena menyinggung masyarakat Toraja. Benyamin Rante Allo selaku Ketua Umum TAST mengungkapkan, sanksi adat yang dijatuhkan kepada Pandji Pragiwaksono harus dipenuhi. Dia pun meminta Pandji untuk datang ke tanah Toraja secara langsung guna membicarakan soal sanksi.&nbsp; Jika Pandji datang,maka sanksi yang sudah diumumkan masih bisa dibicarakan lebih lanjut menyesuaikan dengan hasil pembicaraan yang dapat disepakati bersama. "Sanksi itu untuk upacara adat sebagai bentuk ancaman atau somasi. Artinya, Pandji harus datang untuk membahas sanksinya. Belum tentu nilai atau jumlahnya seperti itu," kata Benyamin. Menurut Benyamin, sanksi untuk Pandji dalam upacara adat merupakan simbol pemulihan keseimbangan antara dunia manusia (lino tau) dan dunia arwah (lino to mate). Adapun dana Rp 2 miliar lebih tepatnya bukan denda. Karena menurut Benyamin, &nbsp;dana itu bentuk tanggung jawab moral untuk mengembalikan kehormatan adat Toraja. Dana Rp 2 miliar nantinya akan digunakan untuk kegiatan adat, pendidikan budaya, dan pemulihan simbol-simbol adat Toraja yang tercemar akibat pernyataan Pandji Pragiwaksono. "Kami melayangkan somasi atau peringatan hukum dan adat kepada saudara Pandji Pragiwaksono dan diterima melalui email. Jadi batas waktunya 3x24 jam," katanya. Jika ternyata Pandji Pragiwaksono tidak datang ke Toraja, Benyamin menyebut akan ada sanksi yang lebih berat lagi dari masyarakat adat. "Kalau dia tidak mau, maka akan ada sanksi melalui orang yang bisa berkomunikasi dengan dimensi lain melalui ritual Ma'maman untuk mendapatkan kutukan," katanya.

untut lawakannya yang dinilai melecehkan adat Toraja, komika Pandji Pragiwaksono dijatuhi sanksi adat untuk menyerahkan 48 kerbau

Dinilai Lecehkan Adat Toraja, Pandji Pragiwaksono Dijatuhi Sanksi 48 Kerbau, 48 Babi, dan Uang Rp 2 Miliar

adat toraja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#adat toraja