<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/0EF3C1A1-6869-458E-80DE-844D00BE48FB.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT ditunjuk menjadi Ketua Medical Association of South East Asian Nations (MASEAN). Itu adalah organisasi perhimpunan kedokteran nasional dari negara-negara ASEAN.  Penyerahan amanat dari Ketua MASEAN sebelumnya yaitu dr Nguyen Thi Xuyen (Vietnam Medical Association) kepada dr Moh Adib Khumaidi, SpOT. Hal itu dilakukan bersamaan dengan pertemuan MASEAN yang bertajuk Health Sector Recovery After Pandemic di Jakarta.  dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT akan menjabat sebagai Ketua MASEAN hingga akhir 2024, sementara untuk Sekretaris Jendral (Sekjen) MASEAN dijabat oleh Dr Ng Chew Lip dari SIngapore Medical Association.  “MASEAN mengakui pentingnya ikatan yang lebih erat di antara perhimpunan kedokteran nasional dalam membantu semua lapisan masyarakat di kawasan ASEAN untuk mencapai tingkat kesehatan setinggi mungkin. Dann menyadari perlunya kerja sama dan upaya bersama dalam memelihara martabat dan standar profesi kedokteran. Kami juga mendorong studi dan penyebaran semua aspek pengetahuan medis, penyetaraan kompetensi, termasuk transfer pengetahuan,” ujar Adib.  Pertemuan sekaligus acara penyerahan mandat kepemimpinan itu mengambil tema Health Sector Recovery After Pandemic yang menjadikan hubungan kesejawatan antara negara-negara ASEAN menjadi lebih kuat. Berbagai hal dibicarakan utamanya penguatan profesi dalam masa recovery pandemi.  “Pandemi COVID-19 telah menggarisbawahi pentingnya kolaborasi regional, melalui berbagi informasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan ancaman bersama. Hal ini juga memberikan kesempatan untuk melihat ke dalam menemukan kembali peran asosiasi medis, seperti memberikan informasi medis yang andal dan tepat waktu,” kata Dr Ng Chew Lip, Sekjen MASEAN yang berasal dari Asosiasi Kedokteran SIngapura atau Singapore Medical Association.  Acara penyerahan amanat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, drg Widyastuti, MKM, dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, Mayjen Pol. (Purn). Drs. H. Sidarto Danusubroto, S.H.  “Mereka (dokter dan tenaga kesehatan) betul-betul pahlawan kemanusiaan, yang mengangkat bagaimana Covid-19 cepat teratasi di Indonesia, itu luar biasa termasuk yang terbaik. Dengan kepemimpinan MASEAN pada dr Adib dari IDI, diharapkan organisasi-organisasi dokter se-ASEAN bisa meningkatkan kerja sama. Ini saatnya lebih mempererat kerja sama para dokter ASEAN dalam rangka pertukaran pengetahuan, kerja sama dan sebagainya untuk mengatasi masalah kesehatan,” kata Sidarto.  Didirikan sejak 1 Maret 1980, MASEAN beranggotakan perhimpunan kedokteran nasional yang diakui secara konstitusi dari 10 negara anggota ASEAN. Selain Ikatan Dokter Indonesia yang mewakili Indonesia, MASEAN juga beranggotakan organisasi kedokteran medis dari Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.  Selain menjadi tuan rumah MASEAN hingga 2024, Ikatan Dokter Indonesia juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Medical Association pada Agustus 2022. Asosiasi Dokter Medis Sedunia atau World Medical Association (WMA) bahkan menegaskan hanya mengakui Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi dokter Indonesia.  Hal itu diungkapkan oleh Sekjen WMA, dr Otman Kloiber saat, International Code of Medical Ethics (ICoME), “Bagi kami di WMA, keberadaan organisasi profesi juga haruslah tunggal karena menyangkut standarisasi etik kedokteran demi keselamatan pasien dan masyarakat, serta dokter. IDI merupakan anggota WMA dan memiliki sejarah panjang dengan WMA selama 70 tahun.”  Selain bersama World Medical Association selama lebih dari 70 tahun, IDI juga termasuk salah satu inisiator MASEAN yang kini sudah berusia lebih dari 40 tahun.

dr Adib Khumaidi Ditunjuk Menjadi Ketua Asosiasi Kedokteran se-ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Pengungsi-Hari-Ke-lima-Gempa-Cianjur_Salman-Toyibi-1.jpg" alt="Pengungsi terdampak gempa bumi Cianjur beraktifitas di tenda darurat di Desa Benjot, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (25/11/2022). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memberikan keterangan pukul 18.00 WIB bahwa w" width="100%">
<figcaption>Pengungsi terdampak gempa bumi Cianjur beraktifitas di tenda darurat di Desa Benjot, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (25/11/2022). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memberikan keterangan pukul 18.00 WIB bahwa w</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Warga korban bencana gempa bumi di Cianjur yang mengalami luka terbuka dan patah tulang hingga saat ini banyak yang belum tertangani. Penyebabnya, mereka tidak mau atau khawatir dirawat di rumah sakit (RS) di luar kabupaten di Jawa Barat tersebut.  ”Jadi, ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dokter dan tenaga medis saat ini,” ungkap Ketua Umum PB IDI Moh. Adib Khumaidi di Cianjur kemarin (25/11).  Karena keterbatasan daya tampung dan tenaga medis, di antara korban luka akibat gempa magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur pada Senin (21/11) lalu, ada yang harus dirawat di kabupaten/kota lain. Di antaranya di Sukabumi dan Bandung.  Berdasar pantauan asesmen bangunan fasilitas kesehatan, Adib menyebutkan, yang bisa digunakan secara fungsional penuh di Cianjur saat ini hanya RS Bhayangkara. Total ada 19 operasi yang sudah dilakukan di RS tersebut.  Adib melanjutkan, tenaga medis dokter di Cianjur saat ini, berdasar data yang dihimpun dari wilayah maupun cabang dan perhimpunan, berjumlah 230 orang. Perinciannya, 167 dokter umum, 21 dokter spesialis bedah, 24 dokter spesialis ortopedi, 7 dokter spesialis anestesi, 2 dokter spesialis kejiwaan untuk trauma healing, 7 dokter spesialis anak, dan 2 dokter spesialis penyakit dalam.  ”Bantuan relawan dokter tersebut datang dari IDI wilayah dan cabang. Di antaranya dari Sukabumi, Bandung, dan Serang. Termasuk juga dari Makassar dan perhimpunan di bawah IDI,” terangnya.  Juga ada tenaga kesehatan lain, di antaranya perawat, bidan, ahli gizi, analis kesehatan, dan tenaga surveilans. Bahkan, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) juga datang dengan membawa tim yang terdiri atas 602 apoteker untuk menggerus obat.  ”Relawan dokter dan nakes bekerja bergantian beberapa gelombang karena juga membutuhkan istirahat. Mereka datang sambil membawa logistik obat-obatan, termasuk pendukung pengungsi,” ujarnya.  Sementara itu, Ketua IDI Cianjur Ronny Hadyanto mengungkapkan, selain banyak penderita yang tidak mau berobat karena kekhawatiran dirujuk ke luar Cianjur, ada beberapa tantangan lain yang dihadapi tim medis. Salah satunya listrik yang belum semua aktif.  Juga sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu pula lokasi MCK (mandi cuci kakus) yang belum sesuai.  Ronny menambahkan, penyakit yang kerap ditemukan pada warga korban saat ini salah satunya adalah ISPA (infeksi saluran pernapasan akut). Selain itu, fraktur, luka robek, alergi, mialgia, dan diare kudis.  Sementara itu, untuk anak-anak, banyak yang mengalami bronchopneumonia dan ISPA selain trauma seperti patah tulang, kaki, cedera kepala, atau tubuh. ”Infeksi mulai ada. Baik pada anak maupun dewasa yang ditandai dengan demam dan ISPA,” katanya.  Satu Rombongan Ditemukan  Setelah hilang selama empat hari akibat tertimbun longsor yang terjadi di Jalan Cianjur–Cipanas, mobil Avanza yang berisi rombongan guru TK akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi. Mobil tersebut ditemukan tim SAR di dasar tebing kurang lebih setinggi 50 meter. Jaraknya dari lokasi longsor yang berada di Kampung Palalangon, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, sekitar 300 meter.  Dadang Asikin, adik kandung salah satu korban yang berada di dalam mobil nahas tersebut, Yayah Rohdiah, 53, mengungkapkan, mobil yang ditumpangi kakaknya beserta rombongan itu sebenarnya ditemukan sejak Kamis menjelang magrib. Namun, karena sudah sore dan minim penerangan, evakuasi tidak langsung dilakukan saat itu. ”Jadi, baru dievakuasi tadi pagi (kemarin pagi) mulai pukul 06.00 oleh petugas gabungan,” jelasnya saat dikonfirmasi.  Dari tujuh penumpang dewasa di mobil itu, lima di antaranya kepala TK, termasuk Yayah yang merupakan kepala TK Bina Insani Al Mawanah, Cianjur. Empat kepala TK lainnya adalah Tati (TK Al-Ianah), Yeni (Al Azhar), Jubaedah (TK Insan Hasanah), dan Ilis (TK Kosgoro). Satu orang lainnya, Yanti, guru TK Insan Hasanah, dan seorang lagi, Andika, kepala operasional TK Al Azhar yang sekaligus sopir mobil milik Al Azhar tersebut. Sedangkan anak kecil yang turut menjadi korban adalah Kinan, putra Yanti.  Seperti dituturkan Wawan Ridwan, suami Yayah Rodiah, kepada Jawa Pos, rombongan tersebut baru menghadiri kegiatan yang diadakan Dinas Pendidikan Cianjur di Sarongge. Saat pulang, jarak rombongan tersebut tak terpaut jauh dengan rombongan Bupati Cianjur Herman Suherman yang pulang dari acara yang sama.  Namun, rombongan bupati lebih dulu melintasi kawasan tanah longsor di Cijedil. Sedangkan rombongan Yayah yang melintas di sana sekitar pukul 13.00 berbarengan dengan longsornya tanah dan mobil yang mereka tumpangi tertimbun.  Dadang mengatakan, semua rombongan di dalam mobil tersebut ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Termasuk kakak perempuannya. Hanya, jumlah penumpang di dalamnya ternyata delapan orang. ”Jadi bukan tujuh, tapi delapan, termasuk satu anak kecil,” terangnya.  Menurut Dadang, semua rombongan tersebut ditemukan masih di dalam satu mobil. Setelah dievakuasi, semua jenazah dibawa petugas ke RSUD Sayang Cianjur untuk diidentifikasi. Jenazah kakaknya sudah dibawa pulang ke rumah duka di Rancabali Wetan, Solokpadaan, Cianjur.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Shalat-Jumat-di-Lokasi-Gempa-Cianjur_Salman-Toyibi-4-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> DARURAT: Warga seusai mengikuti salat Jumat di Desa Gasol, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (25/11/2022). Warga menggelar salat Jumat secara darurat di depan jalan.(SALMAN TOYIBI/JAWA POS)  Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengungkapkan, dalam pencarian tim SAR kemarin, setidaknya ditemukan 17 jenazah. Dengan demikian, hingga saat ini, total korban meninggal akibat bencana alam tersebut mencapai 310 jiwa. Sedangkan yang belum ditemukan masih 24 orang.  ”Untuk 24 orang ini, identitasnya juga sudah jelas. Semua warga Cugenang,” jelasnya.  Terkait kerugian materiil, Suharyanto menjelaskan, saat ini tercatat 363 sekolah rusak. Kerusakan juga dialami 144 tempat ibadah, 16 gedung kantor, serta 3 fasilitas kesehatan.  ”Terkait kerusakan rumah, hingga saat ini masih terus dilakukan asesmen oleh petugas lapangan,” terangnya.  Sementara itu, Deputi Bidang Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Suko Prayitno mengungkapkan, hingga pukul 17.00 kemarin, setidaknya telah terjadi gempa susulan 248 kali di Cianjur. Dengan magnitudo terbesar 4,2 dan magnitudo terkecil 1,2. ”Alhamdulillah ini memang terus menurun (magnitudonya) walaupun satu atau dua kali masih dirasakan geteran gempanya,” tambahnya.  Di tempat lain, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan bahwa 16 titik dapur umum telah dibuka untuk membantu korban bencana gempa bumi di Cianjur. Selain itu, bantuan berupa tenda dan makanan disalurkan.  Untuk membantu pengelolaan dapur umum, Kemensos mengerahkan 442 personel tagana dan staf dari Kemensos. ”Kurang lebih sampai hari ini kami sudah mengeluarkan Rp 20 miliar,” kata Risma kemarin.

Gempa Cianjur, Banyak Korban Patah Tulang Belum Tertangani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hadiah-tahun-baru-rakyat-thailand-legalisasi-ganja-buat-medis_m_.jpg" alt="arlemen Thailand telah menyetujui penggunaan ganja untuk medis. Anggota parlemen menyebutnya sebagai hadiah tahun baru untuk rakyat Thailand" width="100%">
<figcaption>arlemen Thailand telah menyetujui penggunaan ganja untuk medis. Anggota parlemen menyebutnya sebagai hadiah tahun baru untuk rakyat Thailand</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr. M. Adib Khumaidi, SpOT mengatakan penggunaan ganja medis saat ini masih memerlukan pengkajian yang mendalam guna memastikan keamanan dan keselamatan pasien. "Kita harus benar-benar mengkaji ini karena setiap apa pun yang diberikan kepada kita, apalagi yang sifatnya medicine, pasti akan ada namanya efek samping dan itu tetap harus jadi perhatian kita," kata Adib usai pembukaan Konferensi Asosiasi Dokter Medis Sedunia di Jakarta, Senin (4/7). Adib melanjutkan, obat baru harus berbasis pada bukti klinis. Menurut dia, perlu dikaji apakah obat tersebut dapat dijadikan sebagai obat utama, obat pendukung yang diberikan bersamaan dengan obat lain, atau obat alternatif jika pengobatan sebelumnya tidak berhasil. "Ini yang harus kita pahami karena dalam penatalaksanaan sebuah disease atau penyakit itu ada yang namanya golden standard, mana yang harus kita obati dan mana pengobatannya. Semuanya melewati proses berbasis bukti," jelas Adib. "Jadi kita harus benar-benar mengevaluasi dalam bentuk riset, karena kepentingan kita saat ini adalah keselamatan pasien," tegasnya. Adapun proses riset tersebut, kata Adib, meliputi berbagai tahapan termasuk pengumpulan jurnal-jurnal ilmiah yang sudah ada untuk dijadikan referensi, analisis data, hingga tahap uji klinis. Adib kemudian mengatakan bahwa IDI siap berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk berkolaborasi membuat satu kajian ilmiah mengenai ganja medis. "Bersama Kementerian Kesehatan, kami siap untuk berkolaborasi, untuk benar-benar membuat satu kajian based on research mengenai ini. Tapi yang paling penting, tentunya pengobatan-pengobatan yang sudah menjadi golden standard pun harus kita lakukan," ujar Adib. "Saya kira nanti kita juga bisa libatkan para pakar, seperti pakar farmakologi untuk melakukan pengkajian ini. Kemudian lembaga-lembaga riset, semuanya, saya kira akan dilibatkan," tutur dia. (*)

IDI: Penggunaan Ganja Medis masih Perlu Kajian Mendalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/yang_jadi_masalah.jpg" alt="Ketua Umum IDI dr M. Adib Khumaidi SpOT. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum IDI dr M. Adib Khumaidi SpOT. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kata dr M. Adib Khumaidi SpOT, ketua baru Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dokter itu tak ubahnya anggota TNI. Begitu selesai pendidikan, dokter harus siap ditempatkan di mana saja. ”Namun, harus didukung fasilitas kesehatan memadai, kepastian jenjang karier, hingga kesejahteraannya dijamin,” tuturnya dalam wawancara khusus dengan Jawa Pos kemarin (25/4).  Akan ada inovasi apa pada era kepemimpinan Anda?  Dalam periode ini, kami punya visi IDI Maju Bersama, Dokter Baik 4.0. Artinya, dokter baik dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. PB IDI adalah mitra pemerintah ketika membutuhkan kebijakan terkait dengan kesehatan.  Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan pusat, tapi juga daerah. Karena itu, kami membuat sekolah kepemimpinan agar IDI di daerah juga mampu memberikan advokasi. Kami juga akan membina dokter untuk tidak hanya mengobati, tapi juga hadir memberikan edukasi kesehatan. Sudah ada pelatihan juga. Sekitar 1.000 dokter sudah dilatih edukator kesehatan. Masyarakat pun akan merasakan manfaatnya karena tidak ada jarak lagi antara masyarakat dan dokter.  Jumlah lulusan dokter setiap tahun sekitar 12 ribu orang. Bagaimana upaya organisasi menata hal ini?  Dokter umum akan diberi penguatan. Setelah lulus dokter, tidak semua dapat praktik. Zaman sekarang mendirikan klinik tidak mudah. Karena itu, mereka harus diberi penguatan manajerial, risk management. Kini ada pusat pemberdayaan dokter. Nanti ada training center. Kami juga jaga kompetensinya sehingga kepercayaan publik semakin tinggi.  Fakultas kedokteran menjamur. Namun, masih ada lulusannya yang menganggur. Di sisi lain, ada daerah yang belum banyak dokternya. Apa yang akan dilakukan?  Sampai saat ini, belum ada analisis kebutuhan dokter setiap daerah. Pabriknya, institusi pendidikan kedokteran, harus berhitung. Standar WHO, 1:2.500. Namun, di Indonesia satu dokter melayani 1.600 pasien. Yang menjadi masalah memang terkait dengan pemerataan. Setelah lulus dokter, kembali ke kota besar yang menjamin secara ekonomi. Intervensi kami bukan hanya moratorium fakultas kedokteran.  Kami sudah sampaikan agar Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini harus sejalan. Harus tahu butuh dokternya berapa. Itu semua ada di revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Yang paling penting juga, harus diingat dokter harus dianggap tenaga strategis. Jika seseorang sudah jadi dokter, seharusnya dia sudah tahu akan dibutuhkan di suatu daerah.  Seperti TNI, selesai pendidikan, dokter juga harus siap ditempatkan di mana saja. Namun, ini harus didukung fasilitas kesehatan memadai, kepastian jenjang karier, hingga kesejahteraannya dijamin. Kami dorong daerah bisa biayai putra daerah.  Beberapa waktu lalu, ada kekerasan yang diterima tenaga kesehatan. Bagaimana upaya organisasi untuk melindungi dokter, terutama yang berpraktik di daerah rawan?  Kami sudah melakukan beberapa diskusi. Salah satunya di Papua yang beberapa waktu lalu terjadi kasus. Keselamatan dokter dan tenaga kesehatan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta dibantu TNI dan Polri. Mereka berpraktik di daerah untuk melayani masyarakat. Masyarakat butuh kehadiran dokter dan tenaga kesehatan. Hal ini perlu disadari seluruh pihak.  Pandemi Covid-19 menyadarkan kita bahwa sistem kesehatan nasional Indonesia tidak baik. Apakah ada saran dari PB IDI?  Kami sudah menjadi satu bagian dalam reformasi sistem kesehatan nasional. Kami berikan masukan. Kita harus lakukan reformasi. Harus ada gerakan, jangan cuma jargon. Harus didorong regulasinya. Yang kita punya adalah Undang-Undang Kesehatan, tapi kita belum punya regulasi sistem kesehatan nasional.  Di Perpres Sistem Kesehatan Nasional, ada tujuh subsistem. Di antaranya, pelayanan, sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan farmasi. Ini harus masuk dalam satu regulasi. Tidak hanya bersandar pada Undang-Undang Kesehatan. Sekali lagi, tanggung jawab kesehatan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Tapi, seluruh pihak juga harus mengambil peran.

Yang Jadi Masalah Memang Pemerataan Dokter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwasah-3.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengelar rapat dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/11/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan evaluasi klaim ru" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengelar rapat dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/11/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan evaluasi klaim ru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerima kunjungan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi beberapa waktu lalu.  Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Andika Perkasa sempat menyinggung nasib mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang telah diberhentikan dari keanggotaan IDI.  "Jadi mengeluarkan (Terawan-Red) dari IDI?," tanya Andika ke Adib di Channel YouTube Jenderal Andika Perkasa, dikutip Senin (25/4).  Menanggapi hal tersebut, Adib mengaku pemberhentian terhadap Terawan Agus Putranto tidak berlaku seumur hidup.  "Pemberhentian tetap itu tidak diartikan seumur hidup," ujar Adib.  Adib mengungkapkan, Terawan Agus Putranto masih bisa menjadi anggota IDI lagi, jika nantinya ada putusan lanjutan. Sebab IDI merupakan rumah besar bagi para tenaga medis, jika ada dokter ingin bergabung, maka IDI akan menerimanya.  "Jadi masih ada upaya ruang kalau kami sampaikan, masih ada ruang kalau beliau berkenan (Terawan-Red) untuk menjadi anggota kembali kita akan kuatkan forum secara internal, dan saya yakin karena rumah besarnya dokter seluruh Indonesia adalah di IDI, siapa pun yang masuk pasti akan kita terima," katanya.  Sementara Jenderal Andika mengatakan TNI akan berpegang teguh pada peraturan yang berlaku. Ia pun menghormati aturan internal yang berlaku di organisasi profesi para dokter itu.  "Tinggal nanti kami, apa yang harus kami lakukan misalkan keputusan apapun IDI. Apa yang berpengaruh terhadap izin praktik Dokter Terawan di RSPAD kalau keanggotaan beliau tidak lagi aktif, tetapi sebagai dokter yang juga praktik di rumah sakit kami? Itu juga kita akan ikut aturan," ungkap Andika.  Adapun pemberhentian Terawan sebagai kenggotaan IDI tersebut berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat (25/3).  Pemberhentian terhadap Terawan Agus Putranto tersebut berdasarkan dari Surat Tim Khusus MKEK Nomor: 0312/PP/MKEK/03/2022.  Berdasarkan video yang beredar, ada tiga poin pembehentian terhadap Terawan Agus Putranto sebagai anggota PB IDI.  Pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K) sebagai anggota IDI.  Kemudian kedua ketetapan ini, pemberhentian dilaksanakan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketum IDI Sebut Pemecatan Terawan dari Anggota-nya Tak Seumur Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/seberapa-perlu-minum-susu-agar-tulang-kuat-ini-jawabannya_m_229608.jpg" alt="Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Dr. Moh Adib Khumaidi, Sp.OT menjelaskan berbagai penyakit dan gangguan fungsi tulang." width="100%">
<figcaption>Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Dr. Moh Adib Khumaidi, Sp.OT menjelaskan berbagai penyakit dan gangguan fungsi tulang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menegaskan, setiap dokter Indonesia dalam menjalankan tugasnya terikat dengan standar-standar, kode etik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.  "Karena dokter Indonesia mempunyai peran sebagai agent of treatment, juga diharapkan menjadi agent of development, agent of change dan pada tahun 2017 yang lalu ditambahkan peran penting sebagai agent of defence," kata Adib di Jakarta, Kamis (31/3).  Adib menjelaskan, penerapan standar profesi dan standar prosedur operasional merupakan kunci dalam menjamin pelayanan yang bermutu kepada pasien dan perlindungan hukum bagi dokter. Serta bagian dari standar profesi adalah standar etik yang diejawantahkan dalam Kode Etik Kedokteran.  "Ini menjadi norma penting dalam menjalankan praktek kedokterean, selain tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini," tegas Adib.  Menurut Adib, praktik Kedokteran harus dilaksanakan berasakan Pancasila dan di dasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien.  "Amanah UU Praktik Kedokteran, telah sangat jelas disebutkan bahwa Pengaturan Praktik Kedokteran bertujuan memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter Gigi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," papar Adib.  Oleh karena itu, untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada dokter, pasal 50 UU Prakrtik Kedokteran menyatakan, dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.  "Tentu Ikatan Dokter Indonesia sangat konsen mendukung Pemerintah dalam mencapai tujuan Praktik Kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang Praktik Kedokteran," pungkas Adib.

IDI Imbau Kinerja Dokter Harus Sesuai Etik dan Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/MOH.-ADIB-KHUMAIDI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DULU dokter dianggap profesi yang sangat mulia. Orang yang memiliki profesi dokter dianggap ”perwakilan Tuhan” yang diturunkan ke bumi untuk membantu manusia mengatasi penyakit dan penderitaannya. Karena kemuliaan profesi itulah, dokter ditempatkan pada strata tertinggi dalam status sosialnya.  Tapi, zaman telah berubah. Lompatan teknologi, perubahan lingkungan, cara transaksi ekonomi, serta kondisi pandemi Covid-19 saat ini membutuhkan kehadiran sistem kerja baru. Adaptasi kebiasaan baru dalam menjalankan profesi menjadi bagian dari professional defense and resilience. Yaitu ketahanan dan pertahanan profesi dalam upaya melakukan perlindungan dan keselamatan serta upaya meminimalkan risiko bagi dokter dalam menghadapi pandemi ini. Sebuah masa yang juga dikenal sebagai era disrupsi (disruption).  Menurut Clayton M. Christensen, the concept of disruption is about competitive response, it is not theory of growth . Its adjacent to growth. But it is not about growth. Dibutuhkan manusia baru yang mampu mengikuti semua perubahan dan selalu menjadi trendsetter, bukan semata-mata follower.  Fakta sejarah membuktikan bahwa proses pembentukan fondasi negara Indonesia pada awal abad ke-20 sehingga melahirkan semangat berdirinya Boedi Oetomo diawali dengan sebuah gagasan besar dari para emansipator bangsa yang tumbuh sebagai proses di dalam kelompok sosial masyarakat. Mereka berupaya meningkatkan diri menuju kedudukan intelektual, sosial, ekonomi, politik, budaya, serta gender yang lebih layak dan menjadi bagian yang integral dalam tata kehidupan masyarakat.  Salah satu komponen emansipator bangsa tersebut adalah kelompok dokter pribumi. Mereka menjadi pelopor semangat nasionalisme dan kesadaran berbangsa. Peran dan keberadaan para dokter pada saat itu tidak terlepas dari watak yang dibentuk melalui proses pendidikan kedokteran disertai sumpah serta etika yang harus dipatuhinya sebagai seorang dokter nasionalis.  Saat ini para dokter Indonesia yang nasionalis tengah membangun sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, meninggalkan keterlibatan politik, serta berfokus secara eksklusif pada kesehatan dan pengobatan saja. Pada saat yang sama, profesi dokter dihadapkan dengan tantangan yang sangat luar biasa, bahkan ancaman terhadap eksistensi profesi yang dapat dibagi menjadi tantangan yang berasal dari dalam maupun luar.  Tantangan dari dalam terutama terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kedokteran. Ini terkait dengan beberapa isu yang kerap kali diangkat media massa, misalnya dugaan malapraktik dokter, buruknya mutu pelayanan dokter (terutama di fasilitas kesehatan tertentu), dan isu kolusi gratifikasi yang dinilai menghilangkan independensi dokter. Di sisi lain, saat ini dokter di Indonesia menjadi profesi yang sangat diharapkan berperan sangat besar dalam penanggulangan pandemi Covid-19.  Sedangkan tantangan dari luar saat ini adalah tuntutan globalisasi berupa mekanisme pasar bebas yang telah masuk dalam area jasa pelayanan kesehatan. Kondisi itu menjadi ancaman dalam era industrialisasi pelayanan kesehatan atau era korporasi medis. Selain itu munculnya pendekatan baru dalam tantangan kesehatan internasional, yaitu kesehatan global yang sudah dimulai pada 1990-an. Kesehatan global cenderung mendukung program vertikal, intervensi teknologi, dan inovasi di bidang farmasi.  Semua itu terbangun akibat penyakit tertentu yang menular (emerging dan reemerging disease), mengancam kehidupan manusia melewati batas-batas negara, serta membutuhkan respons yang kuat dan terkoordinasi yang melebihi kapasitas pemerintah nasional. Salah satunya yang saat ini terjadi di seluruh dunia, yaitu Covid-19.  Mengatasi pandemi Covid-19 ini perlu penekanan pada biosecurity dan upaya untuk mencegah persebaran penyakit menular. Termasuk meningkatkan perhatian pada inisiatif horizontal, seperti program jangka panjang untuk memperkuat layanan kesehatan nasional, pelayanan kesehatan primer, pendidikan kesehatan masyarakat, atau keterlibatan masyarakat dalam penyusunan inisiatif kesehatan.  Problematika profesi kedokteran di Indonesia sepertinya sudah mencapai titik nadir yang harus segera mendapatkan penyelesaian. Bahkan saat ini sudah masuk dalam kondisi gawat darurat (emergensi) yang harus segera diresusitasi untuk dapat mempertahankan hidupnya (life saving). Mengembalikan pamor dokter Indonesia yang nasionalis menjadi urgensi yang saat ini harus dilakukan.  IDI mempunyai tanggung jawab yang besar di usia yang ke-70 tahun untuk mewujudkan dokter nasionalis. Seperti halnya fondasi yang sudah diletakkan para dokter nasionalis pendahulu yang manfaatnya bukan hanya untuk masyarakat profesi, tapi juga dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Semangat itu sudah tertulis di mukadimah Anggaran Dasar IDI, yaitu menjadi organisasi yang memiliki nilai-nilai profesionalisme, integritas etik dan moral, pengabdian, independensi, serta kesejawatan untuk melakukan upaya-upaya memajukan, menjaga, dan meningkatkan harkat dan martabat dokter Indonesia. (*)  <hr />  *) Moh. Adib Khumaidi, Ketua terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ap6YyJDgV1o&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Dokter Nasionalis, Tantangan Profesi di Tengah Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anggaran-bpjs-untuk-pbi-sudah-cair-rp-147-triliun_c_283281.jpg" alt="Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan iuran BPJS dinilai tak lantas begitu saja menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memprediksi kenaikkan tersebut tidak akan membuat layanan kesehatan di rumah sakit menjadi lebih baik. Sebab, kebijakan tersebut hanya difokuskan untuk menekan defisit yang terjadi selama ini.  "Saya masih belum bisa mengatakan bahwa kenaikan iuran akan berdampak pada kualitas pelayanan baik karena konsepnya hanya berbicara mengatasi defisit saja," kata Wakil Ketua Umum IDI Adib Khumaidi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).  Dia menyampaikan, kenaikan iuran BPJS dikhawatirkan hanya akan menjadi solusi gali lubang tutup lubang. Karena, defisit bisa berpotensi muncul terus apabila sistemnya tidak dibenahi secara menyeluruh.  "Yang kita takutkan iurannya akan menutup defisit saja. Negara perlu turun langsung mengatasi masalah defisit ini," imbuhnya.  Meski begitu, IDI tidak memungkiri defisit memang salah satu aspek terpenting yang harus dibenahi. Pasalnya, defisit membuat banyak tenaga medis rumah sakit belum mendapat bayaran dari BPJS.  Ia pun mengakui bahwa defisit BPJS Kesehatan secara tidak langsung turut berpengaruh pada kualitas layanan kesehatan bagi para pasien di rumah sakit. "Problem di dalam kesehatan sekarang dalam sistem pelayanan kondisinya adalah emergency in health care, indanger in health care," jelas Adib.  Sebelumnya, kenaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran sudah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019.  Pasal 29 Perpres 75/2019 menetapkan kenaikan iuran kategori PBI sebesar Rp 42.000 dari Rp 23.000 per orang per bulan. Kenaikan iuran PBI ini berlaku surut per 1 Agustus 2019 untuk 96,6 juta PBI (APBN) dan 37 juta PBI yang ditanggung (APBD).  Tidak hanya menaikan iuran peserta JKN-KIS kategori PBI, dalam Perpres 75/2019 juga ditetapkan besaran iuran bagi peserta mandiri. Namun kenaikan iuran baru akan berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang.  Peserta ketegori mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) untuk kelas 3 naik menjadi Rp 42.000 dari Rp 25.500 per bulan. Kemudian kelas 2 naik dari semula Rp 51.000 jadi Rp 110.000, sedangkan kelas 1 naik menjadi Rp 160.000 dari Rp 80.0000.  Sementara itu, untuk kategori pekerja penerima upah (PPU) seperti ASN, TNI, dan Polri besaran iuran ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji setiap bulannya. Dengan pembagian 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen dibayarkan peserta dengan batas maksimal gaji Rp 12 juta.

IDI: Kenaikan Iuran BPJS Belum Tentu Berdampak Pada Pelayanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/tangani-kondisi-medis-koruptor-kpk-dan-idi-perkuat-3-hal-ini_m_171279.jpeg" alt="Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memperkuat komitmen dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak perjanjian tahap II (MoU) yang diteken pada 5 Februari 2017.&nbsp; Apalagi, setelah kejadian kecelakaan yang menimpa tersangka kasus e-KTP Setya Novanto, IDI semakin menegaskan komitmennya membantu KPK dalam menangani pendampingan medis para koruptor. Sekretaris Jenderal (Sekjen) IDI Moh Adib Khumaidi menegaskan, organisasinya sudah sejak lama dilibatkan dalam memeriksa kondisi medis para koruptor. Namun, itupun harus sesuai permintaan KPK untuk memberikan keterangan alternatif bagi KPK. "Saat kasus Setya Novanto jilid I ketika dirawat di RS Premier sudah kammi dampingi. Begitu pula yang kedua. Dan MoU dengan KPK ini sudah diperkuat sejak Februari 2017, setelah lima tahun lamanya kami bekerja sama," tegas Adib kepada JawaPos.com, Selasa (28/11). Adib menambahkan, ada beberapa hal yang disepakati dan diperkuat dalam perjanjian kerja sama jilid II antara IDI dan KPK.&nbsp;Hal itu terkait dengan hasil pemeriksaan (assessment) kondisi medis setiap tersangka korupsi. Di antaranya: 1. Pemberian Keterangan Second Opinion Kasus Setya Novanto bukan kali pertama IDI terlibat dalam memberikan keterangan pendukung bagi kasus-kasus korupsi. Apalagi bagi para tersangka koruptor yang seringkali menjadikan sakit sebagai alasan.&nbsp; "Kami itu sudah lima tahun kerja sama dengan KPK. Jadi kami selalu mendampingi siapa-siapa saja yang disangkakan korupsi jika memang beralasan sakit, kami sebagai pemberi second opinion," tegas Adib. 2. Perkuat Pemeriksaan Dokter Setiap tersangka korupsi yang mengaku sakit dan sudah mendapatkan keterangan pemeriksaan dari dokter yang menangani, diperkuat dengan hasil assessment IDI. Hal itu juga harus berdasarkan permintaan KPK. "Kami meminta agar para dokter wajib bertindak profesional dan bebas intervensi. IDI berperan penting dalam memberikan keterangan medis kepada KPK," ujarnya. 3. Kode Etik Rahasia Medik Pasien Adib menegaskan apapun hasil pemeriksaan IDI kepada tersangka korupsi selalu wajib dilaporkan kepada KPK bukan kepada publik. Hal itu terkait kodeetik untuk menjaga kerahasiaan riwayat pasien. "Ada beberapa tersangka yang beralasan sakit. Kami berikan ke KPK tak dibuka ke masyarakat," ujarnya. Sehingga itu bisa menjadi catatan atau rekomendasi bagi KPK apakah tersangka itu memang bisa menjalani pemeriksaan atau tidak. Termasuk pemeriksaan soal psikologis para tersangka korupsi.&nbsp;

Tangani Kondisi Medis Koruptor, KPK dan IDI Perkuat 3 Hal Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#adib khumaidi

Berita Terkini