<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/pak_mk.jpg" alt="PENUH SENYUM: Anwar Usman dan Idayati (tiga dari kiri) bersama kerabat Presiden Jokowi seusai pengajian menjelang pernikahan kemarin (25/5)pagi. (Heni Laras untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENUH SENYUM: Anwar Usman dan Idayati (tiga dari kiri) bersama kerabat Presiden Jokowi seusai pengajian menjelang pernikahan kemarin (25/5)pagi. (Heni Laras untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure><h3>Kado Ultah Idayati, Berduet Nyanyi dengan sang Suami di Hari Pernikahan</h3> Anak-anak Idayati mendukung penuh keputusan sang ibu menikah lagi. Anwar Usman yang humoris dan gemar menyanyi membuatnya jatuh hati.  SEPTINA FADIA PUTRI, Solo  ---  MENURUT Heni Laras, Anwar Usman ibarat penerang hati bagi Idayati. Duka kehilangan suami lantaran sakit menahun mungkin masih terasa. Namun, Anwar yang humoris membuat adik Presiden Jokowi itu tidak butuh waktu lama untuk jatuh hati.  ”Mbak Ida (sapaan akrab Idayati, Red) itu enggak pernah curhat, tapi sering cerita sama saya. Katanya, Mas Anwar itu orangnya lucu banget, ya. Baik banget juga. Suka nyanyi,” kata Heni, salah seorang sosok kepercayaan keluarga besar Presiden Jokowi. ”Eh, itu bisa disebut curhat tidak ya,” lanjut Heni berkelakar kepada Jawa Pos Radar Solo yang menemuinya kemarin (25/5).  Hari ini Idayati resmi dipersunting Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Hari istimewa ini menjadi kado terindah bagi Idayati yang hari ini tepat berulang tahun ke-56.  Dalam rangkaian acara pernikahan Idayati, Heni berperan penting di berbagai prosesi. Mulai sebelum acara sampai hari H. Heni wajib stand by menyiapkan segala kebutuhan. Hari ini, misalnya, Heni bertugas sebagai among tamu. Sebelumnya, dia sibuk memastikan konsumsi untuk Paspamres.  ”Pokoknya, siap lari-lari kalau ada yang dibutuhkan. Saya memang sejak lama kenal sama Mbak Ida, sudah puluhan tahun lalu,” ujarnya.  Dulu, tambahnya, almarhum suami Idayati kenal baik dengan keluarga Heni. Kedekatannya lebih intens lagi sejak dia menjadi Relawan Jokowi. ”Setiap acara keluarga pasti saya bantu. Jadi, ya saya sudah dianggap sebagai orang kepercayaan keluarganya Mbak Ida,” ungkapnya.  Selama berinteraksi dengan Idayati, Heni belum pernah melihatnya marah. Bahkan bicara dengan nada tinggi dan keras saja tidak pernah.  Mengenal Idayati jauh sebelum menjadi keluarga presiden, Heni mengungkapkan bahwa tidak ada perubahan sifat dan sikap Idayati setelah kakaknya menjabat kepala negara. Idayati tetap orang yang sama sejak dia kenal sampai sekarang. ”Bahkan, isi di dalam rumahnya saja sama. Tidak ada yang berubah. Saking memang tidak ada perubahan dari diri Mbak Ida,” jelasnya.  Menurut Heni, Idayati dan Anwar Usman adalah pasangan yang klop. Kebetulan, keduanya punya hobi yang sama: menyanyi. Pada hari pernikahan mereka hari ini, keduanya juga berencana untuk duet berdendang.  Heni juga membocorkan Anwar sudah belajar berbahasa Jawa agar bisa mengimbangi Idayati. Beberapa kali pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 31 Desember 1956 itu memamerkan kemampuannya berbahasa Jawa.  ”Pak MK (sebutan Heni untuk Anwar Usman) juga sudah bilang tidak akan mengekang Mbak Ida untuk sering pulang ke Solo. Jadi, Mbak Ida tetap bisa bertemu dengan teman-teman dan keluarganya di Solo,” ungkapnya.  Selain itu, Heni melihat Idayati dan Anwar adalah pasangan yang sudah menemukan satu sama lain. Dulu, saat almarhum suami Idayati sakit selama 4 tahun, Heni menjadi saksi Idayati merawat dengan sepenuh hati. Bahkan, selepas kepergian almarhum suaminya, Idayati tidak keluar rumah selama 4 bulan penuh.  Anak pertama Idayati, Septiara Selviana Putri, turut bergembira dengan pernikahan ibunya dengan Anwar Usman. Sebab, dia juga mengenal sosok ketua MK itu sejak tahun lalu saat kali pertama dikenalkan ibunya.  ”Awalnya itu, ibu dan bapak ini dikenalkan kawan mereka. Beberapa kali ketemu, ngobrol, cocok, dan kemudian memutuskan ke jenjang yang lebih serius. Kalau sosok Pak Anwar, orangnya baik, agamanya kuat, beliau juga lucu dan santai saat berkomunikasi dengan kami (anak-anak Idayati),” kata dia saat jumpa pers di Solo kemarin.  Septiara pun berharap pernikahan ibunya dengan Anwar Usman memberikan kebahagiaan bagi keduanya. ”Setelah acara pernikahan ini, besoknya berangkat ke Bima karena ada prosesi di tempat asal Pak Anwar,” jelas perempuan yang akrab disapa Tia tersebut.  Anak kedua Idayati, Adityo Rimbo Galih Samudro, juga mendukung penuh keputusan ibunya. Setelah menikah, Idayati akan ikut dengan Anwar Usman untuk tinggal di Jakarta. ”Kami mendukung aja. Seneng lah. Kan selama ini ibu sendirian di Solo, saya di Jakarta dan kakak di Jogjakarta,” ujar Adityo.  Menengok ke belakang, semasa duduk di bangku SMA, Idayati adalah sosok yang pemalu. ”Ida itu jarang keluar kelas, kecuali saat istirahat ke kantin,” ungkap Nurwidayat Sapto Atmojo, ketua OSIS SMAN 4 Surakarta angkatan 1985.  Sebagai teman seangkatan saat SMA, Nurwidayat tidak terlalu sering berinteraksi dengan Idayati. Selain karena pemalu, Idayati tidak duduk di kelas yang sama dengannya.  Namun, belakangan, alumni angkatan 1985 sering bertemu kembali. Mengadakan berbagai agenda seperti bakti sosial atau sekadar makan bersama.  ”Ida teman yang baik hati, suka traktir teman-temannya seangkatan, suka bikin acara makan bareng. Terakhir, ada agenda halalbihalal setelah Lebaran kemarin,” katanya.  Tidak hanya hobi mentraktir, Idayati juga tidak pernah absen berkontribusi dalam acara bakti sosial. Dia ikut memberikan donasi. ”Sampai sekarang, memang Ida dekat sama teman-teman SMA. Nah, tidak tahu nanti setelah menikah masih bisa bertemu sama teman-teman atau tidak. Tapi, semoga masih bisa kumpul-kumpul lagi,” tutur dia.

Pak MK (Anwar Usman) Sering Pamer Kemampuan Berbahasa Jawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/rawan_konflik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman telah resmi menjadi suami dari adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati. Pernikahan itu digelar di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Kamis (26/5). Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menjadi wali nikah dalam akad tersebut.  "Prof. DR. H. Anwar Usman, S.H., M.H bin H. Usman, saya nikahkan dan saya jodohkan dengan suadari adik perempuan saya, Idayati binti Notomiharjo nikah dengan engkau dengan mas kawin seperangkat alat salat dan sebuah jam tangan di bayar tunai," ucap Jokowi saat menjadi wali nikah.  "Saya terima nikah dan jodohnya Idayati binti Notomiharjo dengan mas kawin tersebut," kata Usman.  Para saksi kemudian menyatakan sah dalam prosesi ijab kabul tersebut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi saksi pernikahan Anwar Usman dan Idayati.  Pernikahan antara Anwar dengan Idayati digelar menggunakan adat Jawa klasik. Usai akad, pengantin menggelar resepsi pernikahan pada pukul 12.00 WIB.  Prosesi akad nikah ini turut dihadiri sejumlah pejabat negara. Mereka di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sah! Ketua MK Resmi Nikahi Adik Presiden Jokowi, Idayati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/anwar-usman-miftahulhayuat.jpg" alt="Ketua MK Anwar Usman. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua MK Anwar Usman. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akhirnya angkat bicara soal rencana pernikahannya dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati. Dia tidak akan mundur dari jabatannya. Anwar menyatakan hanya akan taat pada konstitusi.  Hakim konstitusi asal Nusa Tenggara Barat itu mengatakan, rencana pernikahannya dengan Idayati semata-mata untuk melaksanakan perintah agama. Hal tersebut juga bagian dari hak asasinya sebagai manusia untuk memiliki pendamping dan menikah yang tidak bisa dilarang.  ”Itu hak mutlak Allah untuk menentukan si A menikah dengan si B,” ujarnya melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi kemarin (27/3).  Dalam konteks negara, lanjut Anwar, hak asasi tersebut juga dijamin dalam konstitusi yang diatur dalam pasal 28d ayat 1 dan pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Atas dasar itu, Anwar menegaskan tidak akan melepaskan apa pun yang sudah menjadi haknya. Termasuk dalam kaitannya sebagai hakim konstitusi.  Hakim berusia 65 tahun tersebut menambahkan, meski menikah dengan keluarga presiden, dirinya menegaskan untuk tidak menggadaikan independensi dan kredibilitasnya sebagai penjaga konstitusi. ”Lalu, integritas saya sebagai seorang hakim konstitusi apa sebagai seorang ketua MK akan berubah? Sampai dunia kiamat, Anwar Usman akan tetap taat kepada perintah Allah SWT,” tandasnya.  Anwar juga berjanji untuk tidak tunduk kepada pihak mana pun dan siapa pun. ”Saya hanya tunduk pada konstitusi, pada Undang-Undang Dasar (1945),” tegasnya.  Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago sepakat bahwa menikah merupakan perkara pribadi dan jodoh merupakan takdir Tuhan. Namun, dalam konteks pernikahan ketua MK dengan adik presiden, menurut dia, tidak bisa dipandang secara normatif. ”Bernegara tidak hanya prosedur, tapi ada nilai-nilai yang harus dijaga,” tuturnya.  Dalam kasus ini, lanjut Pangi, pernikahan tersebut berpotensi membawa dampak bagi masyarakat secara luas. Khususnya bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan produk UU dan memilih MK sebagai jalur penyelesaian.  Dijelaskan Pangi, ada banyak potensi benturan kepentingan pasca pernikahan itu. Sebab, UU yang notabene produk pemerintah akan diuji oleh keluarga presiden yang merupakan kepala negara dan representasi pemerintah. Dikhawatirkan, ada kompromi kepentingan.  Lagi pula, Pangi meyakini, pernikahan tersebut juga akan melunturkan reputasi dan wibawa MK sebagai penjaga konstitusi. Sebab, publik akan skeptis setelah mengetahui ketua MK punya hubungan kekerabatan dengan presiden. ”Orang udah putus asa, udah gak percaya,” cetusnya. Atas dasar itu, Pangi menyarankan agar Anwar mundur dari posisinya sebagai hakim konstitusi.  Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan, tidak ada yang salah dengan pernikahan tersebut. Tidak ada aturan apa pun yang dilanggar. ”Tidak ada pelanggaran hukum ataupun pelanggaran etik,” tegas dia.  Mantan ketua MK itu pun yakin pernikahan tersebut juga tidak akan berpengaruh terhadap kinerja MK maupun kerja-kerja hakim MK. ”Mau menikah ataupun tidak menikah lagi, ketua MK itu harus punya integritas,” tambah dia.

Ketua MK Anwar Usman Janji Tetap Independen, Tolak Mundur dari Jabatan