<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/WhatsApp-Image-2025-08-31-at-163300-1-3893693778.jpg" alt="Rapat anggota cabang AAI Jawa Timur yang mengusung Tjandra Sridjaja sebagai calon Ketua Umum DPP AAI di Munaslub Oktober 2025. (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Rapat anggota cabang AAI Jawa Timur yang mengusung Tjandra Sridjaja sebagai calon Ketua Umum DPP AAI di Munaslub Oktober 2025. (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jawa Timur resmi mengusung KPHA Tjandra Sridjaja Prajonggo sebagai calon ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AAI periode 2025&ndash;2030. Dukungan diputuskan dalam rapat anggota cabang di Surabaya, Jumat (29/8). Rapat tersebut dihadiri perwakilan 12 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari berbagai daerah di Jawa Timur. mulai Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Pasuruan, Malang Raya, Madura, Kediri Raya, Madiun Raya, Jember, Bondowoso, hingga Probolinggo. Koordinator Wilayah AAI Jawa Timur Abdul Salam mengatakan, dukungan terhadap Tjandra lahir dari semangat menyatukan kembali organisasi advokat yang sebelumnya sempat terpecah menjadi tiga kubu. &ldquo;Hari ini hadir 12 cabang. Kami sepakat mengusung &nbsp;Prof. Tjandra sebagai calon ketua umum. Harapannya beliau bisa menjadi figur pemersatu,&rdquo; ujarnya. Selain mengusung Tjandra, forum tersebut juga menyodorkan nama-nama tokoh nasional lain untuk posisi strategis di DPP AAI. Mereka adalah Denny Kailimang sebagai Dewan Penasihat, Maise T. Kandau sebagai Dewan Kehormatan, dan Tonic Tangkau sebagai Dewan Komisi Pengawas. Menurut Abdul Salam, keempat figur itu dinilai berpengalaman dalam organisasi advokat dan mendapat dukungan luas dari anggota di Jawa Timur. AAI Jatim bukan satu-satunya yang memberikan dukungan. Beberapa provinsi lain seperti Sulawesi Utara, Bali, Sumatra Utara, dan Jawa Tengah juga telah menyatakan pilihan yang sama. Saat ini, dukungan untuk Tjandra diklaim sudah mencapai hampir 50 DPC di seluruh Indonesia. Rencananya, deklarasi dukungan secara nasional akan digelar pada 4 September mendatang di Jakarta. Abdul Salam menegaskan bahwa dukungan aklamasi terhadap Tjandra lebih dari sekadar pemilihan ketua umum, tetapi juga menjadi momentum penting untuk rekonsiliasi. &ldquo;Harapannya dengan terpilihnya Prof. Tjandra, seluruh anggota AAI bisa bersatu kembali. Sosok beliau dinilai mampu memberikan pengayoman dan memperkuat organisasi secara nasional,&rdquo; ucapnya. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) AAI sendiri dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober 2025 mendatang.

Selain mengusung Tjandra, forum tersebut juga menyodorkan nama-nama tokoh nasional lain untuk posisi strategis di DPP AAI.

AAI Jatim Usung Tjandra Sridjaja di Munaslub, Berharap jadi Momentum Rekonsiliasi Advokat Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/IMG-20240126-WA0086-2340545014.jpg" alt="Ribuan Advokat dari Aliansi Advokat Indonesia berkumpul mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka." width="100%">
<figcaption>Ribuan Advokat dari Aliansi Advokat Indonesia berkumpul mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ribuan Advokat dari Aliansi Advokat Indonesia berkumpul mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi ini digelar di Gedung Balai Kartini dan langsung dihadiri Prabowo Subianto, Jumat (26/1/2024). Prabowo yang tiba sekitar pukul 16.25 WIB langsung disambut ribuan Advokat dengan teriakan satu putaran dan juga yel-yel kemenangan. "Prabowo, Prabowo, presiden, satu putaran," teriak mereka. Prabowo pun tersenyum menyambut teriakan tersebut. Menurut Ketua Umum Aliansi Advokat Indonesia, Otto Hasibuan, para tokoh Advokat yang berkumpul berasal dari pendidikan beragam, ada Profesor, Doktor, Magister dan Sarjana. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/IMG-20240126-WA0085-2303042311.jpg" alt="Ketua Umum Aliansi Advokat Indonesia, Otto Hasibuan, memimpin ribuan advokat Indonesia mendukung Prabowo Subianto menang satu putaran." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Aliansi Advokat Indonesia, Otto Hasibuan, memimpin ribuan advokat Indonesia mendukung Prabowo Subianto menang satu putaran.</figcaption>
</figure> "Pak Prabowo, mengumpulkan para Advokat ini tidak gampang, biasanya mereka bertanya 1 jam berapa duit? Namun di sini mereka yang datang menawarkan diri Pak. Teman-teman saya begitu cinta kepada negara ini, kepada Pak Prabowo," kata Otto. Sementara itu, Sekjen Aliansi Advokat Indonesia Dwiyanto Prihartono mengatakan para Advokat berasal dari 23 provinsi, puluhan kota dan kabupaten. "Total kurang lebih 40 ribu orang dan ini tidak bisa berkumpul semua. Kami punya jaringan 190 kota yang menawarkan diri," kata Dwiyanto. "Berawal dari diskusi kecil dan terbentuknya aliansi dan menyatakan dukungan ke Prabowo. Kami merasa waktunya profesi berpikir tentang negara bukan untuk berpolitik tetapi membantu berani lebih maju untuk beri sumbangsih pikiran untuk negara," tambah Dwiyanto.

Ribuan Advokat dari Aliansi Advokat Indonesia berkumpul mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka

Ribuan Advokat Indonesia Sambut Prabowo di Balai Kartini, Dukung Menang Satu Putaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Peradin.jpeg" alt="Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Peradin DR Firman Wijaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Peradin DR Firman Wijaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Peradin DR Firman Wijaya mengatakan, hak merk Peradin berupa sertifikat merk Peradin yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal HAKI Kemenhukam telah dikeluarkan persetujuan. Sedikitnya, ada tujuh sertifikat merk Peradin yang menyangkut logo dan nama, adalah mutlak milik Peradin dan Peradin di Indonesia hanya ada satu alias tidak ada dua.  "Maka dari itu, sengketa atau kasus hak merk Peradin atau Persatuan Advokat Indonesia, yang mana Peradin atau Perkumpulan dilarang memakai logo, lambang, dan nama Peradin," kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/9).  Tidak hanya itu, Peradin Perkumpulan juga tidak berhak lagi menggugat, mengingat Peradin Persatuan sudah sampai pada putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA). Keptusan MA itu bernomer: 6 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 26.05.2016 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomer: 27/Pdt-Sus-Merek/2015/PN NIAGA JKT.PST, 21.09.2015. Keputusan ini pun telah inkrah.  "Putusan MA sudah inkrah, yaitu Peradin Persatuan menang. Namun Perkumpulan menggugat lagi yang Kemenkumham dan Dirjend HAKI sebagai Tergugat I dan Peradin Persatuan tergugat II," sambung Firman.  Gugatan itu sampai pada Kasasi MA. Tetapi Kasasi Peradin Perkumpulan ditolak oleh MA, sesuai dengan keputusan MA Nomor 932.K/Pdt.Sus-HKI/2019, tanggal 12.11.2019. "Peradin Persatuan Advokat Indonesia telah menjalankan Amar Putusan MA dengan melaporkan Perkumpulan ke Bareskrim Polri, karena Perkumpulan tidak mematuhi amar putusan MA dan telah menuntut," pungkasnya.

Peradin di Indonesia Disebut Tidak Ada 2