Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/03/WhatsApp-Image-2026-01-30-at-130933-4214902493.jpg" alt="Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si. (Istimewa)" /> Oleh: Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si. *) Keputusan MSCI yang menyoroti risiko investability pasar saham Indonesia, disusul dengan penyesuaian outlook oleh Goldman Sachs, harus dipahami bukan sebagai vonis akhir, melainkan sebagai alarm strategis. Alarm ini penting, relevan, dan justru datang pada momentum politik yang tepat: awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di sinilah perbedaan antara negara yang reaktif dan negara yang berdaulat secara ekonomi akan terlihat jelas. Pasar modal Indonesia selama dua dekade terakhir mencatat kemajuan signifikan. Jumlah investor domestik telah menembus lebih dari 12 juta SID (Single Investor Identification). Cara baca angka &ldquo;Lebih dari 12 juta SID&rdquo; mencerminkan keberhasilan inklusi investor domestik. Namun, belum otomatis menciptakan pasar yang dalam dan berkualitas karena masih terkendala konsentrasi kepemilikan, free float rendah, dan kualitas likuiditas yang belum merata, dan peran investor ritel domestik semakin dominan. MSCI dan lembaga indeks global lainnya bekerja dengan metodologi berbasis data, bukan preferensi politik. Ketika free float rendah dan likuiditas efektif tidak mencerminkan kapitalisasi pasar nominal, risiko distorsi meningkat. Investor institusional global membutuhkan kepastian bahwa harga terbentuk secara wajar (bukan digoreng), likuiditas cukup dalam, dan akses pasar tidak terhambat oleh struktur kepemilikan tertutup. Kritik ini sah secara teknokratis dan harus dijawab melalui kebijakan yang tegas dan terukur. Hemat saya, tanggung jawab tidak bisa dibebankan hanya pada &ldquo;pasar&rdquo; atau &ldquo;asing&rdquo;. Dalam konteks inilah muncul pernyataan dugaan tentang adanya indikasi pihak-pihak yang sengaja &ldquo;menggoreng&rdquo; pasar modal Indonesia, perlu dibaca secara serius. Pernyataan ini saya berharap bukan retorika defensif, melainkan pengakuan dan transparansi data bahwa terdapat praktik-praktik distorsif yang memanfaatkan kelemahan struktural pasar untuk kepentingan sempit. Seperti halnya tahun 2021 saya membahas di banyak media tentang &ldquo;siapa mengoreng harga minyak goreng&rdquo; saat minyak goreng langka dan mahal di pasar domestik kita dan aksi pebisnis besar cari untung secara tidak wajar menjual minyak goreng di pasar asing, yang akhirnya muncul tersangka baik di kalangan kementerian dan pengusaha saat itu. Secara empiris, praktik menggoreng pasar modal umumnya dilakukan melalui penguasaan saham dengan free float kecil, transaksi terkoordinasi antar akun terafiliasi, serta pembentukan sentimen negatif atau euforia semu melalui rumor dan narasi tertentu. Dalam situasi global yang sensitif, sentimen ini diperbesar sehingga menciptakan volatilitas ekstrem dan kepanikan investor. Tujuannya beragam: mulai dari akumulasi saham di harga rendah, capital gain jangka pendek, hingga pembentukan tekanan ekonomi dan psikologis yang berlebihan terhadap pasar dan pembuat kebijakan. Kasus-kasus yang heboh belakangan ini mencerminkan pola tersebut, di mana gejolak pasar lebih banyak dipicu oleh manipulasi likuiditas dan informasi dibandingkan oleh fundamental ekonomi nasional. Fakta ini sekaligus mengonfirmasi kritik MSCI: pasar yang dangkal dan terkonsentrasi memang mudah dimanipulasi. Oleh karena itu, pernyataan pemerintah tentang praktik penggorengan pasar seharusnya tidak dipertentangkan dengan kritik global, melainkan dijadikan justifikasi kuat untuk melakukan reformasi struktural di Indonesia yang selama ini tertunda. Di sinilah peran Presiden Prabowo menjadi sangat menentukan. Presiden perlu menjadikan reformasi pasar modal sebagai agenda strategis nasional. Pertama, Presiden perlu menginstruksikan OJK dan BEI untuk menetapkan standar minimum free float yang lebih progresif dan bertahap, terutama bagi emiten besar dan BUMN terbuka, disertai roadmap, insentif, dan sanksi yang jelas. Kedua, diperlukan audit menyeluruh atas kualitas data kepemilikan dan likuiditas saham, termasuk transparansi beneficial ownership. Langkah ini krusial untuk menutup ruang manipulasi dan melindungi investor domestik dari distorsi harga. Ketiga, reformasi tata kelola harus menjadi prioritas nasional. Negara tidak boleh menjadi pemegang saham mayoritas yang pasif, melainkan role model dalam penerapan good corporate governance. Keempat, pemerintah perlu menciptakan insentif kebijakan yang mendorong pelepasan saham ke publik secara sehat, bukan sekadar imbauan moral. Kelima, dialog institusional yang aktif dengan penyedia indeks global perlu dilakukan dalam posisi setara, sebagai mitra reformasi, bukan sebagai pihak defensif. Optimisme harus dibangun di atas realisme. Jika ada pernyataan tentang praktik penggorengan pasar modal menegaskan bahwa masalah utama Indonesia bukan ketiadaan potensi, melainkan keberanian melakukan pembenahan struktural. Pasar modal adalah cermin kualitas institusi ekonomi negara. Jika reformasi dilakukan secara konsisten dan tegas, maka kepercayaan investor akan pulih dengan retorika yang wajib diikuti kebijakan nyata, serta pastikan fondasi pasar yang semakin kokoh. Pengalaman Korea Selatan secara empirik membuktikan bahwa tekanan dan kritik lembaga indeks global terhadap pasar modal bukanlah bentuk delegitimasi kedaulatan ekonomi, melainkan mekanisme disiplin struktural yang tidak dapat dihindari oleh negara dengan ambisi menjadi kekuatan ekonomi menengah-atas. Pasca krisis Asia 1997, pasar saham Korea Selatan menghadapi kondisi yang secara struktural paralel dengan Indonesia saat ini: konsentrasi kepemilikan ekstrem pada korporasi besar, free float yang rendah, praktik transaksi terafiliasi yang opaque, serta volatilitas harga yang tidak sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi. Pemerintah Korea Selatan tidak merespons dengan retorika defensif atau nasionalisme sempit, melainkan dengan reformasi institusional yang keras dan terukur meliputi kewajiban peningkatan free float, pengetatan transparansi beneficial ownership, restrukturisasi tata kelola korporasi, serta penguatan otoritas pengawas pasar modal. Konsekuensinya dapat diverifikasi secara data: likuiditas pasar meningkat secara berkelanjutan, kepercayaan investor institusional global pulih, dan Korea Selatan mampu mempertahankan posisi strategisnya dalam indeks global utama dengan kapitalisasi pasar yang stabil melampaui 80% PDB. Fakta ini secara tegas menegaskan bahwa problem pasar modal bukanlah persoalan sentimen atau konspirasi eksternal, melainkan cerminan kualitas institusi ekonomi domestik dan hanya dapat diselesaikan melalui keberanian politik untuk melakukan reformasi struktural, bukan dengan penyangkalan atau pembelaan normatif. Alarm sudah berbunyi. Kini saatnya bertindak dengan kepala dingin, tangan tegas berani terukur dan visioner kedepan untuk modal menuju Indonesia emas 2045 sejalan dengan apa yang sudah saya kritisi pada Buku Presiden Prabowo &ldquo; Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045&rdquo;. *) Ketua DPD Pergubi (Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia) Provinsi Jawa Timur. Dosen Program Doktor Ilmu Manajemen Entreprenuership Universitas Ciputra.

Di sinilah perbedaan antara negara yang reaktif dan negara yang berdaulat secara ekonomi akan terlihat jelas.

Menjaga Martabat Pasar Modal Indonesia: Agenda Reformasi Tegas dan Optimistis di Era Presiden Prabowo

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220529-WA0008.jpg" alt="Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdus Salam Shohib di antara para kiai bersama Rais Syuriah PWNU Jatim KH Anwar Manshur. PCNU Jatim for JawaPos" /> JawaPos.com–Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menolak keterlibatan TNI/Polri dalam pemerintahan. Hal itu disebut berlawanan dengan reformasi.  Wakil Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdus Salam Shohib menegaskan, di antara tuntutan reformasi 24 tahun lalu adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, juga tuntuan dihapuskan dwifungsi ABRI (TNI/Polri).  Gus Salam, panggilan akrab Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, menegaskan, pengangkatan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah merupakan preseden buruk yang akan membangkitkan kembali dwifungsi TNI/Polri.  ”Saya mengajak semua elemen civil society (masyarakat sipil), organisasi sosial kemasyarakatan (ormas), dan lembaga sosial masyarakat (LSM), bersama-sama mengawal dan peduli dengan jalannya reformasi dan demokrasi,” ucap Gus Salam pada Minggu (29/5).  PWNU sebagai ormas Islam mengingatkan, agar tidak takut untuk kritis dan memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah. Menurut Gus Salam, penunjukan perwira TNI/Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah merupakan preseden buruk yang akan membangkitkan kembali dwifungsi TNI/Polri.  ”Sekaligus mencederai cita-cita reformasi dan kemunduran prinsip demokrasi.” papar Gus Salam.  NU sebagai bagian elemen civil society, lanjut dia, mengingatkan penunjukan anggota TNI/Polri yang masih aktif bertugas, berlawanan dengan semangat reformasi. ”PWNU Jatim mengajak kekuatan masyarakat sipil di Indonesia bersama-sama menolak kebijakan pemerintah tersebut,” tegas Gus Salam.  Tiga sikap PWNU Jawa Timur yang disampaikan Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdus Salam Shohib yakni PWNU Jatim tidak sepakat dengan penunjukan TNI/Polri jadi penjabat (Pj) kepala daerah karena berlawanan dengan semangat reformasi. Pemerintah jangan memanfaatkan kewenanga dengan cara mencoreng demokrasi dan pengangkatan penjabat kepala daerah harus transparan, jujur, dan tidak berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi yang indeksnya semakin menurun.  ”Mengajak semua elemen masyarakat sipil (civil society), ormas, dan LSM, bersama-sama mengawal dan peduli dengan jalanya reformasi dan demokrasi serta tidak takut untuk kritis dan memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah,” ujar Gus Salam.  Gus Salam juga mengingatkan, sejumlah kursi kepala daerah mulai ditinggalkan pejabat definitif. Kursi-kursi itu sementara diisi penjabat (pj) yang menggantikan pejabat definitif.  Terdapat 272 kepala daerah yang bakal habis masa jabatannya jelang 2024. Jumlah tersebut terdiri atas 24 gubernur dan 248 bupati/wali kota.  Dari angka itu, 101 kepala daerah akan lengser dari kursi kepemimpinan pada 2022 dan sisanya 2023. Oleh karena pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada 2024, ditunjuk penjabat gubernur atau bupati atau wali kota untuk mengisi kekosongan jabatan.  Merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kekosongan jabatan gubernur akan diisi penjabat gubernur dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan dilantiknya gubernur definitif. Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota.  Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin diangkat sebagai Pj Bupati Seram Barat (Provinsi Maluku). Selain itu, Paulus Waterpauw yang merupakan perwira bintang tiga Polri ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua Barat menggantikan Dominggus Mandacan. Paulus dilantik sebagai Pj oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 12 Mei.

PWNU Jatim Tolak Anggota TNI/Polri Jadi Kepala Daerah

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Fadjroel-Rachman-Raka.jpg" alt="Fadjroel Rachman di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" /> JawaPos.com - Mantan Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal setia dan tegak lurus terhadap agenda reformasi yang membatasi jabatan kepala negara selama dua periode. Menurut Fadjroel, dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi sebelum berangkat ke Kazakhstan untuk menjadi Duta Besar. Menurutnya, Presiden Jokowi komitmen terhadap pembatasan jabatan kepala negara dua periode.  "Dalam pertemuan tersebut, beliau (Jokowi, Red) sempat mengulangi lagi apa yang disampaikan ke saya saat awal menjadi Jubir Presiden, bahwa beliau setia pada agenda reformasi, seperti pembatasan masa jabatan presiden dua periode, pemilihan presiden secara langsung, dan kepala daerah dipilih secara langsung," ujar Fajdroel kepada wartawan, Sabtu (9/4).  Oleh sebab itu, mantan aktivis 98 ini mengaku yakin Presiden Jokowi tidak akan mengkhianati konstitusi terkait pembatasan masa jabatan Presiden RI yang dibuat saat masa reformasi tersebut. "Oleh karena itu, saya yakin Presiden Jokowi tegak lurus dengan agenda reformasi," katanya.  Fadjroel juga mengaku sejalan dengan Presiden Jokowi yang meminta para menterinya untuk fokus terhadap tugas dan fungsinya. Sehingga tidak perlu lagi berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden RI.  "Presiden meminta dengan tegas kepada seluruh menterinya agar berhenti menyuarakan urusan penundaan dan perpanjangan pemilu. Keputusan Jokowi tersebut senapas dengan pandangan saya bahwa dua periode harga mati," tegasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi melarang para menteri di Kabinet Indonesia Maju berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden RI. Menurut Jokowi, masalah penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan kepala negara hanya menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.  "Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan atau perpanjangan," ujar Jokowi.  Jokowi juga meminta kepada para menteri untuk memiliki sensitivitas tinggi terhadap kesulitan yang tengah terjadi. Menurut dia, para menteri juga bisa harus bisa menjelaskan langkah apa saja yang telah diambil oleh pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut dengan baik.

Eks Jubir Presiden Yakin Jokowi Tegak Lurus dengan Agenda Reformasi