<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/9AnqyBP2NwFdeUa7V63CNheAn6aH8PZiklzHnD8T-4014491088.jpg" alt="Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat melakukan kunjungan kerja ke TPA Benowo, Surabaya, Rabu (16/4). (Humas Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat melakukan kunjungan kerja ke TPA Benowo, Surabaya, Rabu (16/4). (Humas Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Inovasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, kembali menuai apresiasi dari pejabat nasional. Pujian kali ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kunjungan kerjanya, Rabu (16/4). "Jadi kunjungan kami ke sini untuk melihat secara langsung, operasi dari PSEL yang ada di Benowo, yang kita tahu sudah berjalan efektif selama kurang lebih empat tahun terakhir,&rdquo; ujar Menko AHY. Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan bahwa masalah sampah tak bisa dipandang sepele. Ini adalah tantangan bersama yang perlu diselesaikan secara menyeluruh di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Indonesia. &ldquo;Oleh karena itu, kita harus selalu menghadirkan pusat-pusat pengelolaan sampah yang benar-benar terpadu, semakin modern dengan teknologi yang juga baik, sehingga semakin efektif dan efisien,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, AHY menuturkan bahwa setiap harinya, Kota Surabaya menghasilkan sekitar 1.600 ton. Ribuan sampah tersebut kemudian dikelola dengan dua teknologi di PSEL TPA Benowo. &ldquo;Yang pertama adalah menggunakan (Landfill) Gas Power Plant bisa menghasilkan 1,65 hingga 2 megawatt. Sedangkan yang 1.000 ton (sampah) itu menggunakan metodologi gasifikasi,&rdquo; jelasnya. &nbsp; AHY menyampaikan bahwa sampah yang dikelola menjadi energi listrik dialirkan melalui Gardu Induk Altaprima, meskipun dari proses tersebut, masih menyisakan elemen seperti fly ash dan bottom ash. "Elemen sisa bottom ash kurang lebih 15 persen, sedangkan fly ash sekitar 2 persen. Ini juga masih bisa digunakan, termasuk bisa untuk menimbun, pengurukan dan sebagainya,&rdquo; terang AHY. &nbsp; Menko AHY menilai PSEL Benowo Surabaya layak dijadikan model nasional pengelolaan sampah berkelanjutan, namun tiap daerah perlu menyesuaikan teknologi berdasarkan kapasitas dan volume sampahnya. &ldquo;Presiden Prabowo Subianto telah mendeklarasikan semangat beliau agar kita harus menangani sampah. Bisa dikatakan kita menghadapi darurat sampah,&rdquo; tukas putra dari Presiden RI ke-6 tersebut.&nbsp;(*)

Menko AHY mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Surabaya, menyoroti pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan

AHY Puji Pengelolaan Sampah Jadi Listrik di TPA Benowo Surabaya, Sebut Layak Ditiru Nasional

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/30/rusunawa-507547579.jpg" alt="Sebanyak 139 warga kolong tol Jelambar direlokasi ke sejumlah rusunawa di DKI Jakarta. (dok. Kementerian PKP)" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 139 warga kolong tol Jelambar direlokasi ke sejumlah rusunawa di DKI Jakarta. (dok. Kementerian PKP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara resmi merelokasi sebanyak 139 warga kolong tol Jelambar Baru di Jakarta Barat ke sejumlah rusunawa untuk mendapatkan hunian yang layak, pada Sabtu (30/11). Hal ini ditandai dengan penyerahan kunci kepada ratusan warga yang dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Ara memastikan seluruh warga kolong tol yang direlokasi akan diberikan pelatihan oleh Kementerian Sosial. "Kami terus berkoordinasi, dibantu Bapak Mendagri yang luar biasa menggerakkan Pemerintah Daerah, juga dengan Bapak Menteri Sosial dan Bapak Wamensos yang luar biasa telah menyiapkan pelatihan bagi warga yang direlokasi. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Pak Menko AHY yang memberikan arahan yang jelas kepada kami," kata Menteri Ara. Menteri Ara juga memberikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah bergerak cepat membantu mewujudkan relokasi warga kolong jembatan ke Rusun yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. "PJ Gubernur Jakarta, Sekda Jakarta, Kepala Dinas Perumahan, Wali Kota, sampai Lurah semuanya mantap. Terima kasih sudah memanusiakan warga Jakarta," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara berbincang langsung dengan beberapa perwakilan warga yang direlokasi. "Saya bincang ada yang sampai 40 tahun ada di bawah kolong jembatan dan hari ini berkat Pak Prabowo, mereka pindah ke rumah susun," ujarnya. Dikatakan Menteri Ara, relokasi warga ini juga merupakan bagian dari upaya penataan kawasan kolong jembatan dan kolong tol untuk dimanfaatkan sebagai tempat aktifitas yang lebih positif. "Saya usulkan bisa dikelola buat taman yang bagus dilengkapi jogging track, bisa disediakan tempat juga buat UMKM," jelasnya. Untuk diketahui relokasi akan diberikan gratis enam bulan kepada warga dan diharapkan setelah mendapatkan pelatihan keterampilan, warga dapat membayar mandiri uang sewanya sebesar Rp 550 ribu untuk tipe 36. Kepala Dinas Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto dalam laporannya menyebutkan, terdapat 139 Kepala Keluarga (KK) dengan KTP DKI dipindahkan ke beberapa lokasi Rusunawa. "Rusunawa Rawa Buaya sebanyak 44 unit. Untuk 95 KK lainnya akan ditempatkan di Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur 26 unit, serta Rusunawa PIK Pulogadung 1 sebanyak 45 unit," pungkasnya.

"Saya bincang ada yang sampai 40 tahun ada di bawah kolong jembatan dan hari ini berkat Pak Prabowo, mereka pindah ke rumah susun," ujarnya.

Bareng Tito dan AHY, Menteri Ara Relokasi 139 Warga Kolong Tol Jelambar Baru ke Sejumlah Rusunawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/AHY-menteri-1813677371.jpg" alt="Menteri ATR/BPN AHY Meraih Gelar Doktor di Universitas Airlangga. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN AHY Meraih Gelar Doktor di Universitas Airlangga. (Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berhasil menyelesaikan Ujian Doktor Terbuka di Universitas Airlangga, Surabaya. Dilansir dari kominfojatim, Selasa (8/10), AHY mempresentasikan disertasinya yang berjudul 'Transformational Leadership and Human Resources Orchestration towards Indonesia Emas 2045' di hadapan para penguji, tamu undangan, dan sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Jawa Timur 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa. Rektor Universitas Airlangga, Prof. M Nasich, yang juga memimpin sidang terbuka tersebut, menyatakan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono lulus dengan predikat Cumlaude. Dalam disertasinya, AHY menekankan pentingnya kepemimpinan transformasional dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai elemen kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ia mengatakan bahwa di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu beradaptasi, inovatif, dan mampu menggerakkan semua elemen bangsa. AHY juga menekankan bahwa studi doktoralnya tidak hanya memperluas pengetahuannya tentang teori kepemimpinan dan manajemen SDM, tetapi juga memberinya wawasan baru tentang penerapan konsep-konsep tersebut dalam politik dan pemerintahan. Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antara dunia akademik dan pemerintahan. Menurutnya, sinergi antara akademisi dan politisi sangat penting untuk mencapai kemajuan bangsa secara bersama-sama. Perjalanan studinya selama tiga tahun di Universitas Airlangga bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam kepada pemerintah mengenai pentingnya kepemimpinan transformasional dan manajemen SDM. Ia berharap penelitiannya dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis ke depan. AHY juga menyebutkan bahwa disertasinya harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata dengan pendekatan strategis yang tepat. Kebijakan tersebut perlu mampu membangun simpati dan dukungan masyarakat agar langkah pemerintah mendapat respons positif. Menurut AHY, pengelolaan SDM adalah faktor penting dalam mencapai visi besar tersebut. Ia berpendapat bahwa pengembangan SDM harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masa depan bangsa, terutama di era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi. Kepemimpinan transformasional dan pengelolaan SDM yang baik, katanya, akan memungkinkan Indonesia bersaing di tingkat global dan menghadapi tantangan besar di masa depan, sehingga kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Para penyanggah dalam sidang terbuka ini antara lain terdiri dari Prof. Dr. Mohammad Nasih, Prof. Badri Munir Sukoco, Prof. Dr. Fendy Suhariadi, Prof. Djoko Santoso, Prof. Dr. Bambang Sektiari L, Prof. Dr. Rudi Purwono, Prof. Dr. Dian Agustia, Dr. Koko Srimulyo, dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh.***

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berhasil menyelesaikan Ujian Doktor Terbuka di Universitas Airlangga, Surabaya.

Lulus dengan Predikat Cumlaude, Menteri ATR/BPN AHY Meraih Gelar Doktor di Universitas Airlangga

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/17/IMG-20240617-WA0041-2727715499.jpg" alt="Kepala Balitbang-Diklat Kemenag Prof Suyitno membawakan khutbah salat Idul Adha di Masjid Istiqlal (17/6)." width="100%">
<figcaption>Kepala Balitbang-Diklat Kemenag Prof Suyitno membawakan khutbah salat Idul Adha di Masjid Istiqlal (17/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Salat Idul Adha 1445 H di Masjid Istiqlal berjalan dengan khidmat dan tertib. Jamaah membeludak sampai di luar masjid. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Masjid Istiqlal juga melakukan penyembelihan hewan kurban. Total ada 50 ekor lebih hewan kurban yang dititipkan ke Masjid Istiqlal.&nbsp; Penyelenggaraan Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal dihadiri sejumlah pejabat. Diantaranya Wapres Ma'ruf Amin beserta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Sementara itu khutbah Salat Idul Adha dibawakan oleh Kepala Balitbang Diklat Kemenag Prof Suyitno dengan judul Semangat Idul Adha Hadirkan Cinta dan Kepedulian Sosial. Suyitno dalam khutbahnya menyampaikan, ibadah kurban memperkuat ikatan kepedulian sosial dan solidaritas antar umat Islam. "Selama pelaksanaan qurban, masyarakat saling berbagi daging kurban dengan orang-orang yang membutuhkan," katanya. Termasuk untuk para fakir miskin, yatim piatu, dan kaum dhuafa. Menurut Suyitno, ibadah kurban menciptakan rasa kebersamaan, persatuan, dan saling peduli antar sesama Muslim. Selain itu, juga mengajarkan nilai-nilai saling berbagi, empati, dan kepedulian sosial dalam masyarakat. "Ibadah kurban mendorong umat untuk memperdalam spiritualitas dengan taqarrub billah dan sekaligus memperkuat akhlak yang baik," tutur dia. Ia mengatakan, selain proses penyembelihan hewan kurban harus tetap mematuhi aturan dan tata cara yang ditetapkan dalam agama, pembagian daging kurban juga dimaksudkan sebagai upaya menebarkan kecintaan sesama umat. Usai salat Wapres Ma&rsquo;ruf Amin menyerahkan secara simbolik hewan kurban sapi yang beratnya mencapai 1.164 kilogram kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal juga dihadiri&nbsp; Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK). Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H/2024 M. Ia mengatakan, hari raya kurban merupakan hari yang memberi contoh yang baik berkurban untuk sesama. "Hari Raya Idul Adha (adalah) hari yang memberi contoh yang baik dalam berkorban untuk sesama," kata JK. Dalam pelaksanaan Shalat Idul Adha 2024 tahun ini, JK berlebaran di Masjid Istiqlal, Jakarta.&nbsp;Selain JK tampak hadir juga Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

Menurut Suyitno, ibadah kurban menciptakan rasa kebersamaan, persatuan, dan saling peduli antar sesama Muslim.

Jamaah Salat Idul Adha di Istiqlal Membeludak, Khatib Sampaikan Pesan Kepedulian Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/29/z2_20240529_18490671-2429311260.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan dua sertifikat tanah milik keluarga Nirina Zubir di Kantor Kementerian ATR/BPN." width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan dua sertifikat tanah milik keluarga Nirina Zubir di Kantor Kementerian ATR/BPN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan dua sertifikat tanah milik keluarga Nirina Zubir di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (29/5). Dikutip dari laman&nbsp;atrbpn.go.id, Nirina Zubir beserta keluarga telah menerima total enam Sertifikat Hak Milik (SHM) atas rumah yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Barat. &ldquo;Keluarga Nirina sejak tahun 2018, sudah 6 tahun menjadi korban kejahatan mafia tanah. Atas nama keadilan, apa yang telah diikhtiarkan dapat bersama-sama dicari solusinya oleh Kementerian ATR/BPN. Kami senang bahwa hari ini sudah diselesaikan semuanya,&rdquo; ujar AHY. AHY menyebut, sertifikat yang diserahkan kepada Nirina Zubir kali ini berupa Sertifikat Tanah Elektronik yang telah dipastikan keamanannya. &ldquo;Yang spesial kali ini diserahkan juga berbentuk Sertifikat Tanah Elektronik. Sertifikat Tanah Elektronik ini lebih aman karena sudah masuk langsung ke dalam database, tidak bisa diakses oleh siapapun. Sehingga jauh lebih sulit diduplikasi dan dipalsukan,&rdquo; bebernya. Selanjutnya, ia berharap, kejadian yang menimpa Nirina Zubir dan keluarganya dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk menjaga sertifikat dan mewaspadai praktik-praktik mafia tanah. Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN pun akan melakukan perbaikan internal dalam urusan pemberantasan mafia tanah. &ldquo;Dari awal semangat Kementerian ATR/BPN untuk gebuk mafia tanah kita lakukan secara serius. Bukan hanya Nirina dan keluarga, tapi untuk kalangan masyarakat siapa saja, tidak mengenal latar belakang profesinya, status strata ekonomi, semua wajib kita lindungi. Apalagi masyarakat yang tidak berdaya, yang terintimidasi kita lindungi, kita bela, kita perjuangkan,&rdquo; tegas AHY. Sebagai public figure yang mengalami kejahatan mafia tanah, Nirina Zubir menjadi bukti terwujudnya keadilan pertanahan. Sehubungan dengan ini Nirina Zubir berharap masyarakat dapat mencontoh upayanya dalam memperjuangkan hak yang dirampas oleh mafia tanah. &ldquo;Sekarang Nirina sudah mendapat assurance dari Pak Menteri dan Pak Wamen yang sedang melakukan perbaikan dan pembersihan untuk mafia tanah. Jadikan Nirina sebagai lambang bahwa kita bisa meraih kembali hak milik kita, kita benar, kita punya buktinya, jangan pernah takut untuk menyuarakan. Ayo semua kita gebuk mafia tanah dan kita bisa!&rdquo; papar Nirina. Pada saat menyerahkan sertifikat tanah ini hadir Wamen ATR/Waka BPN Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, serta sejumlah Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan dua sertifikat tanah milik keluarga Nirina Zubir di Kantor Kementerian ATR/BPN.

Berhasil Berantas Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN AHY Serahkan Sertifikat Tanah Keluarga Nirina Zubir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/surat-3229580726.jpg" alt="Potongan surat tanda tangan yang bertuliskan seperti &lsquo;Anies Baswedan&rsquo; mengajak AHY menjadi cawapres." width="100%">
<figcaption>Potongan surat tanda tangan yang bertuliskan seperti &lsquo;Anies Baswedan&rsquo; mengajak AHY menjadi cawapres.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Berubahnya haluan Anies Baswedan yang kini bergandengan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, membuat Partai Demokrat meradang. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, akhirnya buka suara untuk menjawab berbagai spekulasi publik yang penasaran tentang hubungan di balik ketiga partai besar tersebut. Lewat akun X (dulunya Twitter) pribadinya @jansen_jsp, ia mengungkapkan tentang apa yang terjadi antara Anies, AHY, dan Cak Imin. Sebuah cuitan panjang berjudul &lsquo;Kesepakatan Pintu Belakang&rsquo;. Dalam ceritanya, Jansen mengungkit soal surat yang ditulis Anies untuk melamar AHY sebagai pendampingnya. Menurut dia, AHY sudah menjawab surat tersebut dan bersedia menjadi bacawapres Anies dalam pilpres 2024 mendatang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012906782/andi-mallarangeng-demokrat-terus-berkomunikasi-dengan-partai-lain-untuk-langkah-selanjutnya">Andi Mallarangeng: Demokrat Terus Berkomunikasi dengan Partai Lain untuk Langkah Selanjutnya</a> &ldquo;Surat Mas Anies itu sudah dijawab Mas AHY dalam bentuk surat tulisan tangan juga, pada tanggal 25 Agustus 2023. Mengatakan iya dst.. Saya sudah lihat langsung suratnya,&rdquo; tulis Jansen, dikutip&nbsp;JawaPos.com&nbsp;pada Sabtu (2/9). Namun jawaban tersebut, kata dia, memang tidak dipublikasikan lantaran menunggu waktu yang tepat. Selain itu, surat lamaran 25 Agustus itu sejatinya juga bukan pertama kali disampaikan Anies Baswean. Jansen bilang, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah berkali-kali meminang AHY jauh sebelum tanggal tersebut. Bahkan, Anies sempat menyebut lamarannya dengan kalimat &ldquo;Mari kita &lsquo;menjemput takdir&rsquo; bersama&rdquo;. &ldquo;Jadi secara lisan dan tertulis, Mas Anies sebenarnya sudah berkali-kali menyampaikan/memutuskan memilih Mas AHY jadi wakilnya. Dari penyampaian lisan 14 Juni 2023 sampai tertulis 25 Agustus 2023 (yang suratnya terlampir di bawah). Yang kemudian beliau khianati sendiri,&rdquo; terangnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012906627/sby-ungkap-demokrat-diajak-bentuk-koalisi-baru-dengan-pks-dan-ppp">SBY Ungkap Demokrat Diajak Bentuk Koalisi Baru dengan PKS dan PPP</a> Lebih lanjut, Jansen menjelaskan bahwa Partai Demokrat sejatinya sudah ingin mendeklarasikan Anies &ndash; AHY sejak lama. Namun, Anies disinyalir mengulur-ulur waktu pendeklarasian tersebut, dengan dalih terlalu cepat dan ingin menunggu &lsquo;last minute&rsquo;. Partai Demokrat dengan sabar menerima permintaan Anies dan bersedia menunggu waktu itu tiba. Sayangnya, lain di mulut lain di hati, tiba-tiba saja Anies dikabarkan menggandeng Cak Imin sebagai wakilnya seolah mencampakkan AHY yang sudah dipinangnya lebih dulu. &lsquo;Kesepakatan Pintu Belakang&rsquo; antara Anies dan Cak Imin yang disepakati dalam waktu singkat, seketika meruntuhkan kerjasama dan komitmen Demokrat dan Anies yang sudah terjalin sejauh ini. &ldquo;Sehingga komitmen, kerjasama dan rasa saling percaya antar kita yang berjalan selama 1 tahun ini, rusak karena kesepakatan yang dilakukan tidak lebih dari 1X24 jam. Dilakukan di belakang pintu, diam-diam, tanpa berpikir lama dan jenengan setuju,&rdquo; tandasnya.

Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, akhirnya buka suara tentang apa yang terjadi antara Anies, AHY, dan Cak Imin.

Wasekjen Partai Demokrat Ungkap ‘Kesepakatan Pintu Belakang’ Antara Anies, AHY dan Cak Imin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/02/IMG_20230902_122531-725042468.jpg" alt="Ketua Sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberi arahan dalam Sidang Majelis Tinggi Demokrat sebagaimana disiarkan di pendopo kediamannya, Puri Cikeas, Bogor (1/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberi arahan dalam Sidang Majelis Tinggi Demokrat sebagaimana disiarkan di pendopo kediamannya, Puri Cikeas, Bogor (1/9/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap diajak untuk membentuk koalisi baru yang terdiri atas PKS, PPP, dan partainya, Demokrat, untuk maju Pilpres 2024. SBY mengatakan tawaran itu disampaikan oleh menteri aktif di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kita juga tahu seorang menteri, sekarang ini, menteri masih aktif dari kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, PKS, dan PPP. Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya,"&nbsp;&nbsp;ucap SBY saat memberi arahan dalam Sidang Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, dikutip dari Fajar.co.id pada Sabtu (2/9). Meski demikian, SBY, sekaligus beberapa pengurus dan kader senior Demokrat menolak menyebut nama menteri yang mereka maksud. Di kesempatan lain, SBY juga membeberkan adanya ajakan bergabung dari kelompok bakal Capres lainnya, yakni dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.&nbsp; Tawaran kerja sama itu juga dibahas saat pertemuan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan. "Yang kedua, Pak Prabowo datang ke Pacitan menemui saya dan menyampaikan juga ajakannya," ungkap SBY. SBY menganggap tawaran kerjasama yang dilayangkan baik dari pihak Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo, adalah cara berpolitik yang sah, baik, dan terbuka. "Itu dibenarkan dalam demokrasi dan dunia politik. Ajakannya saya dengarkan juga tulus dan serius. Dilakukan dengan terbuka, publik juga tahu. Ini 'kan baik untuk transparansi politik dibandingkan manuver bawah tanah yang penuh misteri," tutur Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Namun, SBY tidak mau gegabah dalam bersikap terhadap tawaran-tawaran tersebut. Ia ingin menunggu sampai situasi dirasa tenang. "Menurut pandangan saya, hari ini, besok atau lusa, belum saatnya kami ambil keputusan ke mana Demokrat akan bergabung atau capres mana yang kami dukung. Saya pikir, belum saatnya," ujarnya. Sebagai informasi, Partai Demokrat resmi mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres imbas keputusannya memilih Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Cawapresnya. Kini, Demokrat juga resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

SBY mengungkapkan pada saat sidang, partainya diajak untuk membentuk koalisi baru yang terdiri atas PKS, PPP.

SBY Ungkap Demokrat Diajak Bentuk Koalisi Baru dengan PKS dan PPP