<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/WhatsApp-Image-2023-05-13-at-181406-3832284202.jpg" alt="Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji." width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital digelar di mal bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Mal di Kota Pahlawan. Pelayanan itu menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730 setiap 31 Mei dengan agenda tahunan Surabaya Shopping Festival (SSF). &rdquo;Jadi Disdukcapil Surabaya berinisiatif untuk mengadakan kerja sama dengan Asosiasi Pengelola Mal Kota Surabaya memfasilitasi masyarakat melakukan aktivasi IKD di Mal sembari berbelanja,&rdquo; kata Agus Imam Sonhaji, Sabtu (13/5). Menurut dia, aktivasi di mal tersebut sebagai bentuk pelayanan jemput bola kepada masyarakat. Diharapkan agar ketika pasokan blangko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada awal 2024 dihentikan, warga Surabaya sebagian besar sudah memiliki IKD atau KTP Digital. &rdquo;Setelah sukses uji coba pelayanan aktivasi IKD di Galaxy Mal pada minggu lalu. Pada akhir pekan ini dan seterusnya dilaksanakan serentak di beberapa lokasi mal sekaligus,&rdquo; ujar Agus Imam Sonhaji. Agus menjelaskan, persyaratan yang dibutuhkan masyarakat untuk mengajukan aktivasi IKD di Mal. Di antaranya, sudah memiliki KTP-el atau pernah melakukan perekaman KTP-el. &rdquo;Kemudian, memiliki gawai atau smartphone berbasis android, dan dapat mengoperasikan gawai atau smartphone dengan baik,&rdquo; sambung Agus Imam Sonhaji. Sebelum mengajukan aktivasi IKD kepada petugas, Agus menuturkan, para pemohon diharapkan mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Playstore. Kemudian pemohon mengisi data diri dan melakukan swafoto atau selfie untuk mempersingkat durasi aktivasi. &rdquo;Jumlah aktivasi IKD sampai hari ini (13/5), per pukul 12.00 mencapai 51.875,&rdquo; tutur Agus Imam Sonhaji.

Dispendukcapil Surabaya menyatakan, pelayanan aktivasi KTP digital digelar di mal bekerja sama dengan asosiasi pengelola

Di Surabaya, Pemilik KTP Digital Mencapai 50 Ribu Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/agus-sonhaji-dan-KTP-digital-741x486-1.jpg" alt="Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya meminta warga yang pindah ke luar kota tapi masih tercatat sebagai warga Surabaya untuk segera melaporkan ke kelurahan atau kecamatan setempat.  “Ini untuk meningkatkan akurasi data penduduk di Surabaya,” kata Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji, di Surabaya, Senin (27/2), dikutip dari RADAR SURABAYA.  Menurut Agus, memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 470/7256/SJ tanggal 27 Desember 2021 tentang Pindah Datang Penduduk, maka diminta agar ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 harus dilaksanakan dengan baik.  Hal itu tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) dimana peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.  “Lalu Pasal 14 ayat (1) dalam hal terjadinya perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk. Kemudian, Pasal 15 ayat (1) penduduk warga negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah,” katanya.  Oleh karena itu, kata dia, Dispendukcapil memandang penting ketentuan tersebut karena sebagaimana diatur juga pada pasal 101 pada huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 yang berbunyi semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen.  Menurut dia, penggunaan NIK yang di dalamnya terdapat informasi nama dan alamat penduduk sangat tepat untuk menjaga ketepatan sasaran program-program intervensi Pemkot Surabaya, termasuk program bantuan sosial (bansos).  “Bahkan, persoalan ini juga menjadi perhatian Wali Kota Surabaya beserta jajarannya,” kata dia.  Untuk menjamin keakuratan data penduduk tersebut, kata dia, Pemkot Surabaya melalui jajarannya di kelurahan telah melakukan pengecekan keberadaan data penduduk Surabaya di akhir tahun 2022 melalui aplikasi Cek-in Warga.  Hasilnya, lanjut dia, didapatkan data kependudukan bahwa data Penduduk ber-KTP-el Kota Surabaya (dejure), namun secara defacto sudah pindah keluar kota, tetapi belum pernah melaporkan kepindahannya secara administratif.  “Mencermati temuan data tersebut, kami memberikan waktu selama 30 hari ke depan sejak 27 Februari nanti kepada penduduk yang dirinya termasuk kategori temuan sudah pindah keluar kota atau tidak diketahui keberadaannya, dengan status alamat tetap di Surabaya untuk melaporkan alamat eksisting domisili,” kata dia.  Agus menjelaskan, laporan tersebut dilakukan melalui layanan administrasi kependudukan di kelurahan atau kecamatan, supaya dibantu diterbitkan Surat Keterangan Pindah (SKP)-WNI dari Dispendukcapil Surabaya ke Dispendukcapil Kota/Kabupaten alamat eksisting domisili.  Apabila penduduk yang data de facto dan de yure-nya tidak sesuai tersebut sampai dengan 30 hari ke depan tidak segera melaporkan posisi alamat tempat dirinya yang terkini, maka data kependudukannya akan diajukan ke Kemendagri guna ditindaklanjuti sesuai ketentuan.  “Selanjutnya, kami tidak akan menggunakan data penduduk yang diketahui tidak sesuai antara kondisi riel/faktual (defacto) dengan data administratifnya (dejure) ketika menjalankan program-program intervensinya,” ujarnya.  Selain itu, Agus menambahkan, apabila penduduk tersebut ingin mengklarifikasi keberadaan-nya atau domisili eksisting setelah masa 30 hari ke depan, maka dapat datang ke kantor layanan adminduk di kelurahan atau kecamatan guna dibantu untuk memperbaharui alamat terkini melalui proses pindah ke alamat domisili-nya tersebut.”Jadi, silahkan melaporkan sebelum 30 hari ke depan,” kata dia.

Mulai Hari Ini, Warga Surabaya yang Pindah ke Luar Kota Wajib Lapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/akta-lahir.png" alt="APLIKASI BUAT AKTA: Warga Surabaya Desy menggunakan situs wargaklampiddispendukcapil.surabaya.go.id untuk melaporkan kelahiran kerabatnya, Selasa (3/1). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>APLIKASI BUAT AKTA: Warga Surabaya Desy menggunakan situs wargaklampiddispendukcapil.surabaya.go.id untuk melaporkan kelahiran kerabatnya, Selasa (3/1). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah pemohon akta kelahiran terus meningkat sejak 2021. Hal itu dipicu instruksi yang dikeluarkan Wali Kota Eri Cahyadi. Ada empat instruksi wali kota (inwali) yang menetapkan untuk menghapus denda (sanksi) administratif bagi yang telat mengurus dokumen kelahiran.  Kabid Pelayanan Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Laily Susanti mengatakan bahwa inwali mulai diterbitkan pada 2021. Sebelumnya, pada 2020, jumlah yang mengurus akta kelahiran tercatat hanya 40.488 anak.  Kemudian, pada 2021, yang mengurus permohonan akta kelahiran meningkat hingga 104.067 orang. ’’Ada peningkatan hingga 80 ribu anak,” terangnya.  Melihat jumlah kepengurusan terkerek setelah inwali dikeluarkan, inwali kembali dibuat pada awal 2022. Laily menyebutkan, sepanjang tahun lalu, dispendukcapil mencatat ada 163.775 anak yang memiliki dokumen akta kelahiran. Nah, tahun ini pemkot kembali membebaskan denda keterlambatan hingga Juni 2023.  Kepala Dispendukcapil Agus Imam Sonhaji meminta agar masyarakat memanfaatkan pembebasan denda tersebut. Menurut dia, tak jarang, denda menjadi kendala bagi sebagian masyarakat.  ”Keberatan membayar denda, akhirnya tidak diurus-urus dokumen kependudukannya. Padahal, akta lahir adalah hak anak dan kewajiban bagi orang tuanya,” jelasnya.  Sonhaji mengklaim 98 persen anak-anak Surabaya telah mengantongi akta kelahiran. Berdasar data dispendukcapil, ada 700 ribu anak-anak (usia di bawah 17 tahun) yang tinggal di Surabaya. Artinya, 25 hingga 30 persen penduduk Surabaya adalah anak-anak.  Untuk mempermudah pelayanan pengurusan dokumen akta kelahiran, kata Sonhaji, pihaknya melakukan beberapa hal. Tak hanya pembebasan denda, tapi juga kerja sama dengan puluhan rumah sakit hingga bidan. Para orang tua bisa mengurus dokumen kelahiran langsung setelah melahirkan di rumah sakit atau bidan.  Kerja sama itu dimulai pada 2021. Beberapa rumah sakit yang bisa melayani pengurusan akta kelahiran, antara lain, RS Pura Raharja, RS Royal Surabaya, hingga RS Islam A. Yani.  Sonhaji menyampaikan bahwa di rumah sakit yang bekerja sama dengan pemkot warga juga dapat mengurus dokumen kematian hingga perubahan anggota dalam kartu keluarga.

Denda Keterlambatan Dihapus, Pengurusan Akta Lahir Meningkat