<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/IMG_1507JPG-282362705.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap Hasto Kristiyanto menyimak keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap Hasto Kristiyanto menyimak keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sopir pribadi mantan kader PDI Perjuangan Saeful Bahri, Ilham Yulianto mengaku pernah dititipkan uang pecahan dolar Singapura oleh Saeful Bahri. Uang itu diminta Saeful Bahri untuk diserahkan kepada mantan Komisioner Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina.</p> <p>Pernyataan itu disampaikan Ilham saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/4).</p> <p>"Saya telepon Pak Saeful, terus ada intruksi dari Pak Saeful kalo itu suruh masukin amplop berapa lembar yang jelas saya lupa, apakah 11 lembar atau 22 lembar, saya lupa. Berbentuk 1.000 dolar Singapur, saya masukin ke amplop itu, terus saya disuruh ke arah lantai 5," kata Ilham saat memberikan kesaksian.</p> <p>Jaksa lantas mendalami perintah Saeful Bahri kepada Ilham. Menurut Ilham, uang pecahan dolar Singapura yang telah disimpan di dalam amplop itu diminta untuk diberikan kepasa Agustiani Tio Fridelina.</p> <p>"Kemudian diminta apa? Apa perintahnya Saeful?," tanya jaksa.</p> <p>"Masukin sekian lembar ke amplop nanti kamu temuin namanya Ibu Tio," ungkap Ilham menerikan pembicaraannya dengan Saeful Bahri.</p> <p>Ilham mengaku memberikan titipan Saeful Bahri kepada Agustiani Tio. Ia menyebut, saat dirinya menyerahkan uang titipan itu Agustiani Tio langsung memahaminya.</p> <p>"Ini ada titipan dari pak Saeful," ujar Ilham.</p> <p>"Bu Tio apa jawabannya?," cecar jaksa.</p> <p>"Sudah langsung paham ya," timpal Ilham.</p> <p>"Apa jawabannya?," telisik jaksa</p> <p class="class-paragraph">"oh ya terima kasih," tutur Ilham menirukan ucapan Tio.</p> <p>Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini.</p> <p>Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Serta, memerintahkan staf pribadinya Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.</p> <p>Upaya paksa penangkapan terhadap Harun Masiku itu setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024.</p> <p>Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku.</p> <p>Upaya Hasto Kristiyanto telah membuat pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) 1.</p> <p>Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan, dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan.</p> <p>Hasto didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHAP.</p> <p>&nbsp;</p>

Sopir pribadi mantan kader PDI Perjuangan Saeful Bahri, Ilham Yulianto, mengaku pernah dititipkan uang pecahan dolar Singapura oleh Saeful.

Saksi Sidang Hasto Ungkap Pernah Diminta Saeful Bahri untuk Serahkan Uang Dolar Singapura ke Agustiani Tio

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/IMG-20250203-WA0078-1548182619.jpg" alt="Mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina bersama kuasa hukumnya mengadu ke Komnas HAM terkait pencekalan ke luar negeri oleh KPK, Senin (3/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina bersama kuasa hukumnya mengadu ke Komnas HAM terkait pencekalan ke luar negeri oleh KPK, Senin (3/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Komisioner Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina menggugat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti secara perdata ke Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA. Agustiani Tio menuntut Rossa Purbo Bekti dengan ganti rugi Rp 2,5 miliar dengan dalih aksi intimidasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi hari ini saya dengan rekan-rekan mewakili Ibu Agustina Tio Friderina mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Saudara Rossa Purbo Bekti. Tadi sudah teregistrasi," kata tim kuasa hukum Tio, Army Mulyanto kepada wartawan, Selasa (11/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengungkapkan, gugatan dilayangkan Agustiani Tio ke PN Bogor Kelas IA, karena wilayah Bogor menjadi lokasi tempat tinggal Rossa Purbo Bekti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015633761/ketua-kpk-akui-efisiensi-anggaran-pengaruhi-kinerja-lembaganya-tak-ada-perjalanan-dinas">Ketua KPK Akui Efisiensi Anggaran Pengaruhi Kinerja Lembaganya, Tak Ada Perjalanan Dinas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Disesuaikan dengan alamat dari Bapak Rossa Purbo Bekti yang beralamat di Kota Bogor, sesuai dengan alamat yang bersangkutan, sehingga kami menggugat perdata di pengadilan Bogor Kota," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Army mengutarakan, gugatan perdata dilayangkan karena Agustiani Tio ditawarkan gratifikasi hukum oleh tergugat, yakni Rossa Purbo Bekti saat berstatus sebagai saksi di KPK. Sebab, Tio diminta untuk mengganti tim pengacara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Rossa menyuruh Ibu Tio untuk mengganti kuasa hukum karena pada saat itu, kuasa hukum yang mendampingi adalah dari kader PDI Perjuangan, artinya saya dan rekan-rekan diminta untuk diganti karena memang saya kader dari Partai PD Perjuangan," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, Agustiani Tio juga disebut menerima tindakan intimidasi saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK oleh Rossa Purbo Bekti. Menurutnya, Rossa menggebrak meja pada saat pemeriksaan di ruang penjidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun menyebut, Rossa saat memeriksa Agustiani Tio mengintimidasi secara verbal, sehingga gugatan dilayangkan ke PN Bogor Kelas IA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudjan yang berikutnya adalah penyataan Pak Rossa kepada Ibu Tio yang bilang bahwa 'kita lihat saja nanti siapa yang lebih kuat, oke, dan yang terakhir adalah, Ibu Tio dipaksa oleh Pak Rossa untuk mengakui menerima kompensasi dengan menyampaikan pertanyaan, dapat berapa saudari dari Hasto Kristiyanto," urai Army.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu salah satu isi dari substansi gugatan kami. Jadi, sebenarnya ini menjadi sebuah rangkaian langkah-langkah upaya keadilan bagi Ibu Tio," lanjut Army.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, Agustiani Tio secara serius memperkarakan Rossa Purbo Bekti dengan menuntut ganti rugi Rp 2,5 miliar terhadap aksi intimidasi tergugat. Upaya gugatan secara perdata menjadi langkah Agustiani Tio memperoleh keadilan hukum dan penggugat bisa menerima kelayakan dari kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, Agustiani Tio saat ini dicekal oleh KPK keluar negeri. Akibatnya, mantan terpidana kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku itu tidak bisa menjalani perawatan medis terhadap sakit kanker yang diderita di Tiongkok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu bentuk dari upaya gugatan perdata ini dan yang pasti bagi Ibu Tio kebenaran itu harus diungkap, karena ini bicara keadilan, terutama kondisi Ibu Tio hari ini yang kita sama-sama sekali lagi mendoakan supaya Ibu Tio bisa segera lekas sembuh," pungkas Army.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Agustiani Tio Fridelina menggugat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti secara perdata ke Pengadilan Negeri Bogor.

Tak Terima Dicegah ke Luar Negeri, Agustiani Tio Gugat Perdata Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti Rp 2,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/IMG-20250203-WA0078-1679243238.jpg" alt="Terpidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina (ATF) di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (3/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina (ATF) di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (3/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan izin menjalani pengobatan di Guangzhou Fuda Cancar Hospital, Tiongkok. Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Tio, Army Mulyanto saat menyerahkan surat yang kedua kali ke KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan izin berobat ke Tiongkok itu dilakukan, karena KPK mencegah Tio dan sang suami ke luar negeri. Tio yang merupakan mantan terpidana kasus&nbsp;dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 itu dicegah dalam perkara yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi hari ini, kami kuasa hukum dari Ibu Agustina Tio Fridelina melayangkan surat kedua terkait atas pencekalan klien. Yang pertama adalah menindaklanjuti terhadap surat tersebut yang sebelumnya di tanggal 3 Februari 2025. Hari ini kami melayangkan surat terkait hal yang sama dan juga menyampaikan secara substansi," kata Army Mulyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015629024/primbon-jawa-mengungkap-takdir-kaya-10-weton-ini-dipercaya-memiliki-keberuntungan-finansial-besar">Primbon Jawa Mengungkap Takdir Kaya 10 Weton Ini Dipercaya Memiliki Keberuntungan Finansial Besar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015628876/jika-kamu-ingin-merasa-lebih-bahagia-dalam-30-hari-mulailah-melakukan-8-hal-ini-setiap-pagi">Jika Kamu Ingin Merasa Lebih Bahagia dalam 30 Hari, Mulailah Melakukan 8 Hal Ini Setiap Pagi</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Army menjelaskan, Tio saat ini terbaring lemah di salah satu rumah sakit yang berada di Depok, Jawa Barat. Ia menyebut, kondisi Tio memburuk, karena obat penyakit kanker yang dideritanya sudah habis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kondisi beliau agak memburuk dan ini karena obat yang memang seharusnya berobat ini artinya sudah habis," ungkap Army.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, Agustiani Tio harus menjalani pengobatan secara berkala di Tiongkok. Menurutnya, selain dokter yang memang bagus, pengobatan di Tiongkok juga lebih murah daripada di Indonesia. Army tak menginginkan, kliennya mendapat pengobatan dari awal jika harus menjalani pengobatan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Army meminta Ketua KPK Setyo Budiyanto dapat berpikir positif dengan memberikan izin kepada Agustiani Tio. Bahkan, ia tidak mempermasalahkan jika terdapat penyidik yang harus mendampingi pengobatan Tio di Tiongkok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan pimpinan KPK, khususnya Ketua KPK bisa melihat ini dengan sangat bijaksana dari sisi kemanusiaan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Agustiani Tio Fridelina meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan izin menjalani pengobatan di Tiongkok.

Klaim Kondisi Melemah, Agustiani Tio Minta KPK Beri Izin Berobat ke Tiongkok

<div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/IMG-20250203-WA00781-761232159.jpg" alt="Mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina bersama kuasa hukumnya mengadu ke Komnas HAM terkait pencekalan ke luar negeri oleh KPK, Senin (3/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina bersama kuasa hukumnya mengadu ke Komnas HAM terkait pencekalan ke luar negeri oleh KPK, Senin (3/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16"><strong><br />JawaPos.com -</strong> Mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina mengaku ditawari uang Rp 2 miliar oleh orang tidak dikenal (OTK) sebelum diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan yabg disampaikan Agustiani Tio dalam sidang praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dinilai perlu didalami oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">"Saya pikir ini sudah jadi fakta persidangan, majelis hakim bisa melakukan penetapan kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa lebih dalam, memanggil dan memeriksanya di dalam ruang persidangan untuk didengarkan keterangan saksinya," kata Ketua PBHI, Julius Ibrani kepada wartawan, Minggu (9/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Julius menyebut, tindakan seseorang yang menawarkan Rp 2 miliar untuk diberikan kepada saksi, agar memberikan keterangan yang tidak benar merupakan bentuk kejahatan dugaan tindak pidana obstruction of justice atau perintangan penyidikan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">&ldquo;Ada indikator-indikator obstruction of justice, salah satunya adalah mendorong tindakan seorang saksi untuk berbohong atau memberikan informasi yang palsu kepada penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap si saksi tersebut, baik secara tertulis maupun secara lisan indikator ini sebutannya adalah lying tindakan berbohong,&rdquo; ucap Julius.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Ia mengungkapkan, tindakan-tindakan intimidasi dan percobaan penyuapan untuk memberikan keterangan tidak sesuai fakta dapat dipidana dengan Pasal 221 KUHP. Menurutnya, perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">"Dimana seseorang yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai saksi, korban, maupun terdakwa, harus dipenuhi dan dijamin hak-haknya mendapatkan proses penyidikan yang independent, objektif tanpa paksaan, tanpa intimidasi, tanpa ancaman dan agar dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dengan leluasa, dengan nyaman dan dengan aman,&rdquo; urainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Aktivis antikorupsi itu mengatakan,</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">tindakan penyidik yang diduga melakukan pelanggaran kepada saksi Tio, tidak hanya berdampak pada substansi pemeriksaan atau proses hukum, tetapi berdampak juga terhadap kondisi fisik dan psikis dari seseorang yang menghadapinya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Karena itu, ia juga meminta pimpinan KPK untuk melakukan pemeriksaan kepada penyidik KPK yang menangani perkara tersebut. Apalagi, upaya intimidasi dan suap kepada Tio sudah viral dan menjadi atensi publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">&ldquo;Seharusnya pimpinan secara inisiatif utamanya Direkturat Pengawasan Internal harus memanggil nama yang disebutkan dugaannya dalam penyidik KPK untuk diperiksa secara etik dan dicari bukti-buktinya. Apakah betul ini telah melanggar profesionalitas dalam konteks etik, melanggar hukum acara prosedural dalam konteks prosedural ataupun merupakan dugaan tindak pidana yang namanya obstruction of justice dengan indikator tadi,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Sebelumnya, Mantan Anggota Bawaslu RI, Agustiani Tio Fridelina mengaku dirinya sempat ditawarkan uang sebanyak Rp 2 miliar sebelum memberikan kesaksian</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">kepada KPK. Menurutnya, sosok yang menawarkan uang itu merupakan pria yang tidak dikenal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Agustiani Tio pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024, yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pada 6 dan 8 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">"Pada saat ada surat (panggilan Desember 2024) kemudian saya tunda minta 6 Januari (2025), ada hal yang aneh, ada orang minta ketemu dengan saya. Karena saya nggak mau ketemu di rumah, yuk kita ketemu di luar. Ya kalau dia sih bilang nya dari teman saya, dapat nomor saya," kata Agustiani Tio saat memberikan kesaksian dalam sidang praperadilan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Ia mengungkapkan, dirinya diminta oleh pihak yang tidak dikenalnya untuk memberikan keterangan yang jujur saat diperiksa KPK. Bahkan, dia juga ditawari perbaikan ekonominya saat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">"Ketika ketemu dia kemudian bilang minta saya untuk bicara yang sesungguhnya, untuk bicara yang sejujurnya, tapi kemudian ada iming-iming yang dia bilang, adalah, 'nanti tenang untuk ekonominya bu Tio, kita tahu kok Bu Tio kemarin itu," ungkap Agustiani Tio.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Meski demikian, Agustiani mengklaim menolak tawaran uang Rp 2 miliar. Dia menegaskan telah memberikan keterangan yang jujur dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada putusan kasus suap yang juga sebelumnya telah menjerat dirinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">"Tapi saya jawab saat itu, maaf, karena laki-laki, saya panggilnya mas saat itu, 'maaf mas saya ini sudah menceritakan yang sejujurnya dan sesungguhnya. Saya tinggal nanti menunggu kalau KPK memanggil saya nanti ketemu, kalau saya tahu saya pasti akan jawab jujur kok. Saya pasti akan menjawab yang sesungguhnya'. Jadi saya bilang gitu sehingga transaksi itu tidak pernah terjadi," pungkas Agustiani.</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Agustiani Tio Fridelina mengaku ditawari uang Rp 2 miliar oleh orang tidak dikenal (OTK) sebelum diperiksa penyidik KPK.

Agustiani Tio Ditawari Uang Rp 2 Miliar Sebelum jadi Saksi Kasus Hasto, PBHI Minta PN Jaksel dan KPK Dalami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/Jubir-KPK-Tessa-Mahardika-Sugiarto-Dery-RidwansahJPG-593881432.jpg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto." width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Sedianya, Wahyu Setiawan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis (2/1).</p> <div dir="auto">Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengingatkan Wahyu Setiawan untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. Wahyu Setiawan juga merupakan mantan terpidana dari kasus dugaan suap PAW DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi ini sudah selesai menjalani semua proses hukum yang dikenakan kepada yang bersangkutan. Jadi seharusnya yang bersangkutan bisa hadir dan menyampaikan keterangan sesuai dengan fakta apa adanya," kata Tessa kepada wartawan, Senin (6/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015494079/daftar-peraih-penghargaan-piala-aff-2024-bomber-naturalisasi-vietnam-nguyen-xuan-son-borong-2-kategori-individu-bergengsi">Daftar Peraih Penghargaan Piala AFF 2024: Bomber Naturalisasi Vietnam Nguyen Xuan Son Borong 2 Kategori Individu Bergengsi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wahyu berhalangan hadir dalam panggilan pemeriksaan, pada Kamis (2/1). Ia beralasan sudah ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. "Yang bersangkutan bersedia untuk hadir di hari Senin," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Wahyu Setiawan, penyidik KPK juga memanggil mantan Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Dalam kasus ini, Agustiani Tio Fridelina juga telah menjalani proses hukum bersama-sama Wahyu Setiawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meyakini, penyidik lembaga antirasuah akan menggali keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam kasus suap PAW DPR RI. Karena itu, Wahyu dan Agustiani Tio diminta menyampaikan fakta-fakta sebenarnya kepada penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015494073/deretan-negara-juara-piala-aff-vietnam-dekati-singapura-timnas-indonesia-semakin-tertinggal">Deretan Negara Juara Piala AFF: Vietnam Dekati Singapura, Timnas Indonesia Semakin Tertinggal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Berharap akan bicara jujur dan memberi keterangan yang sebenarnya dihadapan penyidik yang memeriksanya," imbau Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudi meyakini dua mantan terpidana kasus suap yang turut menyeret buron Harun Masiku itu mengetahui segala hal terkait penerimaan uang. Termasuk fakta hukum dan pihak yang terlibat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyidik ingin mengunci hal hal penting dalam keterangan Wahyu dan Agustiani. Sehingga Hasto tidak bisa berkelit atau membela diri dengan berbagai argumentasi atau alasannya, karena fakta sebenarnya sudah didapatkan penyidik," tegas Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Baru-baru ini, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW Anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun Masiku hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015494075/lelang-jersey-marselino-ferdinan-saat-cetak-2-gol-ke-gawang-arab-saudi-laku-rp-10097-juta-pemenang-biar-bisa-nular-ke-anak-saya">Lelang Jersey Marselino Ferdinan saat Cetak 2 Gol ke Gawang Arab Saudi Laku Rp 100,97 Juta, Pemenang: Biar Bisa Nular ke Anak Saya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto juga sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga melarangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengingatkan Wahyu Setiawan untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK.

Panggil Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio, KPK Diyakini Gali Keterlibatan Hasto di Kasus Suap PAW DPR

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/Juru-Bicara-KPK-Tessa-Mahardika-Dery-Ridwansah-1JPG-3991813634.jpg" alt="Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina (ATF), dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2024-2029. Agustiani Tio diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama ATF," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Jumat (27/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agustiani merupakan salah satu mantan terpidana dalam kasus ini. Agustiani Tio telah dihukum pidana bersama mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015464919/pelatih-persebaya-surabaya-paul-munster-blak-blakan-francisco-rivera-berpotensi-absen-lawan-bali-united">Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster Blak-blakan, Francisco Rivera Berpotensi Absen Lawan Bali United</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci materi pemeriksaan yang akan didalami kepada Agustiani Tio. KPK akan memberikan informasi lebih lanjut setelah proses pemeriksaan selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK telah mengembangkan kasus dugaan suap PAW DPR RI yang menjerat buron mantan caleg PDIP Harun Masiku dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015464893/prediksi-dan-link-live-streaming-bali-united-vs-persebaya-surabaya-green-force-pantang-lepas-tahta-klasemen">Prediksi dan Link Live Streaming Bali United vs Persebaya Surabaya: Green Force Pantang Lepas Tahta Klasemen!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto juga sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga melarangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.</div>

Agustiani Tio diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

KPK Panggil Agustiani Tio Dalami Dugaan Keterlibatan Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Suap PAW DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/gelar-sidang-VC.jpg" alt="Suasana sidang secara Virtual di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/3/20). perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sidang virtual digelar bagi narapidana tipikor. Sidang secara online ini dilakukan guna menc" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang secara Virtual di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/3/20). perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sidang virtual digelar bagi narapidana tipikor. Sidang secara online ini dilakukan guna menc</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - ‎Ativis antikorupsi, Saiful Jihad menduga ada upaya mengaburkan pokok masalah dari Kesaksian mantan Komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dalam sidang kasus dugaan suap PAW Caleg PDIP Harun Masiku. Menurut Saiful Jihad, kesaksian Agustiani terkesan tanpa dasar dan ingin menyeret banyak pihak.<br /> <br /> "Hal biasa ketika orang terpojok akan nyasar dan menyeret ke mana-mana. Di hukum itu kan yang dibutuhkan fakta dan data bukan katanya, ini ada kesan dia asal bunyi (asbun)," ungkap Saiful dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/4).<br /> <br /> Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/4) lalu, Agustiani menuduh Saeful Bahri adalah pelaku pemberi suap ke mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.<br /> <br /> "Bahasa Agustiani di persidangan itu setahu saya. Artinya dia tidak tahu. Pertanyaan mendasar adalah ini mengaitkan orang atau memang ada motif politik untuk menjatuhkan orang," ungkap Saiful.<br /> <br /> Upaya untuk mengaitkan orang kata Saiful, harus disertai bukti dan tidak sekedar ucapan tanpa dasar. Sehingga ke depannya tidak menjadi masalah baru. "Jadi ini bisa menjadi pidana baru," tegasnya.<br /> <br /> Mantan aktivis mahasiswa 98 dan pendiri Jakarta Public Service (JPS) ini melanjutkan, dalam persidangan jangan membangun opini tanpa dasar, apalagi tidak ada bukti yang jelas.<br /> <br /> "Saya rasa hakim dan KPK pintar serta cerdas. Mana kesaksian yang asal bunyi dan menyeret nama orang tanpa dasar," tambahnya.<br /> <br /> Seperti diberitakan, pengacara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Wayan Sudirta menyambangi kantor Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, di Jakarta Selatan, Jumat, 17 Januari 2020. Wayan yang didampingi wakilnya, Teguh Samudra, datang untuk berkonsultasi terkait banyaknya berita yang mereka nilai memojokkan PDIP.<br /> <br /> "Pertama-tama yang kami sampaikan ke sana adalah bagaimana posisi PDIP yang sudah babak belur dipojokkan oleh pemberitaan-pemberitaan yang di antara lain tidak benar," kata Wayan.<br /> <br /> Dia mencontohkan beberapa media menyebut partai menghalangi upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggeledah kantor DPP PDIP dalam kasus korupsi salah satu kader mereka Harun Masiku. Wayan mengatakan PDIP digambarkan seakan berusaha melawan petugas dan memberi kesan negatif.<br /> <br /> "Sebagai sebuah partai yang sebentar lagi menghadapi momen-momen elektoral, termasuk Pilkada, kami sangat dirugikan, sangat-sangat dirugikan. Apalagi dikaitkan dengan unsur-unsur pencemaran nama baik, penghinaan itu tampak nyata," ungkapnya.<br /> <br /> Wayan menyertakan satu bundel berkas pemberitaan media yang dia sertakan ke Bareskrim untuk diperiksa. Jika dinilai ada yang memenuhi unsur pidana, Wayan mengatakan akan melaporkannya ke pimpinan pusat, untuk dibahas lebih lanjut.

Aktivis Antikorupsi Nilai Pernyataan Agustiani Tio Janggal

agustiani tio

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#agustiani tio

Berita Terkini