<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="py-4"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/g7l8ARGFtyqAfRRd38I0guADbR94q1JYNBL6MskO-1624956002.jpg" alt="Wareng selaku ketua Panser Biru bersama Walikota Semarang, Agustina Wilujeng. (Dok. Wareng)" width="100%">
<figcaption>Wareng selaku ketua Panser Biru bersama Walikota Semarang, Agustina Wilujeng. (Dok. Wareng)</figcaption>
</figure> </div> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rh:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> JawaPos.com&nbsp;- Ketua Panser Biru, Wareng, membeberkan alasan di balik permintaannya agar PSIS Semarang kembali menjalani latihan di Kota Semarang. Hal itu disampaikan dalam audiensi yang digelar di ruang rapat Wali Kota Semarang, Kantor Balai Kota, Senin (15/12/2025). Audiensi tersebut dihadiri Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, CEO baru PSIS Semarang Nova Datu yang didampingi suaminya, Fariz Julinar, dan Ketua Panser Biru Wareng. Dalam pertemuan itu, Wareng secara terbuka meminta manajemen PSIS mempertimbangkan kembali penggunaan fasilitas latihan di Stadion Citarum atau Sidodadi, meski hanya satu kali dalam sepekan. Menurut Wareng, permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Ia mengingatkan kembali sejarah PSIS yang sebelumnya menjadikan Stadion Citarum sebagai pusat aktivitas, mulai dari kantor, latihan, hingga pengembangan tim muda. &ldquo;Dulu semua ada di Citarum. PSIS hidup dan tumbuh di situ,&rdquo; tulis Wareng melalui akun Instagram pribadinya, @kepareng_wareng, yang kemudian menjadi perhatian publik. Ia menilai, perubahan lokasi latihan hingga berpindah ke luar kota seperti Wisesa, Mranggen, dan Demak tidak lepas dari dinamika politik pada masa lalu. Situasi tersebut, kata Wareng, membuat seolah-olah PSIS terusir dari rumahnya sendiri di Kota Semarang. Padahal, bagi suporter, kedekatan tim dengan kota asal memiliki nilai emosional yang besar. Wareng menegaskan, kini PSIS dikelola oleh pengusaha, sehingga menurutnya tidak ada salahnya meminta klub kembali memanfaatkan fasilitas yang ada di Semarang. Ia menilai penggunaan Stadion Citarum atau Sidodadi dapat memperkuat identitas PSIS sebagai klub kebanggaan warga Ibu Kota Jawa Tengah. Selain itu, permintaan tersebut juga dimaknai sebagai bentuk pengingat janji kolaborasi antara pemerintah kota dan PSIS Semarang. Wareng berharap Wali Kota Agustina Wilujeng dapat menunjukkan kepedulian terhadap klub dan suporternya. &ldquo;Kami ingin melihat kolaborasi nyata demi PSIS Semarang,&rdquo; tulisnya. Sementara itu, audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan komunikatif. Manajemen PSIS melalui Nova Datu menyambut masukan dari suporter sebagai bagian penting dalam perjalanan klub ke depan. Meski belum ada keputusan resmi, wacana kembalinya latihan PSIS ke Kota Semarang dinilai sebagai langkah positif untuk mendekatkan tim dengan pendukungnya. Bagi Panser Biru, latihan di Semarang bukan sekadar soal lokasi, tetapi juga simbol kebersamaan dan komitmen menjaga identitas PSIS sebagai milik warga Kota Semarang. </div> </div> </div> </div>

Ketua Panser Biru, Wareng, meminta PSIS Semarang kembali latihan di Kota Semarang, simbol kebersamaan dan identitas klub.

Alasan Ketua Panser Biru Dorong PSIS Berlatih di Kota Semarang Akhirnya Terungkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/30/agsutin-626457469-2363093470.jpg" alt="Agsutina Wilujeng Pramestuti memberikan sambutan dalam acara Banteng Balik Kandang di Kantor DPD PDI Perjuangan. (KHAFIFAH ARINI PUTRI/JAWA POS RADAR SEMARANG)" width="100%">
<figcaption>Agsutina Wilujeng Pramestuti memberikan sambutan dalam acara Banteng Balik Kandang di Kantor DPD PDI Perjuangan. (KHAFIFAH ARINI PUTRI/JAWA POS RADAR SEMARANG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di pilwali Semarang, Jawa Tengah, pasangan calon (paslon) Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin punya waktu relatif singkat. Sebab, Agustina menjadi calon wali kota di tengah jalan setelah jagoan PDIP sebelumnya yang juga petahana, Hevearita Gunaryanti Rahayu, batal maju. Peta pertarungan di Pilkada Kota Semarang itu mirip Jakarta. Agustina-Iswar yang baru terbentuk harus head-to-head dengan Yoyok Sukawi-Joko Santoso. Paslon Yoyok Sukawi-Joko Santoso didukung koalisi gendut. Tapi, sedari awal, Agustina mengaku sangat terbantu kinerja dua koleganya sesama kader banteng selama memimpin ibu kota Jawa Tengah itu: Hendrar &rdquo;Hendi&rdquo; Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu. &rdquo;Masyarakat tahu kinerja para kader PDIP ketika memimpin Semarang. Jadi, saya yakin masyarakat bakal memilih pemimpin yang menyejahterakan mereka,&rdquo; katanya di acara Banteng Balik Kandang pada 9 September di Semarang. Keyakinan itu terbukti dalam hasil hitung cepat yang dikutip dari Desk Pilkada Pemkot Semarang. Per Kamis (28/11) pukul 11.00, Agustina-Iswar meraih 57,36 persen suara, jauh meninggalkan Yoyok-Joko yang mengantongi 42,64 persen suara.

Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin punya waktu relatif singkat menghadapi pertarungan di Pilkada Kota Semarang.

Kejutan Agustina Wilujeng di Pilkada Kota Semarang: Maju di Tengah Jalan, Berhasil Tumbangkan Rival dari Koalisi Gendut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/selatan-lepas-PTM-100-Persen-Hari-pertama-SD-diptawahyu26.jpg" alt="Ilustrasi PTM di SDN Kaliasin 1 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PTM di SDN Kaliasin 1 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.  ’’Mungkin menurunkan (PTM) menjadi 50 persen, tidak perlu memaksakan untuk 100 persen. Perlu dievaluasi PTM 100 persen ini,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (30/1).  Menurut Agustina, pelaksanaan PTM 100 persen perlu dilihat pada tingkat penyebaran kasus Covid-19 di suatu wilayah. Pemerintah tidak perlu memaksakan agar PTM dilaksanakan secara 100 persen. Karena keselamatan para murid dan guru perlu menjadi prioritas. ’’Jangan sampai harus mengorbankan keselamatan murid dan guru,” tegas politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.  Selain itu, kata Agustina, Komisi X DPR juga sudah mendengar penjelasan dari Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bahwa sudah ada 18 sekolah yang melakukan lockdown karena adanya murid dan guru yang terpapar Covid-19, baik itu dari SD, SMP dan SMA.  Oleh karena itu, Agustina memastikan Komisi X DPRRI akan meminta adanya evaluasi pada Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tertanggal 21 Desember 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.  Sebelumnya, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyampaikan peningkatan kasus Covid-19 per tanggal 27 Januari 2022 di Kota Depok ada 406 kasus dengan tren positivity rate naik hampir 15 persen. Tingkat bed occupancy ratio (BOR) naik menjadi 35 persen dari 24 persen.  ’’Saat ini sudah ada 18 sekolah yang melakukan lockdown, baik itu dari tingkat SD, SMP dan SMA, namun paling banyak dari SMA. Oleh dasar itu, kami meminta Komisi X DPR untuk mengevaluasi pelaksanaa PTM 100 persen,” pinta Imam. (*)

Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Pelaksanaan PTM 100 Persen Dievaluasi