<p><strong>Penerbit:</strong> <strong>PT Jawa Pos Grup Multimedia</strong></p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana<br><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Redaksi JawaPos.com</strong><strong> :</strong></p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana<br><strong>Wakil Pemimpin Redaksi:</strong> Agustinus Edy Pramana<br><strong>Wakil Pemimpin Redaksi:</strong> Ilham Safutra<br><strong>Koordinator Liputan:</strong> Valentinus Bintang Pradewo</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Redaksional:</strong><br><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan.<br><strong>Asisten Redaktur: </strong>Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan<strong><br>Editor Evergreen:</strong> Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari<br><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga.<br><strong>Fotografer: </strong>Dery Ridwansah</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Koordinator Daerah:</strong><br><strong>JP Tangsel :</strong> Hendra Eka Syahputra<br><strong>JP Cirebon :</strong> Latu Ratri Mubyarsah<br><strong>JP Bogor. &nbsp; :</strong> Bayu Putra</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Non Redaksional:</strong><br><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja.<br><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda<br><strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara<br><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta<br><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira<br><strong>SEO &amp; Data Analis:</strong> Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad<br><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.</p><p><strong style="text-decoration: underline;">Account Executive:</strong><br><strong>Surabaya :</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani.<br><strong>Jakarta.&nbsp; &nbsp; :</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana</p>

redaksi

privacy-policy

<p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3><strong>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</strong></h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol><p><br></p>

pedoman-konten-ai

<p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p>

kontak

<p>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207<br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com<br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p>

info-iklan

<h3><strong>Tentang Kami</strong></h3><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik PT. <strong>JawaPos Group Multimedia dan </strong>Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital PT. <strong>JawaPos Group Multimedia</strong>, <strong>JawaPos.com</strong> mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan <strong>JawaPos.com</strong> sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, <strong>JawaPos.com</strong> juga terhubung dengan ekosistem digital <strong>PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group</strong>, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p>

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/IMG-20240204-WA0057-1151606620.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony mengecek dokumen tanah yang dibawa perwakilan warga Bendul Merisi Jaya, Jumat (2/2). " /> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony meminta langkah pemerintah maupun institusi terkait membantu memberikan solusi pada persoalan tanah yang dihadapi warga Kampung Bendul Merisi Jaya RW 12, Kecamatan Wonocolo.</p> <p>&rdquo;Kami meminta agar bisa sesuai prosedur baku,&rdquo; kata AH Thony seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Surabaya.</p> <p>Thony menyebut warga di perkampungan tersebut memiliki data yang menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan milik negara. Lebih lanjut, pada 1965 di lokasi digunakan salah satu perusahaan untuk membangun instalasi minyak.</p> <p>Perusahaan yang bergerak di bidang energi itu kemudian meminta warga untuk pindah, namun tetap memberikan ganti rugi. Setelahnya, perusahaan tersebut mengajukan kepada negara untuk mendapatkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB).</p> <p>&rdquo;SHGB itu mati tahun 1992 dan tidak diperpanjang hingga sekarang,&rdquo; ucap Thony.</p> <p>Setelah tanah itu kosong, warga pun perlahan-lahan mulai masuk ke kawasan tersebut hingga saat ini.</p> <p>&rdquo;Jika mengacu pada UU Pokok Agraria Tahun 1960, berbunyi siapapun yang menempati tanah negara 20 tahun lebih, terus menerus atau turun menurun, mereka bisa mengajukan hak milik. Setelah lebih dari 20 tahun, mereka idealnya bisa mengajukan kepada negara terhadap tanah-tanah yang ditempati,&rdquo; lanjut Thony.</p> <p>&rdquo;Di dalam buka harmoni data yang kami dapat bahwa instalasinya termasuk, kalau tanah bukan,&rdquo; lanjut dia.</p> <p>Thony berharap persoalan itu segera diselesaikan agar warga di perkampungan Bendul Merisi Jaya bisa mendapatkan kejelasan.</p> <p>&rdquo;Saya melihat data-data di masyarakat itu bisa dijadikan suatu petunjuk yang menguatkan bahwa tanah itu adalah tanah negara,&rdquo; kata Thony.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, perwakilan warga Bendul Merisi Jaya Cholil mengatakan, seluruh warga siap mengikuti prosedur, sehingga kepastian bisa secepatnya diperoleh.</p> <p>&rdquo;Kami mengajukan sejak 2014 ke BPN. Keinginan warga tetap mengganti rugi kepada negara, kami siap, sesuai dengan ketentuan yang sudah ada,&rdquo; ucap Cholil.</p> <p>Dia menyebut hingga saat ini ada sekitar ratusan warga yang bermukim di kawasan tersebut.</p> <p>&rdquo;Ada 800 orang di sini. Saya ingin cepat selesai, saya tidak ingin digusur bagaimana nasib anak cucu kami,&rdquo; tutur Cholil.</p>

DPRD Kota Surabaya minta pemkot membantu memberikan solusi persoalan tanah warga Kampung Bendul Merisi Jaya, Kecamatan Wonocolo

Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Solusi Persoalan Tanah di Bendul Merisi Jaya 

<div><strong> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/AH-Thony-dan-mahasiswa-UPN-Veteran-Jatim-3553569730.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony bersama mahasiswa UPN Veteran Jatim menulis aksara Jawa di Balai Pemuda Surabaya, Selasa (31/10) / Sumber: HO-DPRD Surabaya/Antara" /> </strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Jawa Timur, telah mengajak generasi muda untuk merawat warisan budaya Jawa, termasuk salah satunya aksara Jawa.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Generasi muda harus cintai negeri. Jangan sampai generasi selanjutnya tercerabut dari akar asli budaya leluhur," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony dilansir Antara, Rabu (1/11).</div> <div>&nbsp;</div> <div>AH Thony bersama puluhan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur mengikuti kegiatan aksi peduli aksara Jawa di Balai Pemuda Surabaya pada Selasa (31/10).</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013204006/wali-kota-surabaya-eri-cahyadi-gandeng-konten-kreator-promosikan-gebyar-piala-dunia-u-17">Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Gandeng Konten Kreator Promosikan Gebyar Piala Dunia U-17</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Kegiatan tersebut meliputi penulisan aksara Jawa pada sehelai kain putih dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar satu meter.</div> <div>&nbsp;</div> <div>AH Thony menyampaikan apresiasinya terhadap kepedulian mahasiswa UPN Veteran sebagai bentuk merawat aksara Jawa.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober kemarin ditunjukkan dengan kepedulian merawat aksara Jawa. Mereka harus menjadi pelopor mencintai negerinya sendiri dengan budaya asli," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013173617/wali-kota-eri-cahyadi-dukung-baznas-surabaya-bantu-biaya-pendidikan-pondok-pesantren">Wali Kota Eri Cahyadi Dukung Baznas Surabaya Bantu Biaya Pendidikan Pondok Pesantren</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Tidak hanya itu, Thony juga menekankan pentingnya generasi muda untuk mengetahui produk-produk budaya leluhur, serta mendukung upaya pelestarian dan pengembangan budaya Jawa.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam era teknologi yang semakin canggih, AH Thony juga mengajak untuk memanfaatkan teknologi dalam upaya pendidikan dan pelestarian budaya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dia menambahkan, kecintaan generasi muda pada budaya Jawa harus terus ditumbuhkan agar produk-produk budaya Jawa dapat lestari dan terjaga.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013171507/wali-kotakota-surabaya-eri-cahyadi-fokus-pengaspalan-di-sisa-masa-jabatan">Wali Kota&nbsp;Kota Surabaya Eri Cahyadi Fokus Pengaspalan di Sisa Masa Jabatan</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Surabaya sudah mulai menggunakan aksara Jawa dalam penulisan papan nama di kantor-kantor organisasi perangkat daerah maupun Balai Kota.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain itu, AH Thony juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan penggunaan aksara Jawa dalam lingkungan pemerintahan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>DPRD Surabaya berkomitmen untuk mengawal dan mendukung pendidikan mengenai aksara Jawa kepada generasi muda.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013166481/wali-kota-eri-cahyadi-dua-rumah-pompa-baru-jadi-solusi-atasi-banjir-di-surabaya">Wali Kota Eri Cahyadi: Dua Rumah Pompa Baru jadi Solusi Atasi Banjir di Surabaya</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>"Mari lakukan apapun dengan cara apapun agar budaya asli Jawa tak luntur," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur Rafi Great Akbar menyampaikan, aksi menulis aksara Jawa bersama DPRD Surabaya mendapat sambutan antusias dari para peserta, khususnya mahasiswa.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Menurut saya, ini bentuk pencegahan terhadap budaya dan identitas Jawa agar tak hilang ditelan zaman. Apalagi di era globalisasi, budaya luar bisa dengan mudah masuk," kata Rafi.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013111791/wali-kota-surabaya-eri-cahyadi-akan-sulap-waduk-sumur-welut">Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Akan Sulap Waduk Sumur Welut</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Wanda Siagian, seorang mahasiswi asal Medan, mengaku senang ikut menulis aksara Jawa.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Meskipun sulit, Wanda mengungkapkan aplikasi membantu proses penulisan aksara Jawa sehingga menjadi lebih mudah.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Wanda juga membandingkan pengalaman ini dengan menulis aksara Batak, budaya asalnya. Namun, ia merasa lebih menyenangkan menulis aksara Jawa.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013110803/warga-surabaya-ini-ada-undangan-upacara-sumpah-pemuda-dari-wali-kota-eri-cahyadi">Warga Surabaya, Ini Ada Undangan Upacara Sumpah Pemuda dari Wali Kota Eri Cahyadi</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, telah meminta kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya untuk memasang tulisan aksara Jawa di setiap kantor organisasi perangkat daerah.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Cak Eri, sapaan akrabnya, ingin papan nama kantor pemerintah dengan tulisan aksara Jawa dipasang sebelum 10 November 2023 sebagai upaya untuk mengingat dan memahami sejarah.</div>

Pimpinan DPRD Surabaya AH Thony mengajak generasi muda merawat budaya aksara Jawa sebagai upaya terwujudnya semangat Sumpah Pemuda.

DPRD Surabaya Ajak Generasi Muda Rawat Budaya Aksara Jawa, AH Thony: Semangat Sumpah Pemuda Terwujud

<p> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/OK-Timur-lepas-pemakaman-jenazah-covid-19-di-TPU-Keputih-melonjak-alfian-rizal11-1473.jpg" alt="Petugas berbaju hazmat sedang memakamkan jenazah covid-19 di TPU Keputih kemarin (22/6). Lonjakan pemakaman jenazah covid-19 melonjak pada dua minggu terakhir. Dalam satu hari petugas minimal melakukan pemakaman 10 jenazah covid dengan protokol ketat. FOT" /> </p><strong>JawaPos.com -</strong> Pimpinan DPRD Surabaya menyebut banyak warga di kota itu yang menjalani isolasi mandiri (isoman) meninggal tanpa diketahui positif Covid-19 atau tidaknya dan dimakamkan di pemakaman kampung.<br /> <br /> "Sekarang ada tren, warga isoman meninggal dimakamkan pakai non-protokoler di makam kampung," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony di Surabaya, Jumat.<br /> <br /> Apalagi, lanjut dia, warga yang meninggal tersebut tidak dicek positif atau negatif Covid-19, melainkan langsung dimakamkan di makam kampung. Anehnya, warga yang melayat juga banyak, sehingga bisa menjadi salah satu pintu penyebaran dan penyebab mengapa di Surabaya ada lonjakan warga yang terpapar Covid-19.<br /> <br /> Bahkan, kata Thony, beberapa hari lalu pihaknya mendapat laporan bahwa ada 12 warga yang meninggal akibat Covid-19 dalam satu hari di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo.<br /> <br /> Oleh karena itu, ia tidak sepakat jika jenazah Covid-19 dimakamkan di pemakaman umum di kampung. "Pertimbangannya, tidak sekedar bergerombol. Makam kampung mayoritas juga banyak yang penuh dan ada banyak pemukiman di sebelah makam, bahkan airnya memakai sumur yang digali sebelah makam. Ketika rembesan makam masuk ke sumur, ini kan bisa repot," ujarnya.<br /> <br /> Menurut Thony, menghormati yang sudah meninggal adalah kewajiban, tapi juga harus memikirkan yang masih hidup agar kelangsungan kesehatan dan hidupnya terjaga lebih baik. Untuk itu, kata dia, pihaknya setuju jika ada wacana Pemkot Surabaya menambah tempat pemakaman umum (TPU) baru di Waru Gunung menyusul lahan di pemakaman Keputih dan Babat Jerawat mulai penuh. "Lebih baik di sana (Waru Gunung) lebih aman untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19 ," katanya.<br /> <br /> Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya Anna Fajriatin mengatakan jauh-jauh hari pihaknya sudah mengusulkan kepada camat dan lurah, dimana ada lokasi di wilayahnya yang bisa digunakan sebagai tempat pemakaman."Kami juga mengirimkan surat usulan makam mana saja yang memungkinkan untuk dilakukan asesmen," katanya.<br /> <br /> Hanya saja, lanjut dia, kalau di makam kampung, tidak semua warga bisa menyetujuinya. Bahkan, jika jenazah itu diketahui positif Covid-19, kebanyakan warga menolak. "Kami tidak bisa berbuat banyak, karena lahan makam kampung bukan aset pemkot, sehingga tidak bisa memaksa dibuat tempat pemakaman,’’ ucapnya. <strong>(*)</strong>

Banyak yang Isoman di Surabaya meninggal Dimakamkan di Makam Kampung

AH Thony

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#AH Thony

Berita Terkini

Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Solusi Persoalan Tanah di Bendul Merisi Jaya

DPRD Surabaya Ajak Generasi Muda Rawat Budaya Aksara Jawa, AH Thony: Semangat Sumpah Pemuda Terwujud

Banyak yang Isoman di Surabaya meninggal Dimakamkan di Makam Kampung

Download Aplikasi JawaPos.com