<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm">&nbsp;</div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r2:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/efZ3vD9JLIoUbD2HsbOFC5fpGojDxesPR37LSYki-1870814243.jpg" alt="Ahli hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Profesor Suparji Ahmad dihadirkan Kejagung ke dalam sidang lanjutan praperadilan Nadiem Makarim. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ahli hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Profesor Suparji Ahmad dihadirkan Kejagung ke dalam sidang lanjutan praperadilan Nadiem Makarim. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad, meyakini proses penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.&nbsp; Pernyataan itu disampaikan Suparji saat dihadirkan sebagai ahli dari pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam sidang lanjutan praperadilan Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (8/10). Suparji menjelaskan, sebelum menetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook, Kejagung terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan mendalam untuk memastikan adanya peristiwa pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.&nbsp; &ldquo;Telah dilakukan penyelidikan dan kemudian adanya sebuah kesimpulan bahwa memang terdapat sebuah peristiwa pidana. Maka proses dalam tahapan penyelidikan ini telah sesuai dengan prosedur administrasi yang benar,&rdquo; kata Suparji saat memberikan keterangan ahli di ruang persidangan PN Jaksel, Rabu (8/10). Menurutnya, penyelidikan merupakan fase awal untuk mengumpulkan dokumen, fakta, dan bukti terkait dugaan tindak pidana. Dalam proses tersebut, aparat penegak hukum tidak boleh terburu-buru menentukan tersangka sebelum alat bukti diperoleh secara cukup.&nbsp; &ldquo;Karena dilakukan dalam proses perkara ini, maka saya berpendapat penyelidikan tersebut sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku,&rdquo; jelasnya. Suparji menekankan, dalam hukum acara pidana, urutan logis dan normatifnya adalah mencari alat bukti terlebih dahulu, baru kemudian menentukan siapa pihak yang diduga sebagai tersangka.&nbsp; Ia menyebut, ada tiga fase yang harus ditempuh dalam proses penyelidikan, pertama, mencari alat bukti; kedua, merangkai alat bukti menjadi konstruksi perkara; dan ketiga, menentukan siapa yang memiliki peran dan tanggung jawab hukum dalam perkara tersebut. Dalam konteks penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Suparji juga menilai langkah penyidik sudah tepat. Menurutnya, SPDP pada tahap awal memang harus disampaikan terlebih dahulu kepada penuntut umum, bukan langsung kepada pihak yang akan menjadi tersangka.&nbsp; &ldquo;SPDP itu diberikan kepada penuntut umum, bukan kepada calon tersangka. Karena pada tahap itu belum ada calon tersangka yang jelas. Langkah seperti ini merupakan proses yang benar secara hukum,&rdquo; urainya. Suparji menambahkan, pemberian SPDP kepada penuntut umum dan lembaga terkait seperti KPK, merupakan bagian dari mekanisme kontrol dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.&nbsp; &ldquo;SPDP diberikan kepada penuntut umum, kepada KPK, belum diberikan kepada tersangka karena memang belum ada calon tersangka yang pasti. Ini menunjukkan bahwa penyidik berhati-hati dalam melangkah,&rdquo; ujarnya. Ia juga menilai pemeriksaan saksi, ahli, serta pengumpulan alat bukti dan dokumen yang dilakukan penyidik merupakan prosedur sah dan wajar dalam memperkuat konstruksi hukum perkara.&nbsp; &ldquo;Pemeriksaan saksi, ahli, dokumen, hingga bukti elektronik yang dilakukan setelah SPDP dikirim merupakan tahapan yang tepat. Hal ini justru menunjukkan bahwa penyidik sedang memastikan seluruh alat bukti terangkai secara logis dan hukum sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka,&rdquo; tegas Suparji. Lebih lanjut, Suparji menegaskan proses hukum terhadap Nadiem Makarim sejauh ini menunjukkan penerapan asas due process of law atau proses hukum yang adil.&nbsp; &ldquo;Dari apa yang terlihat, prosedur penyelidikan dan penyidikan telah dijalankan dengan benar secara administrasi dan substansi. Artinya, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup, bukan semata asumsi. Inilah bentuk penerapan hukum yang adil dan akuntabel,&rdquo; imbuhnya. Kesaksian ahli ini dihadirkan Kejagung untuk menepis tudingan permohonan praperadilan yang dilayangkan tim kuasa hukum Nadiem Makarim. Sebab, mereka menuding penetapan tersangka terhadap Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun anggaran 2019-2022, tidak sesuai prosedur. "Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-63/F.2/Fd.2/09/2025 tertanggal 4 September 2025 a.n. Nadiem Anwar Makarim tidak sah dan tidak mengikat secara hukum," ujar tim kuasa hukum Nadiem yang dipimpin Hotman Paris di PN Jaksel, Jumat (3/10). Kuasa hukum Nadiem menyebut, penetapan tersangka tidak didasari pada hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat nyata oleh BPKP. "Padahal, Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang bersifat nyata (actual loss) tersebut merupakan syarat mutlak sebagai salah satu dari dua alat bukti yang dipersyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP jo. Putusan MKRI 21/PUU-XII/2014 sehingga Penetapan Tersangka terhadap Pemohon harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum," tegasnya. Tim hukum Nadiem juga mempersolkan sikap Kejaksaan Agung yang tidak menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas penetapan tersangka tersebut. Namun, Nadiem justru telah dilakukan upaya paksa penahanan. "Tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran atas hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum, menghilangkan fungsi pengawasan horizontal oleh Penuntut Umum, dan membuka peluang terjadinya penyidikan yang sewenang-wenang," cetusnya. Karena itu, tim hukum Nadiem menuding penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah dan cacat formil. "Dengan demikian, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pemohon adalah cacat formil," pungkasnya. Adapun, permohonan praperadilan ini dilayangkan setelah Nadiem Anwar Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019&ndash;2022. Nadiem terjerat proyek pengadaan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah di seluruh Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan nilai anggaran mencapai Rp 9,3 triliun. Kejagung menemukan bahwa pengadaan laptop tersebut menggunakan sistem operasi Chrome atau Chromebook. Meski demikian, kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk menunjang pembelajaran di daerah 3T yang sebagian besar belum memiliki akses internet memadai. Selain Nadiem, Kejagung juga menetapkan empat tersangka lainnya. Mereka adalah Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020&ndash;2021, Sri Wahyuningsih selaku Direktur SD Kemendikbudristek 2020&ndash;2021, mantan staf khusus Mendikbudristek Jurist Tan, serta mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief. Menurut hasil perhitungan awal, akibat perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 1,98 triliun. Kerugian itu terdiri dari dugaan penyimpangan pada pengadaan item software berupa Content Delivery Management (CDM) sebesar Rp 480 miliar dan praktik mark up harga laptop yang diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun. </div> </div> </div> </div> </div>

Ahli hukum pidana Suparji Ahmad meyakini penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Ahli Pidana yang Dihadirkan Kejagung Yakin Penetapan Tersangka Nadiem Makarim Sesuai Prosedur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/I7VYNyCbBahA1q92SVTW7L9MS1OkKcYEnYK184gP-1-2044406963.jpg" alt="Ahli hukum pidana UMJ Chairul Huda, dihadirkan sebagai ahli meringankan dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jumat (20/6/2025). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ahli hukum pidana UMJ Chairul Huda, dihadirkan sebagai ahli meringankan dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jumat (20/6/2025). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda mengungkapkan bahwa perolehan alat bukti yang tidak sesuai dapat memengaruhi proses pembuktian hukum. Ia menekankan, setiap proses hukum harus mengedepankan profesionalitas dalam pembuktian perkara. Hal itu disampaikan Huda saat memberikan keterangan ahli dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/6). "Nah yang paling penting adalah ketika alat bukti itu diperoleh melalui proses penyitaan yang tidak profesional maka dia tidak punya nilai sebagai alat bukti," kata Huda dalam persidangan. Ia memandang, penggunaan cara yang tidak profesional dalam memperoleh alat bukti bisa menjadi perbuatan melawan hukum. "Kalau dikatakan tadi apakah suatu perbuatan melawan hukum, bisa jadi. Itu sebagai perbuatan melawan hukum ada Yurisprudensi terkait dengan hal itu ketika penyitaan terhadap barang yang bukan menjadi barang bukti dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ada Yurisprudensi," ujarnya. Karena itu, ia menekankan alat bukti yang perolehannya tidak sesuai dapat memengaruhi proses pembuktian. "Karena diperoleh secara tidak sah, diperoleh dengan cara-cara yang tidak profesional itu menyebabkan dia tidak bisa diguanakan sebagai alat bukti," tegas Huda. Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto disangka merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan pada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya penangkapan terhadap Harun Masiku itu dilakukan setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan. Hasto didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a serta pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Ahli hukum Chairul Huda menyatakan perolehan alat bukti yang tidak profesional dapat mempengaruhi pembuktian hukum dalam sidang Hasto.

Ahli Hukum di Sidang Hasto Sebut Perolehan Alat Bukti Bisa Pengaruhi Pembuktian Hukum

<div id="m#msg-f:1811249579521378227" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/mardani-maming-kritik.jpg" alt="Mardani Maming. (Mardani Maming for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mardani Maming. (Mardani Maming for Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap proses upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming. Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul tidak menginginkan adanya permainan dalam proses persidangan PK tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015131418/pd-rph-surabaya-berhentikan-pelaku-stunning-dan-polisikan-penyebar-video-pastikan-pemotongan-sapi-sesuai-syariat-islam">PD RPH Surabaya Berhentikan Pelaku Stunning dan Polisikan Penyebar Video, Pastikan Pemotongan Sapi Sesuai Syariat Islam</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chudry menegaskan, upaya hukum PK harus didasari pada bukti baru atau novum untuk menguatkan proses pembuktian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PK itu menurut 23 KUHAP apabila ada keadaan baru dan diketahui saat sidang atau jika ada pernyataan di pengadilan yang saling bertentangan atau jika ada kesalahan atau kekhilafan hakim saat putusan sidang," kata Chudry kepada wartawan, Kamis (26/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chudry mengutarakan, KY juga bisa menelusuri rekam jejak hakim MA yang mengadili PK Mardani Maming, salah satunya Hakim Ansori. Ia tak menginginkan, adanya intervensi dalam proses hukum tersebut.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Ansori tercatat pernah menolak permohonan jaksa KPK atas Pemilik PT Borneo Lumbung Energi &amp; Metal (PT BLEM) Samin Tan dalam kasus suap yang melibatkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Saat itu, putusan MA memperkuat putusan bebas Samin Tan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Harus dilihat kasus yang lama itu. Jika dirasakan bahwa ada sesuatu nggak beres (KY harus memeriksa),&rdquo; tegasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam ikhtisar proses perkara disebutkan, Majelis Hakim yang memimpin PK Mardani Maming yakni Ketua Majelis DR. H. Sunarto, SH. MH, dengan Anggota Majelis H. Ansori, SH, MH dan Dr. PRIM Haryadi, S, M.H.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Mardani Maming telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada 10 Februari 2023. Mardani Maming terbukti bersalah dalam kasus suap pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) saat masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Mardani Maming juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 110.601.731.752, jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama dua tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak terima atas putusan tersebut, Mardani mengajukkan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin memperberat hukuman Mardani Mamimg menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak juga mau divonis berat, Mardani Maming mengajukkan kasasi ke MA. Dalam putusan itu, MA juga menolak upaya kasasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani dan penasihat hukumnya pun rupanya mengajukan PK. Dalam upaya hukum PK itu, Mardani menyebut ada kekhilafan dan juga pertentangan dalam putusan Hakim. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Komisi Yudisial (KY) diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap proses upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan

Tak Ingin Ada Intervensi, Ahli Hukum Minta KY Pelototi Upaya PK Mardani Maming

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/WhatsApp-Image-2024-09-12-at-194750-3246334810.jpg" alt="Ahli hukum Unair Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ahli hukum Unair Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ahli hukum Hardjuno Wiwoho menyebutkan keadilan belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil. Itu tecemin dari kasus yang menimpa warga Bali I Nyoman Sukena. Menurut dia, perlu upaya semua pihak untuk mendorong bangsa Indonesia dapat menjalankan penegakan hukum secara utuh dalam mewujudkan keadilan bagi semua tanpa perkecualian. &rdquo;Penegakan hukum seringk timpang bagi rakyat kecil dan lebih kuat berpihak kepada mereka yang dekat dengan kekuasaan dan uang,&rdquo; ujar Hardjuno Wiwoho, kandidat doktor di bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) dalam keterangannya. Sebelumnya, I Nyoman Sukena, seorang warga Bali, terancam lima tahun penjara karena memelihara landak Jawa, spesies yang dilindungi. Apa yang terjadi pada Sukena, menurut Hardjuno Wiwoho, menunjukkan timpangnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Hal itu sekaligus mengkonfirmasikan kurangnya proporsionalitas dalam penerapan hukum. &rdquo;Seharusnya yang ditekankan adalah prinsip keadilan, bukan hanya hitam putih aturan yang tertulis dalam undang-undang,&rdquo; terang Hardjuno Wiwoho. Hardjuno mengatakan, kasus Sukena ini juga menjadi catatan penting bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pihak konservasi terkait sosialisasi aturan tentang satwa yang dilindungi. Tanpa sosialisasi yang memadai, wajar jika masyarakat awam tidak mengetahui aturan tersebut. Kasus Sukena disidang di Pengadilan Negeri Denpasar setelah dia ditangkap Ditreskrimsus Polda Bali pada 4 Maret 2024 karena memelihara empat ekor landak Jawa (Hystrix javanica), yang merupakan satwa dilindungi. Sukena, warga Desa Bongkasa Pertiwi, Badung, Bali, didakwa melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dia terancam hukuman penjara lima tahun dan denda sebesar Rp 100 juta. Hardjuno menekankan bahwa asas ultimum remedium di mana hukuman pidana adalah upaya terakhir seharusnya diterapkan dalam kasus ini. &rdquo;Penjara kita akan penuh jika setiap pelanggaran kecil langsung dihukum pidana. Pidana seharusnya menjadi opsi terakhir,&rdquo; tegas Hardjuno. &rdquo;Pidana tidak memperbaiki lingkungan, tetapi berfungsi untuk memberikan efek jera. Yang lebih penting adalah pemulihan dan pencegahan kerusakan,&rdquo; tambah dia. Hardjuno mengingatkan bahwa hukum harus digunakan dengan bijak dan adil, serta mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan. &rdquo;Penegakan hukum tidak boleh hanya tegas terhadap kasus kecil dan lemah terhadap kasus besar. Keadilan harus ditegakkan di semua lini, baik itu pada kasus satwa langka maupun kerusakan lingkungan besar yang masih belum terselesaikan,&rdquo; ucap Hardjuno. Sementara itu, dilansir dari Antara, I Nyoman Sukena menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Kamis (12/9). Di hadapan Majelis Hakim Ida Bagus Bamadewa Patiputra dan kawan-kawan, terdakwa Sukena mengaku mendapat Landak Jawa tersebut dari mertuanya yang didapat di kebun. &rdquo;Landak ditemukan bapak mertua dalam keadaan masih kecil mungkin ditinggalkan induknya di ladang,&rdquo; kata Sukena saat ditanya JPU. Merasa kasihan dengan kondisi dua anak landak tersebut, Nyoman Sukena menawarkan diri untuk memelihara hewan itu. Dia yang memiliki kecintaan terhadap hewan pun mengaku tidak mengetahui bahwa hewan yang dipelihara tersebut merupakan hewan kategori dilindungi. Menurut keterangan Sukena, Landak Jawa yang dipeliharanya pernah dipakai saat upacara adat. Setelah upacara adat selesai, landak tersebut dikembalikan lagi kepada terdakwa. Dia tidak mengingat kapan waktu pertama kali memelihara landak tersebut. Dia mengaku tidak pernah bergabung dengan komunitas pencinta satwa. Begitu pula aturan hukum yang melarang pemeliharaan landak. Hingga pada Senin 4 Maret 2024, empat petugas dari Polda Bali dengan seragam dinas mendatangi kediamannya. Awalnya, para petugas Kepolisian tersebut hanya menanyakan tentang legalitas izin pemeliharaan burung Jalak Bali dan Jalak Putih di rumahnya. &rdquo;Di awal beliau-beliau bilang mau periksa perlengkapan burung Jalak Bali dan Burung Jalak Putih,&rdquo; kata Sukena. Dia pun tidak mengetahui alasan pemeriksaan tersebut. Setelah melihat burung jalak, para petugas juga menemukan empat ekor landak Jawa yang dipelihara dalam sebuah kandang. Petugas lalu membawa keempat landak tersebut hingga terbitnya surat pemanggilan dari Polda Bali untuk diperiksa sebagai saksi. Di akhir persidangan, Majelis Hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan pada Jumat (13/9) dengan agenda pembacaan tuntutan.

Ahli hukum dari Unair menyebutkan keadilan belum berpihak kepada rakyat kecil terkait kasus yang menimpa warga Bali I Nyoman Sukena

Ahli hukum Hardjuno Wiwoho Sebut Kasus Sukena di Bali Pertanda Timpangnya Penegakan Hukum Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/pasted-image-0-3-3130136653.png" alt="Khomsan Phokhong, ahli hukum yang mengkritik tak adanya pencalonan ulang bagi Pita Limjaroenrat." width="100%">
<figcaption>Khomsan Phokhong, ahli hukum yang mengkritik tak adanya pencalonan ulang bagi Pita Limjaroenrat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para ahli hukum mempertanyakan apakah keputusan parlemen yang menolak pencalonan ulang pemimpin Partai Move Forward (MFP) Pita Limjaroenrat sebagai perdana menteri sudah sesuai dengan konstitusi ataukah tidak. Ahli hukum sampai menyarankan agar masalah tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keputusan. Borwornsak Uwanno, mantan ketua komite perancang konstitusi, pada Kamis (20/7) mengecam keputusan tersebut melalui Facebook, dan mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus menyelidiki masalah tersebut. "Memberlakukan suatu peraturan dalam sidang parlemen telah melumpuhkan konstitusi meski faktanya konstitusi secara khusus juga mencakup pemilihan perdana menteri," tulisnya. "Sangat disayangkan bagi Thailand," imbuhnya lagi. Dikutip dari Bangkokpost.com, Uwanno turut mengatakan bahwa dia kecewa dengan anggota parlemen yang memberikan suara menentang terhadap pencalonan kembali Pita. Dia juga memberikan catatan bahwa interpretasi parlemen belum final. Siapapun yang merasa hak-haknya terpengaruh karena masalah ini dapat mengajukan petisi kepada Ombudsman untuk menentukan apakah resolusi parlemen tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 213 konstitusi, ujarnya, yang tampaknya ditujukan kepada Pita. Menurutnya, petisi tersebut nantinya dapat diajukan ke Ombudsman, kemudian Ombudsman akan mengajukan petisi tersebut ke Mahkamah Konstitusi, ujar Borwornsak, seraya menambahkan bahwa pihak yang terkena dampak juga dapat mengajukan petisi langsung ke Mahkamah jika Ombudsman menolak. "Saya akan menunggu dan melihat apakah tindakan DPR melanggar konstitusi," ucapnya. "Saya juga akan melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi akan memutuskan hal ini," imbuhnya. Komentarnya muncul setelah mayoritas anggota parlemen dan senator memberikan suara pada Rabu (19/7) untuk menolak pencalonan kembali Pita dengan alasan bahwa peraturan rapat Parlemen No. 41 melarang pengajuan kembali pemungutan suara yang gagal pada sesi parlemen yang sama kecuali jika ada situasi baru yang diperhitungkan. Mereka berargumen bahwa mosi sebelumnya mengenai pencalonan Pita telah ditolak oleh parlemen pada Kamis (13/7), dimana saat itu merupakan kegagalan awal Pita dalam mendapatkan mayoritas suara yang dibutuhkan pada putaran pertama. Tak cukup sampai di situ, Jade Donavanik, seorang sarjana hukum dan mantan penasihat majelis perancang Konstitusi, mengatakan bahwa ia percaya pencalonan Pita pada Kamis (13/7) bukanlah sebuah mosi, sehingga peraturan tersebut seharusnya tidak diterapkan. "Pencalonan kandidat perdana menteri bukanlah sebuah mosi. Namun perdebatan di parlemen tidak tepat," ungkap Jade. Khomsan Phokhong, dosen hukum di Universitas Negeri Sukhothai Thammathirat juga memberikan komentar, ia menunjukkan bahwa Peraturan No. 41 dapat dikesampingkan hanya jika ada faktor baru yang muncul. Sebagai contoh, Pita dapat dicalonkan kembali untuk jabatan perdana menteri pada putaran pemungutan suara berikutnya pada Kamis jika kandidat lain juga dicalonkan bersamanya. "Ini berarti situasinya berbeda, dan ketua parlemen dapat memutuskan untuk mengizinkan pencalonan kembali bagi Pita," terang Khomsan. Menanggapi pernyataan Borwornsak, Sen Seree Suwanpanont, mantan perancang Konstitusi, mengatakan bahwa ratusan anggota parlemen dan senator setuju bahwa pencalonan kembali Pita tidak diizinkan berdasarkan peraturan rapat parlemen dan karenanya mereka memberikan suara menentang pencalonan ulang Pita. "MFP dapat mencalonkan kembali Mr Pita untuk putaran pemungutan suara baru sesuai keinginannya, tetapi kami akan tetap berpegang pada prinsip yang sama," kata Sen Seree. "Partai memiliki hak untuk mengajukan petisi ke Ombudsman atau Mahkamah Konstitusi," imbuhnya. Sementara itu, sekretaris jenderal MFP Chaithawat Tulathon mengatakan pada Kamis (19/7) bahwa dia bertemu dengan tokoh-tokoh kunci Pheu Thai untuk membicarakan bagaimana melanjutkan pembentukan pemerintahan baru. "Kami mencoba untuk memastikan bahwa pemerintahan yang terdiri dari delapan partai koalisi terbentuk dengan sukses," ucapnya. Ketika ditanya apa yang akan dilakukan MFP jika Pheu Thai mencalonkan kandidatnya, Srettha Thavisin, dalam pemilihan PM putaran berikutnya, ia mengatakan persoalan ini akan dibahas dalam pertemuan para anggota parlemen dan eksekutif MFP. Selain itu, saat diminta komentar apakah Srettha bahwa Pheu Thai akan menentang perubahan apa pun pada Pasal 112 KUHP, Chaithawat hanya mengatakan bahwa belum ada diskusi dengan Pheu Thai. "Delapan partai koalisi akan bertemu untuk melakukan pembicaraan dalam beberapa hari ke depan dan semuanya akan menjadi jelas," tegasnya.

Ahli hukum sampai menyarankan agar masalah tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keputusan.

Buntut Peniadaan Pencalonan Ulang Pita Limjaroenrat, Ahli Hukum Sebut Tidak Konstitusional 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/bc3b053c-e307-474e-a4f2-13b8cbeeb425.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), kembali mensosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan pada 2 Januari 2023 sebagai UU Nomor 1/2023. Tentang KUHP, kali ini Mahupiki bekerja sama dengan Universitas Negeri Papua (Unipa) guna mengedukasi masyarakat secara lebih luas.  Rektor Unipa Dr Meky Sagrim SP M Si dalam sambutannya mengatakan, pembaharuan sistem hukum nasional melalui KUHP hasil karya bangsa sendiri ini akan berlangsung baik karena dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan semua. Seperti praktisi ahli, akademisi, LSM maupun mahasiswa.  "Pembaharuan tersebut bertujuan untuk mengganti KUHP peninggalan Belanda menjadi KUHP Nasional yang bertujuan untuk dekolonialisasi, harmonisasi, serta untuk menyesuaikan kondisi zaman dan dinamika di masyarakat," papar Meky dalam acara Sosialisasi KUHP di Swiss-belhotel, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Rabu (8/2).  Selanjutnya, Unipa berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam menyosialisasikan KUHP tersebut. "Atas arahan langsung dari Bapak Presiden RI kepada setiap perguruan tinggi negeri di wilayahnya masing-masing untuk terlibat dalam mensosialisasikan KUHP kepada mahasiswa maupun masyarakat setempat," paparnya.  Mengawali sesi sosialisasi, Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran, Prof Romli Atmasasmita S H LLM, mengatakan pengesahan KUHP nasional merupakan suatu momentum besar karena Indonesia akhirnya memiliki produk hukum asli buatan Indonesia yang sesuai dengan sistem hukum yang berlandaskan Pancasila.  "Ini sejarah baru bagi bangsa Indonesia karena usaha pembaharuan tersebut sebenarnya sudah pertama kali diusung pada tahun 1964. Sementara, Pemerintah pertama kali membentuk tim perumus KUHP sejak tahun 1983. Ini sudah hampir 40 tahun dan tercatat sudah 13 kali pergantian Menteri Kehakiman, Hukum dan HAM. Proses yang cukup panjang sampai hari ini," papar Romli secara daring.  Dalam sesi selanjutnya, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember, Prof M. Arief Amrullah SH M Hum, mengungkapkan bahwa KUHP nasional mengandung keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu secara proporsional. Selain itu, KUHP nasional memiliki perbedaan dengan WvS (KUHP peninggalan Belanda) karena telah menyesuaikan dengan kondisi zaman maupun asas yang dimuat dalam Pancasila.  "Yang jelas KUHP nasional ini berbeda dengan WvS. Ini artinya sudah mencerminkan partikularisasi dari masyarakat Indonesia. Jadi betul-betul KUHP ini dibuat sesuai dengan ritme dan irama yang terkandung dalam nilai Pancasila," kata Arief.  Arief menilai bahwa pro dan kontra yang terjadi karena pengesahan KUHP tersebut menjadi hal yang lumrah. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengkuatkan konsolidasi ke berbagai kalangan dalam memberikan pandangan dan perspektif secara luas kepada masyarakat.  "Pro kontra di kalangan masyarakat memang kerap terjadi. Akan tetapi upaya untuk melakukan sosialisasi gencar kita lakukan di seluruh Indonesia yang tujuannya supaya masyarakat bisa memahami apa saja yang dimuat di dalam KUHP baru sehingga masyarakat bisa menerima dengan baik," lanjutnya.  Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Prof Dr Pujiyono SH M Hum mengatakan, adalah tugas bersama untuk memantau terutama para akademisi dalam mencermati bagaimana jalannya KUHP ke depan. "Ini adalah sebuah pekerjaan besar nasional yang harus kita sosialisasikan," kata Pujiyono.  Pujiyono juga memberikan contoh kasus, misalnya pengakuan terhadap hukum masyarakat adat yang diatur dalam KUHP nasional, nantinya akan memberikan sistem hukum bagi masyarakat adat (living law) yang akan berdampak terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat Papua dengan ratusan suku dan adat di dalamnya.  "Papua ini unik karena banyaknya masyarakat adat yang selama ini ada perlakuan otsus dan sebagainya. Ini sangat bagus untuk disosialisasikan berkaitan dengan adanya living law. Sehingga masyarakat akan lebih tahu berkaitan dengan eksistensi dari disahkannya Hukum Pidana di dalam Hukum Nasional," lanjutnya.  Pujiyono berharap dengan disahkannya KUHP tersebut bisa terintegrasi dalam keberadaan penegakan hukum nasional.  "Jika ide dasar KUHP ditelaah lebih dalam, maka KUHP peninggalan kolonial Belanda didasarkan pada nilai-nilai individual liberalism, sedangkan masyarakat Indonesia lebih banyak didasari oleh aspek-aspek monodualisme, atau bagaimana menempatkan individu di dalam konteks kemasyarakatan," tutupnya.  Sosialisasi KUHP berlangsung secara hybrid tersebut diikuti oleh ratusan peserta. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya disahkan KUHP tersebut agar lebih sesuai dengan dinamika masyarakat yang ada saat ini.

Rangkul Masyarakat, Ahli Hukum Beri Edukasi Konsep dan Ide Dasar KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/disidente-chino.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Tiongkok akhirnya membebaskan Xu Zhangrun, seorang profesor hukum konstitusi Universitas Tsinghua yang terkenal bergengsi. Dia sempat ditangkap lantaran selalu melontarkan kritik pedas kepada Presiden Xi Jinping. Meski dibebaskan, namun dia masih berada di bawah pengawasan ketat.  Dilansir dari <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/jul/13/xu-zhangrun-china-xi-jinping-critic-released">The Guardian</a>, Rabu (15/7), ahli hukum tersebut dibebaskan Xi Jinping dan partai komunis yang berkuasa setelah enam hari ditahan. Pada Minggu (12/7), dia kembali ke rumahnya tetapi tetap di bawah pengawasan. Kini dia tidak bisa bebas untuk berbicara di depan umum tentang apa yang terjadi.  "Dia sudah tak bebas berbicara," kata salah seorang temannya yang menolak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters.  Xu, 57, mulai dikenal sejak Juli 2018 karena mencela penghapusan batas dua masa jabatan bagi pemimpin Tiongkok, yang akan memungkinkan Xi Jinping tetap menjabat di luar masa jabatan kedua saat ini. Menurut pesan teks yang beredar di antara teman-teman Xu dan dilihat oleh Reuters, dia ditangkap di rumahnya di pinggiran kota Beijing pada Senin (13/7) pagi oleh lebih dari 20 polisi. Rumahmya digeledah dan komputernya disita.  Ironisnya, menurut teman-teman Xu, polisi mengatakan kepada istrinya bahwa suaminya ditahan karena kasus prostitusi. Akan tetapi teman-teman Xu menyesalkan hal itu dan menilai hal itu sebagai pembunuhan karakter.  Sejak artikel pada 2018, Xu telah menulis kritik lain. Pada puncak wabah Coronavirus di Tiongkok pada Februari, Xu menulis sebuah artikel yang menyerukan kebebasan berbicara.  Pada Mei, dia menulis sebuah artikel yang menuduh Xi Jinping berusaha membawa Revolusi Kebudayaan kembali ke Tiongkok. Di bawah Xi, Tiongkok memang menekan perbedaan pendapat dan memperketat sensor.  Amerika Serikat ikut angkat bicara soal hal tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus mengatakan bahwa AS sangat prihatin tentang penahanan yang dilakukan Tiongkok terhadap Xu dan mendesak Tiongkok untuk membebaskannya.  Kini Xu telah dibebaskan. Namun, tentunya bukan karena desakan AS. Pembebasan dilakukan dengan pertimbangan dari Xi Jinping.

Ahli Hukum yang Kritik Xi Jinping Dibungkam Pasca Bebas Bersyarat

ahli hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ahli hukum

Berita Terkini