<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/16/TESLA-16-4142617793.jpg" alt="Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan virtual dengan Elon Musk mengenai investasi produsen mobil listrik Tesla di negaranya, pada Jumat (14/7)." width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan virtual dengan Elon Musk mengenai investasi produsen mobil listrik Tesla di negaranya, pada Jumat (14/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ketua Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin meminta Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan Wakil PM Ahmad Zahid Hamidi untuk mengundurkan diri. Sebab, dia menilai Koalisi Pakatan Harapan (PH) yang kini memerintah di Malaysia ditolak rakyat. Pernyataan Muhyiddin tersebut didasari hasil pemilu di enam negara bagian yang berlangsung pada Sabtu (12/8). Yakni Penang, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, dan Kedah. Sejatinya PN maupun PH sama-sama memenangi pemilu di tiga negara bagian. Capaian itu sama seperti pemilu sebelumnya. PH menang di Penang, Selangor, dan Negeri Sembilan, sedangkan sisanya dikuasai PN. Namun, perolehan kursi PH di enam negara bagian tersebut merosot dibandingkan pemilu sebelumnya. Bahkan, di Terengganu, PH tidak mendapatkan kursi satu pun. Padahal, pada pemilu sebelumnya, mereka menguasai sepuluh kursi. Di pihak lain, PN justru tampil dengan baik di wilayah yang menjadi basis PH. Malay Mail melaporkan, PN mendapat 11 kursi di Penang, yang sebelumnya hanya 1 kursi. Di Selangor, yang merupakan negara bagian terkaya Malaysia, koalisi pimpinan Muhyiddin itu meraup 22 kursi. Padahal sebelumnya hanya 5 kursi. PN memenangkan total 106 dari 245 kursi yang diperebutkan di enam negara bagian. Merosotnya dukungan untuk PH itulah yang menjadi dasar Muhyiddin sebagai tanda bahwa rakyat menolak aliansi pemerintahan yang dipimpin Anwar. &rdquo;Pemilu negara bagian memang merupakan referendum penolakan rakyat atas kerja sama PH-BN (Barisan Nasional),&rdquo; ujar Muhyiddin kemarin (13/8) dalam konferensi pers seusai pengumuman pemenang pemilu. Muhyiddin mengklaim bahwa PN adalah koalisi yang bersih. Berbeda dengan PH yang justru menggandeng koalisi BN yang dipimpin UMNO agar bisa berkuasa. Padahal, dia menyebutkan, banyak politikus UMNO yang terkena skandal kasus korupsi. Para pengamat menilai menguatnya oposisi di wilayah yang menjadi basis kekuatan Anwar di Selangor dan Penang tersebut bisa menyebabkan ketidakstabilan politik dan kebijakan konservatif. Namun, Anwar menekankan bahwa pemerintah persatuan di tingkat federal tetap utuh dan berkomitmen melayani rakyat. Dia menegaskan, pilihan rakyat harus diterima. &rdquo;Ini keputusan rakyat. Dalam sistem demokrasi, kita harus menghormati keputusan rakyat. Hormatilah dengan menerima hasil pemilihan,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers di World Trade Center, tempat para pemimpin PH-BN berkumpul untuk melihat hasilnya secara langsung. &nbsp;

Di Selangor, yang merupakan negara bagian terkaya Malaysia, koalisi pimpinan Muhyiddin itu meraup 22 kursi. Padahal sebelumnya hanya 5 kursi

Perolehan Kursi Merosot,  Anwar Ibrahim Diminta Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Ahmad-Zahid-Hamidi-The-Star.jpg" alt="The Star" width="100%">
<figcaption>The Star</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perebutan kursi perdana menteri (PM) Malaysia bakal ketat. Tahun ini, untuk kali pertama dalam sejarah pemilu di negeri jiran tersebut, ada empat kandidat yang dianggap sama-sama memiliki peluang.  Selama ini, pemilu Malaysia diwarnai persaingan dua kandidat. Mereka mewakili kubu pemerintahan dan oposisi. Di pemilu ke-15 kali ini, ada tiga kandidat yang digadang-gadang kuat.  Mereka adalah Anwar Ibrahim dari koalisi Pakatan Harapan (PH), Muhyiddin Yassin dari koalisi Perikatan Nasional (PN), dan Ismail Sabri Yaakob dari koalisi Barisan Nasional (BN). Namun, ada satu tokoh lain yang layak dianggap sebagai kuda hitam. Yakni, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi.  Sebagai ketua partai terbesar dan terlama di Malaysia, Zahid selalu dianggap sebagai calon PM meskipun ada sosok Ismail yang berstatus incumbent. Berdasar survei yang digelar Ilham Centre, tokoh UMNO itu meraih dukungan tertinggi dari penduduk untuk menjadi PM.  Di sisi lain, Zahid berhasil bertahan sebagai ketua UMNO selama 4 tahun meski diterpa badai masalah. Sebut saja pembelahan internal partainya dalam beberapa faksi, termasuk menghadapi tuduhan korupsi di pengadilan. Namun, hal itu tak menutup keinginan Zahid untuk maju sebagai PM.  Saat ini Zahid dikabarkan melakukan safari ke beberapa negara bagian untuk memberikan surat mandat kepada kandidat BN guna mengikuti pemilu. Tapi, surat mandat itu ada syaratnya. Mereka harus menandatangani janji setia dan sebagai balasan memberinya mandat sebagai PM untuk membentuk pemerintahan. Itu jika koalisi BN menang dalam pemilu 19 November mendatang.  Sumber yang memberikan informasi itu juga menyatakan bahwa calon kandidat BN diminta mendukung Zahid untuk bernegosiasi dengan parpol lain dan menunjuk jajaran kabinet dari anggota parlemen pilihannya. Namun, hal itu dibantah Zahid.  ”Itu bohong,” kata Zahid, seperti dikutip Malay Mail. Politikus 69 tahun tersebut memberikan bantahan di kompleks pengadilan Kuala Lumpur,  Selasa (1/11). Dia tengah diadili atas 47 tuduhan korupsi, pelanggaran kepercayaan, dan pencucian uang.  Pemilu kali ini diperkirakan juga menjadi medan pertempuran terakhir bagi Anwar Ibrahim untuk menjadi PM. Dia digadang-gadang menduduki posisi itu sejak 1993, tapi selalu saja terganjal isu. Yakni, kasus korupsi dan sodomi yang membuatnya mendekam di balik jeruji besi.  Dalam pemilu ke-14 lalu, Anwar sudah begitu dekat dengan kursi PM. Koalisi PH menang. Sayang, dia berbagi kekuasaan dengan orang yang salah. Berdasar kesepakatan, Mahathir Mohamad yang kala itu bergabung dengan PH bakal menjabat PM selama dua tahun. Anwar tidak bisa langsung menjadi PM karena masih dipenjara.  Namun, begitu dia bebas dan 2 tahun telah terlewati, Mahathir enggan turun dari kursinya. Mahathir bermanuver dengan membubarkan pemerintahan. Alhasil, selama 4 tahun terakhir, Malaysia sudah tiga kali berganti PM.  Belakangan, beredar spekulasi bahwa Anwar melakukan pembicaraan rahasia dengan Zahid. Mereka bernegosiasi untuk membentuk aliansi pascapemilu. Dengan begitu, PH dan BN bakal bersatu untuk membentuk pemerintahan. Namun, hal itu dibantah Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Rafizi Ramli. PKR merupakan partai terbesar di koalisi PH.  ”Saya ingin menegaskan kepada pendukung PH dan para pemilih lainnya bahwa saya akan menjadi orang pertama yang menentang negosiasi apa pun untuk bekerja sama dengan UMNO,” ujar Rafizi, seperti dikutip Free Malaysia Today.  Momen pemilu memunculkan semangat para penduduk. Warga Malaysia di Singapura mulai bersiap mudik. Perusahaan-perusahaan di Singapura mendukung para pegawainya yang berasal dari Malaysia untuk meminta jatah libur guna memberikan hak suara. Dilansir Channel News Asia, pada 2020 tercatat ada sekitar 1 juta warga Malaysia yang bekerja dan tinggal di Negeri Merlion.  ”Selain memenuhi tanggung jawab saya sebagai warga negara Malaysia, ini juga kesempatan untuk bertemu saudara-saudara saya,” ucap Valerie Ng yang berhasil mendapat tiket bus untuk pulang ke Melaka.

Presiden UMNO Asli Jawa jadi Kuda Hitam dalam Pemilihan PM Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Ahmad-Zahid-Hamidi-The-Star.jpg" alt="The Star" width="100%">
<figcaption>The Star</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ’’Saya tunduk pada keputusan pengadilan.’’ Pernyataan itu diungkapkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Senin (24/1) setelah hakim memutuskan bahwa dia harus mengajukan pembelaan atas 47 dakwaan yang membelitnya. Yaitu terkait korupsi, tindak kriminal pelanggaran kepercayaan (CBT), dan pencucian uang.  Hakim Collin Lawrence Sequerah menyatakan bahwa jaksa telah menetapkan kasus prima facie terhadap Zahid. Prima facie adalah kasus yang pada sidang pertama ditemui adanya cukup alat bukti untuk membuktikan pelanggaran.  ’’Setelah melakukan evaluasi maksimal, saya mendapati jaksa sudah membuktikan adanya unsur CBT, pelanggaran UU korupsi, dan pencucian uang,’’ tegas Collin seperti dikutip Free Malaysia Today.  Zahid yang asli keturunan Jawa, Indonesia, diadili karena pencucian uang dan pelanggaran kepercayaan yang melibatkan Yayasan Akalbudi miliknya. Dia juga dituduh telah menerima suap dari berbagai proyek selama menjabat menteri luar negeri. Sebanyak 12 dakwaan yang membelitnya terkait CBT. Mantan wakil perdana menteri Malaysia itu didakwa menggunakan dana Yayasan Akalbudi untuk melakukan enam pembayaran kartu kredit pribadi, polis asuransi kendaraan dan lisensi motor pribadi, pengiriman uang ke firma hukum, serta kontribusi untuk Asosiasi Sepak Bola Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM).  Ada 8 dakwaan terkait kasus korupsi. Itu karena Zahid menerima uang suap dari Mastoro Kenny IT Consultant &amp; Services, Data Sonic Group Berhad, dan Profound Radiance Sdn Bhd saat dia menjabat menteri dalam negeri. Uang suap tersebut diberikan agar tiga perusahaan itu mendapatkan proyek MyEG. Sebanyak 27 dakwaan sisanya adalah pencucian uang. Total ada 99 saksi yang memberikan pernyataan sejak proses peradilan dimulai 18 November 2019 lalu.  Pengadilan memberikan tiga opsi kepada Zahid untuk membela diri. Yaitu, memberikan pernyataan di bawah sumpah dari tempat saksi, memberikan pernyataan dari mimbar tempat terdakwa, atau dia bisa tetap diam. Zahid memilih opsi pertama. Proses dengar pendapat untuk pembelaan dilakukan pada 28 Maret mendatang.  Sebelumnya, pengacara Zahid menyatakan bahwa kliennya seharusnya mendapatkan imunitas. Itu terkait dengan UU Antikorupsi, di mana pemberi informasi tidak bisa dikriminalisasi. Petugas antirasuah Malaysia merekam pernyataan Zahid pada 2–3 Juli 2018. Saat itu dia memberikan perincian tentang pendirian yayasan, sumber dana, dan data pribadi dirinya serta anggota keluarga.  Tapi, Collin dan jaksa berpendapat lain. Sebab, kekebalan yang diminta oleh Zahid adalah untuk menghapus semua dakwaan. ’’Terdakwa tidak berhak atas imunitas,’’ tegasnya.  Seperti diketahui, ayah Ahmad Zahid Hamidi berasal dari Wates, Kulonprogo, DIJ. Sementara ibunya berasal dari Ponorogo, Jawa Timur.

Presiden UMNO Asli Jawa Dijerat 47 Dakwaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Ahmad-Zahid-Hamidi-The-Star.jpg" alt="The Star" width="100%">
<figcaption>The Star</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musyawarah Majelis Tertinggi (MKT) UMNO pada Rabu (7/7) malam menyatakan menarik dan mengakhiri dukungan kepada Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri Malaysia. Presiden UMNO yang merupakan asli dari Jawa, Dr Ahmad Zahid Hamidi dalam pernyataan yang disampaikan kepada media di Kuala Lumpur, Kamis (8/7), mengatakan kegagalan pemerintah memenuhi aspirasi rakyat menyebabkan UMNO menarik dukungan tersebut.  "UMNO mendesak agar Muhyiddin dapat mundur secara terhormat untuk membolehkan seorang perdana menteri baru dilantik untuk suatu tempo yang terbatas," kata Ahmad Zahid Hamidi yang lahir dari ayah berasal dari Wates, Kulonprogo, DIJ, dan ibu yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur.  Ahmad Zahid mengatakan musyawarah telah mempertimbangkan beberapa garis panduan utama yang ditetapkan oleh MKT pada 11 Maret 2020 saat UMNO memberikan dukungan kepada Muhyiddin selaku Perdana Menteri. "Dua panduan utama adalah pemerintah harus memastikan aspirasi rakyat benar-benar direalisasikan dan pemerintah harus segera menangani kelambanan ekonomi dan melakukan tindakan dalam menangani pandemi Covid-19," katanya.  Ahmad Zahid menambahkan pemerintah pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin gagal memenuhi segala garis panduan yang dikemukakan oleh MKT pada 11 Maret 2020 sebagai syarat meneruskan dukungan. Di antara beberapa perkara utama kegagalan pemerintah adalah kegagalan pemerintah menangani pandemi Covid-19 secara nyata sehingga mencetuskan keresahan dan kecemasan rakyat.  "Contohnya total lockdown hanya menggandakan jumlah kematian dari 2.800 menjadi lebih 5.768 hanya dalam tempo 38 hari setelah Perdana Menteri mengumumkan total lockdown," sebut Ahmad Zahid  Kemudian kegagalan pemerintah lainnya dengan menyalahgunakan kondisi darurat untuk muslihat politik hingga menelantarkan rakyat dan ekonomi negara. "Pemerintah gagal untuk mempertahankan sistem demokrasi berparlemen hingga memandulkan segala praktik demokrasi check and balance yang menjamin hak dan suara rakyat yang dibela," imbuh Ahmad Zahid.  Ahmad Zahid menilai pemerintah gagal untuk memberikan kepercayaan kepada rakyat dalam mengurus dirinya hingga terjadi peningkatan serius dalam permasalahan sosial seperti kasus bunuh diri. Kasus bunuh diri dari Maret 2020 hingga Mei 2021 sebanyak 1.099 kasus.  "Gerakan #BenderaPutih adalah satu contoh manifestasi kekecewaan dan protes rakyat terhadap kegagalan pemerintah untuk menyantuni keperluan rakyat yang amat susah, tertekan, dan terdesak saat ini," katanya.  Sehari sebelumnya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah melantik dua menteri UMNO masing-masing Menteri Senior Pertahanan Ismail Sabri Yaakob sebagai Wakil Perdana Manteri dan Menteri Luar Negeri Hishammudin Hussein sebagai Menteri Senior Luar Negeri.

Presiden UMNO Asli Jawa: UMNO Desak PM Muhyiddin Yassin untuk Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Ahmad-Zahid-Hamidi-The-Star.jpg" alt="The Star" width="100%">
<figcaption>The Star</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dua pekan. Itu adalah waktu yang diberikan UMNO kepada koalisi pemerintah Perikatan Nasional (PN) untuk membuka kembali parlemen. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang asli dari Jawa menegaskan bahwa tenggat 14 hari tersebut sudah sesuai dengan dekrit yang dikeluarkan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah.  Ayah Ahmad Zahid Hamidi berasal dari Wates, Kulonprogo, DIJ. Sementara ibunya berasal dari Ponorogo, Jawa Timur.  UMNO mendesak pemerintah untuk menghormati keputusan raja dan para penguasa lainnya. Pemerintah tidak perlu menyatakan akan sesegera mungkin mengaktifkan parlemen atau semacamnya. Cukup patuh saja pada keputusan raja.  ”Kegagalan pemerintah untuk melaksanakan keputusan tersebut akan dianggap sebagai bentuk makar dan tidak menghormati institusi penguasa Melayu,” tegas Ahmad Zahid, Senin (21/6) seperti dikutip Channel News Asia. Waktu dua pekan itu terhitung sejak pernyataannya dibuat.  Sejak status darurat diterapkan di Malaysia, parlemen dinonaktifkan. Pemerintah bisa mengambil keputusan apa pun tanpa pembahasan dan persetujuan parlemen. Itu membuat banyak pihak protes karena pemerintah berjalan tanpa kontrol dari wakil rakyat. Oposisi menuding Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin hanya mengulur waktu agar berkuasa lebih lama di saat dukungan untuknya terus menurun.  Sejak dua pekan lalu raja memanggil para pemimpin partai dan beberapa tokoh lainnya satu per satu. Rabu (16/6) raja akhirnya mengeluarkan dekrit bahwa parlemen harus diaktifkan lagi untuk membahas peraturan darurat dan rencana pemulihan nasional. Keputusan itu disambut baik oleh para anggota parlemen.  Zahid menegaskan bahwa pertemuan anggota parlemen sangat penting. Masalah yang dihadapi rakyat yang terimbas pandemi Covid-19 dapat dibahas. Selain itu untuk memastikan akuntabilitas pemerintah.  Sehari sebelumnya PM Muhyiddin menyatakan telah membentuk komite khusus. Anggotanya adalah pemerintah dan legislator dari oposisi. Tugas komite tersebut ialah melihat masalah-masalah yang dihadapi sebelum sesi rapat parlemen dibuka.

Isi Ultimatum Presiden UMNO Asli Jawa ke Koalisi Perikatan Nasional