<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/IMG_20240226_134524-495370265.jpg" alt="ILUSTRASI Suasana persidangan di PN Jaksel. (ANTARA/Khaerul Izan)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Suasana persidangan di PN Jaksel. (ANTARA/Khaerul Izan)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Tim Advokasi Polda Metro Jaya tidak membacakan kesimpulan pada sidang gugatan praperadilan yang diajukan pemohon Aiman Witjaksono atas kasus penyitaan empat barang bukti oleh penyidik, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />"Izin meninggalkan ruangan Yang Mulia, karena poin-poin kami sudah kami serahkan," kata Anggota Tim Advokasi Polda Metro Jaya AKBP Gunawan di Jakarta, Senin (26/2), ketika akan meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.<br /><br />Menurut dia, tidak dibacakannya kesimpulan tersebut, karena poin-poinnya telah diserahkan kepada hakim yang menyidangkan sehingga tidak perlu dibacakan kembali.<br /><br />Pada saat yang sama Hakim Tunggal Delta Tamtama mempersilakan Tim Advokasi Polda Metro Jaya untuk meninggalkan ruang sidang kesimpulan. "Diizinkan," kata Delta.<br /><br /><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014373958/termasuk-bandara-minangkabau-inilah-7-bandara-dengan-desain-arsitektur-unik-dan-kental-kearifan-lokal-di-indonesia">Termasuk Bandara Minangkabau, Inilah 7 Bandara dengan Desain Arsitektur Unik dan Kental Kearifan Lokal di Indonesia</a></strong><br /><br />Ketua Tim Kuasa Hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa menyayangkan tidak dibacakannya kesimpulan pada saat persidangan, meskipun itu telah diperbolehkan oleh hakim.<br /><br />"Kami menyayangkan saja, kenapa tidak dibacakan, ya meskipun sudah mendapatkan izin dari hakim," katanya.<br /><br />Agenda lanjutan sidang gugatan praperadilan Aiman Witjaksono pada Senin memasuki kesimpulan, setelah Jumat (23/2) Polda Metro Jaya, menghadirkan ahli hukum pidana.<br /><br />Pada sidang tersebut, ahli hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta, Warasman Marbun mengatakan, surat penetapan penyitaan dapat dikeluarkan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat asalkan terdapat stempel lembaga.<br /><br />"Itu (kewenangan untuk menandatangani) internal dari Pengadilan dan itu adalah sah menurut hukum," kata Warasman, Jumat (23/2).<br /><br /><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014373894/pasutri-yang-tewas-akibat-kecelakaan-dengan-truk-di-plumpang-alami-luka-parah-di-kepala">Pasutri yang Tewas Akibat Kecelakaan dengan Truk di Plumpang Alami Luka Parah di Kepala</a></strong><br /><br />Menurut dia, kewenangan untuk mengeluarkan penetapan surat penyitaan dari lembaga sehingga Ketua maupun Wakil Ketua (Waka) PN asalkan ada kop surat dan stempel lembaga maka sah.<br /><br />Sehari sebelumnya, ahli hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Prof Suparji Ahmad menegaskan bahwa selain ketua pengadilan negeri (PN) tidak boleh menandatangani atau mengeluarkan surat persetujuan penyitaan.<br /><br />"Dalam KUHAP, tidak ada pihak lain yang boleh menandatangani kecuali ketua pengadilan setempat," kata Suparji di Jakarta, Kamis (22/2).<br /><br />Suparji mengatakan, ketentuan Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu "penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat<br /><br />Aiman Witjaksono mengajukan permohonan praperadilan kepada PN Jaksel, terkait penyitaan telepon genggam, akun media sosial dan email oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, karena dinilai cacat hukum.</p>

Tim Advokasi Polda Metro Jaya tidak membacakan kesimpulan pada sidang gugatan praperadilan yang diajukan pemohon Aiman Witjaksono.

Sidang Praperadilan Aiman, Polda Metro Tak Bacakan Kesimpulan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/butet-kerjarejasa.jpg" alt="Butet Kartaredjasa." width="100%">
<figcaption>Butet Kartaredjasa.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Seniman Butet Kertaradjasa merespons perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua Umum Relawan Pro Joko Widodo (Projo) Budi Arie Setiadi yang&nbsp;meminta untuk mencabut laporan kepolisian terhadap Butet Kartaredjasa. Butet menyatakan, seharusnya pencabutan laporan itu juga tertuju kepada juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, Aiman Witjaksono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Seharusnya pencabutan itu tidak hanya untuk kasus saya saja. Tapi juga untuk kawan-kawan yang bergerak ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi seperti pelaporan Mas Aiman, Palti Hutabarat semua harus dicabut dong,&rdquo; kata Butet dalam konferensi pers di Media Center, TPN Ganjar-Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Butet menilai, perintah Presiden Jokowi tersebut juga bermakna agar para relawannya tidak sibuk mencari muka dan menjilat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Perintah Jokowi seharusnya tidak hanya untuk saya, perintah Jokowi itu bermakna juga supaya relawan-relawan jangan sibuk menjilat, jangan sibuk cari muka kepada presiden. Stop cari muka,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Butet juga menekankan, agar guru-guru besar perguruan tinggi di Indonesia tidak dilecehkan dan dianggap sedang berupaya mendongkrak elektoral pasangan calon (paslon) tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semua orang itu termasuk saya adalah orang-orang yang mengapresiasi pencapaian Pak Jokowi. Orang-orang yang mencintai Pak Jokowi. Itu sebabnya karena kami mencintai, kami mengingatkan, mengeritik supaya Pak Jokowi dalam track di jalan demokrasi dan tidak mengkhianati konstitusi. Ini yang penting,&rdquo; ucap Butet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Butet juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak mengkhianati konstitusi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kawan-kawan yang mungkin dikecewakan oleh praktik-praktik mutakhir Pak Presiden Jokowi ingatkan Jokowi supaya tetap di jalan demokrasi tidak mengkhianati konstitusi,&rdquo; ujar Butet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Butet mengutrakan, jika keputusan kepolisian memutuskan menghentikan kasusnya akan jauh lebih baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya dan kawan-kawan di Jogjakarta dan kepolisian di Jogja sudah bikin komitmen tidak bikin Jogja berisik tapi Jogja yang asik. Lha kalau saya diperiksa di Polda Jogja kan saya ketemu kawan sendiri. Polisi-polisi di Jogja itu sahabat-sahabat para seniman,&rdquo; urai Butet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Umum relawan Projo Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa Presiden Jokowi meminta agar pihaknya mencabut pelaporan terhadap budayawan Butet Kartaredjasa di Polda Jogjakarta. Budi menyatakan, Presiden Jokowi tak ingin ada kegaduhan di tengah publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangan bikin ramai di publik. Saya yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja, tidak mengadukan ke polisi, kok," ungkap Budi Arie menirukan penjelasan Jokowi, Senin (5/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menekankan, Presiden Jokowi yang menjadi sasaran tidak mau membuat laporan. Padahal, sebagai kepala negara, Jokowi berhak membuat pengaduan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Butet Kertaradjasa merupakan sahabat. Karena itu, Projo bertekad mencabut pelaporan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apalagi, Pak Butet itu kan kawan kita sendiri. Jadi kita bangun suasana kondusif dan persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa," tegas Budi Arie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, DPD Projo Jogjakarta sebelumnya melaporkan Butet Kertaradjasa ke Polda Jogja buntut orasi dan pantun yang disampaikan saat acara kampanye capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Alun-alun Wates, Kulon Progo, Minggu (28/1). Pengaduan itu disampaikan Projo me SPKT Mapolda Jogja, pada Selasa (30/1) siang.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Butet dianggap telah menghina Presiden Jokowi usai menyamakannya dengan binatang. Butet diduga melanggar Pasal 315 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

”Seharusnya pencabutan itu tidak hanya untuk kasus saya saja. Tapi juga untuk kawan-kawan yang bergerak ingin menegakkan demokrasi," ujarnya

Jokowi Minta Laporan Kasusnya Dicabut, Butet: Pelaporan Aiman Juga Dicabut Dong

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/Direktur-Reserse-Kriminal-Khusus-Polda-Metro-Jaya-Komisaris-Besar-Ade-Safri-Simanjuntak-Dery-Ridwansah-2JPG-2324766117.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak" width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Polri mendapat kritik dari beberapa pihak terkait laporan polisi terhadap Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono terkait ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024. Polri dianggap berlebihan karena memproses laporan tersebut&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Polri akan bekerja profesional mengenai kasus ini. Sehingga, tidak perlu disikapi berlebihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak perlu reaktif menanggapi proses hukum yang sedang berjalan, itu semua sudah sesuai SOP dan regulasi yang berlaku. Mari kita sama- menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tidak perlu berasumsi," ujar Ade kepada wartawan, Senin (20/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ade menyampaikan, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Polri masih memastikan ada atau tidaknya peristiwa pidana dalam kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasti akan ditindaklanjuti dengan upaya penyidikan lebih lanjut untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengkonfirmasi telah menerima 6 laporan polisi terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud,&nbsp;Aiman&nbsp;<wbr />Witjaksono. Laporan ini berasal dari sejumlah elemen masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013297531/tpn-ganjar-mahfud-akan-berikan-bantuan-hukum-kepada-aiman-witjaksono">TPN Ganjar-Mahfud Akan Berikan Bantuan Hukum kepada Aiman Witjaksono</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekira mulai sore pukul 16.00 WIB, telah datang berturut-turut ke kantor SPKT Polda Metro Jaya sebanyak 6 orang pelapor dari berbagai element masyarakat untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana yg terjadi dengan terlapor AW," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (15/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan ini terkait pernyataan&nbsp;Aiman&nbsp;yang menyebut ada ketidaknetralan aparat kepolisian untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan menurutnya, ada tekanan dari pimpinan Polri kepada bawahan untuk melakukan pemenangan pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Enam laporan polisi kepada&nbsp;Aiman&nbsp;teregister dengan nomor&nbsp; LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Front Pemuda Jaga Pemilu, LP/B/6819/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan pelapor Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, LP/B/6820/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Jaringan Aktivis Muda Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">LP/B/6821/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi,&nbsp; LP/B/6822/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Barisan Mahasiswa Jakarta, dan LP/B/6823/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Garda Pemilu Damai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari keenam laporan tersebut,&nbsp;Aiman&nbsp;disangkakan Pasal 28 (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Pasti akan ditindaklanjuti dengan upaya penyidikan lebih lanjut untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya

Dikritik Karena Proses Laporan Aiman, Polda Metro: Jangan Reaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/aiman22-248019990.jpg" alt="Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono memastikan dirinya akan hadir jika dipanggil Polda Metro Jaya. Pernyataan ini merespons kabar dirinya dilaporkan sejumlah pihak, terkait dugaan netralitas aparat pada Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oh ya jelas, sebagai bagian dari warga negara tentu kita harus taat konstitusi. Ketika konstitusi meminta kita untuk mematuhi, kita akan patuh," kata Aiman ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (16/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski menjabat sebagai juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, kata Aiman, dirinya saat ini masih berstatus sebagai jurnalis aktif. Aiman baru cuti, atau nonaktif sebagai jurnalis pada 28 November 2023 atau saat masa kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013292821/penjelasan-tni-au-soal-dua-pesawat-tempurnya-kecelakaan-sedang-melaksanakan-latihan">Penjelasan TNI AU Soal Dua Pesawat Tempurnya Kecelakaan, Sedang Melaksanakan Latihan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sendiri maunya nonaktif, cuti sejak 4 November. Saya sudah sampaikan surat itu 4 November 2023. Tapi baru diberikan izin cuti menjadi jurnalis pada saat kampanye," ucap Aiman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aiman menegaskan, dirinya tak akan membuka narasumber yang membocorkan bahwa aparat kepolisian dipertanyakan netralitasnya pada Pemilu 2024. Ia memastikan, akan menyimpan rapat dari siapa sumber informasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi saya, saya adalah jurnalis yang mau cuti nanti 28 November 2023 dan sampai kapanpun saya akan sebagai jurnalis. Bagi saya, narasumber atau sumber itu adalah sosok yang sangat saya hargai," tegas Aiman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Polda Metro Jaya mengkonfirmasi telah menerima 6 laporan polisi terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. Laporan ini berasal dari sejumlah elemen masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekira mulai sore pukul 16.00 WIB, telah datang berturut-turut ke kantor SPKT Polda Metro Jaya sebanyak 6 orang pelapor dari berbagai element masyarakat untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana yg terjadi dengan terlapor AW," ucap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (15/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan itu terkait pernyataan Aiman yang menyebut ada ketidaknetralan aparat kepolisian untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan menurutnya, ada tekanan dari pimpinan Polri kepada bawahan untuk melakukan pemenangan pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Enam laporan polisi kepada Aiman teregister dengan nomor&nbsp; LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Front Pemuda Jaga Pemilu, LP/B/6819/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan pelapor Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, LP/B/6820/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Jaringan Aktivis Muda Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">LP/B/6821/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi,&nbsp; LP/B/6822/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Barisan Mahasiswa Jakarta, dan LP/B/6823/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Garda Pemilu Damai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aiman dituduhkan melanggae Pasal 28 (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.</div> </div> </div>

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono memastikan dirinya akan hadir jika dipanggil Polda Metro Jaya.

Aiman Pastikan Akan Hadir jika Ada Panggilan Pemeriksaan Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/aiman-minta-laporan-aris-budiman-diselesaikan-di-dewan-pers_m_1507726803_162091.jpeg" alt="Aiman Witjaksono di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya" width="100%">
<figcaption>Aiman Witjaksono di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya mengkonfirmasi telah menerima 6 laporan polisi terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. Laporan ini berasal dari sejumlah elemen masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekira mulai sore pukul 16.00 WIB, telah datang berturut-turut ke kantor SPKT Polda Metro Jaya sebanyak 6 orang pelapor dari berbagai element masyarakat untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana yg terjadi dengan terlapor AW," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (15/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan ini terkait pernyataan Aiman yang menyebut ada ketidaknetralan aparat kepolisian untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan menurutnya, ada tekanan dari pimpinan Polri kepada bawahan untuk melakukan pemenangan pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013288244/lewat-pantun-mahfud-janji-jika-ganjar-jadi-presiden-dukungan-ke-palestina-menguat">Lewat Pantun, Mahfud Janji Jika Ganjar jadi Presiden Dukungan ke Palestina Menguat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Enam laporan polisi kepada Aiman teregister dengan nomor&nbsp; LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Front Pemuda Jaga Pemilu, LP/B/6819/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan pelapor Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, LP/B/6820/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Jaringan Aktivis Muda Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">LP/B/6821/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi,&nbsp; LP/B/6822/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Barisan Mahasiswa Jakarta, dan LP/B/6823/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Garda Pemilu Damai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari keenam laporan tersebut, Aiman disangkakan Pasal 28 (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Aiman mengaku belum tahu soal pelaporan dirinya dan semua yang dia sampaikan di video tersebut sesuai fakta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya belum tahu soal laporan itu terus terang, semua yang saya sampaikan kemarin adalah apa yang saya alami, atau itu adalah fakta yang saya sampaikan, " ucapnya saat dihubungi, Senin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aiman juga menjelaskan akan mengikuti dan menjalani semua sesuai aturan jika dirinya akan dilakukan pemeriksaan di&nbsp;Polda Metro Jaya.</div>

Polda Metro Jaya mengkonfirmasi telah menerima 6 laporan polisi terhadap Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono.

Polda Metro Terima 6 Laporan Terhadap Jubir TPN Aiman Terkait Ketidaknetralan Aparat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/aiman-witjaksono-di-ditreskrimsus-polda-metro-jaya_m_162001.jpeg" alt="Aiman Witjaksono. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aiman Witjaksono. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Aiman Witjaksana merespons kabar dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu, buntut pernyataan Aiman yang menyatakan bahwa ada ketidaknetralan aparat dalam Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013282990/101-stafnya-gugur-di-gaza-pbb-seluruh-dunia-mengheningkan-cipta-dan-kibarkan-bendera-setengah-tiang">101 Stafnya Gugur di Gaza, PBB Seluruh Dunia Mengheningkan Cipta dan Kibarkan Bendera Setengah Tiang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aiman memastikan, dirinya siap jika dipanggil polisi untuk diperiksa terkait laporan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai warga negara yang baik harus menjalani semua yang diatur dalam undang-undang," kata Aiman dikonfirmasi, Senin (13/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aiman menegaskan, pernyataan yang di sampaikannya terkait ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024 bukan berita bohong alias hoaks. Ia menegaskan, informasi tersebut tidak direkayasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukanlah, masa saya sampaikan hoaks. Semua yang saya sampaikan kemarin adalah apa yang saya alami, atau itu adalah fakta yang saya sampaikan," tegas Aiman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aiman dilaporkan oleh Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi ke Polda Metro Jaya yang teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 13 November 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita melaporkan saudara Aiman Witjaksono terkait pernyataannya beberapa waktu lalu yang terjadi dan sempat mengguncang media juga," ucap juru bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aiman disebut tidak menggunakan data yang valid, dalam menyampaikan dugaan ketidaknetralan aparat pada Pemilu 2024. Ia menyebut, Aiman telah menyampaikan hoaks ke publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pernyataan Aiman Witjaksono ini tidak berbasis data yang konkret dan valid, maka kita melaporkan saudara Aiman ke Polda karena kita menganggap saudara Aiman menyebarkan kebencian dan dugaan hoaks," cetusnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aiman dilaporkan terkait Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. <strong>(*)</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Aiman Witjaksana merespons kabar dirinya dilaporkan ke Polda Metro

Dilaporkan Polisi Buntut Pernyataan Ketidaknetaralan Aparat, Aiman: Saya Sampaikan Fakta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/aiman-minta-laporan-aris-budiman-diselesaikan-melalui-dewan-pers_m_161999.jpeg" alt="Direktur Penyidik KPK Brigjen Aris Budiman saat menjawab pertanyaan dari Pansus Hak Angket" width="100%">
<figcaption>Direktur Penyidik KPK Brigjen Aris Budiman saat menjawab pertanyaan dari Pansus Hak Angket</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Jurnalis senior Aiman Witjaksono secara tegas menginginkan kasus yang dilaporkan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman harus diselesaikan melalui proses Dewan Pers. Hal ini lantaran kasus yang dilaporkan Aris terkait pernyataan koordinator ICW Donald Fariz pada program Aiman.</p><br /> <p>"Saya tetap berpendapat bahwa seluruh produk pemberitaan pers diselesaikan melalui Undang-Undang<br />Pers No 40 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 15 angka 2 disebutkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan produk pemberitaan pers, diselesaikan sengketanya, diselesaikan permasalahannya melalui Dewan Pers," kata Aiman saat mendatangi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (11/10).</p><br /> <p>Pelaporan yang dibuat Aris, menurut Aiman, sangat bahaya bila narasumber salah berbicara atau salah mengutip data langsung di proses hukum dan tidak diselesaikan melalui Dewan Pers.</p><br /> <p>"Karena bahaya sekali ketika ada narasumber yang kemudian salah berbicara atau kemudian katakanlah salah mengutip data misalnya, tapi kemudian langsung di proses hukum tidak di Dewan Pers," ujar Aiman.</p><br /> <p>Terkait kasus ini, Aiman menyebut telah berkomunikasi dengan Dewan Pers untuk dapat menyelesaikan permasalahan apa yang dilaporkan oleh Aris Budiman.</p><br /> <p>"Sudah komunikasi ke Dewan Pers, Undang-undang pers tetap diberlakukan dalam hal ini," ucap Aiman.</p><br /> <p>Lebih lanjut, Aiman menuturkan, sampai saat ini Aris Budiman belum meminta untuk melakukan hak jawab terkait apa yang di permasalahkannya pada program Aiman.</p><br /> <p>"Pak Aris sudah coba saya hubungi, belum ada permintaan untuk melakukan hak jawab," jelas Aiman.</p><br /> <p>Untuk diketahui, Aiman diperiksa sebagai saksi dalam laporan nomor LP/4219/IX/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 5 September 2017. Laporan itu dilayangkan Aris atas wawancara eksklusif di acara Aiman Kompas TV dengan narasumber koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz.</p><br /> <p>Pada wawancara itu, diduga terdapat konten yang melanggar Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan Fitnah.</p>

Aiman Minta Laporan Aris Budiman Diselesaikan Melalui Dewan Pers

aiman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aiman

Berita Terkini