<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/JKT_Hakim-Tolak-Gugatan-Praperadilan-Aiman_Salman-Toyibi5-1870840255.jpg" alt="Pemohon Aiman Witjaksono saat menghadiri sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (27/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Pemohon Aiman Witjaksono saat menghadiri sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Polda Metro Jaya mengkonfirmasi kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoax dengan terlapor Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono sudah dihentikan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) juga telah diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, keputusan ini diambil mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus pasal larangan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong sehingga menimbulkan keonaran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka, apabila ada yang disangkakan kemudian didakwa, diadili dengan Pasal 14 dan 15 (KUHP) tadi, maka berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 asas hukum pidana, apabila ada peraturan perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan itu dilakukan maka terhadap pihak-pihak yang diperiksa tadi, dalam proses persangkaan apa pendakwaan atau pengadilan itu diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya, sehingga otomatis persangkaan terhadap pelapor itu akan gugur karena pasal 14 dan 15 ini tidak mempunyai kekuatan hukum ketentuan hukum yang mengikat sejak tanggal 21 Maret," kata Ade kepada wartawan, Jumat (29/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014494547/dua-tahun-lagi-produk-kaus-kaki-hingga-pakaian-wajib-bersertifikat-halal">Dua Tahun Lagi, Produk Kaus Kaki Hingga Pakaian Wajib Bersertifikat Halal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu berdalih tidak ada unsur politik dalam keputusan ini. Penyidik selanjutnya akan mengembalikan berbagai barang bukti yang sebelumnya disita.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyelidikan, penyidikan itu dasarnya aturan. Hak dan kewajiban siapapun yang berproses hukum akan dipatuhi penyidik," jelas Ade.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebslumnya, kubu Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD,&nbsp;Aiman&nbsp;Witjaksono mengklaim kasusnya di Polda Metro Jaya sudah dihentikan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pu&nbsp; telah diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014494556/kemenkeu-realisasi-pembayaran-thr-pensiunan-pns-dan-tnipolri-capai-rp-1133-triliun">Kemenkeu: Realisasi Pembayaran THR Pensiunan PNS dan TNI/Polri Capai Rp 11,33 Triliun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa laporan yang berkaitan dengan saudara&nbsp;Aiman&nbsp;Wicaksono ini sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan surat perintah perhentian penyidikan. Adapun alasan perintah penghentian penyidikan ini kami mendapatkan surat seperti ini ini suratnya," kata Pengacara&nbsp;Aiman, Finsensius Mendrofa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (28/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Finsensius mengatakan, SP3 diterbitkan kemarin. Oleh karena itu,&nbsp;Aiman&nbsp;kini dipastikan sudah bukan lagi terlapor dalam perkara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami kesini untuk mengambil barang sitaan tersebut dan diserahkan sepenuhnya kepada&nbsp;aiman&nbsp;jadi poin intinya laporan terhadap&nbsp;aiman&nbsp;sudah selesai dab sudah tak ada lagi laporan terhadap sodara&nbsp;Aiman," jelasnya.</div>

Keputusan ini diambil mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus pasal larangan menyiarkan berita bohong.

Kasus Aiman Witjaksono Dihentikan, Ini Alasan Polisi

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/JKT_Hakim-Tolak-Gugatan-Praperadilan-Aiman_Salman-Toyibi5-1870840255.jpg" alt="Pemohon Aiman Witjaksono saat menghadiri sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (27/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Pemohon Aiman Witjaksono saat menghadiri sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kubu Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono mengklaim kasusnya di Polda Metro Jaya sudah dihentikan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pu&nbsp; telah diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa laporan yang berkaitan dengan saudara Aiman Wicaksono ini sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan surat perintah perhentian penyidikan. Adapun alasan perintah penghentian penyidikan ini kami mendapatkan surat seperti ini ini suratnya," kata Pengacara Aiman, Finsensius Mendrofa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (28/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Finsensius mengatakan, SP3 diterbitkan kemarin. Oleh karena itu, Aiman kini dipastikan sudah bukan lagi terlapor dalam perkara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami kesini untuk mengambil barang sitaan tersebut dan diserahkan sepenuhnya kepada aiman jadi poin intinya laporan terhadap aiman sudah selesai dab sudah tak ada lagi laporan terhadap sodara Aiman," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengkonfirmasi telah menerima 6 laporan polisi terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud,&nbsp;Aiman&nbsp;<wbr />Witjaksono. Laporan ini berasal dari sejumlah elemen masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekira mulai sore pukul 16.00 WIB, telah datang berturut-turut ke kantor SPKT Polda Metro Jaya sebanyak 6 orang pelapor dari berbagai element masyarakat untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana yg terjadi dengan terlapor AW," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (15/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan ini terkait pernyataan&nbsp;Aiman&nbsp;yang menyebut ada ketidaknetralan aparat kepolisian untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan menurutnya, ada tekanan dari pimpinan Polri kepada bawahan untuk melakukan pemenangan pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014373942/sidang-praperadilan-aiman-polda-metro-tak-bacakan-kesimpulan">Sidang Praperadilan Aiman, Polda Metro Tak Bacakan Kesimpulan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Enam laporan polisi kepada&nbsp;Aiman&nbsp;teregister dengan nomor&nbsp; LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Front Pemuda Jaga Pemilu, LP/B/6819/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan pelapor Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, LP/B/6820/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Jaringan Aktivis Muda Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">LP/B/6821/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi,&nbsp; LP/B/6822/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Barisan Mahasiswa Jakarta, dan LP/B/6823/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Garda Pemilu Damai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari keenam laporan tersebut,&nbsp;Aiman&nbsp;disangkakan Pasal 28 (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Bahwa laporan yang berkaitan dengan saudara Aiman Wicaksono ini sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan surat perintah perhentian penyidikan

Kubu Aiman Witjaksono Klaim Kasus Aparat Tidak Netral Sudah Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/IMG_20240226_134524-495370265.jpg" alt="ILUSTRASI Suasana persidangan di PN Jaksel. (ANTARA/Khaerul Izan)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Suasana persidangan di PN Jaksel. (ANTARA/Khaerul Izan)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Tim Advokasi Polda Metro Jaya tidak membacakan kesimpulan pada sidang gugatan praperadilan yang diajukan pemohon Aiman Witjaksono atas kasus penyitaan empat barang bukti oleh penyidik, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />"Izin meninggalkan ruangan Yang Mulia, karena poin-poin kami sudah kami serahkan," kata Anggota Tim Advokasi Polda Metro Jaya AKBP Gunawan di Jakarta, Senin (26/2), ketika akan meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.<br /><br />Menurut dia, tidak dibacakannya kesimpulan tersebut, karena poin-poinnya telah diserahkan kepada hakim yang menyidangkan sehingga tidak perlu dibacakan kembali.<br /><br />Pada saat yang sama Hakim Tunggal Delta Tamtama mempersilakan Tim Advokasi Polda Metro Jaya untuk meninggalkan ruang sidang kesimpulan. "Diizinkan," kata Delta.<br /><br /><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014373958/termasuk-bandara-minangkabau-inilah-7-bandara-dengan-desain-arsitektur-unik-dan-kental-kearifan-lokal-di-indonesia">Termasuk Bandara Minangkabau, Inilah 7 Bandara dengan Desain Arsitektur Unik dan Kental Kearifan Lokal di Indonesia</a></strong><br /><br />Ketua Tim Kuasa Hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa menyayangkan tidak dibacakannya kesimpulan pada saat persidangan, meskipun itu telah diperbolehkan oleh hakim.<br /><br />"Kami menyayangkan saja, kenapa tidak dibacakan, ya meskipun sudah mendapatkan izin dari hakim," katanya.<br /><br />Agenda lanjutan sidang gugatan praperadilan Aiman Witjaksono pada Senin memasuki kesimpulan, setelah Jumat (23/2) Polda Metro Jaya, menghadirkan ahli hukum pidana.<br /><br />Pada sidang tersebut, ahli hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta, Warasman Marbun mengatakan, surat penetapan penyitaan dapat dikeluarkan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat asalkan terdapat stempel lembaga.<br /><br />"Itu (kewenangan untuk menandatangani) internal dari Pengadilan dan itu adalah sah menurut hukum," kata Warasman, Jumat (23/2).<br /><br /><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014373894/pasutri-yang-tewas-akibat-kecelakaan-dengan-truk-di-plumpang-alami-luka-parah-di-kepala">Pasutri yang Tewas Akibat Kecelakaan dengan Truk di Plumpang Alami Luka Parah di Kepala</a></strong><br /><br />Menurut dia, kewenangan untuk mengeluarkan penetapan surat penyitaan dari lembaga sehingga Ketua maupun Wakil Ketua (Waka) PN asalkan ada kop surat dan stempel lembaga maka sah.<br /><br />Sehari sebelumnya, ahli hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Prof Suparji Ahmad menegaskan bahwa selain ketua pengadilan negeri (PN) tidak boleh menandatangani atau mengeluarkan surat persetujuan penyitaan.<br /><br />"Dalam KUHAP, tidak ada pihak lain yang boleh menandatangani kecuali ketua pengadilan setempat," kata Suparji di Jakarta, Kamis (22/2).<br /><br />Suparji mengatakan, ketentuan Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu "penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat<br /><br />Aiman Witjaksono mengajukan permohonan praperadilan kepada PN Jaksel, terkait penyitaan telepon genggam, akun media sosial dan email oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, karena dinilai cacat hukum.</p>

Tim Advokasi Polda Metro Jaya tidak membacakan kesimpulan pada sidang gugatan praperadilan yang diajukan pemohon Aiman Witjaksono.

Sidang Praperadilan Aiman, Polda Metro Tak Bacakan Kesimpulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/butet-kerjarejasa.jpg" alt="Butet Kartaredjasa." width="100%">
<figcaption>Butet Kartaredjasa.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Butet Kartaredjasa berterima kasih atas pencabutan laporan terhadap dirinya ke Polda DI Jogjakarta (DIJ). Dia berharap langkah tersebut bisa membuat Jogjakarta kian asyik dan kondusif.</p> <p>&rdquo;Dengan dicabutnya laporan ke polisi atas pembacaan pantun saya akan meringankan beban kepolisian Jogja yang selama ini sangat friendly dengan teman-teman seniman Jogja,&rdquo; kata aktor dan penulis senior itu dalam pernyataan yang disampaikan lewat video yang juga diterima Jawa Pos tadi malam (6/2).</p> <p>Pentolan Teater Gandrik tersebut dilaporkan ke polisi terkait dugaan penghinaan atau ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tepatnya saat dia tampil membacakan pantun dalam kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD bertajuk &rdquo;Hajatan Rakyat&rdquo; di Wates, Kulon Progo (28/1).</p> <p>Pelaporan dilakukan kelompok Relawan Projo DIJ, Sedulur Jokowi, dan Relawan Arus Bawah Jokowi. Mereka mendatangi Polda DIJ dua hari setelah Hajatan Rakyat.</p> <p>Namun, kemarin Koordinator Relawan Projo DIJ Aris Widihartanto mendatangi Mapolda DIJ sendirian untuk mencabut laporan. Dia mengatakan, ada dua pertimbangan yang mendorong keputusan itu diambil.</p> <p>&rdquo;Pertimbangan pertama karena permintaan dari Presiden Joko Widodo langsung yang ditujukan kepada Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi agar koordinator Relawan Projo DIJ mencabut laporannya,&rdquo; kata dia sebagaimana dilansir <em>Jawa Pos Radar Jogja</em>.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/07/12_butet_2-3779903933.jpg" alt="Surat pencabutan laporan polisi." width="100%">
<figcaption>Surat pencabutan laporan polisi.</figcaption>
</figure> <p>Permintaan itu, lanjut Aris, dimaksudkan agar tidak menimbulkan kegaduhan politik yang lebih besar. &rdquo;Pertimbangan kedua karena kami melihat ada perkembangan baik perilaku politik Mas Butet pasca pelaporan,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Butet berharap pelaporan ke polisi terhadap jurnalis Aiman Witjaksono dan pegiat media sosial Pelti Hutabarat juga dicabut. Aiman dilaporkan Fikri Fahrudin, perwakilan Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, atas pernyataannya tentang adanya perintah komandan di kepolisian untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.</p> <p>Sedangkan Pelti malah sudah ditangkap Dittipedsiber Polri pada 19 Januari lalu di Jakarta karena diduga mengunggah berita bohong. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, penangkapan itu didasari dua laporan ke polisi. Yang pertama diajukan Amru Riandi Siregar ke Polda Sumatera Utara dan yang kedua diajukan Muhammad Wildan ke Bareskrim Mabes Polri.</p> <p>&rdquo;Monggo Pak Jokowi, Pak Menkominfo (Budi Arie Setiadi, juga ketua umum Projo, Red), para relawan cabut ramai-ramai laporan itu supaya kondusif. Supaya rakyat pencinta demokrasi dan konstitusi bisa menjaga Indonesia secara damai,&rdquo; tutur Butet. <strong>(rul/c9/ttg)</strong></p>

Butet Kartaredjasa berterima kasih atas pencabutan laporan terhadap dirinya ke Polda DI Jogjakarta (DIJ).

Selain Untuk Dirinya, Butet Berharap Laporan terhadap Aiman dan Pelti Juga Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/aiman22-248019990.jpg" alt="Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyurati Kepolisian Daerah&nbsp;Metro Jaya untuk meminta klarifikasi&nbsp;soal laporan pengaduan yang dilayangkan oleh Aiman Witjaksono, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan lembaganya telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut pada&nbsp;Selasa (30/1).<br /><br />"Seperti pengaduan-pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Kompolnas, kami akan memproses pengaduan saudara Aiman dengan cara mengirim surat klarifikasi ke Polda Metro Jaya," katanya.<br /><br /><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014069599/polresta-sidoarjo-lakukan-antisipasi-balap-liar-untuk-meminimalisir-terjadinya-kecelakaan-lalu-lintas">Polresta Sidoarjo Lakukan Antisipasi Balap Liar untuk Meminimalisir Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas</a></strong><br /><br />Poengky&nbsp;mengatakan surat tersebut ditujukan kepada Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal&nbsp;Polisi&nbsp;Kartoyo dan diteruskan ke Inspektorat Pengawas Daerah (Irwasda).<br /><br />"Surat klarifikasi sudah kami proses&nbsp;dan akan segera kami kirimkan ke Polda Metro Jaya,"&nbsp;kata&nbsp;Poengky&nbsp;seraya berharap surat klarifikasi tersebut segera direspons Polda Metro Jaya.<br /><br />Materi dari isi surat klarifikasi itu mengenai&nbsp;aduan yang disampaikan Aiman kepada Kompolnas, yakni tentang penyitaan ponsel.<br /><br />"Kami perlu mendapatkan masukan dari pihak pengadu maupun dari Polda Metro Jaya selaku pihak yang diadukan," tambah&nbsp;Poengky.<br /><br /><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/014069592/pemerintah-terima-250-ribu-pns-untuk-ikn-asn-dari-jakarta-jadi-pindah">Pemerintah Terima 250 Ribu PNS untuk IKN, ASN dari Jakarta Jadi Pindah?</a></strong><br /><br />Sebelumnya, Aiman Witjaksono didampingi tim hukumnya mendatangi Kompolnas, Selasa (30/1), untuk menyerahkan surat pengaduan sekaligus surat permohonan perlindungan hukum.<br /><br />"Sebagaimana diketahui saudara Aiman Witjaksono telah diperiksa di Polda Metro Jaya tanggal 26 Januari dan telah dilakukan upaya paksa penyitaan&nbsp;empat barang yang dimiliki oleh Aiman," kata Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Finsensius Mendrofa.<br /><br />Menurut dia, upaya penyitaan itu&nbsp;bersifat terburu-buru sehingga pihaknya meminta Kompolnas turut serta melakukan fungsi pengawasan&nbsp;dan kontrol dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya.<br /><br />Selain itu, dia juga&nbsp;meminta Kompolnas bisa melakukan pengecekan informasi yang disampaikan oleh Aiman&nbsp;soal adanya dugaan ketidaknetralan Polri pada Pemilu 2024.</p>

Kompolnas menyurati Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk meminta klarifikasi soal laporan pengaduan yang dilayangkan oleh Aiman Witjaksono.

Kasus Aiman Witjaksono, Kompolnas Surati Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/Screenshot-2024-01-26-181002-169196629.png" alt="Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono. (Foto: PMJ News/Instagram)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono. (Foto: PMJ News/Instagram)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Juru bicara Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono kembali penuhi panggilan Polda Metro Jaya.</p> <p>Aiman Witjaksono diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penyebaran hoax tentang aparat kepolisian tidak netral pada Pemilu 2024, Jumat (26/1/2024).</p> <p>Pria kelahiran 8 Juli 1978 ini mempertanyakan alasan polisi masih menindaklanjuti laporan tersebut.</p> <p>Dikatakan Aiman Witjaksono, isu netralitas aparat penegak hukum ramai dibahas oleh publik selama tahapan pemilu 2024.</p> <p>&ldquo;Saya mau sampaikan dua hal di sini, Pertama di tengah isu netralitas yang paling diperbincangkan selama proses pemilu kali ini,&rdquo; kata Aiman Witjaksono di Polda Metro Jaya, dikutip dari ANTARA, Jumat (26/1/2024).</p> <p>&ldquo;Justru malah saya yang menyampaikan mengingatkan itu malah diproses pidana. Ini hal yang tentunya menjadi pertanyaan, tidak hanya bagi saya tapi juga banyak publik," lanjutnya.</p> <p>Dikatakan Aiman Witjaksono, beberapa media massa juga ada yang mengungkit masalah netralitas aparat penegak hukum dalam pemilu.</p> <p>Namun, yang menjadi pertanyaan apakah media-media ini dituding menyebarkan berita bohong seperti yang dituduhkan kepadanya.</p> <p>"Tentu jawabannya kan tidak. Dan saya yakin juga para penyidik, para pejabat di Polda Metro Jaya sudah tentu di lingkup kepolisian ini profesional menghadapi peristiwa ini," ucapnya.</p> <p>"Sehingga hal-hal seperti ini tentunya ini menjadi catatan juga untuk publik bahwa ini kritik bukan seharusnya pada proses pidana," lanjut Aiman Witjaksono.</p> <p>Diketahui Aiman Witjaksono tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 11.25 WIB dengan didampingi oleh para kuasa hukum tim Ganjar-Mahfud MD dan sejumlah relawan.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014036695/tak-mau-berdamai-sandy-arifin-ungkap-laporan-virgoun-terhadap-inara-rusli-naik-ke-penyidikan">Tak Mau Berdamai, Sandy Arifin Ungkap Laporan Virgoun Terhadap Inara Rusli Naik ke Penyidikan</a></strong><br /> <br />Sebelumnya Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat panggilan kedua terhadap saksi Aiman Witjaksono terkait dengan berita bohong atau hoaks.<br /> <br />"Pemanggilan melalui tim penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (24/1).<br /> <br />Aiman Witjaksono dilaporkan atas pelanggaran pasal 14 ayat (1) dan atau pasal 14 ayat (2) dan atau pasal 15 Undang Undang No 1 tahun 1946 tentang penyiaran atau pemberitahuan berita bohong.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014036662/dilaporakan-virgoun-tekait-illegal-access-inara-rusli-terancam-dipenjara">Dilaporakan Virgoun Tekait Illegal Access, Inara Rusli Terancam Dipenjara?</a></strong><br /> <br />Ade Safri menjelaskan Aiman akan diperiksa atau dimintai keterangan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 pukul 09.00 WIB di ruang riksa Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.</p>

Dituding melakukan penyebaran hoax, Aiman Witjaksono kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk penuhi panggilan penyidik.

Aiman Witjaksono Kembali ke Polda Metro Jaya untuk Penuhi Panggilan Penyidik

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/Aiman-Polda-Metro-Jaya-2698145917.jpg" alt="Aiman Witjaksono (berbatik hitam di tengah) saat ditemui usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari Jumat (26/1) siang." width="100%">
<figcaption>Aiman Witjaksono (berbatik hitam di tengah) saat ditemui usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari Jumat (26/1) siang.</figcaption>
</figure> <p style="font-weight: 400;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Aiman Witjaksono yang saat ini merupakan juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud tengah jadi sorotan.</p> <p style="font-weight: 400;">Pasalnya, Aiman Witjaksono menyatakan bahwa ia sebenarnya mengingatkan tentang netralitas pada Pemilu 2024, akan tetapi malah berujung dipidana.</p> <p style="font-weight: 400;">Hal itu disampaikan saat memberikan pernyataan di Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya pada hari Jumat (26/1) siang.</p> <p style="font-weight: 400;">Aiman Witjaksono datang untuk memenuhi panggilan sebagai saksi terhadap laporan kepolisian yang ditujukan kepadanya.</p> <p style="font-weight: 400;">Dilansir dari Kantor Berita ANTARA, Ia dituding melanggar pasal 14 ayat (1) dan atau pasal 14 ayat (2) dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang penyiaran atau pemberitahuan berita bohong (hoaks).</p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;&ldquo;Saya mau sampaikan dua hal di sini. Pertama di tengah isu netralitas yang selalu diperbincangkan selama proses pemilu kali ini justru saya sebagai orang yang menyampaikan dan mengingatkan malah diproses pidana. Hal ini menjadi pertanyaan bukan hanya bagi saya tapi juga bagi publik&rdquo; ujarnya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014037230/tkn-prabowo-gibran-happy-jika-jokowi-turun-gunung-terlibat-kampanye">TKN Prabowo-Gibran Happy jika Jokowi Turun Gunung Terlibat Kampanye</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Ia juga menyoroti bahwa apa yang disampaikan olehnya pada 11 November 2023 di Media Center TPN juga disampaikan oleh sejumlah media nasional lainnya yang kredibel dan bahkan lebih detail dari apa yang disampaikannya.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Misal dari Media Indonesia menyampaikan hal yang sama (seperti yang ia sampaikan) pada 10-12 November 2023, kemudian di<em>&nbsp;podcast '</em>bocor alus' Tempo juga menyampaikan hal yang sama pada tanggal 2 Desember 2023 bahkan lebih detail menyebutkan pangkat dan lain sebagainya&rdquo; kata Aiman.</p> <p style="font-weight: 400;">Ia meyakini bahwa media-media tersebut tidak menyebarkan berita hoaks, sama seperti dirinya yang juga hanya menyampaikan fakta.</p> <p style="font-weight: 400;">Ia tegas menyangkal bahwa tuduhan penyebaran berita bohong atau hoaks yang ditujukan kepadanya itu tidak benar.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">&ldquo;Apakah media tersebut juga menyebar berita bohong seperti yang dituduhkan pada saya? Tentu jawabannya tidak&rdquo; sambungnya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013667644/kasusnya-naik-penyidikan-aiman-witjaksono-hal-yang-aneh-bin-janggal">Kasusnya Naik Penyidikan, Aiman Witjaksono: Hal yang Aneh bin Janggal</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Meskipun demikian, dirinya menyatakan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku sebagai warga negara yang baik. Ia yakin bahwa para penyidik dan pejabat di Polda Metro Jaya akan melakukan tindakan yang profesional dalam kasus yang sedang dihadapi.</p> <p style="font-weight: 400;">Diketahui sebelumnya Polda Metro Jaya sudah mengirimkan surat panggilan kedua terhadap saksi Aiman Witjaksono terkait dengan berita bohong atau hoaks. Hal itu disampaikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Pemanggilan dilakukan melalui tim penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus&rdquo; kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta pada hari Rabu (24/1).</p> <p style="font-weight: 400;">Ia menjelaskan bahwa Aiman diperiksa dan dimintai keterangan pada hari Jumat (26/1) mulai pukul 09.00 WIB di ruang riksa Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.***</p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;</p>

TKN Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono memenuhi surat panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi dari kasus dugaan penyebaran berita bohong.

Tersandung Kasus Dugaan Penyebaran Berita Hoax, Aiman Witjaksono Singgung Netralitas Tapi Berujung Pidana

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1786590900219341092" data-legacy-message-id="18cb3ef53e84e924"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":uo" class="ii gt"> <div id=":un" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/aiman22-248019990.jpg" alt="Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Aiman Witjaksono merasa heran dengan keputusan Polda Metro Jaya menaikan status kasus laporan kepadanya ke tahap penyidikan. Dia berpendapat, tidak ada yang dilanggar olehnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika benar ini hal yang aneh bin janggal," kata Aiman kepada wartawan, Jumat (29/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aiman menjelaskan, ucapannya tentang ketidaknetralan aparat kepolisian sudah lebih dulu dipublikasi oleh media nasional. Bahkan konten yang dibuat media nasional ini lebih mendetail daripada ucapannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau ini masih terus diproses pertanyaannya ada apa, kenapa kemudian ini diproses hukum. Padahal media massa nasional juga menuliskannya bahkan lebih detail. Nah jawaban ini saya serahkan penilaiannya kepada masyarakat Indonesia," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengkonfirmasi telah menerima 6 laporan polisi terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud,&nbsp;Aiman&nbsp;<wbr />Witjaksono. Laporan ini berasal dari sejumlah elemen masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekira mulai sore pukul 16.00 WIB, telah datang berturut-turut ke kantor SPKT Polda Metro Jaya sebanyak 6 orang pelapor dari berbagai element masyarakat untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana yg terjadi dengan terlapor AW," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (15/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan ini terkait pernyataan&nbsp;Aiman&nbsp;yang menyebut ada ketidaknetralan aparat kepolisian untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan menurutnya, ada tekanan dari pimpinan Polri kepada bawahan untuk melakukan pemenangan pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013666585/kasus-aiman-witjaksono-soal-polri-tidak-netral-naik-penyidikan">Kasus Aiman Witjaksono soal Polri Tidak Netral Naik Penyidikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Enam laporan polisi kepada&nbsp;Aiman&nbsp;teregister dengan nomor&nbsp; LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Front Pemuda Jaga Pemilu, LP/B/6819/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan pelapor Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, LP/B/6820/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Jaringan Aktivis Muda Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">LP/B/6821/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi,&nbsp; LP/B/6822/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Barisan Mahasiswa Jakarta, dan LP/B/6823/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Garda Pemilu Damai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari keenam laporan tersebut,&nbsp;Aiman&nbsp;disangkakan Pasal 28 (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Aiman menjelaskan, ucapannya tentang ketidaknetralan aparat kepolisian sudah lebih dulu dipublikasi oleh media nasional.

Kasusnya Naik Penyidikan, Aiman Witjaksono: Hal yang Aneh bin Janggal

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/aiman22-248019990.jpg" alt="Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Polda Metro Jaya menaikan status perkara Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Aiman Witjaksono terkait aparat Polri tidak netral dalam Pemilu 2024 ke tingkat penyidikan. Keputusan ini diambil penyidik berdasarkan hasil gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melakukan gelar perkara untuk perkara dengan terlapor AW, naik sidik," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (29/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, penyidik menemukan unsur pidana dalam kasus Aiman. Selanjutnya, penyidik akan melayangkan pemanggilan kepada Aiman untuk diperiksa kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013666580/pilu-tidak-bisa-lagi-diobati-anak-anak-palestina-diberi-obat-penenang-demi-ringankan-rasa-sakit-saat-meninggal">Pilu! Tidak Bisa Lagi Diobati, Anak-anak Palestina Diberi Obat Penenang demi Ringankan Rasa Sakit Saat Meninggal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti kita update," jelas Ade.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengonfirmasi telah menerima 6 laporan polisi terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud,&nbsp;Aiman&nbsp;<wbr />Witjaksono. Laporan ini berasal dari sejumlah elemen masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekira mulai sore pukul 16.00 WIB, telah datang berturut-turut ke kantor SPKT Polda Metro Jaya sebanyak 6 orang pelapor dari berbagai element masyarakat untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana yg terjadi dengan terlapor AW," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (15/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013666556/kampanye-di-belimbingsari-paslon-anies-muhaimin-diskusi-dengan-nelayan-temui-masyarakat-adat-osing">Kampanye di Belimbingsari: Paslon Anies-Muhaimin Diskusi Dengan Nelayan, Temui Masyarakat Adat Osing</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan ini terkait pernyataan&nbsp;Aiman&nbsp;yang menyebut ada ketidaknetralan aparat kepolisian untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan menurutnya, ada tekanan dari pimpinan Polri kepada bawahan untuk melakukan pemenangan pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Enam laporan polisi kepada&nbsp;Aiman&nbsp;teregister dengan nomor&nbsp; LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Front Pemuda Jaga Pemilu, LP/B/6819/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan pelapor Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, LP/B/6820/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Jaringan Aktivis Muda Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013666540/terpaksa-diberi-obat-penenang-kisah-pilu-anak-anak-di-gaza-imbas-serangan-israel">Terpaksa Diberi Obat Penenang, Kisah Pilu Anak-anak di Gaza Imbas Serangan Israel</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">LP/B/6821/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi,&nbsp; LP/B/6822/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Barisan Mahasiswa Jakarta, dan LP/B/6823/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Garda Pemilu Damai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari keenam laporan tersebut,&nbsp;Aiman&nbsp;disangkakan Pasal 28 (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.</div>

"Melakukan gelar perkara untuk perkara dengan terlapor AW, naik sidik," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak

Kasus Aiman Witjaksono soal Polri Tidak Netral Naik Penyidikan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/aiman22-248019990.jpg" alt="Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pengacara Aiman Witjaksono, Ronny Talapessy menyebut pernyataan kliennya terkait dugaan ketidaknetralan aparat bukan sebuah kabar bohong. Hal itu pula yang ditekankan tim kuasa hukum saat Aiman menjalani pemeriksaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada intinya adalah kita pengen bilang itu bukan bagian dari hoaks apalagi ada intensi atau niat untuk mencemarkan nama baik atau lembaga maupun perorangan," jata Ronny di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (6/12) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny mengatakan, ucapan Aiman yanya sebatas ingin menjaga demokrasi berjalan baik. Sehingga tidak ada upaya untuk menjatuhkan nama baik Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/013441915/kolaborasi-untuk-tingkatkan-kualitas-manajemen-risiko-perusahaan-dengan-analisis-penilaian-risiko-kredit-cepat">Kolaborasi untuk Tingkatkan Kualitas Manajemen Risiko Perusahaan dengan Analisis Penilaian Risiko Kredit Cepat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu saja ini bagian dari upaya kita dari tim TPN Ganjar-Mahfud begitu juga dengan mas Aiman untuk komitmen sebagai warga negara, kemudian kita patuh kepada hukum yang berlaku," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Aiman mengaku tidak mengerti penyebab pernyataannya itu dilaporkan ke pihak berwajib. "Saya terus terang merasa janggal dengan pelaporan ini. Pertama, pelaporannya dilakukan satu hari serentak dengan enam pelapor sekaligus," kata&nbsp;Aiman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan bahwa dirinya hanya menyampaikan informasi dari kenalan di kepolisian. Tidak ada niatan untuk menyampaikan hal-hal berbau SARA atau ujaran kebencian seperti yang dilaporkan oleh para pelapor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013441911/gus-muhdlor-bangun-air-mancur-dan-taman-bermain-di-alun-alun-sidoarjo-progres-revitalisasi-capai-58-persen">Gus Muhdlor Bangun Air Mancur dan Taman Bermain di Alun-alun Sidoarjo, Progres Revitalisasi Capai 58 Persen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ini bagian dari mengingatkan saya 22 tahun liputan di lingkungan Polri dan saya mencintai institusi Polri. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan terkait institusi, apa yang saya sampaikan adalah bentuk kecintaan saya terhadap kepolisian," kata&nbsp;Aiman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya meyakini bshwa institusi Polri masih menjaga netralitasnya itu juga saya sampaikan di dalam konferensi pers kala itu. Jadi kalau sampai dilaporkan apalagi dilaporkan terkait ujaran kebencian SARA yang ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara tentu itu menjadi pertanyaan buat saya, janggal," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengkonfirmasi telah menerima 6 laporan polisi terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud,&nbsp;Aiman&nbsp;<wbr />Witjaksono. Laporan ini berasal dari sejumlah elemen masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013441904/ferrari-roma-spider-mengaspal-di-indonesia-kemas-mesin-v8-yang-legendaris">Ferrari Roma Spider Mengaspal di Indonesia, Kemas Mesin V8 Yang Legendaris</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekira mulai sore pukul 16.00 WIB, telah datang berturut-turut ke kantor SPKT Polda Metro Jaya sebanyak 6 orang pelapor dari berbagai element masyarakat untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana yg terjadi dengan terlapor AW," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (15/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan ini terkait pernyataan&nbsp;Aiman&nbsp;yang menyebut ada ketidaknetralan aparat kepolisian untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan menurutnya, ada tekanan dari pimpinan Polri kepada bawahan untuk melakukan pemenangan pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013441895/wapres-pulau-galang-menjadi-opsi-untuk-tampung-pengungsi-rohingya">Wapres: Pulau Galang Menjadi Opsi untuk Tampung Pengungsi Rohingya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Enam laporan polisi kepada&nbsp;Aiman&nbsp;teregister dengan nomor&nbsp; LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Front Pemuda Jaga Pemilu, LP/B/6819/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan pelapor Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, LP/B/6820/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Jaringan Aktivis Muda Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">LP/B/6821/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi,&nbsp; LP/B/6822/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Barisan Mahasiswa Jakarta, dan LP/B/6823/XI/2023/SPKT/POLDA METROJAYA dengan pelapor Garda Pemilu Damai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari keenam laporan tersebut,&nbsp;Aiman&nbsp;disangkakan Pasal 28 (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.</div>

Pengacara Aiman Witjaksono, Ronny Talapessy menyebut pernyataan kliennya terkait dugaan ketidaknetralan aparat bukan sebuah kabar bohong.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aiman witjaksono

Berita Terkini