<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/IMG_3489JPG-317030985.jpg" alt="Indofood berkolaborasi dengan AIPGI dan APINDO untuk menurunkan stunting di Indonesia. (Dok. Indofood)" width="100%">
<figcaption>Indofood berkolaborasi dengan AIPGI dan APINDO untuk menurunkan stunting di Indonesia. (Dok. Indofood)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Upaya mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia menjadi sebesar 14% pada tahun 2024 sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, membutuhkan tidak hanya program intervensi gizi namun juga upaya-upaya prevensi atau pencegahan. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa penanganan stunting harus dilakukan, bahkan dimulai sejak ibu sebelum hamil, pada saat hamil, dan setelah melahirkan guna memastikan anakanak sehat dan tidak kekurangan gizi. Bagaimana cara mengatasinya? Ketika berat badan balita tidak naik, harus intervensi dengan memberi makanan kaya protein hewani, seperti telur, ikan dan ayam. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul menghadapi bonus demografi dan menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah memandang sangat penting untuk melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dalam mempercepat pencapaian RPJMN. Axton Salim, Koordinator Scaling Up Nutrition Business Network (SBN) Indonesia yang sekaligus Ketua Kelompok Kerja Stunting APINDO dan Ketua Bidang Pembangunan Berkelanjutan/SDGs mengatakan bahwa bicara mengenai SDM unggul tidak terlepas dari pemenuhan gizi. "Ada tiga prioritas SBN Indonesia terhadap percepatan perbaikan gizi di Indonesia yaitu intervensi dan edukasi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) &amp; remaja, gizi seimbang serta sanitasi dan higienitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya prevensi dan intervensi untuk mengatasi isu gizi termasuk stunting," kata Axton. "Prevensi kami lakukan dengan memberikan edukasi kepada remaja, ibu hamil dan menyusui agar memiliki pengetahuan gizi dan kesehatan yang baik. Tidak hanya itu, upaya intervensi juga kami lakukan dengan memberikan makanan bergizi sesuai pedoman dari Kementerian Kesehatan (Kemkes) RI. Namun, kami menyadari untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia perlu dukungan dunia usaha untuk saling bersinergi,&rdquo; sambungnya. Axton menuturkan, SBN Indonesia bersama dengan APINDO melakukan kampanye Gerakan Anak Sehat - Kolaborasi Inklusif Pengusaha Indonesia Atasi Stunting (GAS-KIPAS) APINDO. Gerakan ini merupakan integrasi antara prevensi dan intervensi pangan dengan target kepada sekitar 3.600 peserta yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui dan bayi dari usia 6-24 bulan di tiga lokasi yakni Kabupaten Bogor, Kota Serang dan Kabupaten Purbalingga. &ldquo;APINDO berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting. Dunia usaha juga menyebut jika terdapat korelasi antara stunting dengan investasi. Stunting harus kita perangi bersama dengan pendekatan yang ilmiah dan berbasis sains untuk mewujudkan generasi yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global,&rdquo; kata Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani pada aktifitas program GAS-KIPAS di Kota Serang yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, Axton Salim, Ketua Umum Asosiasi Intitusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), Prof. Dr. Ir. H. Hardinsyah, MS., dan ratusan perwakilan penerima manfaat, 17 Oktober lalu. Program GAS-KIPAS adalah gerakan yang diinisiasi oleh SBN Indonesia bersama APINDO, Kementerian Kesehatan (Kemkes) RI, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), Institut Pertanian Bogor, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Universitas Jenderal Soedirman sebagai kontribusi nyata mengatasi masalah stunting. Program GAS-KIPAS diimplementasikan dengan mengikuti pedoman teknis dari Kemkes. Axton Salim yang juga aktif sebagai Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk menjelaskan bahwa dalam mengatasi 3 isu gizi nasional yaitu gizi kurang, obesitas dan defisiensi mikronutrien Indofood juga sudah melakukan beragam upaya intervensi dan prevensi antara lain bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia untuk memberikan edukasi kepada para tenaga kesehatan dan kader serta mengedukasi remaja putri baik melalui platform online maupun offline. Indofood juga mendukung fortifikasi wajib untuk mengatasi masalah micronutrient deficiency dengan menghadirkan produk-produk yang sudah terfortifikasi dan menyediakan lebih dari 30 Stock Keeping Unit (SKU) dengan &ldquo;Pilihan Lebih Sehat&rdquo;. &ldquo;Kami berharap akan semakin banyak pengusaha yang berkontribusi dalam program GAS-KIPAS APINDO agar target intervensi 1.000 Posyandu dapat segera tercapai. Sehingga pada tahun 2024 target prevalensi stunting sebesar 14% bisa kita wujudkan bersama,&rdquo; tutup Axton Salim.

Upaya mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia menjadi sebesar 14% pada tahun 2024 sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMN.

Aksi Nyata Kolaborasi Pengusaha dan Akademisi Dukung Pemerintah Turunkan Stunting 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/kongres_Januar-Herwanto_CW2_Petani-Garam_SumenepMadura.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghitung kebutuhan garam sebagai bahan baku dan bahan penolong. Hal itu berdasar surat pengajuan dari asosiasi industri maupun survei bersama kementerian dan lembaga terkait.  "Artinya, penetapan kebutuhan impor garam untuk industri sudah transparan dan sesuai dengan prosedur serta menggambarkan kebutuhan sektor industri manufaktur secara keseluruhan. Baik yang membutuhkan garam dari impor maupun dari lokal seperti sektor industri tekstil, penyamakan kulit, dan lainnya," papar Juru Bicara Kemenperin sekaligus Staf Khusus Menteri Perindustrian Bidang Pengawasan Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta Senin (10/10).  Febri menjelaskan, penggunaan garam impor diverifikasi lembaga independen untuk kebutuhan tahun berikutnya. Selain itu, perusahaan menyampaikan laporan kepada Kemenperin setiap kuartal.  "Realisasi impor pada kenyataannya selama ini selalu lebih kecil daripada PI (persetujuan impor) yang diterbitkan. Sebab, industri pun tidak akan melakukan impor jika memang tidak memerlukan. PI merupakan rencana dari industri," ujarnya.  Pada kesempatan terpisah, Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) menyatakan, tidak ada perubahan dalam kebutuhan garam industri tahun ini. Industri pengguna garam belum pulih maksimal setelah produksinya merosot sekitar 40 persen selama pandemi Covid-19.  "Kebutuhan pada 2022 relatif sama," kata Ketua Umum AIPGI Tony Tanduk.  Selain impor, Tony menegaskan bahwa industri akan kembali menyerap garam produksi lokal. Targetnya, tahun ini penyerapan garam lokal sebanyak 1,1 juta ton.  "Target serapan 2021 sebanyak 1,2 juta ton dengan realisasi sekitar 763 ribu ton atau sekitar 63 persen," jelasnya.

Industri Janji Realisasikan Serap 1,1 Juta Ton Garam Lokal Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PETANI-GARAM-RADAR-MADURA.jpg" alt="Ilustrasi petani garam tengah menggarap lahan aramnya di Pulau Madura, Jawa Timur. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani garam tengah menggarap lahan aramnya di Pulau Madura, Jawa Timur. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk, menyambut baik inisiasi pemerintah daerah yang memberikan ruang bagi garam industri bisa diproduksi dengan baik. Salah satunya dengan memberikan jaminan kepada para investornya.  Diketahui, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat pada panen simbolis garam industri tambak garam industri yang dikelola PT Inti Daya Kencana (IDK) di Malaka, Sabtu 14 November 2020, memberikan ruang bagi para investor untuk bisa menjalankan usahanya di industri garam dengan baik.  "Kami dari AIPGI sangat menyambut baik dalam membangun garam yang berkualitas," kata Tony saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2020).  Di Malaka, ada 400 hektar lahan untuk produksi garam kualitas kebutuhan industri mulai bisa dipanen setelah investasi dimulai beberapa waktu lalu. Hal ini diapresiasi oleh Tony.  "Ini langkah yang bagus, sesuai yang diharapkan. Diharapkan cara produksi ini dapat ditiru oleh sektor-sektor yang lain," jelas Tony. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/11/2020/lindungi-investor-ntt-buka-peluang-di-sektor-industri-garam/">Lindungi Investor, NTT Buka Peluang di Sektor Industri Garam</a></li> </ul> Selain itu, dirinya berkeyakinan cara produksi baik, bisa menghasilkan garam dengan kadar NaCL di atas 97 persen, yang bisa digunakan untuk industri. "Sudah diharapkan dapat mampu memenuhi kebutuhan untuk sektor industri aneka pangan dan juga tentu untuk garam konsumsi," tukas Tony.  Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk membenahi sektor industri garam, untuk menarik investor.  Menurut dia, selama ini pihaknya sudah berusaha untuk menarik investor agar bisa meningkatkan kuantitas produksi garam di Malaka, agar bisa memenuhi kebutuhan nasional. Mengingat kualitas garam di sini juga bagus.  Salah satu yang diusahakannya, adalah memberikan kemudahan bagi para investor untuk maju dan menciptakan lingkungan yang aman bagi para investor.  "Untuk teman-teman pengusaha, apabila ada pemerasan, majukan izin lambat, laporkan Gubernur. Karena kami sudah sepakat di Nusa Tenggara Timur, izin tidak boleh lambat-lambat," kata Victor dalam keterangan yang diterima, (15/11).  Dia pun menjamin, NTT ramah bagi para investor. Sehingga menjamin tidak ada pemerasan apalagi ada penyuapan. "Kalau ada, laporkan langsung ke Gubernur, kita akan proses sesuai aturan-aturan yang berlaku," ungkap Victor.  Karena itu, dia mengucapkan IDK di tengah pandemi ini masih tetap mau berinvestasi di Malaka. "Saat banyak yang ragu dan pergi, ada perusahaan mau investasi di tempat ini. Jaga baik-baik mereka," ucap Victor.  Menurut dia, investasi garam yang didorong Malaka ini membawa peradaban baru. "Kita bersyukur bahwa desain pemerintah Malaka mendorong investasi garam di tempat ini adalah sebuah wujud komitmen membawa masyarakat Malaka melihat peradaban baru," jelas Victor.  Sementara itu, Direktur Utama IDK, Harry Kristanto mengucapkan terima kasih karena diberikan kemudahan untuk mendorong Malaka lebih baik. "Kami berterima kasih dengan bantuan provinsi yang mendukung proses perizinan ke depannya dan juga Pemda Malaka, dan kami akan melanjutkan," jelas Harry.

Panen Perdana, AIPGI Sambut Dukungan Pemda untuk Industri Garam

AIPGI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#AIPGI

Berita Terkini

Aksi Nyata Kolaborasi Pengusaha dan Akademisi Dukung Pemerintah Turunkan Stunting

Industri Janji Realisasikan Serap 1,1 Juta Ton Garam Lokal Tahun ini

Panen Perdana, AIPGI Sambut Dukungan Pemda untuk Industri Garam

Download Aplikasi JawaPos.com