<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/brimob-lbh-585599800.jpg" alt="Tangkapan layar polisi injak sajadah di Masjid Raya Sumbar." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar polisi injak sajadah di Masjid Raya Sumbar.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Beberapa hari ini viral soal polisi di Kota Padang menangkap pendemo di kawasan Masjid Raya Sumbar. Di media sosial (medsos) disebutkan bahwa polisi menyerbu Masjid Raya Sumbar dan menangkap para warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, mahasiswa, dan advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.</p> <p>Di medsos ramai disebutkan bahwa polisi berpakaian lengkap dengan mengenakan sepatu masuk ke dalam masjid. Dalam gambar potongan video terlihat anggota Brimob berjalan dan menginjak sajadah warna merah. Lantai masjid jadi kotor.</p> <p>Video itu ramai diunggah ulang oleh wargnet. Lantas mereka membubuhi narasi soal masjid kotor dan petugas masuk masjid tanpa adab.</p> <p>Melihat fenomena ini, Pengamat Media Sosial dari Hariqo Satria mengatakan, pemilik aku medsos memiliki tanggung jawab untuk diri sendiri. Mereka tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap apa yang mereka unggah. Apa dampak dari unggahannya. "Berbeda dengan media massa arus utama atau media pers. Mereka patuh pada UU pers dan harus ada proses verifikasi dan <em>cover both side</em>," ujar Hariqo Satria kepada <em>JawaPos.com</em>, Selasa (8/8).</p> <p>Direktur Eksekutif Komunikonten itu mengaku prihatin dengan cara masyarakat bermedia sosial. Banyak pemilik akun media sosial yang begitu gampang mengunggah dan berkomentar tanpa memastikan unggahannya itu memiliki dampak, benar atau salah. Semua itu bermula dari unggahan pertama.</p> <p>Jika unggahan itu berupa potongan video atau gambar dan disertai caption, maka itu bisa menarik perhatian dari netizen. Bahkan ada netizen yang itu mengunggah ulang postingan itu dengan narasi itu. "Semua itu tanggung jawab dari pemilik akun media sosialnya," ujar Hariqo Satria.</p> <p>Sebagaimana diketahui sebelumnya, akun Instagram milik Yayasan LBH Indonesia mengunggah potongan video yang menampilkan aparat Brimob. Video itu terlihat aparat menginjak sajadah. Di postingan itu disebut bahwa Polisi merangsek masuk ke Masjid Raya Padang yang menjadi tempat aman Masyarakat Air Bangis.</p> <p>Sebelumnya diketahui bahwa warga Air Bangis melakukan unjuk rasa di Kota Padang. Mereka ingin bertemu dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah untuk menolak proyek strategis nasional (PSN). Warga Air Bangis itu berdemo sudah enam hari. Sejak 31 Juli 2023 hingga Sabtu (5/8). Selama di Kota Padang, warga Air Bangis itu menumpang tidur di Masjid Raya Sumbar.</p> <p>Pada Jumat (4/8) aparat kepolisian telah berupaya membantu dan mengajak para pendemo untuk pulang karena Air Bangis. Sebab, pendemo yang berjumlah hampir berkisar seribu itu terdiri atas orang dewasa, anak-anak, dan balita. Puncaknya ada warga yang ditangkap.</p> <p>Hariqo Satria menegaskan, terlepas apa persoalan dari demo itu, tetapi video yang beredar di media sosial telah menciptakan opini di tengah masyarakat. Di antaranya polisi masuk masjid tanpa membuka sepatu, polisi menginjak sajadah, polisi menangkap warga secara paksa dalam masjid. "Opini itu hak&nbsp;dari netizen," ujarnya.</p> <p>Padahal ruangan sebagaimana di dalam video itu adalah ruang pertemuan Masjid Raya Sumbar. Ruangan itu disulap sementara sebagai tempat tidur bagi warga Air Bangis yang menumpang tidur selama berada di Kota Padang.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/WhatsApp-Image-2023-08-06-at-085418-3310540708.jpeg" alt="Ruang utama untuk salat lima waktu di Masjid Raya Sumbar." width="100%">
<figcaption>Ruang utama untuk salat lima waktu di Masjid Raya Sumbar.</figcaption>
</figure>

Beberapa hari ini viral soal polisi di Kota Padang menangkap pendemo di kawasan Masjid Raya Sumbar. Di medsos disebutkan polisi injak sajada

Soal Viral Polisi Tangkap Pendemo Dalam Masjid Raya Sumbar, Pengamat: Tanggung Jawab Pemilik Akun Medsos

<div id="m#msg-f:1773659772622609628" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/IMG_20211124_182242-349859225.jpg" alt="Ruang utama untuk salat lima waktu di Masjid Raya Sumbar." width="100%">
<figcaption>Ruang utama untuk salat lima waktu di Masjid Raya Sumbar.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang melaporkan dugaan adanya tindakan kekerasan, oleh aparat kepolisian saat terjadinya pembubaran paksa masyarakat Air Bangis di Masjid Raya Sumatera Barat, pada Sabtu (5/8). Pembubaran paksa itu turut mengamankan 18 orang, yang juga mengalami luka-luka pada fisik tubuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaporan itu diterima Polda Sumatera Barat berdasarkan nomor STTLP/159.a/VIII/YAN/2023/<wbr />SPKT/Polda Sumatera Barat. "Pengamanan terhadap 18 orang juga berakibat pada luka-luka fisik, enam orang yang diamankan yang terdiri dari dua warga, dua mahasiswa dan dua aktivis LBH Padang mendapatkan luka-luka dan memar di bagian kepala belakang, perut, lengan, bahu dan leher," kata Direktur LBH Padang Indira Suryani kepada <em>JawaPos.com,</em> Selasa (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Pelaporan dari dua orang korban diterima oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan menggunakan Pasal 170 Ayat (1), 351 Ayat (1) jo 5 subsider 262 Ayat (1) KUHP pada 8 Agustus 2023. Kedua korban langsung divisum di Rumah Sakit Bayangkara," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indira mendesak Polda Sumbar segera proses hukum oknum aparat kepolisian yang diduga melakukan tindakan sewenang-wenang. Ia menegaskan, aparat kepolisian seharusnya paham bahwa LBH Padang merupakan pengacara dan aktivis HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga mereka tidak layak untuk mendapatkan kekerasan dari kepolisian. Berdasarkan informasi yang diterima, bahkan kedua korban dipukuli dari luar mobil hingga didalam mobil," ucap Indira.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendesak Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat memproses hukum polisi-polisi yang brutal dan tidak presisi. Nama baik kepolisian Sumatera Barat sedang dipertaruhkan tegasnya," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, akademisi Universitas Andalas Feri Amsari yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumbar menyesalkan dugaan tindakan represif yang dilakukan Polda Sumatera Barat terhadap warga Air Bangis yang melakukan aksi unjuk rasa&nbsp;menolak proyek strategis nasional (PSN) di kantor Gubernur Sumbar. Feri menilai, upaya mengusir massa yang sedang melakukan ibadah di Masjid Raya Sumbar merupakan bentuk&nbsp;mengabaikan&nbsp;nilai-nilai agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Massa aksi itu menolak pembangunan proyek strategis nasional (PSN) terkait pembangunan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di daerah Air Bangis, Pasaman Barat, Sumbar. "Terjadi upaya pengusiran paksa terhadap masyarakat di Masjid Raya Sumbar. Upaya mengusir jamaah Masjid yang sekaligus demostran terkait ISPO itu mengabaikan nilai-nilai agama, misalnya memasuki masjid tanpa membuka sepatu dan berteriak-teriak. Padahal dalam Islam dilarang berteriak (meninggikan suara) dalam masjid," ujar Feri dalam unggahan pada akun media sosial Instagram, Minggu (6/8).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Harus diingat oleh aparat bahwa masjid bukanlah tempat masyarat berdemo tapi beristirahat. Tidak terdapat hak aparat negara untuk mengusir masyarakat yang sedang berada di rumah ibadah berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, kata Feri, warga yang berada di dalam masjid tengah menunggu sebagian massa aksi yang menemui Pemerintah Provinsi Sumbar. Terlebih, Wakil Bupati Pasaman Barat bersama Polresta Padang mengajak warga Air Bangis untuk pulang dan sudah menyiapkan bus&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka yang menunggu di masjid tengah bersholawat sambil menunggu utusan yang berdialog dengan Pemrov Sumbar. Namun, tim dari Polda Sumbar mendatangi warga yang bersalawat dan meminta untuk naik ke bus yang disediakan.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Warga tidak mau naik bus. Berikutnya terjadi penangkapan hingga aparat memaksa memasuki masjid tanpa melepas sepatu," pungkas Feri.</div> </div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Kami mendesak Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat memproses hukum polisi-polisi yang brutal dan tidak presisi," katanya.

Buntut Pembubaran Paksa di Masjid Raya Sumbar, Aktivis LBH Padang Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/masjid-235526175.jpg" alt="Ilustrasi Masjid Raya Sumatera Barat. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Masjid Raya Sumatera Barat. (istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat membebaskan 17 orang warga yang sebelumnya ditangkap secara paksa karena menolak proyek strategis nasional (PSN). Informasi itu dibenarkan oleh Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya benar 17 warga yang ditangkap, sudah dipulangkan," kata Isnur kepada <em>JawaPos.com</em>, Minggu (8/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belasan orang tersebut terdiri dari enam orang masyarakat, tujuh orang pendamping dari LBH Padang dan PBHI Sumbar, serta empat lainnya merupakan mahasiswa. Mereka dibebaskan sejak pukul 15.30 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/012433193/soal-subsidi-motor-listrik-diperluas-untuk-umum-begini-respons-aismoli">Soal Subsidi Motor Listrik Diperluas untuk Umum, Begini Respons Aismoli</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Informasi ini juga disampaikan YLBHI pada akun Instagram pribadinya. YLBHI bersama LBH Padang menyampaikan terimakasih terhadap solidaritas dalam perjuangan untuk pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM di Sumbar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terimakasih untuk kita semua yang telah bersolidaritas dalam perjuangan untuk pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM di Sumatera Barat," demikian YLBHI dalam unggahannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, belasan massa yang mengikuti aksi demo warga Air Bangis menolak proyek strategis nasional (PSN) di kantor Gubernur Sumatera Barat dikabarkan ditangkap aparat kepolisian YLBHI mengungkapkan, kronologi penangkapan tersebut lewat unggahan YLBHI pada akun media sosial Instagram.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012433184/lupakan-kekalahan-melawan-persija-pss-sleman-fokus-laga-selanjutnya">Lupakan Kekalahan Melawan Persija, PSS Sleman Fokus Laga Selanjutnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pristiwa bermula saat 1.500 warga Air Bangis melakukan aksi demo penolakan PSN pada Senin (31/7) di Kantor Gubernur Sumbar. Mereka menuntut untuk bertemu dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tuntutan masyarakat bertemu Gubernur Sumbar dialog secara langsung. Namun hingga Jumat 4 Agustus 2023 Gubernur Sumbar tak pernah menemui masyarakat yang demonstrasi. Gubernur malah menemui massa tandingan dan bersilaturahmi di saat salat subuh," demikian keterangan dalam unggahan itu, Minggu (6/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belum juga bisa bertemu dengan Gubernur Sumbar, pada Jumat (4/8) Wakil Bupati Pasaman Barat bersama Polresta Padang mengajak warga Air Bangis untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Bahkan, mereka juga sudah menyiapkan bus untuk membawa warga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012433189/psm-waspadai-kebangkitan-persita-berikut-strategi-yang-disiapkan-bernardo-tavares">PSM Waspadai Kebangkitan Persita, Berikut Strategi yang Disiapkan Bernardo Tavares</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga akhirnya, utusan warga dan mahasiswa bisa melakukan dialog dengan Pemprov Sumbar di kantor Gubernur Sumatera Barat. Sembari menunggu hasil dialog tersebut, warga kemudian berselawat di Masjid Raya. Namun, secara tiba-tiba aparat kepolisian mendatangi mereka dan berujung pada aksi penangkapan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aparat kepolisan secara brutal memasuki area Masjid dengan mengenakan sepatu menangkap warga. Selain warga, 6 orang pendamping dari YLBHI-LBH Padang dan PBHI beserta beberapa mahasiswa juga turut ditangkap dan digelandang ke Mapolda Sumatera Barat," tulis unggahan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012433160/viral-gunung-sampah-setinggi-50-meter-di-bali-disorot-aktivis-lingkungan">Viral Gunung Sampah Setinggi 50 Meter di Bali Disorot Aktivis Lingkungan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan video yang diunggah, penangkapan itu diduga dilakukan kepolisian secara paksa. Bahkan, massa yang ditangkap itu diduga juga sempat diseret oleh anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, YLBHI mengecam dan mengutuk perilaku brutal aparat kepolisian tersebut. YLHBI juga mendesak Kapolda Sumatera Barat untuk segera membebaskan mereka yang ditangkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mendesak Kapolda untuk segera membebaskan warga dan pendamping yang ditangkap. Mendesak Kapolri untuk mengevaluasi tindakan Kapolda Sumbar dan anggotanya," pungkas unggahan tersebut.</div> <p>&nbsp;</p>

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat membebaskan 17 orang warga yang sebelumnya ditangkap secara paksa

17 Warga Air Bangis yang Ditangkap Paksa di Masjid Raya Sumbar Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/IMG_20211124_181539-2283216605.jpg" alt="Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang" width="100%">
<figcaption>Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) dihebohkan dengan tindakan represif aparat kepolisian yang diduga memasuki tempat ibadah di Masjid Raya Sumbar, dengan menggunakan sepatu. Tindakan itu dilakukan jajaran Polda Sumbar kepada warga Air Bangis yang melakukan aksi unjuk rasa&nbsp;menolak proyek strategis nasional (PSN) di kantor Gubernur Sumbar.&nbsp;</p> <p>Pengurus Harian Masjid Raya Sumbar Yuzardi Ma'ad memberikan klarifikasi terkait beredarnya video tersebut. Dia menegaskan, polisi tidak masuk ke ruang ibadah, melainkan hanya aula serbaguna masjid di lantai satu.</p> <p>&rdquo;Memang hari kemarin itu dipulangkan mereka, disediakan mobil-mobilnya, alhamdulillah dipulangkan. Tapi ada video dimasukkan ke medsos aparat kepolisian masuk ke masjid pakai sepatu. Itu tidak benar, tempat yang dimasuki aparat kepolisian itu adalah aula masjid bukan tempat salat, kalau tempat salat di lantai dua,&rdquo; kata Yuzardi dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Minggu (6/8).</p> <p>Yuzardi menyatakan, warga&nbsp;Air Bangis yang melakukan aksi unjuk rasa memang menetap di aula Masjid Raya Sumbar, di lantai satu. Namun, aula masjid raya tidak digunakan untuk ibadah. Mereka menggunakan bekas karpet masjid yang sudah usang untuk beristirahat.</p> <p>&rdquo;Kalau ada yang masuk (ruang ibadah di lantai dua) saya menindak dia, nyawa saya, saya serahkan itu kan,&rdquo; tegas Yuzardi.</p> <p>Para jamaah masjid, kata Yuzardi, mengeluhkan keberadaan massa aksi yang sudah menginap selama enam hari, sejak Senin (31/7) sampai Sabtu (5/8). Sebab, keberadaan ribuan orang itu mengakibatkan tempat untuk berwudu masjid raya kotor. Hal itu karena terbatasnya ketersediaan kamar kecil, yang mengakibatkan para massa aksi itu buang air sembarangan.</p> <p>&rdquo;Ya, kalau satu dua hari tidak masalah. Kalau sudah lama seperti itu, karena tempat wudu tidak bersih lagi. Karena ada yang buang hajat, kalau dia buang hajat harusnya di tempatnya,&rdquo; tegas Yuzardi.</p> <p>Oleh karena itu, Yuzardi mengaku pihaknya sempat meminta koordinator lapangan massa aksi untuk mencari tempat lain. Namun, permintaan itu tak diindahkan. Karena itu, dirinya meminta bantuan aparat kepolisian dan Pemprov Sumbar agar aula masjid tidak bisa digunakan terus-menerus untuk menampung massa aksi.</p> <p>&rdquo;Mula-mula kita negosiasi ke koordinator untuk cari tempat lain tapi tidak mau. Sudah kita coba, ini masjid kalau seperti ini terganggu orang. Tapi koordinator tidak bisa cari tempt lain,&rdquo; ujar Yuzardi.</p> <p>Menurut Yuzardi, aparat kepolisian tidak memasuki area tempat ibadah. Melainkan hanya aula serbaguna masjid. Sebab, saat peristiwa itu terjadi, dia ikut melakukan pengawalan.</p> <p>&rdquo;Yang paling penting, aparat yang masuk ke ruangan aula bukan ruangan salat, kalau ruang salat saya yang marah. Karena ruang salat saya yang jaga. Pada kejadian itu saya yang <em>ngawal</em>,&rdquo; tukas Yuzardi.</p> <p>Sebelumnya, massa yang mengikuti aksi demo warga Air Bangis menolak proyek strategis nasional (PSN) di Kantor Gubernur Sumatera Barat dikabarkan ditangkap aparat kepolisian.</p> <p>Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) mengungkapkan, kronologi penangkapan tersebut lewat unggahan YLBHI pada akun media sosial <em>Instagram</em>. Peristiwa bermula saat 1.500 warga Air Bangis melakukan aksi demo penolakan PSN pada Senin (31/7) di Kantor Gubernur Sumbar. Mereka menuntut bertemu dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi.</p> <p>&rdquo;Tuntutan masyarakat bertemu Gubernur Sumbar dialog langsung. Namun hingga Jumat (4/8), Gubernur Sumbar tak pernah menemui masyarakat yang demonstrasi. Gubernur malah menemui massa tandingan dan bersilaturahmi saat salat subuh,&rdquo; demikian keterangan dalam unggahan itu, Minggu (6/8).</p> <p>Belum juga bisa bertemu dengan Gubernur Sumbar, pada Jumat (4/8) Wakil Bupati Pasaman Barat bersama Polresta Padang mengajak warga Air Bangis pulang ke rumah masing-masing. Bahkan, mereka juga sudah menyiapkan bus untuk membawa warga.</p> <p>Hingga akhirnya, utusan warga dan mahasiswa bisa melakukan dialog dengan Pemprov Sumbar di kantor Gubernur Sumatera Barat. Sembari menunggu hasil dialog tersebut, warga kemudian berselawat di Masjid Raya. Namun, secara tiba-tiba aparat kepolisian mendatangi mereka dan berujung pada aksi penangkapan.</p> <p>&rdquo;Aparat kepolisian secara brutal memasuki area masjid dengan mengenakan sepatu menangkap warga. Selain warga, 6 orang pendamping dari YLBHI-LBH Padang dan PBHI beserta beberapa mahasiswa juga turut ditangkap dan digelandang ke Mapolda Sumatera Barat,&rdquo; tulis unggahan tersebut.</p> <p>Berdasar video yang diunggah, penangkapan itu diduga dilakukan kepolisian secara paksa. Bahkan, massa yang ditangkap itu diduga juga sempat diseret aparat.</p> <p>YLBHI mengecam dan mengutuk perilaku aparat kepolisian tersebut. YLHBI juga mendesak Kapolda Sumatera Barat untuk segera membebaskan mereka yang ditangkap.</p> <p>&rdquo;Mendesak Kapolda untuk segera membebaskan warga dan pendamping yang ditangkap. Mendesak Kapolri untuk mengevaluasi tindakan Kapolda Sumbar dan anggotanya,&rdquo; tutur unggahan tersebut.</p>

Pengurus Harian Masjid Raya Sumbar menegaskan, polisi tidak masuk ke ruang ibadah, melainkan hanya aula serbaguna masjid di lantai satu

Polisi Tak Masuk Ruang Ibadah, Yuzardi: Kalau Ada yang Masuk Nyawa Saya Serahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/masjid-raya-sumbar-3717577314.jpeg" alt="Sejumlah polisi merangsek masuk ke dalam Masjid Raya Sumbar. Mereka melakukan penangkapan terhadap 4 warga Air Bangis, 3 Mahasiswa dan 7 Pendamping hukum (instagram@yayasanlbhindonesia)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah polisi merangsek masuk ke dalam Masjid Raya Sumbar. Mereka melakukan penangkapan terhadap 4 warga Air Bangis, 3 Mahasiswa dan 7 Pendamping hukum (instagram@yayasanlbhindonesia)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengurus Harian Masjid Raya Sumbar Yuzardi Ma&rsquo;at buka suara soal masyarakat Nagara Air Bangis yang enam hari sudah mengevakuasikan diri di lingkungan masjid. Hal itu sehubungan dengan penolakan warga tersebut terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah tersebut.</p> <div dir="auto">Yuzardi mengaku kerepotan dengan banyaknya masyarakat yang berdiam diri di masjid besar tersebut. Pasalnya, ia mengatakan sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada tak mampu menampung masyarakat Air Bangis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mencontohkan masalah toilet. Dengan terbatasnya toilet yang ada di Masjid Raya Sumbar, para warga yang kebelet akhirnya buang kotoran sembarangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012432693/koalisi-masyarakat-sumbar-sesalkan-tindakan-represif-aparat-kepolisian-di-masjid-raya-sumbar">Koalisi Masyarakat Sumbar Sesalkan Tindakan Represif Aparat Kepolisian di Masjid Raya Sumbar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akhirnya ya kadang di tempat wudu nah dia di situ BAB-nya. Kemudian kita cari koordinatornya juga tidak bisa menanggulangi," ujar Yuzardi kepada wartawan seperti dalam unggahan akun Instagram<em> @polrestapadang</em> dikutip, Minggu (6/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan kita cleaning service kita tugaskan di tempat wudu yang kalau ada di situ tolong tarik masuk ke dalam," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, saat ini ia mengatakan bahwa tempat wudu wanita tak dapat digunakan lantaran mampet. Sejak para warga mengungsi, tempat wudu itu sudah sering digunakan sebagai mencuci hingga mandi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya udah hampir empat tahun di sini. Keliling masjid ini udah tempat jemuran kain ini," ucap Yuzardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa jemaah yang datang ke masjid, katanya, akhirnya memilih untuk urung melihat kondisi Masjid Raya Sumbar yang seperti itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jamaah kita yang datang ke sini akhirnya dia tidak jadi salat di sini. Nah ini jadi kalau kami dari pengurus masjid, kalau fasilitas yang kami sediakan barangkali satu atau dua malam lah paling lama. Kalau sampai sekarang ya kelelahan sekali kami," pungkas Yuzardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Belasan massa yang mengikuti aksi demo warga Air Bangis menolak proyek strategis nasional (PSN) di Kantor Gubernur Sumatera Barat dikabarkan ditangkap aparat kepolisian. Yayasan LBH Indonesia mengungkapkan, kronologi penangkapan tersebut lewat unggahan YLBHI pada akun media sosial Instagram.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pristiwa bermula saat 1.500 warga Air Bangis melakukan aksi demo penolakan PSN pada Senin (31/7) di Kantor Gubernur Sumbar. Mereka menuntut untuk bertemu dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tuntutan masyarakat bertemu Gubernur Sumbar dialog secara langsung. Namun hingga Jumat 4 Agustus 2023 Gubernur Sumbar tak pernah menemui masyarakat yang demonstrasi. Gubernur malah menemui massa tandingan dan bersilaturahmi di saat salat subuh," demikian keterangan dalam unggahan itu, Minggu (6/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga akhirnya, utusan warga dan mahasiswa bisa melakukan dialog dengan Pemprov Sumbar di kantor Gubernur Sumatera Barat. Sembari menunggu hasil dialog tersebut, warga kemudian berselawat di Masjid Raya. Namun, secara tiba-tiba aparat kepolisian mendatangi mereka dan berujung pada aksi penangkapan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aparat kepolisan secara brutal memasuki area Masjid dengan mengenakan sepatu menangkap warga. Selain warga, 6 orang pendamping dari YLBHI-LBH Padang dan PBHI beserta beberapa mahasiswa juga turut ditangkap dan digelandang ke Mapolda Sumatera Barat," tulis unggahan tersebut.</div>

Pengurus Harian Masjid Raya Sumbar Yuzardi Ma’at buka suara soal masyarakat Nagara Air Bangis yang enam hari sudah mengevakuasikan diri.

Pengurus Masjid Sumbar Ngaku Kewalahan Tampung Masyarakat Air Bangis Berhari-hari

air bangis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#air bangis

Berita Terkini

Soal Viral Polisi Tangkap Pendemo Dalam Masjid Raya Sumbar, Pengamat: Tanggung Jawab Pemilik Akun Medsos

Buntut Pembubaran Paksa di Masjid Raya Sumbar, Aktivis LBH Padang Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Polisi

17 Warga Air Bangis yang Ditangkap Paksa di Masjid Raya Sumbar Dibebaskan

Polisi Tak Masuk Ruang Ibadah, Yuzardi: Kalau Ada yang Masuk Nyawa Saya Serahkan

Pengurus Masjid Sumbar Ngaku Kewalahan Tampung Masyarakat Air Bangis Berhari-hari

Download Aplikasi JawaPos.com