<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-10-at-22.55.14.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik ajakan menikah dini yang dilakukan wedding organizer (WO) Aisha Wedding mendapat kecaman. Pasalnya, mereka mengajak anak yang sudah berumur 12 tahun untuk menikah.  Mengenai hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Femmy Eka Kartika menegaskan bahwa promosi WO Aisha Weddings sangat membuat tidak nyaman. Dia juga menilai ajakan tersebut tidak mendidik, serta tidak pantas dilakukan karena melukai hati anak Indonesia yang sedang semangat mengejar cita-citanya menuju Generasi Emas 2045.  "Adanya ajakan untuk menikah siri dan mau dipoligami juga sangat melukai perempuan. Hal ini sangat memprihatinkan," jelas dia dalam keterangannya, Selasa (16/2).  Menurutnya, keyakinan Aisha Wedding mengenai perempuan harus mencari pasangan sejak usia 12 tahun merupakan keyakinan yang didasari pemahaman sempit dengan mengatas namakan ajaran agama. Padahal, menikah di usia yang sangat muda bertentangan dengan tujuan syariat nikah itu sendiri, yaitu harus membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi keluarga dan anak.  "Kami mendesak pihak Kepolisian untuk mengusut siapa dibalik Aisha Wedding dan menindak oknum tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” tambah Femmy.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/02/2021/kampanyekan-nikah-dini-mulai-12-tahun-aisha-wedding-dipolisikan/">Kampanyekan Nikah Dini Mulai 12 Tahun, Aisha Wedding Dipolisikan</a>  Seperti diketahui, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI saat ini masih menelusuri pemilik portal Aisha Wedding yang dianggap mempromosikan perkawinan anak. "Cyber crime Polri masih menelusuri. Kontak yang tercantum diduga fiktif. Perlu waktu dan proses untuk menelusuri pemilik akun tersebut," kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI Komisaris Polisi Ema Rahmawati, Senin (15/2).  https://youtu.be/cETo1scIGws

Kemenko PMK: Kampanye Nikah Dini Aisha Wedding Sangat Tidak Mendidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/teroris-teriak-lafaz-allah-ketua-ldnu-itu-munafik_m_140420.jpeg" alt="Ketua LDNU Maman Imanulhaq" width="100%">
<figcaption>Ketua LDNU Maman Imanulhaq</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mengatakan, promosi wedding organizer Aisha Wedding yang menyediakan fasilitas pernikahan untuk usia 12-21 tahun melanggar aturan batas pernikahan seorang warga negara Indonesia.  "Ini sebuah pelanggaran. Kita menginginkan siapa pun mereka untuk taat kepada aturan. Taatilah aturan Allah, taatilah tuntunan Rasulullah, taatilah pemerintah," ujar Maman kepada wartawan, Jumat (12/2.  Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap warga tak tertarik pada promosi yang dilakukan oleh Aisha Weddings. Sebab, usia matang pernikahan telah diatur oleh negara.  "Pernikahan muda harus betul-betul dihindari, apalagi usia muda 12 tahun. Kita ini justru menentukan di usai  berapa tingkat kematangan perempuan itu sudah teruji," katanya.  Maman mengaku dirinya tak ingin generasi muda lahir dari orang tua yang belum siap. Oleh sebab itu, ia menilai pernikahan yang matang merupakan fondasi dari peradaban masa depan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> "Kita enggak mau generasi muda rapuh, bila orang tuanya pun lemah dan rapuh, kepentingan inilah tujuan beragama, kita ingin agama menguatkan keturunan yang sehat, baik, kita ingin pernikahan itu menjadi dasar kekuatan sebuah masyarakat dan peradaban," ungkapnya.  Diketahui, Aisha Wedding sempat menjadi perbincangan warganet. Dia menganjurkan agar perempuan muslim menikah muda, yakni pada usia 12-21 tahun. Situs ini juga mengajak agar perempuan muslim menikah siri dan mau dipoligami.  Kontroversi lainnya yang dibuat oleh situs ini yakni menyebut perempuan sebagai beban orang tua. Sehingga disarankan segera menikah, karena tugas perempuan adalah melayani kebutuhan suaminya.

Polemik Aisha Wedding, DPR: Kita Tak Mau Generasi Muda yang Rapuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/aisyah-wedding.jpg" alt="KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)" width="100%">
<figcaption>KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kampanye yang dilakukan oleh Aisha Wedding menyorot perhatian publik. Pasalnya, yang dipromosikan adalah menikah pada usia dini mulai dari 12 tahun.  Hal ini pun memicu konflik, sebab minimal usia menikah adalah 19 tahun. Peraturan itu telah tecantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.  Salah satu yang mengecamnya adalah Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) Dian Kartika Sari. Dia mengusulkan agar menikah siri di usia dini dikenakan hukum pidana.  "Saya pernah mengusulkan tindakan perkawainan siri terhadap orang yang berusia di bawah batas minimal 19 tahun, itu dipidana," ujar Dian dalam Telekonferensi Pers Respon Terhadap Kasus Promosi Perkawinan Anak, Kamis (11/2).  Sebab, jika tidak dilakukan pidana terhadap praktik perkawinan siri, maka ini akan menjadi celah atau terobosan bagi masyarakat atau trafficker untuk melakukan bisnis perdagangan manusia sehingga mendapatkan keuntungan.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/02/2021/nama-moeldoko-disebut-dalam-kasus-dugaan-suap-dan-gratifikasi-nurhadi/">Baca Juga: Nama Moeldoko Disebut dalam Kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi Nurhadi</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> Kemudian, kata dia situasi Covid-19 ini juga diambil sebagai peluang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Padahal situasi sedang krisis.  "Saya melihat Aisha Wedding, ada kan event organizer lain, tetapi saya melihat event organizer ini mengambil keuntungan dalam situasi yang sangat buruk karena ada pandemi Covid yang mengakibatkan kemiskinan," tandasnya.

Infid Usulkan Pernikahan Usia di Bawah Umur Bisa Kena Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-sejalan-dengan-agama-mui-tolak-perppu-pernikahan-dini_m_206594.jpeg" alt="Ilustrasi: Ijab Kabul dalam sebuah pernikahan. (Jpc)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Ijab Kabul dalam sebuah pernikahan. (Jpc)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wedding organizer (WO) Aisha Wedding ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, WO itu mempromosikan pernikahan usia dini yang jelas-jelas hal tersebut sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.  Akan tetapi, dalam laman media sosial Aisha Wedding, admin memposting sebuah caption yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dalam postingannya dikatakan kenapa masyarakat harus murka, sedangkan orang tua setuju dan KUA memberikan dispensasi.  Mengenai hal ini, menurut Ketua Pengurus Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Nursyahbani Katjasungkana, kasus dispensasi oleh KUA ini harus ditelusuri.  "Kalau melihat respon aisha weddings ini, kalau ortu setuju kenapa masyarakat murka, karena orang tua setuju dan KUA memberikan dispensasi, soal dispensasi oleh KUA ini mesti diusut betul," jelas dia dalam Telekonferensi Pers Respons Terhadap Kasus Promosi Perkawinan Anak, Kamis (11/2).  Kasus ini sudah banyak terjadi, bahkan semacam gunung es yang hanya terlihat bagian luarannya saja. Dia pun meminta pemerintah menelusuri KUA yang merupakan tanggung jawab Kementerian Agama untuk mengetahui dispensasi tersebut.  "Karena sudah banyak data di sukabumi, garut, 400 sampai 500 dispensasi, kenapa masih ada dispensasi dan kenapa pemerintah memberikan peluang dispensasi," imbuhnya.  Sebab, menurut dia hal dispensasi ini tidak dapat dengan mudah dilakukan karena melanggar UU. "Ini tanpa ada afirmatif action (tindakan penyetaraan). Kalau benar ini soal ajaran agama, kemiskinan, ketidaktahuan. Ini mesti diintervensi," tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Y5xpuHNebE8

Pemberian Dispensasi Pernikahan Dini, LBH APIK Minta Usut KUA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Sahroni-DPR.go_.id_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belakangan ini, publik dikejutkan dengan munculnya website Aisha wedding yang mempromosikan berbagai fasilitas pernikahan mulai dari siri, poligami, hingga pernikahan anak di bawah umur.  Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas situs Aisha Weddings, terlebih karena pernikahan anak telah melanggar UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan.  “Saya minta Bareskrim Polri harus segera mengusut Aisha Weddings ini, karena promosi pernikahan di bawah umur yang mereka lakukan telah meresahkan masyarakat. Ini jelas-jelas kejahatan serius dan polisi harus tangkap!,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Kamis (11/2).  Sahroni juga menyebut bahwa promosi ini tentunya tak sejalan dengan usaha pemerintah yang justru ingin mencegah praktik pernikahan anak yang masih marak di Indonesia.  “Pemerintah lagi gencar-gencarnya melindungi anak Indonesia dari perkawinan dini, eh ini malah ada yang mau memfasilitasi pernikahan untuk usia 12 tahun. Jadi ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Ingat, menikahkan anak di usia dini itu nggak menyelesaikan masalah orang tua. Yang ada malah muncul permasalahan sosial yang baru," katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> Politikus Partai Nasdem ini juga mengingatkan bahwa anak di bawah umur seharusnya berfokus pada masa depan. Bukan pada pernikahan dan mengurus rumah tangga. Dia berharap, hal ini yang disadari oleh para orang tua.  “Anak di bawa umur itu harusnya belajar, bukan ngurus rumah tangga. Mohon ini betul-betul disadari oleh kita para orang tua,” pungkasnya.  Diketahui, Aisha Wedding sempat menjadi perbincangan warganet. Dia menganjurkan agar perempuan muslim menikah muda, yakni pada usia 12-21 tahun. Situs ini juga mengajak agar perempuan muslim menikah siri dan mau dipoligami.  Kontroversi lainnya yang dibuat oleh situs ini yakni menyebut perempuan sebagai beban orang tua. Sehingga disarankan segera menikah, karena tugas perempuan adalah melayani kebutuhan suaminya.

Kecam Aisha Wedding, Sahroni: Ini Kejahatan Serius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kpai-prihatin-efek-negatif-game-online-soroti-permen-kominfo_m_.jpg" alt="Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto (tengah) menggelar konferensi pers. (Yesika Dinta/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto (tengah) menggelar konferensi pers. (Yesika Dinta/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam kampanye nikah muda yang dilakukan oleh wedding organizer Aisya Weddings di media sosial hingga brosur. Kasus ini juga telah dilaporkan untuk dibawa ke ranah hukum.  "Terkait kasus aishaweddings.com kita sudah laporkan ke Unit PPA Mabes Polri untuk melakukan langkah-langkah hukum dugaan tindak pidana oleh event organizer ini agar informasi yang disampaikan tersebut bisa diminta pertanggungjawaban," jelas Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra dalam keterangannya, Kamis (11/2).  Mengingat bahwa saat ini Indonesia tengah melakukan upaya pencegahan pernikahan usia anak. Bahkan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa syarat usia menikah minimal 19 tahun.  Kemudian dalam UU Perlindungan Anak juga menegaskan, tanggungjawab orang tua dalam mencegah terjadi pernikahan usia anak. Oleh sebab itu, praktik perkawinan usia anak ini harus disudahi dan semua pihak harus melakukan gerakan massif seperti halnya gerakan negara perang melawan Covid-19.  "Upaya sosialisasi, pencegahan dan bahkan meningkatkan peran pengasuhan orang tua agar capak mengasuh di era pandemik ini. Gerakan Stop Perkawinan usia anak juga melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, serta keluarga untuk menyatakan stop perkawinan usia anak demi kepentingan terbaik anak," tambahnya.  Adapun pada 2020, kasus yang terlaporkan yang masuk ke KPAI sebanyak 12 aduan korban pernikahan dibawah umur tahun dan tahun 2019 sebanyak 11 kasus. "Namun data ini hanya data permukaan, pernikahan usia dini lewat siri dalam pandemik ini mengalami peningkatan," kata Jasra.  Pihaknya pun mengajak forum strategis, para regulator untuk bersama-sama bersinergi. Mulai dari Kemenko PMK, Kemendagri, Kemensos, KemenPPPA dan lembaga pengasuhan lebih siap menghadapi tahun pandemi kedua ini yang disinyalir akan semakin menambah pernikahan anak usia dini.  "Sehingga visi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan generasi emas yang unggul di tahun 2045 menjadi bisa terwujud secara baik," tutur dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uSOJkqVqflI

KPAI Laporkan Aisha Wedding Karena Kampanyekan Nikah Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-10-at-22.55.14.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang warga, Disna Riantina membuat laporan polisi terhadap jasa penyelenggara pernikahan Aisha Wedding. Laporan didasarkan atas kampanye nikah dini yang dibuat oleh Aisha Wedding melalui situs www.aishawedding.com.  "Kami mendalami membuka web terkait yaitu aishawedding.com. Kemudian kami kesana ada anjuran-anjuran tentang menikahkan atau mewajibkan anak perempuan menikah pada usia 12 hingga 21 tahun," kata Disna di Polda Metro Jaya, Jakarta Rabu (10/2).  Diketahui, Aisha Wedding sempat menjadi perbincangan warganet. Dia menganjurkan agar perempuan muslim menikah muda, yakni pada usia 12-21 tahun. Situs ini juga mengajak agar perempuan muslim menikah siri dan mau dipoligami.  Kontroversi lainnya yang dibuat oleh situs ini yakni menyebut perempuan sebagai beban oran tua. Sehingga disarankan segera menikah, karena tugas perempuan adalah melayani kebutuhan suaminya.  Menurut Disna, konten seperti ini bisa membangun opini negatif dan berdampak buruk bagi perempuan. "Karena di dalam web itu ditulis bahwa cepat-cepatlah menikah agar tidak menjadi beban dari orang tua kalian," ucapnya.  Laporan Disna diterima oleh Polda Metro Jaya dengan nomor LP/800/YAN.2.5./2021/SPKT PMJ tanggal 10 Februari 2021. Adapun barang bukti yang disertakan yakni pamflet situ Aisha Wedding, serta salinan dari situs tersebut.  Terlapor disangkakan dengan Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  https://www.youtube.com/watch?v=uTT6Sm5sk2k

Kampanyekan Nikah Dini Mulai 12 Tahun, Aisha Wedding Dipolisikan

Aisha Wedding

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Aisha Wedding

Berita Terkini