<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/Ketua-HIPMI-298629313.jpeg" alt="Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan usia capres." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan usia capres.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) baru-baru ini namanya diseret dalam debat politik yang digelar di salah satu televisi swasta Tanah Air. &nbsp; Hal ini membuat Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Akbar Himawan Buchari angkat suara dan membantah tudingan tanpa bukti yang dilontarkan pihak tak bertanggung jawab. Tudingan ini muncul dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), beberapa hari yang lalu. Di mana seorang dewan pakar di salah satu tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden secara sepihak menyebut bahwa HIPMI merupakan organisasi profit dalam debat tersebut. Statement tanpa bukti ini disayangkan oleh Akbar karena bisa menimbulkan polemik. &ldquo;Saya tegaskan bahwa HIPMI dari sejak didirikan di Jakarta pada 10 Juni 1972 adalah untuk menjadi wadah bagi para pengusaha muda dari seluruh Indonesia untuk berhimpun dan statusnya merupakan organisasi non-profit. Bahkan salah satu visi dan misi kami justru untuk memajukan perekonomian bangsa dan ingin terus menumbuhkan jumlah pengusaha di dalam negeri,&rdquo; tegas pria yang akrab disapa AHB itu di Jakarta (5/12). Diketahui, Dewan Pakar Timnas AMIN Afnan Malay membuat pernyataan yang menyudutkan HIPMI. "Itu organisasi profit. Organisasi golek duit. Kalau di HIPMI itu sudah cari duit, sudah beda itu," kata Afnan, saat berdebat dengan Andre Rosiade. AHB menyayangkan pernyataan yang muncul dalam sesi debat tersebut. Apalagi pihak yang mengutarakan statement itu tampak betul tidak mengenal HIPMI secara detail.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013038920/terima-bpp-hipmi-prabowo-pengusaha-bawa-kemakmuran-untuk-negara">Terima BPP HIPMI, Prabowo: Pengusaha Bawa Kemakmuran untuk Negara</a> Lagipula, banyak kader HIPMI yang memberikan sumbangsihnya dan memiliki peran besar di negara ini. Di antaranya pendiri HIPMI Abdul Latief yang dua kali menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya. Ketum BPP HIPMI Periode 1986-1989 Sharief C Soetardjo sebagai Menteri KKP 2011-2014. Ketum BPP HIPMI periode 2001-2004 Muhammad Lutfi yang menjabat Menteri Perdagangan. Ketum BPP HIPMI periode 2005-2008 Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ketum BPP HIPMI Periode 2015-2019 Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dan Menteri BUMN Erick Thohir juga merupakan kader HIPMI. "Tak lupa Pak Presiden Jokowi, Surya Paloh, Aburizal Bakrie, Hariyadi B Sukamdani, Oesman Sapta Odang, Agung Laksono, La Nyalla Matalitti, Bambang Soesatyo, Rosan P Roeslani, Novita Dewi, Sultan Najamudin, serta Bobby Nasution yang memiliki peran penting dalam perkembangan politik demokrasi di Indonesia merupakan kader HIPMI,&rdquo; urai AHB. Semua sosok yang ia sebutkan hanya sejumlah contoh yang menunjukkan bahwa para kader HIPMI memiliki jiwa kenegaraan yang tinggi dan berkualitas yang membuat mereka tepat untuk memiliki peran penting dalam pemerintahaan hingga demokrasi di Indonesia.&nbsp; &nbsp; "Satu hal yang saya tegaskan. Profit tidak pernah masuk dalam nilai di organisasi kami, dan perekonomian Indonesia yang justru selalu menjadi fokus kami," ujarnya.&nbsp; Tak hanya ekonomi, kata AHB, HIPMI juga turut berperan aktif menjadi mitra pemerintah untuk langkah prevalensi stunting di Indonesia. "Kami sebagai organisasi tidak memiliki afiliasi dengan unsur politik tertentu dan memberikan kebebasan pilihan untuk seluruh anggota HIPMI di tahun politik,&rdquo; sambungnya. AHB menambahkan, sebagai mitra pemerintah yang sama-sama ingin memajukan Indonesia, HIPMI sangat mendukung dengan agenda dilanjutkannya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di pemerintahan selanjutnya. Karena itulah, dirinya menyayangkan jika ada pembahasan mengenai IKN yang dibawa ke ranah politik dan ada wacana untuk dihentikan proyeknya. &ldquo;Kami dari HIPMI sadar betul bahwa hadirnya IKN menjadi upaya pemerataan ekonomi agar tidak bersifat jawasentrisme dengan wilayah Timur turut berkembang. Apalagi IKN juga menjadi cara pemerintah agar dapat lebih efisen lagi kinerjanya dalam rangka terhindar dari kemacetan seperti di Jakarta. Jadi saya sangat menyayangkan bila pembahasan IKN diwacanakan untuk dihentikan hanya demi kepentingan politik semata,&rdquo; ungkapnya.

Ketum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari angkat suara dan membantah tudingan tanpa bukti yang dilontarkan pihak tak bertanggung jawab.

Disebut Organisasi Profit, Ketum HIPMI Bilang Begini 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/Ketua-HIPMI-298629313.jpeg" alt="Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan usia capres." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan usia capres.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena, sisi baiknya, putusan ini menjadi angin segar bagi generasi muda karena diberi kesempatan untuk memimpin. Diketahui, sebelumnya MK telah memberi putusan terkait uji materiil Undang-Undang Pemilu Tahun 2017, khususnya bagian Pasal 168 huruf q terkait batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus 40 tahun. Di mana dari sejumlah perkara yang digugat, perkara dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan mahasiswa bernama Almas Tsaqibirru akhirnya dikabulkan MK. Akbar mengatakan, sebagai negara hukum, ia mengaku mengapresiasi karena selalu menyuarakan agar generasi muda diberi kesempatan untuk tampil di tingkat nasional, bahkan sebelum Ketua MK Anwar Usman mengetok palunya. &ldquo;Kami dari Hipmi menghormati keputusan MK ini, apalagi setelah adanya putusan ini, terdapat kejelasan bahwa di momentum Pilpres nanti, capres dan cawapres yang berusia di bawah 40 tahun diizinkan untuk ikut dalam pesta demokrasi tersebut, asalkan sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah," tutur Akbar di Jakarta, Selasa (17/10). Menurutnya, Hipmi yang diisi anak-anak muda meyakini bahwa Indonesia butuh sosok pemimpin muda. Bukan hanya di tingkat Pemerintah Daerah, sosok pemimpin muda ini juga perlu diberi kesempatan untuk menduduki kursi RI 1 atau RI 2.&nbsp; "Hal ini perlu disambut, karena artinya generasi muda yang memang berprestasi di daerah dan memiliki rekam jejak prestasi dalam memimpin wilayahnya diberikan kesempatan untuk memimpin bangsa," ucap Akbar. Selain karena putusan ini sejalan dengan nilai di Hipmi yang ingin mendorong generasi muda memberikan kontribusinya untuk bangsa, aspek yang membuat putusan ini patut diapresiasi adalah dapat menjadi jawaban terhadap tantangan yang sedang dan akan dihadapi bangsa. Terlebih, saat ini generasi milenial dan generasi Z telah mendominasi populasi di Indonesia. Jika dua generasi ini digabungkan, jumlahnya mencapai 53,81 persen dari tingkat populasi di Tanah Air. Dari data ini, artinya ada 144,87 juta jiwa penduduk Indonesia yang berasal dari dua generasi ini.&nbsp; "Dari sinilah mengapa regenerasi kepemimpinan nasional juga seharusnya datang dari generasi muda yang memang memahami permasalahan generasi Z serta milenial," jelas Akbar. Menurut Akbar, generasi muda yang memiliki rekam jejak kepemipinan di daerah, pada umumnya memiliki bekal kapabilitas dari sisi digital, intelektual, hingga motivasi yang bisa mendorong transformasi di Tanah Air ke arah yang lebih baik dari sisi pembangunan dan perekonomian. Bagi Akbar, putusan MK jelas memberi angin segar bagi anak-anak muda. Mengingat, dengan putusan inilah ruang bagi generasi muda yang melek politik dan ingin berkontribusi untuk bangsa bisa maju dalam kontestasi pesta demokrasi lima tahunan ini. Meski begitu, Akbar meminta kepada seluruh elite politik untuk menjaga pesta demokrasi ini dengan riang tanpa saling menjatuhkan. Karena sudah menjadi harapan masyarakat, tidak ada lagi polarisasi di Pilpres 2024. Akbar juga berharap, Pemilu 2024 bisa dijadikan momentum untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Khususnya pelaku UMKM yang terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. "Karena itulah, saat ini tugas kita berikutnya adalah memastikan Pe

Sebagai negara hukum, ia mengaku mengapresiasi karena selalu menyuarakan agar generasi muda diberi kesempatan untuk tampil di level nasional

Hormati Putusan MK soal Aturan Usia Capres Cawapres, Ketum Hipmi: Ini Angin Segar Bagi Generasi Muda

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/18/Akbar-Himawan-HIPMI-116899763.jpeg" alt="Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) telah memasuki usia emas, ke-51 tahun. Setengah abad lebih organisasi pengusaha muda itu berdiri, dan banyak mencetak pengusaha-pengusaha muda andal, yang saat ini mengisi posisi strategis di pemerintahan. Mengangkat tema "Mengawal Indonesia Maju", perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Hipmi kali ini digelar di Grand On Thamrin Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Minggu (18/6). Dalam sambutannya, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari mengatakan, di usia yang telah memasuki setengah abad lebih, Hipmi tidak hanya menjadi organisasi pencetak pengusaha muda yang handal. Tetapi juga sukses melahirkan pemimpin nasional yang diperhitungkan di Tanah Air. "Kita bersyukur, Hipmi tidak hanya menjadi kekuatan dan penggerak ekonomi nasional, tapi juga penyokong utama pemerintahan saat ini," ujar Akbar, disambut tepuk tangan meriah. Sebut saja Erick Thohir yang kini menjabat Menteri BUMN. Ada juga Bahlil Lahadalia yang diamanahkan Presiden menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/Menteri Investasi. Juga Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01420509/bahlil-senior-hipmi-sedih-dan-menangis-lihat-munas-diwarnai-adu-jotos">Bahlil: Senior Hipmi Sedih dan Menangis Lihat Munas Diwarnai Adu Jotos</a> "Saat ini, banyak sekali kader-kader terbaik Hipmi yang mengisi pos-pos penting di kabinet. Semuanya adalah abang-abang terbaik kita yang duduk di pemerintahan," kata Akbar, menyebutkan. Karena itu, HIPMI berkomitmen akan terus mengawal pemerintahan Joko Widodo. Terlebih, Jokowi juga merupakan salah satu kader terbaik Hipmi yang tengah diberikan mandat memimpin bangsa ini. Sehingga, tak ada alasan yang lebih tepat jika HUT ke-51 Hipmi kali ini mengangkat tema "Mengawal Indonesia Maju". Bukan karena ada kader-kader terbaik Hipmi, tetapi alasan ini yang paling tepat untuk bangsa dan negara saat ini. "Ini bentuk komitmen bersama seluruh kader Hipmi yang akan terus digarda terdepan mengawal dan memastikan seluruh agenda pembangunan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi terus berjalan tanpa hambatan berarti," janji Akbar.

HIPMI berkomitmen akan terus mengawal pemerintahan Joko Widodo. Terlebih, Jokowi juga merupakan salah satu kader terbaik organisasi ini.

Rayakan HUT ke-51, HIPMI Konsisten Kawal Visi Indonesia Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Gedung-KPK-ditutup-kain-hitam-Ali-3.jpg" alt="Logo KPK di Gedung Merah Putih ditutup kain hitam sebagai simbol keprihatinan. (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK di Gedung Merah Putih ditutup kain hitam sebagai simbol keprihatinan. (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direkorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Akbar Himawan Buchari. Legislator Partai Golkar itu dicegah ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan yang menjerat Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin.  "KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi terkait pelarangan terhadap seorang bernama Akbar Himawan Buchari dalam perkara penyidikan dugaan penerimaan suap oleh Wali Kota Medan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Rabu (6/11).  Pelarangan ke luar negeri berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak 5 November 2019. Dengan demikian, Akbar tak dapat bepergian ke luar negeri hingga Mei 2020.  "Pelarangan dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 5 November 2019," ucap Febri.  Nama Akbar berulang kali mencuat dalam penyidikan kasus suap yang menjerat Tengku Dzulmi Eldin. Bahkan, rumah Akbar telah digeledah tim penyidik beberapa waktu lalu.   Selain itu, tim penyidik juga pernah memanggil untuk memeriksa Akbar pada Kamis (30/10) lalu. Namun, Akbar mangkir dengan alasan sedang berobat di Malaysia.   Dengan pelarangan ke luar negeri ini dipastikan tidak ada alasan bagi Akbar untuk kembali berobat ke Malaysia saat tim penyidik memanggilnya.  "Pelarangan ke luar negeri ini dilakukan karena kebutuhan penyidikan agar ketika nanti yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi bisa memenuhi panggilan penyidik dan tidak sedang berada di luar negeri," pungkas Febri.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.  Selain Dzulmi, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni,‎ Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN) dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).  Dzulmi dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.  Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Cegah Politikus Golkar Akbar Himawan Buchari ke Luar Negeri