<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/WhatsApp-Image-2024-09-06-at-100457_b5b76f84-2524735350.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah memutuskan bahwa AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, dan tiga polisi lainnya mendapat hukuman berat. Tiga di antara lima mantan personel Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) itu kena sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Sementara dua lainnya demosi delapan tahun.&nbsp; Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan bahwa AKBP Bintoro dan kawan-kawan menolak putusan tersebut. Mereka bakal mengajukan banding. &rdquo;Atas keputusan yang telah dibacakan itu, kelima terduga pelanggar menolak dan mengajukan banding atas putusan tersebut,&rdquo; ungkap Ade Ary pada Senin (2/10) Meski terkait dengan peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh anak bos Prodia, Arif Nugroho, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa sidang etik terhadap lima polisi itu dilakukan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang. Ade Ary enggan berkomentar berkenaan dengan pemerasan dan penerimaan sejumlah uang oleh para terduga pelanggar.&nbsp; &rdquo;Jadi, pelaksanaan sidang kode etik kemarin Itu adalah proses dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang. Itu yang bisa kami sampaikan,&rdquo; tegas Ade Ary.&nbsp; Mantan Kapolres Metro Jaksel itu pun membeber kembali sanksi yang diberikan kepada lima terduga pelanggar. Yakni PTDH untuk AKBP Bintoro, Z, dan M. Serta demosisi delapan tahun tidak diperbolehkan bertugas di bidang reserse untuk AKBP Gogo Galesung dan ND. Sidang etik itu, lanjut Ade Ary berlangsung pada Jumat pekan lalu sejak pukul 09.30 WIB sampai pukul 23.30 WIB. Sebelumnya, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyebut, AKBP Bintoro disebut menerima uang. Dia tidak menyampaikan angka persis, namun jumlahnya berada di atas Rp 100 juta. &rdquo;Pemberian uang kepada anggota polisi sangat kecil, tidak sebesar yang beredar di publik. Angkanya bukan Rp 2 miliar atau Rp 5 miliar. Tetapi, lebih dari Rp 100 juta,&rdquo; terang Anam.&nbsp; Menurut Anam, itu angka yang muncul dalam sidang etik kemarin. Namun demikian, masih perlu validasi lebih lanjut untuk memastikan benar atau tidaknya angka yang muncul itu. Sayangnya, klarifikasi tidak bisa dilakukan karena pihak pemberi uang tidak hadir dalam sidang etik. &rdquo;Kalau hadir, tentu bisa dikonfirmasi lebih lanjut,&rdquo; kata Anam.&nbsp;

Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan bahwa AKBP Bintoro dan kawan-kawan menolak putusan tersebut.

Kena Sanksi PTDH hingga Demosi 8 Tahun, AKBP Bintoro dan Kawan-Kawan Menolak dan Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/1000182412-1861033850.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi bersama Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap menjelaskan persoalan yang menyeret AKBP Bintoro dan tiga polisi lainnya." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi bersama Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap menjelaskan persoalan yang menyeret AKBP Bintoro dan tiga polisi lainnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Propam Polda Metro Jaya mengungkap perkembangan dari penanganan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh AKBP Gogo Galesung. Mantan kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) itu diduga telah menerima suap saat menangani kasus. Yakni kasus persetubuhan anak di bawah umur hingga korban meninggal dunia.&nbsp; Informasi tersebut disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap kepada awak media pada Sabtu (2/1). &rdquo;Ada dugaannya (AKBP Gogo Galesung menerima sejumlah uang). Itu sesuai dengan hasil yang kami dapatkan,&rdquo; terang Radjo. Gogo merupakan salah satu dari dua mantan kasat reskrim Polres Metro Jaksel yang kena sanksi penempatan khusus (patsus).&nbsp; Selain Gogo, AKPB Bintoro yang bertugas lebih dulu sebagai kasat reskrim Polres Metro Jaksel juga kena sanksi serupa. Kini sudah ada empat orang mantan personel Polres Metro Jaksel diproses oleh Propam Polda Metro Jaya. Atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang mereka lakukan, Radjo menyebut, pihaknya sudah menjadwalkan sidang etik. &rdquo;Kami rencanakan minggu depan,&rdquo; kata dia.&nbsp; Sebelumnya, Kapolres Metro Jaksel Kombes Ade Rahmat Idnal membantah pernah menerima uang Rp 400 juta dari tersangka Arif Nugroho. Dia menegaskan, tidak terlibat dalam persoalan yang kini menyeret empat mantan anak buahnya. Yakni AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, dan dua mantan personel Polres Metro Jaksel lainnya.&nbsp; Ade Rahmat menepis keterangan yang disampaikan oleh penasihat hukum Arif Nugroho. &rdquo;Nggak benar, nggak benar. Bertemu saya langsung (memang) ada. Ketika dia memohon untuk di-SP3 (hentikan) kasusnya, kasusnya kan (sekarang sudah) P21,&rdquo; ungkap Ade Rahmat. Orang nomor satu di Polres Metro Jaksel itu menyatakan, sejak awal dia meminta kasus tersebut dituntaskan.&nbsp; Mengingat dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka, korban meninggal dunia akibat dicekoki narkotika. &rdquo;Dari awal saya bilang, kasus ini nggak bisa dibantu karena terkait nyawa manusia,&rdquo; tegas Ade Rahmat. Dia menolak meski tersangka telah mengutarakan niatnya untuk memberikan uang ratusan juta.&nbsp; &rdquo;Dia menawarkan untuk di SP3 (kasusnya), masih ada duit 400 (juta rupiah), 500 (juta rupiah).&nbsp; Tapi, saya tolak. Karena ada penolakan itu, kasus dilanjutkan. Makanya yang bersangkutan itu jadi marah-marah. Yang ngelanjutin kasus itu ya saya justru,&rdquo; bebernya.&nbsp;

Propam Polda Metro Jaya mengungkap perkembangan dari penanganan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh AKBP Gogo Galesung.

Propam Polda Metro Jaya Temukan Dugaan AKBP Gogo Galesung Terima Uang Saat Tangani Kasus di Polres Metro Jaksel

AKBP Gogo Galesung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#AKBP Gogo Galesung

Berita Terkini

Kena Sanksi PTDH hingga Demosi 8 Tahun, AKBP Bintoro dan Kawan-Kawan Menolak dan Ajukan Banding

Propam Polda Metro Jaya Temukan Dugaan AKBP Gogo Galesung Terima Uang Saat Tangani Kasus di Polres Metro Jaksel

Download Aplikasi JawaPos.com