<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/WhatsApp-Image-2025-10-07-at-100809-3608321510.jpeg" alt="k Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan saat menghadiri pelantikan pengurus AKPI di Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>k Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan saat menghadiri pelantikan pengurus AKPI di Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) resmi melantik jajaran pengurus periode 2025&ndash;2028 di Jakarta, Senin (6/10). Turut hadir Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan bersama sejumlah tokoh lainnya. Dalam sambutannya, Otto Hasibuan menegaskan, keberadaan AKPI memiliki peran strategis dalam menjaga ekosistem bisnis di Indonesia. Menurutnya, sejak berdiri pada tahun 1998, AKPI tidak hanya menjadi wadah bagi para kurator dan pengurus dalam memperdalam aspek intelektual hukum kepailitan, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan administratif yang baik dalam menjalankan tugas profesional. &ldquo;Sejak berdirinya AKPI dari tahun 1998, modalitas berkecimpung di organisasi ini bukan sekadar penguatan secara intelektual hukum kepailitan, namun juga kemampuan administratif yang baik,&rdquo; ujar Otto Hasibuan, dikutip Selasa (7/10). &ldquo;Oleh karena itu, pengurus AKPI perlu menjaga integritas agar masyarakat terutama dunia usaha percaya terhadap institusi ini dalam menyelesaikan perkara kepailitan. AKPI juga harus menjadi mitra pemerintah untuk menjaga iklim usaha yang sehat,&rdquo; tegas Otto. Sementara itu, Ketua Umum AKPI, Jimmy Simanjuntak menyampaikan, para kurator dan pengurus perlu mengubah cara pandang masyarakat terhadap kepailitan. Ia menekankan, kepailitan bukanlah akhir dari sebuah usaha, melainkan solusi hukum yang dapat membantu pelaku usaha keluar dari kesulitan finansial. &ldquo;Kepailitan jangan dianggap sebagai lonceng kematian bagi dunia usaha, tetapi justru harus menjadi way out atau jalan keluar bagi mereka,&rdquo; ujar Jimmy. Jimmy menegaskan bahwa AKPI sebagai organisasi profesi harus terus memperkuat kapasitas dan integritas anggotanya agar dapat dipercaya oleh masyarakat dan dunia usaha. Menurutnya, profesionalisme kurator tidak hanya diukur dari keahlian hukum, tetapi juga dari kemampuan administratif dan komitmen moral dalam menangani setiap perkara kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). &ldquo;AKPI adalah ujung tombak pelaksanaan dari Undang-Undang Kepailitan. Karena itu, para pengurus harus menjaga integritas agar masyarakat, khususnya pelaku usaha, percaya terhadap institusi ini dalam menyelesaikan perkara kepailitan,&rdquo; tegasnya. &ldquo;AKPI juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga iklim usaha yang sehat,&rdquo; tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelantikan Pengurus AKPI Riesky Indrawan menyampaikan, terdapat 363 pengurus baru dengan 15 bidang strategis dalam struktur AKPI periode 2025-2028. Menurutnya, pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum memperkuat eksistensi dan relevansi profesi kurator di Indonesia. &ldquo;Pelantikan ini adalah komitmen untuk membesarkan profesi kurator agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman,&rdquo; ujar Riesky. &ldquo;AKPI harus menjadi mitra pembangunan hukum dan ekonomi nasional. Dan 363 pengurus yang dilantik dengan 15 bidang masing-masing dirancang agar bisa menjawab seluruh kepentingan internal dan eksternal organisasi,&rdquo; pungkasnya.

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) resmi melantik jajaran pengurus periode 2025–2028 di Jakarta, Senin (6/10).

Pengurus Pusat AKPI Resmi Dilantik, Wamenko Otto Hasibuan Ingatkan Pentingnya Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/IMG-20250719-WA0003-556410278.jpg" alt="Tiga tokoh advokat nasional yang tergabung dalam pasangan JRE mendaftarkan diri ke kepengerusan AKPI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tiga tokoh advokat nasional yang tergabung dalam pasangan JRE mendaftarkan diri ke kepengerusan AKPI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Tiga tokoh advokat nasional yang tergabung dalam pasangan JRE mendaftarkan diri sebagai calon pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2025&ndash;2028, Jumat (18/7). Mereka yakni Jimmy Simanjuntak, Resha Agriansyah, dan Daniel Alfredo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendaftaran ini dilakukan di Sekretariat AKPI, bertepatan dengan hari pertama masa pendaftaran. Hal ini menjadi penanda awal keseriusan pasangan JRE dalam membawa perubahan dan pembaruan di tubuh organisasi profesi ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiganya mengusung semangat pembenahan internal AKPI demi kepentingan para anggotanya di tengah tantangan profesi kurator dan pengurus di masa kini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016318449/9-tanggal-lahir-yang-karirnya-paling-meledak-di-akhir-bulan-juli">9 Tanggal Lahir yang Karirnya Paling Meledak di Akhir Bulan Juli</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pasangan JRE membuktikan bahwa mereka responsif dan tanggap, serta menempatkan kepentingan anggota menjadi nomor satu," ujar Uli Ingot Hamonangan Simanungkalit, juru bicara pasangan JRE, lewat keterangannya, Sabtu (19/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itulah kami memilih untuk mendaftarkan mereka pada hari pertama pendaftaran, sebagai simbol keseriusan dan semangat perubahan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Uli, pemilihan hari Jumat sebagai hari pendaftaran bukan tanpa makna. &ldquo;Hari ini penuh berkah. Kami berharap, langkah awal ini akan membawa hasil yang baik ke depan demi kemajuan AKPI,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jimmy Simanjuntak yang maju sebagai calon Ketua Umum AKPI menyampaikan, seluruh dokumen dan persyaratan administratif telah disiapkan tim JRE secara matang sesuai dengan ketentuan panitia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam dokumen, Resha Agriansyah ditetapkan sebagai calon sekretaris jendral, dan Daniel Alfredo sebagai calon ketua harian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016318436/5-shio-ini-diprediksi-dapat-durian-runtuh-rezeki-ratusan-juta-rupiah">5 Shio Ini Diprediksi Dapat Durian Runtuh Rezeki Ratusan Juta Rupiah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami hadir hari ini bersama para pendukung yang merupakan representasi dari aspirasi anggota AKPI. Ini bukan sekadar pendaftaran, tapi langkah awal menuju perubahan nyata bagi organisasi,&rdquo; tutur Jimmy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menegaskan pentingnya menjaga serta meningkatkan fungsi AKPI sebagai organisasi yang melindungi, memberdayakan, dan memperjuangkan kepentingan para anggotanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, dalam rangkaian pendaftaran tersebut, pasangan JRE juga mengusung nama advokat senior Bontor Octavianus L. Tobing sebagai calon Ketua Dewan Kehormatan AKPI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kehadiran Bontor diharapkan dapat memperkuat penegakan kode etik profesi secara adil dan proporsional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penegakan kode etik harus dilakukan dengan bijak dan tetap melindungi anggota dari potensi kriminalisasi atau hambatan eksternal yang dapat merugikan profesi. Kami berharap dapat menegakkan kode etik dengan baik, ramah, dan amanah,&rdquo; ujar Bontor.</div>

Ketiganya mengusung semangat pembenahan internal AKPI demi kepentingan para anggotanya di tengah tantangan profesi kurator.

3 Advokat Nasional Daftar Kepengurusan AKPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/kurator2-4148899110.jpg" alt="Proses panjang dilewati perusahaan sebelum diputuskan pailit atau bangkrut. (Zenruption)" width="100%">
<figcaption>Proses panjang dilewati perusahaan sebelum diputuskan pailit atau bangkrut. (Zenruption)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di balik drama perusahaan bangkrut dan utang yang menumpuk, ada satu profesi yang sering kali bekerja dalam senyap, namun memikul beban besar. Dia adalah kurator.&nbsp; Dalam sistem hukum ekonomi Indonesia, kurator dan pengurus berperan sebagai 'wasit' dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).&nbsp; Tugas mereka berat, mengelola harta debitur, memastikan hak para kreditur terpenuhi, dan semua itu dilakukan di bawah pengawasan pengadilan. Tapi ironisnya, saat menjalankan tugas negara itu, tak jarang mereka malah terseret masalah hukum. Hal ini diungkapkan oleh Martin Patrick Nagel dan Harvardy Muhammad Iqbal, dua nama tersebut maju sebagai calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) periode 2025&ndash;2028.&nbsp; Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar catatan kaki, ini adalah peringatan keras bahwa perlindungan hukum bagi profesi kurator butuh perhatian serius dan segera.&nbsp;"Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kurator dan pengurus yang dilaporkan atau bahkan dikriminalisasi karena melaksanakan tugasnya secara profesional," ujar Martin melalui catatannya. Bahkan dalam beberapa kasus, bantuan hukumnya justru datang dari organisasi advokat," lanjutnya. Sebagai informasi, pada 2021, tiga kurator resmi pengadilan yang menangani kasus PKPU justru dilaporkan secara pidana. Tuduhannya? Penggelembungan piutang.&nbsp; Padahal, mereka hanya menjalankan prosedur yang sudah baku, dan jumlah tagihan meningkat karena bunga dan denda sejak 2013. Tapi nyatanya, dua dari mereka sampai dijemput paksa oleh aparat. Lalu, di mana AKPI saat itu? Inilah yang ingin diubah Martin dan Vardy. Mereka menegaskan, AKPI harus jadi rumah perlindungan nyata bagi anggotanya, bukan hanya simbolis. "Perlindungan hukum ini jangan hanya sebagai retorika saja, tapi benar-benar dibuatkan teknisnya," tegas Vardy. Dalam visinya, ia ingin ada sistem perlindungan hukum terpadu yang bekerja cepat dan sigap. Mulai dari penunjukan person in charge (PIC) bantuan hukum di setiap wilayah, SOP jelas untuk respon darurat, hingga pengembangan aplikasi digital yang bisa diakses 24 jam oleh anggota, khusus untuk situasi genting seperti ancaman kriminalisasi. Martin menambahkan, SOP ini nantinya akan mencakup koordinasi langsung antara daerah dan pusat, dukungan anggaran khusus, hingga layanan hukum yang bisa diakses secara praktis dan instan.&nbsp;"Kalau kita ingin AKPI jadi rumah besar yang melindungi anggotanya, perlindungan hukum harus hadir dalam bentuk nyata&mdash;dengan sistem terstruktur, respons cepat, dan layanan bantuan hukum yang bisa diandalkan kapanpun,&rdquo; kata Martin. Di tengah dunia hukum yang sering kali keras dan membingungkan, kurator sebenarnya sedang menjaga keseimbangan.&nbsp;

Dalam sistem hukum ekonomi Indonesia, kurator dan pengurus berperan sebagai 'wasit' dalam perkara kepailitan dan PKPU.

Penjaga Titik Kritis di Tengah Rimba Hukum, Perlindungan Hukum Profesi Kurator Masih Tak Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/14/y5OnSbS7KnO3yUDF5HZ698ZJ1wr6qW1LCpNypCPH-683946469.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Salah satu calon Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Martin Patrick Nagel melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Jumat (13/6). Pertemuan tersebut menjadi ajang strategis untuk membahas penguatan hukum dan standar profesi bagi kurator dan pengurus di Indonesia. Martin menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi para kurator dan pengurus dalam menjalankan tugas. Mulai dari ketiadaan standar kerja nasional yang baku hingga minimnya perlindungan hukum secara kelembagaan. &ldquo;Profesi kurator dan pengurus tidak hanya bertugas menyelesaikan persoalan administratif dalam kepailitan, tetapi juga menjaga keseimbangan keadilan di tengah proses hukum dan ekonomi. Sayangnya, sampai hari ini belum ada payung hukum yang benar-benar kuat melindungi kami dari intervensi atau tekanan yang tak sejalan dengan prinsip profesionalisme,&rdquo; ujar Martin. Martin juga menekankan perlunya regulasi eksplisit yang komprehensif, termasuk peluang adanya undang-undang tersendiri untuk organisasi profesi. Selain perlindungan hukum, ia juga menggarisbawahi pentingnya standarisasi metode kerja kurator di seluruh wilayah Indonesia. &ldquo;Tanpa standar yang seragam, kualitas kerja akan timpang dan kepercayaan publik bisa goyah. Kami ingin semua kurator bekerja berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dengan panduan kerja yang jelas,&rdquo; ujar Martin. Menanggapi hal itu, Menko Yusril menyampaikan apresiasi terhadap masukan dan inisiatif yang dibawa Martin dan tim. Profesi kurator dan pengurus memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem hukum dan ekonomi nasional. &ldquo;Organisasi profesi seperti AKPI punya peran penting dan harus mendapat pengakuan hukum yang layak. Saya sepakat bahwa organisasi profesi seharusnya tidak disamakan dengan ormas biasa. Mereka bekerja berdasarkan mandat keahlian dan wajib dijamin secara hukum,&rdquo; tegas Yusril. &nbsp; Yusril menyambut baik ajakan kolaborasi dan menyatakan pemerintah terbuka untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih kokoh bagi organisasi profesi. Dia juga membuka peluang pembentukan forum-forum lanjutan jika Martin terpilih sebagai Ketua Umum AKPI. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat sinergi antara AKPI dan pemerintah. Dengan menyuarakan isu-isu strategis secara terbuka, mulai dari perlindungan hukum, standarisasi kerja, hingga tata kelola organisasi, Martin dan tim berharap lahirnya kebijakan yang inklusif dan progresif bagi profesi kurator dan pengurus di Indonesia. Langkah ini juga diharapkan membuka jalan menuju ekosistem hukum yang lebih transparan dan terpercaya, serta mendorong profesionalisme yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Martin Patrick Nagel bertemu Yusril Ihza Mahendra untuk membahas perlindungan hukum dan standarisasi profesi kurator

AKPI Temui Menko Yusril Ihza Mahendra, Dorong Regulasi Khusus untuk Profesi Kurator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/AKPI-2406618818.jpg" alt="Deklarasi calon pemimpin baru AKPI di Jakarta, Selasa (3/6) malam. (Rian Alfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Deklarasi calon pemimpin baru AKPI di Jakarta, Selasa (3/6) malam. (Rian Alfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - AKPI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, organisasi profesi yang menaungi para kurator dan pengurus, bersiap menentukan arah organisasinya di bawah kepemimpinan yang baru.&nbsp; AKPI sendiri merupakan wadah profesi, yang mana orang-orang di dalamnya, bertugas menjalankan peran penting dalam menangani kasus kepailitan dan restrukturisasi utang perusahaan atau individu melalui proses hukum yang disebut PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Dalam situasi ini, kurator dan pengurus bertindak sebagai pihak netral yang mengatur penyelesaian utang secara adil antara debitur dan kreditur. Kandidat pemimpin AKPI yang baru adalah&nbsp;Martin Patrick Nagel dan Harvardy Muhammad Iqbal. Keduanya secara resmi mengumumkan pencalonan mereka sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AKPI untuk periode 2025-2028.&nbsp;Deklarasi ini berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa (3/6) malam dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari anggota AKPI dari berbagai daerah, akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan dunia usaha. Diklaim bahwa pencalonan Martin dan Vardy merupakan bagian dari pemilihan rutin yang dilakukan setiap tiga tahun sekali, sebagai bentuk demokrasi internal dalam organisasi. Keduanya menegaskan komitmen untuk menjadikan AKPI lebih terbuka, profesional, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dalam pidatonya, Martin menekankan pentingnya nilai integritas, kejujuran, dan semangat membantu sesama, nilai-nilai yang sudah ia pegang sejak kecil.&nbsp;"Kami tidak datang membawa janji kosong," ujar Martin. "Kami datang membawa semangat kolaborasi dan perubahan nyata, demi anggota AKPI di seluruh Indonesia." Sebagai simbol komitmen, Martin dan Vardy menandatangani pakta integritas di depan para peserta, menandai keseriusan mereka dalam memimpin dengan tanggung jawab dan keterbukaan.&nbsp;Dalam kesempatan yang sama, ketua tim sukses Martin-Vardy, Dida Hardiansyah, menyatakan keyakinannya bahwa keduanya akan membawa perubahan nyata dan menjadikan AKPI lebih relevan di masa depan. "Kami percaya, ini bukan sekadar kampanye. Ini adalah gerakan untuk membawa AKPI ke arah yang lebih baik," ungkapnya. Martin dan Vardy pun menutup acara dengan ajakan terbuka kepada seluruh anggota AKPI untuk bersatu, berkolaborasi, dan membangun organisasi yang lebih kuat dan bermanfaat, tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi sistem hukum dan dunia usaha di Indonesia.

AKPI mengumumkan pencalonan Martin dan Vardy sebagai pemimpin baru, janji perubahan nyata untuk anggota dan sistem hukum Indonesia.

AKPI Bersiap Tentukan Nakhoda Barunya, Kedua Sosok ini Calon Terkuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/PB-HMI-AKPI-1637359263.jpeg" alt="Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh (kiri) saat bersama Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Imran Nating, dan sekjen AKPI Nien Raffles Siregar" width="100%">
<figcaption>Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh (kiri) saat bersama Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Imran Nating, dan sekjen AKPI Nien Raffles Siregar</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Imran Nating, menerima Audiensi dari fungsionaris Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dalam rangka pembahasan program kemitraan. Sekaligus menambah wawasan untuk menyamakan persepsi dalam penguatan masing-masing lembaga serta reformasi hukum nasional. Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh menyampaikan bahwa dalam rangka reformasi hukum nasional dan penguatan sumber daya manusia di internal maupun ekternal organisasi, maka perlu untuk melakukan silaturahmi dan konsolidasi gagasan kepada mitra-mitra strategis di nasional, baik kementerian dan lembaga negara, swasta maupun lembaga profesi khususnya di bidang hukum. Rifyan juga menyampaikan bahwa ada banyak hal yang bisa diupayakan bersama AKPI, seperti bersama-sama mendorong Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional, Penguatan Profesionalisme, dan Penguatan Kelembagaan. "Sebelumnya kami telah melakukan konsolidasi ke beberap pihak, seperti ke Menkopolhukam, Menkumham, Komisi Yudisial, dan lembaga-lembaga lainnya untuk bersama-sama membentuk lembaga independen yang berfokus pada perencanaan, penyiapan naskah, harmonisasi, monitoring, evaluasi. Fungsi ini harus dijalankan badan khusus sehingga tidak ada tumpang tindih regulasi dan fungsi kewenangan lembaga negara lagi," jelas Rifyan. Rifyan juga menjelaskan bahwa PB HMI pada periode ini menargetkan hadirnya profesional-profesional baru dari HMI yang berintegritas dan memiliki kualitas yang memadai utamanya yang berprofesi sebagai penegak hukum di Indonesia. "Kami juga berharap bahwa silaturahmi kami kali ini, bisa membuka keran bagi kami di PB HMI untuk mengenali, mempelajari dan menjadi penegak hukum yang profesional khususnya sebagai pengurus dan kurator yang masih sangat terbatas di Indonesia" kata Rifyan.&nbsp; Ia juga menyampaikan bahwa perlu untuk saling mendukung, bersingeri dan berkolaborasi untuk memperkuat posisi masing-masing lembaga untuk kemajuan bersama di masa mendatang. "Kami juga siap untuk memperkuat masing-masing lembaga, bertukar pikiran, sinergi kegiatan, sosilasi fungsi dan peran lembaga di tengah-tengah masyarakat serta hal-hal lainnya yang dianggap penting untuk kemajuan bersama," ujarnya. Sementara itu Imran yang hadir bersama Sekjen AKPI Nien Raffles Siregar mengatakan, pihaknya mengapresiasi PB HMI periode ini berani berfikir out of the box dengan pikirannya untuk mendorong Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional di Indonesia. "Saya secara pribadi sejak 2001 telah terlibat dalam pembahasan tentang pembentukan lembaga yang satu ini, bahkan terlibat lebih jauh dalam pengkajian yang serius bersama tim. Namun sampai saat ini lembaga ini belum terbentuk, olehnya dengan melihat semangat adik-adik PB HMI ini juga mengingat betapa pentingnya lembaga ini negara kita maka secara kelembagaan maupun pribadi tentu kami sangat mendukung," tegas Imran. Ia juga menambahkan, PB HMI harus tetap berdiri ditengah-tengah menjadi organisasi mahasiswa yang terus mengawal pembangunan bangsa dan negara untuk kesejahteraan rakyat. "Posisi HMI sangatlah strategis, karena itu saya dan pengurus AKPI akan menghadiahkan kepada HMI kesempatan untuk mendapatkan materi-materi tentang kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, keperdataan, hukum bisnis dan lain-lain untuk penguatan SDM atau kader-kader HMI yang akan di isi atau di bimbing langsung oleh para pemateri kami," tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal AKPI Nien Raffles Siregar menambahkan, sebagai organisasi profesi hukum yang akan berusia 26 tahun pada Agustus mendatang, Sekjen AKPI menegaskan bahwa pihaknya juga akan mendukung upaya HMI untuk menhadirkan profesional-profesional muda dari HMI untuk Indonesia. "Kami percaya HMI memiliki sumber daya yang siap bersaing dan bersinergi untuk pembangunan nasional, olehnya HMI yang telah tersohor melahirkan para politisi dan akademisi handal di bangsa ini juga harus melahirkan profesional-profesional baru di bidang hukum khsusunya sebagai pengurus dan kurator. Paling penting adalah kemauan untuk terus belajar dan berproses, tidak cepat berpuas diri. Konsistensi dan komitmen diri dalam dunia profesional sangatlah dibutuhkan," jelas Nien.

PB HMI menegaskan ada banyak hal yang bisa diupayakan bersama AKPI, seperti mendorong Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional.

AKPI Dukung Upaya PB HMI Bentuk Badan Pusat Legislasi Nasional dan Profesionalisme Kader

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/akpi-54756633.jpg" alt="CETAK KURATOR: Ketua Umum AKPI Imran Nating Surabaya kemarin (17/7)." width="100%">
<figcaption>CETAK KURATOR: Ketua Umum AKPI Imran Nating Surabaya kemarin (17/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pascapandemi Covid-19, banyak perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang masuk ke pengadilan niaga. Itu disebabkan perusahaan-perusahaan masih terbebani utang buntut dari pandemi. &rdquo;Kondisi dunia usaha pasca-Covid masih lesu. Baru merangkak naik, perusahaan terbebani utang sehingga sulit untuk recovery," ujar Imran Nating, ketua umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) saat membuka Pendidikan Kurator dan Pengurus AKPI di Surabaya kemarin (17/7). Menurut dia, perkara kepailitan dan PKPU pada 2021 mencapai 900 perkara. Jumlah itu masih statis. Tahun ini hingga kemarin ada 400 perkara. Di Pengadilan Niaga Surabaya, misalnya, jumlah perkara kepailitan dan PKPU tahun ini hingga kemarin tercatat 80 perkara. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah hingga akhir tahun. Sedangkan tahun 2021 mencapai 139 perkara dan 2022 sebanyak 115 perkara. Imran menambahkan, perusahaan-perusahaan yang sudah tidak dapat diselamatkan akan jatuh pailit. Dari situ kurator bakal berperan untuk mengurus pemberesan boedel pailit. &rdquo;Karena itu, dibutuhkan kurator-kurator profesional untuk menanganinya,&rsquo;&rsquo; tambahnya. Untuk itu, AKPI menyelenggarakan Pendidikan Kurator dan Pengurus. Tahun ini organisasi profesi kurator dan pengurus tersebut menyelenggarakan pendidikan di Jakarta dan Surabaya selama dua pekan. Di Jakarta diikuti 100 peserta dan di Surabaya 50 peserta. Menurut dia, calon kurator dan pengurus melalui seleksi ketat sebelum mendapatkan lisensi. &rdquo;Di akhir pendidikan kami ada dua lapis ujian. Begitu lolos, kami ajukan ke Kemenkum HAM untuk mendapat lisensi sebagai kurator dan pengurus,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. AKPI tidak hanya mencetak kurator dan pengurus yang profesional, tetapi juga berintegritas agar tidak melanggar aturan saat menjalankan tugas. Salah satunya membuat kurikulum yang memuat kode etik. &rdquo;Harapan kami, kurator-kurator AKPI bisa menjadi mitra kerja bagi dunia bisnis," kata Imran. (gas/c6/ttg)

Pascapandemi Covid-19, banyak perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang masuk ke pengadilan niaga.

Pascapandemi, Perkara Kepailitan dan PKPU Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Suhendra-AKPI-Istimewa.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) akhirnya mengukuhkan kepengurusan baru AKPI periode 2019-2022 di Sari Pacific Hotel Jakarta, Rabu (18/9). Pengukuhan itu setelah melalui tahapan penting dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada 22 Agustus 2019.  Ketua Dewan Kehormatan AKPI, Suhendra Asido Hutabarat, menyampaikan kepada pengurus terpilih, Dewan Kehormatan AKPI memberikan harapan yang tinggi untuk mewujudkan AKPI yang semakin kuat dengan anggota-anggota yang menjunjung tinggi prinsip etika profesi dan penegakan kode etik.  Suhendra menyebut, keberadaan kurator diperlukan bagi kepentingan dunia usaha dalam upaya menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.  “Tuntutan perkembangan zaman yang semakin dinamis mensyaratkan peningkatan kompetensi dan integritas anggota AKPI,” ungkap Suhendra yang juga Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) melalui keterangan tertulisnya, Jumat (20/9).  Suhendra menambahkan, pengurus AKPI diharapkan dapat berperan aktif untuk bekerja sama dengan organisasi profesi kurator dan pengurus lainnya. Salah satu tugas besar kepengurusan AKPI yang baru bersama Dewan Kehormatan adalah memastikan agar standar profesi dan kode etik AKPI dapat diterapkan secara konsisten.  Salah satu tugas besar kepengurusan AKPI yang baru bersama-sama dengan Dewan Kehormatan adalah memastikan agar Standar Profesi dan Kode Etik AKPI dapat diterapkan secara konsisten. “Untuk itu diperlukan program sosialisasi terus-menerus kepada para anggota AKPI termasuk kepada para stakeholders, penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi terkait,” ungkap Suhendra.  Hasil RAT mengukuhkan Jimmy Simanjuntak sebagai ketua umum yang baru menggantikan Jamaslin James Purba. Selain itu, kepengurusan AKPI yang baru juga menempatkan Dedy Kurniadi sebagai Sekjen AKPI, serta sebagai Wakil Ketua Umum adalah Ronald Simanjuntak, David ML Tobing, Andra Reinhard Pasaribu, dan Kristandar Dinata.

AKPI Harus Tingkatkan Kompetensi dan Integritas

AKPI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#AKPI

Berita Terkini