<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73340_92647_aksi-damai-212-Balaikota_UKON-FURKON-SUKANDAINDOPOS_Indopos.jpg" alt="Aksi damai 2 Desember lalu di Monas Jakarta" width="100%">
<figcaption>Aksi damai 2 Desember lalu di Monas Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com PADANG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar menyayangkan adanya pemanggilan terhadap dua orang masyarakat Minangkabau oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apalagi pemanggilan itu untuk diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan makar dan menyediakan angkutan umum bagi peserta Aksi Damai 212 lalu. Kedua tokoh itu yakni bos PO NPM Angga Vircansa Chairul dan Wakil Ketua Forum Masyarakat Minang (FMM) Irfianda Abidin.&ldquo;Saya mengingatkan aparat agar jangan mengait-kaitkan masyarakat ranah Minang yang ikut aksi 212 ke Jakarta dengan makar atau berniat membuat kerusuhan dalam bentuk apapun,&rdquo; tegas Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar yang dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Selasa (27/12). Untuk diketahui, Angga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait penyewaan bus NPM ke Jakarta dalam rangka Aksi Bela Islam III pada 2 Desember lalu. Sementara Irfianda diperiksa sebagai saksi atas tersangka makar, Mayjen (purn) Kivlan Zen. Keduanya akan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu (28/12) dan Kamis (29/12). Gusrizal menambahkan bahwa Aksi Bela Islam III jelas-jelas simbol kebersamaan dan semangat untuk mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. &ldquo;MUI tidak ikut terlibat menggerakkan apalagi menghimpun massa, tapi bukan berarti MUI menutup mata saja,&rdquo; tutur Gusrizal. Gusrizal mengatakan, berdasarkan pantauan dan analisa MUI menghubung-hubungkan kehadiran masyarakat ranah Minang dalam aksi 212 dengan makar terlalu memaksakan. &ldquo;Saya melihat ini terlalu dipaksakan. Kami tidak pernah berniat untuk makar,&rdquo; tegasnya.&nbsp; (cr18/e/iil/JPG)

MUI Sayangkan Sikap Polda Metro Jaya Memanggil Dua Warga Minang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69675_88891_ilustrasi-palu-sidang.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum aktivis Hatta Taliwang mempertanyakan penangkapan kliennya.&nbsp; Mereka heran polisi menetapkan Hatta sebagai tersangka kasus dugaan makar. Hatta, seperti diketahui dicokok di kediamannya di rumah susun (Rusun) Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (8/12) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. &quot;Kami sebagai tim yang ditunjuk sebagai kuasa hukum mempertanyakan apa dasar penangkapan itu,&quot; ujar Syukur Mandar, penasihat hukum Hatta Taliwang, kemarin (8/12). Menurut dia, penangkapan dilakukan sebelum dilayangkan surat panggilan. &quot;Kalau kemudian makar kan yang bersangkutan tidak melarikan diri. Yang bersangkutan biasa-biasa saja dalam aktivitasnya,&quot; kata dia. Dia menilai upaya penetapan tersangka dan penangkapan itu langkah tergesa-gesa dari aparat kepolisian. Sejauh ini dugaan terhadap Hatta belum dibuktikan secara nyata dalam suatu perbuatan mengancam negara. Meskipun begitu, dia tetap menghargai upaya hukum yang telah dilakukan aparat kepolisian tersebut. &quot;Mari kita menghargai hukum. Kami juga menghargai polisi dalam mengambilkan. Tetapi sepatutnya asas praduga dikedepankan. Perlakuan yang sama dimuka hukum,&quot; tambahnya. Aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan aktivis Mohammad Hatta alias Hatta Taliwang. Ia diamankan di kediamannya rumah susun (Rusun) Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/12) sekitar pukul 01.30 WIB dini hari. Hatta diduga telah memposting di media sosial Facebook terkait Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA)yang isinya disinyalir dapat menimbulkan permusuhan. Hatta Taliwang dipersangkakan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).(prs/rmol/mam/JPG)

Kuasa Hukum Heran dengan Penetapan Tersangka Hatta Taliwang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69513_88726_Gedung-DPR.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR meminta kasus penangkapan terhadap 11 aktivis yang diduga melakukan makar, terus didalami. Sekalipun mayoritas telah dilepas, kepolisian harus mengusut tuntas terkait hal ini. &nbsp; Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi menilai tindakan aparat sudah tepat dalam rangka menjaga keamanan serta stabilitas nasional. &nbsp; &quot;Tentunya kepolisian telah memiliki bukti yang kuat terhadap kelompok pendompleng aksi (2 Desember) itu,&quot; ujarnya dalam keterangan tertulis yang terima JawaPos.com, Kamis (8/12). Pemilihan waktu penahanan terhadap pelaku makar sebelum pelaksanaan aksi 2 Desember, imbuh dia, juga sangat tepat. Hal tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan, teurtama di media sosial.&nbsp; &nbsp;&quot;Saya kira ini langkah taktis kepolisian. Jika (penangkapan) ini dilakukan sebelum aksi itu maka dengan mudah media sosial akan memelintir penahanan tersebut,&quot; katanya. &nbsp;Karenanya, dia mendukung langkah kepolisian terlebih kasus tersebut harus diusut sampai tuntas.&nbsp; &quot;Saya mendukung sepenuhnya. Apa yang dilakukan kepolisian sudah benar,&quot; ungkapnya. &nbsp; Upaya makar terhadap pemerintah yang dipilih secara demokrasi dan konstitusional, kata Taufiq, tidak dibenarkan secara hukum. &quot;Jika pihak keamanan tidak bertindak sebaliknya malah dipertanyakan,&quot; tegas legislator Jawa Timur IV ini. &nbsp; Taufiq juga mendukung penuh upaya pengusutan dugaan aliran dana untuk gerakan makar ini.&nbsp; &quot;Penting saya kira diselidiki, sehingga bisa menambah bukti penyelidikan. Termasuk mengetahui siapa tokoh di balik upaya dugaan makar ini,&quot;pungkas dia.(cr2/JPG)

Polri Harus Usut Tuntas Aliran Dana Makar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69333_88534_demo-ahok-fpi.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi Bela Islam III yang berlangsung Jumat (2/12) lalu menyisakan sejumlah cerita menarik.&nbsp; Beberapa hari sebelum digelarnya aksi, para peserta yang berasal dari sejumlah daerah rupanya sempat mendapat intimdasi. Pengakuan itu disampaikan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.&nbsp; Ketua Dewan Penasihat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) itu menjelaskan, upaya penggembosan juga dilakukan untuk menggalkan Aksi Bela Islam II pada 4 November 2016 lalu. &quot;Tapi mereka gagal. Lalu mereka belajar. Mereka tingkatkan pengembosan karena mereka tak mau gagal untuk sekian kali. Kali ini (penggembosan dilakukan) terang-terangan,&quot; jelas Habib Rizieq dalam acara Evaluasi Aksi Bela Islam III di Markaz Syariah FPI, Petamburan, Jaka Upaya penggagalan tersebut antara lain, instruksi tertulis kepada Kapolda seluruh Indonesia untuk melarang dan mengalangi warga ke Jakarta yang mau ikut Aksi 212. Perusahaan transportasi juga disurati secara resmi agar tak menyewakan bus mereka kepada masyarakat. &quot;Bahkan ada heli diturunkan di bakauhei untuk menghalangi mobil masuk ke pelabuhan supaya tidak bisa nyebrang (ke Merak). Sampai pilot tentara yang bawa itu heli nangis. Di satu sisi ingin bersama rakyat, disi lain dia ditekan atasan,&quot; jelas Rizieq. Tak hanya itu, puluhan bus yang membawa umat Islam dari Sumbar untuk ikut Aksi 212 juga dirazia, di tengah jalan diturunkan.&nbsp; &quot;Kemudian ada jembatan yang sebenarnya tidak rusak. Tahu-tahu ditaruh beko disana. Katanya mau membetuli jembatan supaya orang tidak lewat. Itu sampai enam jam ditahan,&quot; ucapnya. Dengan serangkaian upaya penggagalan tersebut, Aksi 212 semestinya sudah gagal. Namun, beruntung tetap terlaksana. &quot;Tapi alhamdulillah, setelah kita lakukan komunikasi-komunikasi, dialog-dialog, diskusi-diskusi, akhirnya kita terima keinginan Pemerintah untuk (acara) digelar di Monas. Tapi dengan syarat-syarat yang kita minta,&quot; tandasnya.(jar/rmol/mam/JPG)

Kisah Upaya Penggembosan Aksi 212, dari Jembatan Rusak sampai Tangisan Tentara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68980_88176_demo-ahok-1.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insiden penyusupan mewarnai aksi Super Damai 2 Desember (212) yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Penyusup telah membagikan minuman ringan kemasan yang diduga telah disuntik zat berbahaya. Itu pula yang dirasakan oleh Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Sulsel, Ryan Latief. Dia sempat keracunan usai meminum air pemberian orang tak dikenal. &quot;Ada air minum kemasan yang disajikan di satu tempat jalur jemaah yang kami lewati,&quot; katanya, Sabtu (3/12) malam . Sebagaimana dilansir dari Fajaronline.com (Jawa Pos Group), rasa minuman itu, kata dia agak aneh dan pahit. &quot;Sempat saya minum dua teguk dan saya langsung buang. Makanya, begitu lihat berita bahwa disuntikkan sesuatu saya langsung beli susu beruang untuk netralisir dan balik ke Makassar,&quot; urai Ryan. Tiba di Makassar, Ryan segera minum air kelapa. Dia khawatir jangan sampe ada virus atau bakteri yang disuntikkan yang bisa membawa dampak jangka panjang. &quot;Rencana besok saya mau periksa darah juga,&quot; beber Ryan yang mengeluarkan biaya sendiri untuk terbang ke Jakarta. Hingga saat ini, kondisi Ryan cukup sehat. Informasi yang didapatnya, minuman tersebut disuntikkan alkohol. &quot;Kemungkinan pelaku ingin agar aksi damai menjadi anarkis. Makanya, mereka mau kasih mabuk peserta aksi,&quot; jelasnya. Terkait minuman gelas kemasan itu, Ryan menyebut penutupnya masih utuh. Hanya saja dia tidak memperhatikan apakah ada bagian yang sudah disuntik dan diisolasi. &quot;Soalnya saat itu padat sekali orang dan masih hujan gerimis,&quot; tutupnya. (sam/sad/JPG)

Gubernur Ini Pilih Periksa Darah Usai Cicipi Minuman Ringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68749_87939_demo-ahok-fpi.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi Bela Islam III yang dihelat Jumat lalu (2/12) merupakan bentuk kepedulian umat Islam kepada pemerintah.&nbsp; Yakni mengingatkan kepada para penguasa untuk menegakan hukum dan mewujudkan peradilan yang sehat. &nbsp; Menurut Ketua Umum Partai Republik, Mayjen TNI (Purn) Suharno Prawiro mengatakan, kaum muslim juga secara tidak langsung memberikan pesan bahwa mereka beromitmen penuh dalam menjaga keutuhan NKRI.&nbsp; &quot;Aksinya benar-benar Super Damai 212. Mereka kompak gelar sajadah, tertib mendengar tausiyah, kemudian doa, dan salat Jumat. Kostum Alhamdulillah berjalan dengan baik,&quot; jelas dia di DPP Partai Republik Minggu (4/12).&nbsp; Hal ini, lanjut dia, tentu menjadi citra yang sangat positif bagi ummat Islam di Indonesia di mata dunia Internasional. &nbsp; Seluruh aksi baik 212 maupun 412 adalah wujud kepedulian masyarakat untuk mempertahankan NKRI sebagai negara kesatuan yang berbhineka tunggal ika.&nbsp; &quot;Tentu cita-cita bangsa mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera bisa dientaskan lewat tegaknya sistem hukum dan peradilan,&quot; jelasnya. &nbsp; Suharno mengingatkan bahwa di tengah kemajemukan dan pluralisme bangsa ini, perlu kesadaran dari seluruh pihak untuk sama-sama menjaga dan merawat aset bangsa yang paling berharga tersebut.&nbsp; &quot;Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin NKRI sudah mempraktekannya. Beliau merangkul semua golongan, berpolitik santun. Ini sebagaimana Nawacita yang digagasnya, mari kita dukung penuh,&quot; pungkas dia.(mam/JPG)&nbsp;

Ketum Republik: Aksi 212 Mengingatkan Pemerintah untuk Menegakan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68545_87729_demo-ahok-fpi.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi Bela Islam III yang digelar kemarin (2/12) membuat takjub banyak orang. Tak terkecuali pengelola kawasan Monas.&nbsp; Mereka kagum lantaran peserta demonstrasi sangat tertib dan rapih dalam menjaga kebersihan lingkungan Monas. &nbsp; Dia berterima kasih kepada peserta doa bersama yang ikut menjaga kebersihan kawasan Monas seusai acara. &quot;Saya &nbsp;bersama Aa Gym juga lakukan aksi kebersihan bersama kelompok lain di Monas. Saya terharu, enggak sampai satu jam, bersih luar biasa,&quot; ujar Kepala Pengelola Monas, Sabdo, Sabtu (3/12). &nbsp; Sabdo mengatakan, ini merupakan bentuk kepedulian peserta doa bersama yang merasa memiliki Monas. Menurut dia, Monas bukan hanya milik Pemprov DKI, melainkan milik semua warga Jakarta. Selama kegiatan doa bersama berlangsung, lanjut dia, tidak ada peserta yang menduduki rumput-rumput di kawasan Monas. Semua taman yang ada di sekitar Monas juga tidak rusak. &quot;Bahkan ini ada spanduk tulisannya &#39;Ini Taman Kita&#39;, bukan dari kami, tetapi masyarakat. Saya sangat apresiasi dan saya sangat terharu,&quot; pungka Sabdo.(prs/rmol/mam/JPG)

Ketika Kepala Pengelola Monas Terharu oleh Peserta Aksi 212

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68475_87656_Syarief-Hasan.jpg" alt="Syarief Hasan" width="100%">
<figcaption>Syarief Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku mengapresiasi Aksi Bela Islam III yang berlangsung dengan damai di kawasan Monas, Jumat 2 Desember kamarin. Menurut dia, kedamaian itu diinginkan oleh semua pihak, termasuk juga Presiden keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). &quot;(SBY) Mengapresiasi demo berjalan dengan tertib dan aman itu menadakan bahwa komitmen super damai bisa terwujud,&quot; ujar Syarief kepada JawaPos.com, Sabtu (3/11). Dengan hadirnya massa yang lebih banyak dari sebelumnya tanggal 4 November, dirinya berharap pemerintah dan Polri bisa mengakomodir keinginan masyarakat, di mana ingin agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif ditahan kerena diduga melakukan penistaan agama. &quot;Mudah-mudahan aspiras masyarakat Indonesia bisa didengarkan,&quot; katanya. Sebelumnya, sekira ribuan massa yang menuntut agar Ahok dipenjara menggelar salat Jumat berjamaah di kawasan Monas. Mereka meminta agar hukum ditegakan sebagaimana mestinya karena sebelumnya orang-orang yang melakukan penistaan agama ditahan setelah menjadi tersangka. Dalam aksi salat Jumat bersama itu juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan beberapa menteri dari Kabinet Kerja.(cr2/JPG)

Reaksi SBY Atas Jalannya Aksi Bela Islam 212

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68447_87627_Aa-gym.jpg" alt="Abdullah Gymnastiar." width="100%">
<figcaption>Abdullah Gymnastiar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ulama Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym berharap aparat penegak hukum serius dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurut dia, apabila aparat bermain-main dalam kasus Ahok, maka dia meyakini massa akan marah dan melakukan aksi lagi turun ke jalan. &quot;Kalau tidak tuntas, ini bisa lebih besar lagi. Ini masalah rasa,&quot; ujar Aa saat dikonfirmasi, Sabtu (3/11). Menurut pendiri Yayasan Pondok Pesantren Daarut Tauhiid ini, massa pada Jumat 2 Desember yang jumlahnya lebih besar dari sebelumnya, merupakan bentuk luapan emosi, lantaran ingin hukum benar-benar ditegakan.&nbsp; &quot;Karena kurang adilnya itu menyebabkan masalah yang sangat besar. Ini menyentuh sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang,&quot; katanya. Sebelumnya, jutaan umat Islam menggelar salat Jumat di kawasan Monas kemarin. Mereka juga berdzikir dan berdoa bersama agar Ahok segera ditahan.&nbsp; Dalam aksi salat Jumat bersama itu juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan beberapa menteri dari Kabinet Kerja.(cr2/JPG)

Pesan Aa Gym ke Aparat Penegak Hukum: Kalau Main-Main...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68441_87621_demo-ahok-fpi.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat yang mengamankan Aksi Super Damai 2 Desember 2016 patut diacungi jempol. Mereka yang terdiri dari personel TNI dan Polri tampak solid menjalankan komando. Hal itulah yang dirasakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.&nbsp; &quot;Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada, baik anggota Polri dan TNI yang sudah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) melayani masyarakat,&quot; ujarnya saat mengunjungi Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat sore (2/12). Kata dia, kompaknya para personel pengamanan dalam Aksi Super Damai 212, tidak lepas dari peran Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. &quot;Khusus Bapak Panglima TNI yang luar biasa sudah bekerja sama sehingga pasukan TNI dan Polri dalam satu ikatan yang kuat. Ini hanya bisa terjadi berkat solidaritas dan kerja sama serta kesungguhan dari kita semua,&quot; sebut Tito. Mantan Kapolda Metro Jaya itu lantas mengucapkan terima kasihnya kepada semua pihak yang menjadikan Aksi Bela Islam III benar-benar damai. &quot;Sekali lagi, TNI, Polri, Pemda, segenap tokoh masyarakat, alim ulama, dan yang utama adalah masyarakat. Terima kasih telah melakukan dzikir dan doa bersama untuk keselamatan negeri,&quot; pungkas Tito.(dna/JPG)

Kapolri Tito Puji Soliditas Aparat saat Aksi Super Damai 212

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aksi 2 desember

Berita Terkini