<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/Aksi-Reuni-Akbar-212-Dery-Ridwansah-4-4198950600.jpg" alt="Massa aksi saat mengikuti reuni 212 di Silang Monas, Jakarta, Senin (2/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi saat mengikuti reuni 212 di Silang Monas, Jakarta, Senin (2/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi 212 telah tercapai pada 2019, lalu untuk apa kembali digelar Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2025 di Monas mendatang? Ketua Steering Committee (SC) Reuni 212 KH Ahmad Sobri Lubis menegaskan Reuni 212 bukan sekadar ajang nostalgia, melainkan gerakan untuk menjaga ruh persatuan dan perjuangan kebangsaan. Menurutnya, spirit 212 yang lahir sembilan tahun lalu masih relevan hingga saat ini. "Bahwasannya spirit 212, 9 tahun yang lalu itu adalah spirit persatuan, spirit ukhuwah baik itu ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah maupun juga uhuwah insaniyah, artinya ada persaudaraan islam, persaudaraan kebangsaan maupun juga persaudaraan kemanusiaan," ujarnya, Minggu (24/11). Menurut panitia, keberhasilan 212 pada 2019 bukan akhir perjuangan. Justru alasan itulah Reuni 212 terus digelar setiap tahun, termasuk pada 2025. Ahmad Shobri Lubis menegaskan bahwa Reuni 212 bukan agenda politik, tetapi komitmen untuk terus memperbaiki moral dan menjaga Indonesia. "Tema yang akan kita angkat pada Reuni Akbar 212 tahun ini adalah: revolusi akhlak untuk selamatkan NKRI dari para penjahat dan memerdekakan Palestina dari penjajah," terangnya. Ia juga menyebut panitia mengundang seluruh elemen masyarakat hingga pejabat negara termasuk Presiden Prabowo Subianto agar bersatu dalam doa untuk Indonesia. Detail Agenda dan Akses Masuk Reuni 212 di Monas Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/016871739/psikologi-terapkan-10-perilaku-ini-agar-anda-dihormati-orang-lain-dari-latar-sosial-manapun">Psikologi: Terapkan 10 Perilaku Ini agar Anda Dihormati Orang Lain dari Latar Sosial Manapun</a> Ketua Panitia Reuni 212 Habib Muhammad Alattas memaparkan, acara akan dipusatkan di Silang Monas, dengan pintu masuk dari Pintu Tenggara (Gambir), arah Patung Kuda dan Pintu Timur Monas. Pintu Tenggara juga menjadi batas area jamaah pria dan wanita karena satu garis lurus dengan arah kiblat. Ia juga mengimbau peserta membawa perlengkapan salat, bendera merah putih, bendera Palestina, dan bendera tauhid putih, serta tetap menjaga kebersihan dan ketertiban. "Tamu diimbau datang sudah dalam keadaan berwudu. Namun panitia juga menyiapkan fasilitas wudhu dan sarana penunjang lainnya," jelas Habib Muhammad.

Reuni Akbar 212 2025 di Monas, bukan sekadar nostalgia, melainkan gerakan untuk menjaga persatuan dan perjuangan kebangsaan.

Tujuan Aksi 212 Sudah Tercapai 2019, Lalu Untuk Apa Reuni Masih Digelar? Ini Jawaban Panitia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kasusnya-dihentikan-polisi-slamet-maarif-alhamdulillah_m_.jpg" alt="Ketua PA 212 Slamet Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua PA 212 Slamet Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi teror menimpa Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif. Pada Selasa (18/2) dini hari, dua orang tidak dikenal (OTK) melempari rumahnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat dengan dua buah batu berukuran besar.  "Dilempari dua buah batu yang cukup besar yang menyebabkan kaca jendela rumah hancur," kata Slamet kepada wartawan, Selasa (18/2).  Slamet menuturkan, berdasarkan keterangan tetangganya, pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor warna putih. Namun, tidak terlihat jelas penampakannya.  Tak hanya itu, teror kembali terjadi saat Slamet tengah menunaikan salat subuh di masjid dekat rumahnya. Pelaku itu kembali melempari pintu masjid dengan batu.  Dia menduga teror ini berkaitan dengan akan digelarnya aksi 212 pada 21 Februari 2020 mendatang yang diselenggarakan oleh Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212. "Menduga teror ini terkait rencana aksi 212 berantas korupsi," jelas Slamet.  Sementara itu, Polsek Cimanggis, Depok, belum bisa banyak memberikan keterangan terkait kasus ini. Saat ini petugas sudah diterjunkan ke lokasi guna mencari kebenaran teror ini. "Masih kita selidiki kebenarannya," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Effendy saat dikonfirmasi.

Jelang Aksi 212, Rumah Slamet Ma'arif Dilempari dengan Batu Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sani-rizki-si-pengawal-aksi-212-yang-ngebet-naik-moge_m_-scaled.jpg" alt="Sani Rizky Fauzi mendapat kenaikan pangkat dari Kapolri Jendral Tito Karnavian" width="100%">
<figcaption>Sani Rizky Fauzi mendapat kenaikan pangkat dari Kapolri Jendral Tito Karnavian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sani Rizki Fauzi kini harus menjalani profesi 'sampingan' sebagai atlet sepakbola. Saat ini waktunya dihabiskan untuk berlatih agar Indonesia juara di berbagai pertandingan mancanegara. Namun Sani tetaplah seorang polisi. Sebagai anggota Korps Bhayangkara berpangkat Brigadir Dua (Bripda) di Polda Metro Jaya, dia sempat mengamankan sejumlah aksi yang melibatkan massa cukup banyak di Jakarta. Ketika menjadi anggota Sabhara, Sani mengaku pernah terlibat pengamanan pada 2 Desember 2016 yang dikenal dengan Aksi 212. Adapun kala itu, massa menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, agar dicopot dari jabatannya. "Saya pernah (ikut) pengamanan. Setelah pelantikan saya dinas di Sabhara. Saya piket di Monas sempat 212, buruh Mei 2017 saya di Bundaran HI," kata dia saat berbincang dengan JawaPos.com di sebuah rumah makan di kawasan Trunojoyo, Jakarta, Kamis (28/1) malam. Sebagai polisi yang masih berpangkat Brigadir Dua (Bripda), tentu Sani harus selalu siap diperintah dan ditempatkan dimana saja. Namun dia mempunyai harapan lebih dalam karir kedinasannya. "Kalau saya sekarang ingin di lalu lintas," ujar pria kelahiran Sukabumi itu. Saat ditanya mengapa ingin bergabung dengan Korps Lalu Lintas, Sani mengaku ingin mengikuti jejak panutannya, Indra Kahfi Ardhiyaksa. "Ada panutan Indra Kahfi, kapten Bhayangkara FC, dia Korlantas sekarang," sebutnya. Alasan lainnya, menjadi polisi lalu lintas menurut Sani 'keren'. Apalagi ketika harus membawa motor gede (moge) saat berpatroli atau melakukan pengamanan terhadap pejabat dan tamu negara. "Saya ingin bawa motor yang besar, itu keren ya kayaknya. Kalau dibawa ke rumah keren. Bawa pakai pakaian polisi, lengkap atribut lantas," tutur pria berusia 21 tahun itu dengan mata berbinar.

Sani Rizki, Si Pengawal Aksi 212 yang 'Ngebet' Naik Moge

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/peserta-munajat-212-intimidasi-wartawan-jk-itu-salah_m_.jpg" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam sebuah acara di Surabaya, Sabtu (23/2)." width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam sebuah acara di Surabaya, Sabtu (23/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah tokoh negara mengecam aksi oknum peserta Munajat 212 yang mengintimidasi wartawan. Salah satunya disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK mengecam aksi kekerasan terhadap siapa pun. Termasuk terhadap jurnalis atau wartawan. Dia menyalahkan oknum yang melakukan tindak kekerasan tersebut. "Mengintimidasi kepada siapa saja. Kepada wartawan, kepada pegawai lain, kepada masyarakat, itu tentu salah," kata JK di Surabaya, Sabtu (23/2). Namun sebagai wakil presiden, JK menyarankan agar semua wartawan yang diintimidasi menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum. "(Intimidasi terhadap wartawan) Itu salah. Tapi tentu ada hukumnya. Ya jalankan saja," ucap JK. Tak hanya aksi kekerasan, JK juga menyayangkan isi materi dalam Munajat 212. Menurutnya, ada kampanye yang keliru pada acara tersebut. Terutama pernyataan Neno Warisman yang kontroversial dan kini viral. Pernyataan tersebut berbunyi jika tidak memilih pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, siapa lagi yang akan menyembah Tuhan. "Ya, namanya kampanye. Tapi kampanye yang keliru," tutur JK. Sebagai informasi, Polres Jakarta Pusat telah menerima laporan atas insiden intimidasi dan persekusi terhadap salah seorang jurnalis bernama Satria Kusuma. Nomor laporannya 358/K/II/2019/ RESTRO JAKPUS tanggal 22 Februari. Korban melapor pada Jumat (22/2) pukul 15.00 WIB. Dengan pelaporan tersebut, polisi menyatakan telah menyelidiki kasus tersebut agar pelakunya dapat tertangkap.

Peserta Munajat 212 Intimidasi Wartawan, JK: Itu Salah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ada-ujian-sekolah-aksi-bela-ulama-tanpa-pengeras-suara_m_.jpg" alt="AKSI: Sejumlah anggota ormas melakukan aksi bela ulama di depan Mapolresta Solo, Rabu (13/2)" width="100%">
<figcaption>AKSI: Sejumlah anggota ormas melakukan aksi bela ulama di depan Mapolresta Solo, Rabu (13/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada yang berbeda dengan aksi bela ulama di depan Mapolresta Solo, Rabu (13/2). Aksi untuk mendukung Ketua Umum (Ketum) Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif itu berlangsung tanpa pengeras suara. Hal ini lantaran ada ujian tengah semester (UTS) di SMA Negeri 4 Solo yang tepat di depan Mapolresta Solo. "Kami menghargai adanya ujian. Tapi meski tidak menggunakan pengeras suara, banyak yang antusias mengikuti aksi," ucap Ketua Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) Edi Lukito di sela melakukan aksi. Aksi bela ulama diikuti sejumlah elemen masyarakat. Mereka turut membawa spanduk dengan berbagai tulisan. Antara lain bertuliskan 'Hati-hati Daging Ulama Itu Beracun, 'Stop Kriminalisasi Ulama' dan berbagai tulisan lain. "Selama ini kasus-kasus yang menyangkut pendukung 01 tidak pernah diproses. Giliran ulama kami langsung dijadikan sebagai tersangka," ungkap Edi Lukito. Rencananya, massar juga akan kembali melakukan aksi serupa. Bahkan LUIS sudah berkoordinasi dengan rrmas di Semarang untuk melakukan aksi sebagai bentuk solidaritas. "Kalau kami mengadakan aksi di Solo, yang menetapkan tersangka adalah Polresta Solo. Nanti Semarang juga akan mengadakan aksi serupa. Kami sudah berkoordinasi dengan laskar di sana," ucapnya. Terpisah, Wakil Kepala SMA Negeri 4 Solo Bidang Kesiswaan Nanang Inwanto mengatakan, ujian akan diselenggarakan sampai 22 Februari. "Kalaupun ada aksi semoga tidak mengganggu ujian dan kegiatan belajar mengajar tetap kondusif," ucapnya.

Ada Ujian Sekolah, Aksi Bela Ulama Tanpa Pengeras Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/rabu-ketum-pa-212-akan-diperiksa-sebagai-tersangka_m_.jpg" alt="TERSANGKA: Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma" width="100%">
<figcaption>TERSANGKA: Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polresta Solo sudah menetapkan Ketua Umum (Ketum) Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran kampanye. Selanjutnya, Slamet Ma'arif dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Rabu (11/2). "Iya, benar sudah kami tetapkan (sebagai tersangka). Surat panggilan terhadap yang bersangkutan, Slamet Ma'arif untuk pemeriksaan. Rencananya, Rabu kami periksa," tegas Kapolresta Solo Kombes Pol Ribut Hari Wibowo kepada JawaPos.com saat ditemui di Mapolresta Solo, Senin (11/2). Penetapan tersangka terhadap Slamet Ma'arif berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan penyidik Polresta Solo, Kamis (7/2). Penyidik kemudian melakukan gelar perkara untuk memutuskan status pria yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tersebut. Slamet Ma'arif dijerat dengan pasal 492 dan 521 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelumnya, Slamet dilaporkan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo. Setelah dilakukan pemeriksaan, Bawaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Slamet saat menghadiri Tablig Akbar PA 212 di Solo, Minggu (13/1). Salah satu pengacara dari Tim Pengacara Muslim (TPM) Ahmad Michdan membenarkan status tersangka terhadap kliennya tersebut. "Klien kami juga sudah menerima surat pemanggilan dari Polresta Solo dengan status sebagai tersangka," ucapnya.

Rabu, Ketum PA 212 Akan Diperiksa Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/amien-rais-pak-jokowi-anda-bagaimana-maunya_m_.jpg" alt="Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum (Ketum) Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif menjalani pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran kampanye di Mapolresta Solo, Kamis (7/2). Slamet tak hanya datang bersama kuasa hukum dan Tim Pengacara Muslim. Amien Rais juga turut mendampinginya.  "Saya datang ke sini untuk memberikan dukungan kepada Pak Slamet Ma'arif. Tapi tadi yang di dalam (mendampingi) pemeriksaan lawyer-nya, kalau saya mendampingi," terang Amien Rais ditemui di Mapolresta.  Amien ingin memberikan dukungan penuh kepada Slamet Ma'arif. Mengingat, Amien merupakan Ketua Penasihat PA 212. "Nanti dilihat dulu bagaimana (hasil pemeriksaan). Ini tolong ditulis. Pak Jokowi, Anda ini bagaimana sih maunya?" ucap Amien Rais.  Salah satu kuasa hukum Slamet Ma'arif, Mahendradatta berharap pemeriksaan terhadap kliennya bisa cepat selesai. "Saya berharap pemeriksaan bisa cepat selesai," ungkapnya.  Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Solo Kompol Fadli menyampaikan, sampai saat ini status Slamet Ma'arif masih sebagai saksi. Untuk selanjutnya ditentukan setelah pemeriksaan. "Masih sebagai saksi dan proses ini sudah sampai penyidikan. Kami tunggu dulu nanti setelah selesai pemeriksaan," sambungnya.  Mengenai adanya aksi di depan Mapolresta Solo yang dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Slamet Ma'arif, hal itu tidak akan memengaruhi proses hukum. "Kami sudah terbiasa dengan seperti ini. Namanya juga demokrasi. Tapi kami tetap akan profesional," tegasnya.  Selain Ketum PA 212, penyidik Polresta Solo juga memeriksa dua saksi lain yang merupakan anggota panitia Tablig Akbar PA 212. Slamet Ma'arif sendiri terancam dijerat pasal 492 dan 521 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye.

Amien Rais: Pak Jokowi, Anda Maunya Bagaimana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/gerindra-kawal-kasus-ketum-pa-212_m_.jpg" alt="Ketua Umum (Ketum) Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum (Ketum) Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum (Ketum) Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif tersandung kasus dugaan pelanggaran kampanye. Partai Gerindra akan melakukan pengawalan sampai kasus tersebut selesai. Gerindra ingin mengetahui setiap proses yang menimpa Slamet Ma'arif yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu. "Kami akan melakukan pendampingan. Nanti proses pemeriksaan Pak Slamet Ma'arif di polres, kami juga akan hadir," terang Wakil Ketua Partai Gerindra Ferry Juliantono kepada JawaPos.com, Rabu (6/2). Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Solo Kompol Fadli menyampaikan, penyidik sudah melayangkan surat panggilan kepada Slamet Ma'arif. Rencananya, pemeriksaan dilakukan Kamis (7/2). "Besok pemeriksaan terhadap terlapor akan dilakukan pukul 10.00 WIB," terang Fadli. Selain Ketum PA 212, penyidik juga akan memeriksa sejumlah anggota panitia kegiatan Tablig Akbar PA 212 yang diadakan di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah (Jateng), beberapa waktu lalu. "Total yang akan menjalani pemeriksaan ada tiga orang. Dua dari panitia dan satunya terlapor Slamet Ma'arif," ucap Fadli. Sekadar diketahui, Ketum PA 212 Slamet Ma'arif dilaporkan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo. Slamet diduga melakukan pelanggaran kampanye saat menghadiri Tablig Akbar. Melalui pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu serta forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Slamet Ma'arif ditetapkan memenuhi unsur dugaan tindak pidana pelanggaran kampanye.

Gerindra Kawal Kasus Ketum PA 212

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-tablig-akbar-pa-212-bawaslu-solo-hadirkan-ahli_m_.jpg" alt="DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE: Komisioner Bidang Penindakkan Pelanggaran Bawaslu Solo Poppy Kusuma memberikan keterangan kepada wartawan." width="100%">
<figcaption>DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE: Komisioner Bidang Penindakkan Pelanggaran Bawaslu Solo Poppy Kusuma memberikan keterangan kepada wartawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan pelanggaran kampanye pada acara Tablig Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 terus didalami. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo akan menghadirkan saksi ahli. Setelah sebelumnya, Bawaslu memeriksa Ketua Umum (Ketum) PA 212 Slamet Ma'arif. Komisioner Bidang Penindakkan Pelanggaran Bawaslu Solo Poppy Kusuma mengatakan, ada sejumlah saksi ahli yang akan dihadirkan dalam kasus ini. "Di antaranya ada ahli bahasa, ahli komunikasi publik, dan ahli Pemilu," terang Poppy, Rabu (23/1). Menurutnya, keterangan para saksi ahli sangat diperlukan. Salah satunya untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran kampanye pada acara yang berlangsung pada Minggu (13/1) lalu. Tetapi sebelum menghadirkan saksi ahli, Bawaslu terlebih dahulu akan melakukan kajian dengan melibatkan Gakkumdu (Penegakan hukum terpadu). "Data-data yang sudah kami dapatkan dikaji terlebih dahulu. Baru setelah itu menghadirkan saksi ahli," ungkapnya. Untuk penanganan kasus dugaan pelanggaran kampanye ini, Bawaslu membutuhkan waktu maksimal 14 hari. Mengenai kemungkinan pemanggilan kembali terlapor, hal tersebut bisa saja dilakukan. Terutama jika Bawaslu membutuhkan kembali keterangan dari terlapor. Sebelumnya, Bawaslu sudah memeriksa Slamet Ma'arif selama lebih kurang tiga jam. Dalam pemeriksaan tersebut, sedikitnya 36 pertanyaan diajukan kepada terlapor.

Kasus Tablig Akbar PA 212, Bawaslu Solo Hadirkan Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-diperiksa-bawaslu-ketum-pa-212-saya-bukan-panitia_m_.jpg" alt="PEMERIKSAAN: Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma" width="100%">
<figcaption>PEMERIKSAAN: Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum (Ketum) Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif selesai menjalani pemeriksaan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo, Selasa (22/1). Selama pemeriksaan, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tersebut dicecar 36 pertanyaan. Pemeriksaan sendiri berlangsung mulai pukul 09.30 WIB hingga 12.30 WIB. Usai pemeriksaan, Slamet menyampaikan bahwa pihaknya tetap kooperatif dengan surat pemanggilan yang dilayangkan Bawaslu. Sekalipun undangan yang disampaikan Bawaslu terdapat kekeliruan mengenai posisi Slamet dalam kegiatan Tablig Akbar PA 212 pada Minggu (13/1) lalu. "Tadi di surat undangan yang disampaikan Bawaslu terdapat kekeliruan. Posisi saya ditulis selaku panitia. Padahal saya sebagai pembicara dan bukan panitia," ungkap Slamet kepada JawaPos.com usai pemeriksaan. Dengan adanya kekeliruan tersebut, Slamet meminta Bawaslu untuk membenarkannya terlebih dahulu. Setelah itu surat undangan diberikan kembali. Slamet memberikan klarifikasi terhadap laporan yang disampaikan Tim Kampanye Daerah (TKD) Solo beberapa waktu lalu. "Bahwa berkaitan dengan isi orasi, tausiah, itu sesuai dengan kapasitas saya. Saya diundang sebagai PA 212. Jadi saya berbicara di internal. Karena itu memang acara Tablig Akbar PA 212. Saya sebagai pembicara adalah Ketum PA 212, dan itu di internal kami sendiri," kata Slamet. Sementara itu, Komisioner Bidang Penindakkan Pelanggaran Bawaslu Solo Poppy Kusuma membenarkan ada 36 pertanyaan yang diajukan kepada Slamet. Yang bersangkutan diminta memberikan klarifikasi sesuai dengan yang diketahui dan di bawah sumpah. "Jadi keterangan yang dia sampaikan sudah di bawah sumpah. Kami sudah membuat Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani Slamet dan lawyernya," ungkap Poppy. Terkait kelanjutannya, Bawaslu Solo akan melakukan kajian terlebih dahulu yang melibatkan Gakkumdu. "Untuk penanganannya maksimal 14 hari," pungkas Poppy.

Usai Diperiksa Bawaslu, Ketum PA 212: Saya Bukan Panitia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aksi 212

Berita Terkini