<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/Kemacetan-di-Surabaya-2412278872.jpg" alt="Potret kemacetan lalu lintas di Jalan Pandegiling pada malam Natal 2025, Rabu (24/12). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Potret kemacetan lalu lintas di Jalan Pandegiling pada malam Natal 2025, Rabu (24/12). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p></p> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Malam Natal di Surabaya diwarnai kemacetan parah. Sejumlah ruas jalan utama di pusat kota mengalami lumpuh total akibat aksi buruh di Jalan Basuki Rahmat pada Rabu (24/12).</p> <p>Dari pantauan JawaPos.com, kemacetan melanda sejumlah ruas jalan utama di Surabaya, meliputi Jalan Diponegoro, Basuki Rahmat, Kartini, Pandegiling, Darmo, hingga Urip Sumoharjo.</p> <p>Kemacetan diperkirakan membentang sepanjang 3 hingga 5 kilometer. Antrean kendaraan mengular di sejumlah ruas jalan utama, membuat arus lalu lintas tersendat bahkan nyaris tak bergerak.</p> <p>Kondisi lalu lintas kian parah di berbagai persimpangan. Kendaraan roda dua dan roda empat saling berhimpitan, sementara petugas kepolisian yang berjaga berupaya mengurai kemamacetan.&nbsp;</p> <p>Seorang warga asal Kecamatan Sukolilo, Miftachur Rohmah, 24 tahun, mengaku terjebak macet saat perjalanan dari rumahnya menuju kawasan Gubeng pada Rabu malam (24/12) sekitar pukul 18.30 WIB.</p> <p>"Tadi itu di Sukolilonya nggak macet, sampai depan Hotel Sahid (Jalan Sumatera) macet parah. Geraknya dikit-dikit. Biasanya saya cuma 30 menit, tapi tadi itu sampai sejam lebih," tuturnya kepada JawaPos.com.&nbsp;</p> <p>Keluhan serupa dialami oleh Jessica Laurent, warga Kecamatan Genteng. Sekitar pukul 7 malam, ia dari rumah temannya di Dukuh Kupang, hendak pergi ke pusat perbelanjaan di Kawasan Gubeng.&nbsp;</p> <p>"Masuk Jalan Diponegoro itu sudah agak ramai, terus belok kan ke arah Jalan Kartini dan Imam Bonjol, itu di sana benar-benar nggak bisa gerak sama sekali. Lama sekali, ada 30 menit lebih baru masuk Jalan Pandegiling," ucap Jessica.&nbsp;</p> <p>Perempuan 25 tahun tersebut mengaku biasanya hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk perjalanan dari rumah temannya ke kawasan Gubeng, tetapi malam ini sampai hampir 2 jam.&nbsp;</p> <p>Sebagai informasi, ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, Rabu (24/12).&nbsp;</p> <p>Mereka memprotes penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang dinilai jauh dari harapan para pekerja, yakni Rp 2.446.880,68. Angka tersebut hanya naik 6,11 persen dari upah tahun sebelumnya (2025) yakni Rp 2.305.985</p> <p>Sebelum berorasi di depan Kantor Gubernur yang menjadi titik aksi, para buruh hingga Rabu Sore sempat berhenti di perempatan antara Jalan Pandegiling - Jalan Raya Darmo - Jalan Urip Sumoharjo.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Aksi tersebut memicu kemacetan parah di sejumlah ruas utama Surabaya Pusat hingga malam hari. Kemacetan makin diperburuk karena bertepatan dengan malam Natal saat mobilitas masyarakat meningkat. <strong>(*)</strong></p>

Kemacetan parah di Surabaya saat malam Natal akibat aksi buruh protes UMP 2026, lalu lintas lumpuh total di sejumlah ruas jalan.

Aksi Buruh Warnai Malam Natal, Lalu Lintas Surabaya Pusat Macet Parah Selama Berjam-jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/KFAUReC6pPsD1pSNHreMjP9B8I8AqwXcfnuFdNZg-1-3697156848.jpg" alt="Demo buruh di Surabaya. Massa gotong keranda hingga cosplay tikus berdasi, Kamis (28/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Demo buruh di Surabaya. Massa gotong keranda hingga cosplay tikus berdasi, Kamis (28/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Gelombang protes buruh siap mengepung kantor gubernur di seluruh Indonesia mulai Selasa (23/12). Buruh mendesak para pimpinan daerah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi 2026 menggunakan indeks tertentu (alpha) 0,9.</p> <p>Tuntutan ini muncul sebagai reaksi atas ketidakpastian angka kenaikan upah yang saat ini tengah digodok di tingkat provinsi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menegaskan bahwa angka alpha 0,9 adalah harga mati untuk menjaga daya beli pekerja.</p> <h2>Ancam Aksi Besar-besaran Serentak Se-Indonesia</h2> <p>Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, aksi massa akan berlangsung mulai 23 hingga 30 Desember 2025. Target utamanya adalah seluruh kantor gubernur di 38 provinsi.</p> <p>Langkah ini diambil untuk mengawal rekomendasi bupati dan wali kota yang mayoritas sudah menyetujui penggunaan indeks alpha 0,9. Said Iqbal memperingatkan para gubernur agar tidak mengutak-atik angka yang sudah diusulkan daerah.</p> <p>"Kami meminta para gubernur tidak mengubah keputusan bupati dan wali kota yang sudah menetapkan kenaikan upah minimum dengan indeks alpha 0,9. Angka-angka yang sudah diputuskan menunjukkan kenaikan di atas 6,5 persen, dan itu wajar serta masuk akal," tegas Said Iqbal.</p> <h2>Perbandingan Kenaikan Upah di Berbagai Daerah</h2> <p>Beberapa daerah tercatat sudah menetapkan angka kenaikan yang cukup signifikan jika menggunakan indeks tersebut. Sebagai gambaran, berikut adalah daftar kenaikan di beberapa kabupaten:</p> <p>- Kabupaten Bekasi: Naik 6,89 persen menjadi Rp 5.938.885.</p> <p>- Kabupaten Pasuruan: Naik 7,33 persen menjadi Rp 5.298.553.</p> <p>- Kabupaten Serang: Naik 6,61 persen menjadi Rp 5.178.521,19.</p> <p>Kenaikan ini dinilai jauh lebih manusiawi dibandingkan rata-rata kenaikan upah tahun lalu yang berada di bawah angka 6,5 persen.</p> <h2>Nasib UMP DKI Jakarta: Buruh Minta Rp 5,8 Juta</h2> <p>Khusus untuk DKI Jakarta, situasi masih memanas karena belum adanya kesepakatan hingga Senin (22/12) malam. Terdapat tiga usul angka yang berbeda di meja Dewan Pengupahan.</p> <p class="class-paragraph">Apindo mengusulkan alpha 0,55 sehingga menjadi UMP Rp 5.675.585. sementara&nbsp;Pemda DKI Jakarta mengusulkan alpha 0,75 sehingga menjadi UMP Rp 5.729.876. Sedangkan buruh menuntut 100 persen KHL sehingga menjadi UMP Rp 5.898.511.</p> <p>Said Iqbal menekankan bahwa buruh di Jakarta tidak akan mundur dari tuntutan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).</p> <p>"Untuk DKI Jakarta, posisi buruh jelas. Upah minimum harus 100 persen KHL, atau sekurang-kurangnya menggunakan alpha 0,9 dengan kenaikan sekitar 6,9 persen. Jangan paksa buruh hidup di bawah kebutuhan riil," ujar Said Iqbal.</p> <p>Aksi di kantor Gubernur ini hanyalah permulaan. KSPI dan Partai Buruh telah menyiapkan skenario aksi lanjutan di tingkat nasional, termasuk menyasar Istana Negara dan Gedung DPR RI.</p> 

Gelombang protes buruh di seluruh Indonesia menuntut kenaikan upah minimum 2026 menggunakan indeks alpha 0,9, aksi serentak di 38 provinsi

Aksi Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimum dengan Indeks Alpha 0,9

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/0GsrSi2pp01qDcTcobIFcdBMoKFZ93YpsKESSkgd-2220083717.jpg" alt="1.963 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran Polsek diterjunkan mengamankan demo buruh di patung kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/11).&nbsp;(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>1.963 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran Polsek diterjunkan mengamankan demo buruh di patung kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/11).&nbsp;(Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Sebanyak 1.963 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran Polsek diterjunkan mengamankan demo buruh di patung kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/11).&nbsp;</p> <p>Aksi ini digelar Aliansi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Jakarta serta sejumlah elemen masyarakat.&nbsp;</p> <p>Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan, seluruh petugas di lapangan tidak membawa senjata api demi menjaga kenyamanan peserta aksi.</p> <p>"Anggota kami tidak membawa senjata api. Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan humanis dan profesional. Kami ingin seluruh proses berjalan aman, tertib, dan saling menghormati," ujarnya, Senin (17/11).</p> <p>Susatyo menyebut kehadiran polisi semata-mata untuk memberikan ruang bagi masyarakat menyampaikan pendapat sesuai aturan.</p> <p>Untuk menjaga situasi tetap kondusif, ia mengimbau para orator lebih bijak dalam menyampaikan pesan kepada massa.</p> <p>"Saya berharap para orator dapat menjaga suasana tetap kondusif. Jangan memprovokasi massa, karena aspirasi akan lebih kuat bila disampaikan dengan cara-cara yang damai dan teratur," kata Susatyo.</p> <p>Selain menjaga suasana, Kapolres juga menekankan pentingnya ketertiban umum selama aksi berlangsung.</p> <p>"Kami mengajak seluruh peserta aksi untuk tidak melempari petugas, tidak membakar ban bekas, dan tidak merusak fasilitas umum. Petugas di lapangan ada untuk melayani, jadi mari kita sama-sama menjaga suasana tetap kondusif," tegasnya.</p> <p>Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung damai tanpa ada insiden yang memicu kekacauan.</p> <p><strong>Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Monas</strong></p> <p class="class-paragraph">Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional mengikuti perkembangan di lapangan. Masyarakat yang tidak berkepentingan melintas di area Monas diminta memilih jalur alternatif.</p> <p>"Kami imbau warga yang akan melintas di sekitar Monas agar memilih jalan alternatif demi menghindari kemacetan selama kegiatan penyampaian pendapatnya. Petugas sudah kami sebar untuk membantu kelancaran arus lalu lintas," ujarnya.</p>

Polda Metro Jaya menerjunkan 1.963 personel untuk mengamankan demo buruh di Monas, Jakarta Pusat, dengan penekanan pada ketertiban.

1.963 Polisi Dikerahkan Kawal Aksi Buruh di Monas: Begini Penerapan Rekayasa Lalu Lintas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/Unjuk-Rasa-Buruh-Dery-Ridwansah-5-349820235.jpg" alt="Sejumlah buruh berjalan saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah buruh berjalan saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1t8" class="ii gt"> <div id=":1t9" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 1.859 personel gabungan mengamankan unjuk rasa dari beberapa aliansi buruh di Kawasan Patung Kuda Monas Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ribuan personel itu ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat dan aksi buruh di bundaran Patung Kuda Monas, Istana Negara, dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.859 personel gabungan," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis (31/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015258675/dijauhi-masa-depan-suram-5-weton-ini-akan-sukses-besar-usaha-dan-bisnis-mengantarkannya-duduk-di-tahta-tertinggi-kehidupan">Dijauhi Masa Depan Suram: 5 Weton Ini Akan Sukses Besar, Usaha dan Bisnis Mengantarkannya Duduk di Tahta Tertinggi Kehidupan!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Susatyo mengatakan, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas, dan beberapa lokasi lain bersifat situasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan dengan mempertimbangkan perkembangan dinamika situasi di lapangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan akan dialihkan," ucap Susatyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi. Oetugas juga diminta mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas, dan beberapa lokasi lain," terang Susatyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015258658/baru-sehari-dilantik-wakil-ketua-dprd-kabupaten-bekasi-soleman-jadi-tersangka-penerima-suap">Baru Sehari Dilantik, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Soleman Jadi Tersangka Penerima Suap</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Susatyo mengklaim personel yang terlibat pengamanan tidak membawa senjata. Petugas juga akan menghormati jalannya unjuk rasam</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dimuka dengan humanis dan profesional," jelas Susatyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Perda Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta Winarso menyatakan akan ada 20 ribu lebih buruh menggelar aksi di patung kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para buruh dari berbagai aliansi serikat pekerja akan mengawal pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 40 tentang Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kira-kira ada 20 ribu lebih buru akan ikut mengawal putusan MK di patung kuda," ujar Winarso di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Exco Partai Buruh Jakarta itu juga menjelaskan, puluhan ribu buruh yang hadir berasal dari sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Ia berharap, MK menerima gugatan yang dilayangkan oleh sejumlah serikat buruh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Persiapannya kita di DKI Jakarta pasti menjadi tuan rumah dari kawan-kawan kita yang ada di wilayah penyangga DKI Jakarta khususnya seperti Jawa Barat, Banten, Tangerang, Bogor, besok kita akan tumpah ruah disini," tegas Winarso.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015258613/jujur-bawa-nasib-mujur7-weton-dengan-hati-bersih-dan-lurus-mengundang-keberuntungan-jadi-favorit-malaikat-pembawa-rezeki">Jujur Bawa Nasib Mujur:&nbsp;7 Weton dengan Hati Bersih dan Lurus Mengundang Keberuntungan, Jadi Favorit Malaikat Pembawa Rezeki!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja diajukan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, KPBI, FSPMI, dan beberapa buruh outsourcing yang di-PHK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Serikat Buruh Said Iqbal sebelumnya menjelaskan, putusan MK ini sangat krusial bagi masa depan dunia kerja di Indonesia. Pasalnya, banyak pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan pihak pekerja. Serikat buruh juga menyoroti semakin mudahnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan. Termasuk juga besaran pesangon kerja yang turun jauh di UU Cipta Kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said mendesak MK mengabulkan seluruh petitum yang diajukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami meminta MK untuk menghapus aturan tentang upah murah, outsourcing seumur hidup, PHK yang dipermudah, pesangon rendah, karyawan kontrak tanpa periode yang jelas, tenaga kerja asing unskilled yang masuk tanpa izin, serta penghapusan hak cuti panjang dan cuti melahirkan dengan upah penuh," kata Said.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Sebanyak 1.859 personel gabungan mengamankan unjuk rasa dari beberapa aliansi buruh di Kawasan Patung Kuda Monas Jakarta Pusat.

1.859 Personel Amankan Aksi Buruh Kawal Putusan MK di Patung Kuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/05/buruh-419374371-1-1-2630734689.jpg" alt="Massa buruh sempat menutup simpang empat Jalan Tembaan. Mereka hendak menuju Polrestabes Surabaya, namun aksi itu diurungkan dan berbalik ke Polda Jatim./(GUNTUR I/RADAR SURABAYA)" width="100%">
<figcaption>Massa buruh sempat menutup simpang empat Jalan Tembaan. Mereka hendak menuju Polrestabes Surabaya, namun aksi itu diurungkan dan berbalik ke Polda Jatim./(GUNTUR I/RADAR SURABAYA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Aksi buruh yang terjadi pada hari Kamis (4/1) siang, timbulkan beberapa kemacetan di ruas Jalan Bubutan, Tembaan dan Pasar Besar yang mengarah ke simpang empat Jalan Tembaan, Surabaya.</p> <p>Dalam aksi buruh menutup persimpangan jalan tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor dan tiga buah truk box, serta satu lagi truk yang digunakan untuk menyampaikan orasi.</p> <p>Penutupan jalan yang membuat para pengendara terganggu, berlangsung selama hampir satu jam.</p> <p>Bahkan ekor kemacetan pun terjadi di Jalan Bubutan hingga di sekitar Jalan Blauran, Surabaya.</p> <p>Seorang orator yang mengaku bernama Agus, menyebut bahwa dirinya siap bertanggung jawab atas aksi ini.</p> <p>"Saya siap seharian disini, silahkan tangkap saya. Saya yang minta aksi ini," kata Agus, seperti yang dikutip Radar Surabaya (JawaPos Grup).</p> <p>Dalam orasinya, Agus mengungkapkan bahwa aksi ini dilakukannya sebagai bentuk solidaritas dan protes karena temannya ditangkap oleh Polrestabes Surabaya.</p> <p>Hal inilah yang membuat ia dan massa buruh lainnya memutuskan untuk turun dan meminta temannya tersebut dibebaskan.</p> <p>"Keluarkan teman kami dan aksi ini akan selesai," ujarnya.</p> <p>Massa aksi akhirnya mulai jalan setelah kurang lebih satu jam. Mereka menyeberang hingga di Jalan Bubutan sisi barat Tugu Pahlawan. Namun, mereka berhenti kembali dan menutup ruas jalan itu.</p> <p class="class-paragraph">Kasatlantas Surabaya yang turun untuk mengamankan kondisi demo saat itu, sempat meminta ambulan yang dibawa massa buruh untuk membuka satu ruas jalan. Namun hal itu tidak digubris, sehingga kedua pihak saling bersitegang.</p> <p>Selanjutnya, massa aksi yang pada awalnya akan menuju ke Polrestabes Surabaya ini, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan memilih ke Polda Jatim.</p> <p>Padahal, untuk rencana aksi unjuk rasa buruh di Polrestabes Surabaya itu, Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Wibowo mengatakan, pihaknya sudah menyiagakan sekitar 270 anggota.</p> <p>Namun tanpa diduga, saat dalam perjalanan menuju ke Polrestabes Surabaya, ternyata massa buruh ini memilih untuk mengganti arah menuju ke Polda Jatim.</p> <p>"Mereka menuntut untuk temannya yang diperiksa untuk dibebaskan. Ini terkait dengan aksi massa buruh ini BRI Tower," katanya.</p> <p>Sementara itu, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono membenarkan bahwa sebelumnya, pihaknya memang yeah menangkap dan membawa Yudi Murtono (buruh yang adalah teman Agus) sebagai saksi.</p> <p>Hal itu dilakukannya sesuai dengan surat perintah membawa dikarenakan yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebagai saksi sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 8 November 2023.</p> <p>Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat 2 KUHAP, orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik.</p> <p>Jika ia mangkir, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.</p> <p>"Kami memanggil berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/341/III/Res.1.24/2023/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 28 Maret 2023," katanya.</p>

Para buruh menutup persimpangan jalan Jalan Bubutan, Tembaan dan Pasar Besar yang mengarah ke simpang empat Jalan Tembaan, Surabaya.

Bikin Macet! Buruh Tutup Beberapa Titik Ruas Jalan di Kota Pahlawan Surabaya, Ternyata Gegara Ini

<p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/300-pasukan-oranye-disiagakan-saat-munajat-212_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta siagakan 300 pasukan oranye" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta siagakan 300 pasukan oranye</figcaption>
</figure> </strong></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengerahkan 350 personel untuk melakukan pembersihan di lokasi-lokasi yang menjadi aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2023.</p> <div dir="auto">Dengan personel tersebut, Kepala Dinas DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto, memastikan bahwa lingkungan di lokasi aksi akan tetap bersih usai peringatan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Begitu usai aksi buruh, kami langsung bergerak membersihkan,&rdquo; katanya kepada wartawan, Senin (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara rinci, Asep menjelaskan bahwa pihaknya mengerahkan 150 petugas kebersihan, 10 street sweeper atau mobil penyapu jalan otomatis, 10 truk sampah jenis dump truck, dan 5 pick up lintas untuk membersihkan Jalan Medan Merdeka Utara dan sekitarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, konsentrasi buruh di sekitar Gelora Bung Karno (GBK) dan Gedung MPR/DPR, DLH mengerahkan 100 petugas kebersihan, 5 dump truck, 12 pickup lintas dan 4 street sweeper.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan berbagi tugas menanganinya bersama PPSU kelurahan terkait,&rdquo; ucap Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pantauan JawaPos.com di sekitaran Patung Kuda, beberapa serikat buruh sudah mulai meninggalkan lokasi aksi buruh. Pasukan oranye dengan cepat langsung bergerak secara sistematis membersihkan sampah yang berserakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, terlihat massa aksi dari Serikat Buruh lainnya, Sedar, kembali datang ke lokasi yang sudah ditinggalkan massa aksi sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570216/h7-lebaran-jasa-marga-catat-18-juta-kendaraan-kembali-ke-jabotabek">H+7 Lebaran, Jasa Marga Catat 1,8 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Asep menerangkan bahwa pada peringatan Hari Buruh di Jakarta Utara digelar di GOR Rawa Badak, Sudin LH Jakarta Utara mengerahkan 100 petugas kebersihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Armada berupa 2 truk sampah jenis Dump Truck Besar, 5 pick up lintas, 3 unit bus toilet, 1 tangki air bersih, 1 tangki air kotor, dan 3 gerobak motor untuk melakukan penanganan sampahnya," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Begitu usai aksi buruh, kami langsung bergerak membersihkan,” katanya kepada wartawan, Senin (1/5).

Massa Aksi Buruh Silih-Berganti, 350 Pasukan Oranye Bersihkan Sampah di Lokasi Aksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Demo-Buruh-Tuntut-Permenaker-JHT-Dicabut-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pengunjuk rasa yang tergabung dari sejumlah organisasi buruh tersebut, menuntut pencabutan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pers" width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pengunjuk rasa yang tergabung dari sejumlah organisasi buruh tersebut, menuntut pencabutan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pers</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengapresiasi sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan Kementerian Ketenagakerjaan merevisi aturan Jaminan Hari Tua (JHT) dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022. Presiden KSPI Said Iqbal meminta, agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan tidak mengakali dalam proses revisi aturan tersebut.<br /> <br /> Ia mengartikan, maksud dari perintah revisi tersebut adalah mengembalikan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. "Jangan main akal-akalan lagi terhadap kata-kata revisi, yang dimaksud revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 adalah mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (22/2).<br /> <br /> Pihaknya meminta agar pemerintah mencabut persyaratan baru aturan pencairan JHT dalam waktu sepekan. Sebab, pencairan JHT saat usia 56 tahun akan mempersulit para pekerja di tengah situasi saat ini yang rentan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).<br /> <br /> "Sudah selayaknya 1x7 hari atau satu minggu Menaker mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Jangan main-main lagi," ucapnya.<br /> <br /> Said menyebut, jika tidak segera dicabut para buruh akan kembali melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran. "Serikat buruh akan mengorganisir aksi-aksi yang lebih besar, masif dan berkelanjutan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia," tegasnya.<br /> <br /> Said menambahkan, partai buruh juga telah mengirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang berisi permintaan pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terkait tata cara pencairan JHT.<br /> <br /> "Kami terus terang agak khawatir dengan cara Menaker dan Menko Perekonomian yang terus bertahan dengan sikapnya, yang menurut kami kebijakannya melawan kebijakan presiden. Ini benar-benar harus kita waspadai," pungkasnya.

Jika Aturan Baru JHT Diberlakukan, Buruh Ancam Demo Besar-besaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/perta-1.jpg" alt="Ilustrasi SPBU. Humas Pertamina" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi SPBU. Humas Pertamina</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Aksi Serikat Pekerja PT Pertamina yang sudah bergaji tinggi namun mengancam mogok kerja dan menuntut kenaikan gaji membuat sejumlah pihak prihatin. Pengamat BUMN Nurmadi Harsa Sumarta menilai, ancaman dan tuntutan tersebut sangat egois, terlebih karena dilakukan di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi saat ini.<br /> <br /> "Melihat kejadian itu jelas sangat memprihatinkan, apalagi tuntutan disertai ancaman. Itu bentuk arogansi. Padahal kita semua tahu kalau gaji pegawai Pertamina sudah cukup tinggi. Saya menyayangkan bisa muncul ancaman dan tuntutan seperti itu," kata Nurmadi melalui keterangannya, Kamis (6/1).<br /> <br /> Dosen Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini menilai langkah serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) tersebut dapat membahayakan kondusivitas operasional perusahaan. Belum lagi berpotensi mengancam proses distribusi bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya bisa berdampak kekacauan ekonomi yang meluas.<br /> <br /> Pertamina sendiri mengemban amanah dan tanggung jawab dari negara dan rakyat untuk menjaga ketahanan energi nasional. Jadi menurutnya, sudah seharusnya seluruh pihak di dalam tubuh Pertamina termasuk para pekerjanya, ikut bertanggung jawab menjalankan amanah tersebut dengan baik dan benar.<br /> <br /> "Kalau pakai mogok kerja segala kan bahaya, dan bisa mengganggu kepentingan umum. Hal tersebut bisa mengganggu keberlanjutan perusahaan. Bahkan bisa mengacaukan kegiatan ekonomi dan merambat ke berbagai sektor strategis," ujar kandidat doktor dari UNS ini.<br /> <br /> Nurmadi bersyukur, untungnya aksi dan ancaman FSPPB tersebut berhasil diatasi dengan baik oleh direksi Pertamina. Manajemen harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan FSPPB. Ia mengapresiasi keputusan sulit direksi yang akhirnya lebih memilih jalan tengah, menyelamatkan perusahaan dan kepentingan umum dengan mengakomodasi keinginan sepihak dari FSPPB tersebut.<br /> <br /> "Direksi Pertamina memang layak diapresiasi. Sebab, meski pasti menjadi keputusan sulit, langkah yang diambil sangat bijak dan tepat untuk memastikan operasional serta layanan Pertamina tidak terganggu," kata dia.<br /> <br /> Ke depan, Nurmadi berharap FSPPB mau lebih mengedepankan mekanisme yang ada, dan tak lagi mengeluarkan ancaman untuk melakukan aksi mogok kerja. Bentuk-bentuk ancaman yang mengarah sabotase, mengganggu stabilitas juga harus menjadi perhatian pihak berwajib.<br /> <br /> "Jika masih terulang, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi BUMN dan bisa mengancam kepentingan publik," pungkasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto juga merasa tak habis pikir terhadap desakan FSPPB meminta kenaikan gaji di tengah kondisi yang masih sulit seperti sekarang. Menurutnya, langkah FSPPB tersebut tidak bijak.<br /> <br /> Hal ini mengingat gaji pegawai Pertamina sudah sangat tinggi jika dibandingkan dengan gaji pegawai BUMN lain. "Menuntut kenaikan gaji di saat kondisi seperti ini adalah sebuah aspirasi yang tidak bijak dan kurang memiliki empati," ujar Sugeng.

Pengamat BUMN: Sampaikan Aspirasi Tanpa Ancam Kepentingan Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Aksi-Buruh-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah perwakilan buruh merangsek memasuki Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perwakilan buruh tersebut menyampaikan petisi terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.<br /> <br /> Salah satu perwakilam buruh yang diutus yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Dia turut didampingi oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.<br /> <br /> Menurut Wakil Presiden KSPI, Riden Hatam Aziz, perwakilan buruh yang mendatangi MK sekitar 20-30 orang. Kedatangan tersebut tidak lain untuk menindaklanjuti gugatan terkait Omnibus Law yang sudah didaftarkan di MK.<br /> <br /> "Kami paham gugatan sudah masuk, kami serahkan petisi," kata Riden di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5).<br /> <br /> Tidak hanya ke MK, perwakilan buruh juga berencana mendatangi Istana Negara. Di sana mereka juga akan menyampaikan petisi serupa terkait penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.<br /> <br /> "Selesai di MK kami akan ke Istana Negara, di Istana Negara kami dapat konfrm Insya Allah bisa diterima KSP, kami hormati tidak ada dialog kami sampaikan petisi kami terhadap UU Nomor 11 tahun 2020," jelas Riden.<br /> <br /> Sebelumnya, Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Riden Hatam Aziz dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan. Salah satunya yakni agar Omnibus Law Cipta Kerja dicabut.<br /> <br /> "Dalam aksi perayaan May Day 2021 ini tema kami usung adalah 'Gelegar Perlawanan Terhadap UU Omnibus Law'. kemudian tuntutan kami hanya satu batalkan dan cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law," kata Riden di lokasi, Sabtu (1/5).<br /> <br /> Riden mengatakan, meski di tengah pandemi Covid-19, buruh akan tetap menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, sebagian buruh ada yang menggelar aksi secara virtual. Adapun unjuk rasa virtual diikuti oleh anggota KSPI di 24 provinsi, terdiri dari 136 Kabupaten/Kota. Sementara itu, tuntutan yang disuarakan pun tetap sama, yakni meminta Omnibus Law dicabut.

Sampaikan Petisi Tolak Omnibus Law, Buruh Datangi MK dan Istana Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/1604310665592.jpg" alt="Aksi KPSI menuntut UU Cipta Kerja dan kenaikan UMP akan berlanjut pada 9 dan 10 November. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Aksi KPSI menuntut UU Cipta Kerja dan kenaikan UMP akan berlanjut pada 9 dan 10 November. Dok JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali melakukan aksi mengawal gugatan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja pada Senin (2/11). Unjuk rasa yang dilakukan serentak di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota seluruh Indonesia itu mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu membatalkan UU Cipta Kerja.<br /> <br /> Tuntutan serikat pekerja di Jawa Timur dipusatkan di Kantor DPRD Jawa Timur. Diikuti sekitar 500 orang, mereka adalah perwakilan dari berbagai daerah di ring 1 Jawa Timur. Bukan hanya menuntut dan menolak UU Cipta Kerja, mereka juga merespons penetapan UMP 2021 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. UMP Jatim naik menjadi Rp 1.868.777,08 atau 5,65 persen atau hanya Rp 100.000 dari UMP tahun 2020.<br /> <br /> ”Secara politik kami mengapresiasi keputusan Gubernur Khofifah. Namun secara ril SK UMP Jatim 2021 tersebut tidak memberikan asas kemanfaatan. Sebab, saat ini UMK terendah di Jatim 2020 sudah mencapai Rp 1,9 juta,” tutur Jazuli, sekretaris KSPI Jawa Timur.<br /> <br /> Dia berharap kenaikan UMP Jatim 2021 menjadi Rp 2,5 juta. Kenaikan tersebut diyakini dapat memangkas disparitas upah minimum antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Sebab, dalam aturannya, UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP.<br /> <br /> ”Kemudian kami juga mempertanyakan dasar kenaikan UMP Jatim tahun 2021 sebesar 5,65 persen atau Rp 100.000. Jika kenaikan ini dibandingkan antara upah minimum terendah di Magetan serta tertinggi di Surabaya, artinya disparitas masih tinggi, yaitu sebesar 120 persen,” terang Jazuli.<br /> <br /> Mereka berencana melakukan aksi lanjutan pada 9 dan 10 November.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=RAr-wV6_nlI&ab_channel=JawaPos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aksi buruh

Berita Terkini