<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Demo-Mahasiswa-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Massa dari Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu (GMJB) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (22/6/2020). Mereka mendesak pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat regulasi potongan b" width="100%">
<figcaption>Massa dari Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu (GMJB) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (22/6/2020). Mereka mendesak pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat regulasi potongan b</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah, yaitu menolak kenaikan harga BBM dan LPG, menolak kenaikan harga bahan pokok dan menolak kenaikan PPN. Salah satu organisasi yang tergabung dalam kelompok tersebut adalah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).  Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok, dan kenaikan PPN menambah beban ekonomi masyarakat yang tertekan dan terpuruk selama ini akibat pandemi Covid-19. "Pertama adalah soal kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang naik dari harga Rp 9.000 per liter menjadi Rp 12.500 per liter," terang dia kepada wartawan, Minggu (10/4).  Kenaikan ini menimbulkan disparitas harga yang tinggi antara Pertamax dan Pertalite yang berpotensi memicu migrasi konsumsi bahan bakar. "Jika terjadi terus-menerus akan menyebabkan kelangkaan Pertalite dan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran," sambungnya.  Selain itu, Kelompok Cipayung Plus menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga bahan pokok. Harga bahan pokok naik, terutama minyak goreng yang sejak akhir 2021 sampai saat ini selalu berada di harga Rp 20.000-an.  "Bahkan pernah terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Harga bahan pokok yang tinggi ini menambah beban ekonomi masyarakat," ujar dia.  Penolakan juga terjadi kepada kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen yang diberlakukan oleh pemerintah pada 1 April 2022. Menurutnya, kenaikan PPN ini akan menyebabkan beberapa harga barang dan jasa naik.  "Khususnya barang dan jasa yang terkena PPN seperti minyak goreng kemasan, mie instan, pulsa dan paket data, dan lain sebagainya. Kenaikan PPN ini akan menambahkan beban ekonomi masyarakat dan menekan daya beli masyarakat, karena PPN dikenakan langsung kepada masyarakat," ungkapnya.  "Kenaikan harga BBM, bahan kebutuhan pokok dan PPN secara akumulatif akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, memengaruhi daya beli masyarakat, dan berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi," pungkas Raihan.  Sebagai informasi, Kelompok Cipayung Plus terdiri dari PB HMI, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), dan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI). Kemudian, Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM).  Lalu, Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), serta Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII). Terakhir, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) dan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI).

Mahasiswa Tolak Tiga Kebijakan Pemerintah Tak Pro Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Demo-tolak-RUU-Omnibus-Law.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Jakarta Pusat mengamankan tujuh orang peserta unjuk rasa yang melakukan aksinya di depan Gedung DPR RI, terkait penolakan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja.  Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto mengatakan, alasan ‎mengamankan tujuh orang peserta aksi karena mencurigakan. Ketujuh ini berbeda dengan mahasiswa yang melakukan aksi. Karena tidak memakai almamater.  "Karena dari kelompok mereka ini berbeda, nah kita melihat gelagat kok tidak mau bergabung dengan massa yang lain," ujar Heru di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/3).  Namun demikian, ketujuh mahasiswa ini tidak membawa benda-benda yang mencurigakan. Seperti senjata tajam atau yang lainnya.  "Tidak ditemukan senjata tajam ataupun yang lainnya," katanya.  Saat ini ketujuh mahasiswa tersebut sudah dibebaskan oleh pihak kepolsian. Mereka pun perlahan-lahan membubarkan diri dari aksi yang mereka lakukan di depan Gedung DPR.  ‎Sementara di tempat yang sama, Koordinator BEM Jabodetabek, Remy Hastian mengatakan, mahasiswa akan ‎kembali lagi berunjuk rasa di depan gedung parlemen ini dengan membawa massa yang lebih banyak.  "Nanti kami akan membawa massa yang lebih banyak lagi dengan membawa tuntutan kami (menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja)," kata Remy.  Remy beralasan kembali turun ke jalan, karena saat unjuk rasa ini, mahasiswa gagal menemui anggota dewan untuk menyampaikan aspirasinya menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.  "Karena kami gagal bertemu anggota DPR, dan akan akan ‎kembali lagi," ungkapnya.  Adapun mahasiswa membubarkan diri sekira pukul 17.49 WIB. Sementara anggota dewan saat ini juga sedang reses. Baru kembali masuk pada 23 Maret 2020 ini.  Sekadar informasi, BEM seluruh Jabodetabek yang melakukan unjuk rasa ini terdiri dari beberapa kampus antara lain, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Djuanda Bogor, Universitas Trilogi, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, STIE Tazkia. Kemudian Universitas Suryadharma, STIE SEBI, BSI Jagakarsa dan Politeknik AKA Bogor.

Gagal Bertemu DPR, Mahasiswa Janji Akan Bawa Massa Lebih Banyak Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Demo-tolak-RUU-Omnibus-Law.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan mahasiswa se-Jabodetabek melakukan ‎unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Koordinator BEM Jabodetabek, Bagas Maropindra mengatakan, Omnibus Law ini memberi pengaruh kepada kerusakan lingkungan hidup.  Menurut Bagas, banyak perubahan di Omnibus Law yang dinilai bertentangan dengan UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  "Persoalan yang merugikan lingkungan ditiadakannya pembukaan lahan yang diperbolehkan atas asas kearifian lokal," ujar Bagas dalam orasinya di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/3).  "Karena hal tersebut dapat menyebabkan lebih banyaknya masyarakat kecil menjadi tersangka untuk ke depannya," tambahnya.  Kemudian persoalan yang merugikan lainnya adalah frasa yang bisa digunakan menjerat korporasi perusak lingkungan akan lebih aman ke depannya.  "Kemudian lainnya adalah bagi perusakaan pembuang limbah tidak lagi dapat dilaporkan oleh masyarakat ke PTUN," katanya.  Oleh sebab itu, BEM Wilayah jabotabek menyatakan lima sikap.  1. Menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja krena bertentangan dengan UU Nomor 15/2019 Bab 2 Pasal 5 dan Bab 11 pasal 96 tentang perubahan atas UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  2. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law Cipta Kerja yang menciderasi semangat reformasi.  3. Menolak penghapusan hak pekerja meliputi jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan dan jaminan sosial sesuai UU Nomor 1262003 tentang Ketenagakerjaan.  4. Menolak penyederhadaan izin investasi yang berdampak pada kerusakaan lingkungan sesuai dengan UU Nomor 32/2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  5. Mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi untuk masyarakat dalam setiap penyusunan dan perubahan kebijakan.

Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Begini Isi 5 Tuntutan Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/AKSI-MAHASISWA-TUNTUT-PERPPU-KPK_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Massa pengunjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu terkait Undang-undang KPK.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Massa pengunjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu terkait Undang-undang KPK.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - UU KPK hasil revisi telah berlaku mulai kemarin (17/10). Pasal-pasal yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah tersebut mau tidak mau tetap dijalankan pimpinan KPK. Karena itu, satu per satu kewenangan mereka dilucuti sendiri.  Sebagai langkah awal, pimpinan KPK membikin peraturan baru yang salah satunya mengatur kewenangan mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik). ”Yang tanda tangan (persetujuan) sprindik nanti deputi penindakan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo. Sebelum UU KPK hasil revisi berlaku, persetujuan sprindik ditandatangani pimpinan. Baru kemudian turun ke deputi penindakan dan direktur penyidikan. Agus mengungkapkan, peraturan komisi tersebut belum ditandatangani. Karena itu, lembaga komisi antirasuah belum menerapkan rencana antisipasi tersebut. ”Di KPK masih bekerja seperti biasa,” terangnya.  Agus kembali memastikan bahwa aktivitas di KPK kemarin masih sama dengan hari-hari sebelum UU KPK berlaku. Operasi tangkap tangan (OTT) juga masih bisa dilakukan bila ada penyelidikan yang dianggap memenuhi syarat. ”Misalkan ada penyelidikan yang sudah matang, perlu ada OTT, ya harus dilakukan OTT,” paparnya. Hal itu bisa dilakukan karena hingga kemarin belum terbentuk dewan pengawas. UU KPK hasil revisi memang menyebutkan bahwa sebelum dewan pengawas terbentuk, aktivitas hukum masih mengacu pada UU yang lama atau sebelum direvisi.  Meski demikian, Agus menegaskan bahwa pihaknya tetap berharap Presiden Joko Widodo bersedia mengeluarkan perppu untuk mengatasi kerancuan UU KPK hasil revisi. ”Kami masih memohon mudah-mudahan Bapak Presiden setelah dilantik bersedia mengeluarkan perppu yang sangat diharapkan oleh KPK dan orang banyak,” imbuh dia.  Sementara itu, sorotan terhadap UU KPK hasil revisi masih santer. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman bahkan menyebut revisi UU KPK tidak sah lantaran pembetulan kesalahan penulisan tidak melalui rapat paripurna DPR. Boyamin menjelaskan, kesalahan penulisan terkait persyaratan usia pimpinan KPK terdapat pada pasal 29 ayat e yang ditulis 50 tahun, tapi di dalam kurung ditulis empat puluh tahun.  ”Permasalahan ini menjadi substansi karena bisa menimbulkan sengketa terkait frasa mana yang sebenarnya berlaku. Apakah angka 50 atau huruf empat puluh?” kata Boyamin. Walau sepele, kesalahan itu seharusnya diselesaikan lewat mekanisme yang benar.  Menurut Boyamin, cara yang dipakai DPR tidak tepat. Sebab, pembetulan kesalahan penulisan dalam UU harus melalui rapat paripurna DPR. ”Produk rapat paripurna hanya diubah dengan rapat paripurna,” tegasnya. Atas dasar itu, dia menyebut UU KPK hasil revisi tidak sah dan batal demi hukum. Dia mencontohkan kesalahan penulisan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas perkara Yayasan Supersemar. Dalam putusan tersebut tertulis Rp 139 juta. Padahal, semestinya Rp 139 miliar. ”Butuh upaya peninjauan kembali untuk membetulkan kesalahan penulisan itu,” terang Boyamin.  Mahasiswa Turun Jalan Lagi  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/AKSI-MAHASISWA-TUNTUT-PERPPU-KPK_MIFTAHULHAYAT-3-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu terkait Undang-undang KPK. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  Belum terbitnya perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi membuat mahasiswa kembali turun ke jalan kemarin. Namun, massa hanya berjumlah ratusan orang. Jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan awal-awal aksi demo bulan lalu yang diikuti ribuan mahasiswa.  Disinggung soal jumlah masa aksi yang jauh dari rencana, koordinator lapangan yang juga Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Muhammad Abdul Basit mengakuinya.  Menurut dia, hal itu tidak lepas dari penggembosan yang dilakukan aparat dan negara. Misalnya, munculnya wacana pelarangan aksi yang terus digaungkan kepolisian. Hal tersebut menjadi tekanan bagi sebagian mahasiswa. Padahal, lanjut dia, tidak ada aturan yang mewajibkan unjuk rasa mendapat izin dari polisi. Namun cukup pemberitahuan. ”Aksi adalah hak kita sebagai warga negara yang harus dijamin,” tutur pemuda yang biasa disapa Abbas itu.  Selain itu, menurut dia, upaya penggembosan dilakukan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Di UNJ sendiri, kata dia, ada banyak tulisan atau edaran larangan aksi. Sebagai gantinya, kampus menawarkan seminar ataupun kegiatan seni di hari kemarin. ”Itu agar kita tidak turun. Itu ada. Jadi, terkait dengan penggembosan atau iming-iming itu ada sampai dengan saat ini,” tegasnya.  Sementara itu, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI sempat memadati Jalan Merdeka Barat. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan perppu. Abbas menambahkan, jika membiarkan UU KPK berlaku tanpa mengeluarkan perppu, presiden sama dengan mengkhianati Nawacita terkait agenda pemberantasan korupsi. Selain itu, kepastian soal perppu akan memperlihatkan sikap politik presiden.  ”Keberpihakannya kepada partai politik atau masyarakat Indonesia?” imbuhnya.  Abbas menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal tuntutan tersebut. Meski intensitas aksi terkesan melemah, dia memastikan koordinasi antar-BEM masih terus berjalan.  Aksi mahasiswa di kawasan Monas kemarin berjalan relatif cepat. Dimulai sekitar pukul 14.00, para mahasiswa sudah membubarkan diri sebelum petang. Sepanjang aksi berlangsung, mereka menyampaikan orasi dan membentangkan spanduk dan kertas berisi beberapa tuntutan.

Revisi UU KPK Berlaku, Kewenangan Pimpinan Mulai Dilucuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-mahasiswa-RKUHP-Ali.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelantikan anggota DPR diwarnai unjuk rasa mahasiswa. Sekitar lima ribu mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia (SI) menyuarakan aspirasi di sekitar gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.  Meski tak bisa mencapai gerbang utama, mereka tetap menggelar aksi teatrikal.  Membawa tiga pusara, lengkap dengan nisannya, para mahasiswa melakukan tabur bunga. Tampak nama dua mahasiswa asal Kendari dan KPK tertulis dalan guratan nisan tersebut.  ’’Hari ini, selain aksi solidaritas untuk teman-teman kami yang berjuang sampai mengorbankan nyawa untuk ibu pertiwi, aksi ini juga untuk mengawal anggota baru DPR,’’ tutur korlap aksi BEM SI Erfan Kurniawan.  Dia menegaskan, para anggota baru DPR perlu dikawal sejak awal. Tujuannya, mereka tidak seperti anggota periode sebelumnya yang melenceng dari tugas wakil rakyat. Gagal mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) penting yang masuk prolegnas, tetapi dengan brutal ingin mengesahkan paket RUU yang berpotensi merugikan rakyat. ’’Di periode sebelumnya, audiensi gak bisa, RDPU (rapat dengar pendapat umum, Red) gak bisa,’’ keluhnya.  Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu berharap anggota dewan yang baru lebih mau mendengar aspirasi rakyat. Salah satunya merealisasikan tuntutan mahasiswa soal pencabutan UU KPK serta pembatalan RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan.  Erfan mendesak anggota baru DPR yang masih berusia muda untuk menjadi agen perubahan. Mereka harus membuang kebiasaan-kebiasaan lama anggota dewan yang tidak baik. ’’Sehingga suara milenial benar-benar bisa didengarkan,’’ tegasnya.  Dia juga menampik dugaan mahasiswa bertindak anarkistis dalam demo-demo yang berlangsung sampai tengah malam. Dia menegaskan bahwa mahasiswa taat aturan. ’’Demo kami hanya sampai pukul 17.00 WIB. Aksi kami aksi substansi. Tuntutan kami jelas,’’ ungkapnya.  Dalam kesempatan terpisah, musisi Ananda Badudu akhirnya kembali bersuara setelah diamankan jajaran Polda Metro Jaya, Jumat (27/9). Mantan personel Banda Neira itu memberikan sejumlah keterangan terkait dengan sisa donasi yang berhasil dikumpulkannya. Saat ini tersisa dana Rp 40 juta–Rp 50 juta.  Ananda memastikan, sisa dana itu bakal disalurkan dan dipertanggungjawabkan. Dia mengakui, setelah ditangkap anggota polda, geraknya tidak lagi leluasa. Karena itu, kata dia, akan ada tim khusus yang mengelola dana tersebut. ’’Saya pastikan tim tepercaya. Orang-orangnya teruji kredibilitasnya,’’ ungkapnya.  Rencananya, dana diberikan untuk keperluan medis. Disalurkan kepada para korban yang masih dirawat di rumah sakit. ’’Kami akan pastikan apakah sudah aman ditangani apa belum. Apakah butuh dana. Nanti dibikin daftar prioritasnya,’’ papar pria asal Bandung tersebut. Laporan keuangan akan disampaikan melalui media sosial.  Mengenai somasi yang dilayangkan kepolisian, penggalang dana untuk aksi mahasiswa di kitabisa.com itu menyatakan menghormati keputusan polisi. Dia siap mengikuti prosedur. ’’Saya tidak akan lari. Saya akan datang ke polda jika dipanggil,’’ tegasnya.  Ananda memang disomasi polisi terkait dengan statemennya setelah keluar dari Mapolda Metro Jaya. Saat itu, dia mengungkapkan bahwa dirinya melihat ada mahasiswa yang diperiksa polisi secara tidak etis. Pernyataan tersebut langsung dibantah polisi yang disertai surat somasi. Polisi meminta Ananda meralat pernyataannya itu.  Ananda enggan berkomentar panjang ketika dimintai konfirmasi ulang perihal pernyataannya tersebut. Dia hanya menegaskan akan tetap menyuarakan kebenaran. ’’Karena kebenaran tidak boleh dibelokkan,’’ ujarnya.

Mahasiswa Tetap Desak Revisi UU KPK Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Unjuk-Rasa-Di-DPR-Kembali-Ricuh-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Aksi massa melempari aparat kepolisian yang berjaga di belakang Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada demonstrasi, Senin (30/9)." width="100%">
<figcaption>Aksi massa melempari aparat kepolisian yang berjaga di belakang Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada demonstrasi, Senin (30/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Unjuk rasa mahasiswa dan pelajar kembali pecah kemarin (30/9). Ribuan orang berdatangan sejak pukul 14.00. Tidak seperti demonstrasi pada 23–24 September lalu yang massanya menumpuk di depan gedung DPR, kemarin titik massa terpencar. Sebab, area di depan gerbang DPR diblokade polisi sejak pagi.  Konsentrasi massa tampak di Jalan Gatot Subroto, sisi utara dan selatan gedung DPR, depan Manggala Wanabakti atau depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).  Ada juga sekelompok demonstrans di sekitar Stasiun Palmerah di belakang gedung DPR. Kelompok lain berkumpul di sepanjang Jalan Gerbang Pemuda atau depan kantor TVRI.  Tuntutan demonstran tidak berubah. Yaitu, mendesak DPR dan pemerintah untuk membatalkan UU KPK hasil revisi, menolak RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan sejumlah RUU kontroversial lain. ”Kami juga minta aparat jangan represif menghadapi kami,” kata Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sultan Rivandi.  Pantauan Jawa Pos, aksi mahasiswa mulai memanas sekitar pukul 15.30. Itu terjadi di Jalan Gatot Subroto sisi selatan gedung DPR. Massa melempari aparat dengan batu. Batu-batu berhamburan, mengenai tameng yang dipakai polisi. Aparat membalas dengan menembakkan gas air mata. Massa pun semburat.  Namun, tak lama kemudian, massa kembali berdatangan. Bahkan, sekitar pukul 19.00 massa menyerang kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Korps Brimob di Jalan Gatot Subroto. Hingga tadi malam pukul 19.40, Jalan Gatot Subroto lumpuh total. Jalan arteri maupun tol dalam kota ditutup. Baik dari arah Semanggi ke Slipi maupun sebaliknya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_BENTROK_MIFTAHULHAYAT-4-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sejumlah pengunjuk rasa melakukan salat Magrib di sela unjuk rasa di Jalan Gatot Subroto, dekat kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/9/2019). Unjuk rasa gabungan pelajar dan mahasiswa yang menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP tersebut berakhir ricuh. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  Aksi massa juga pecah di area Stasiun Palmerah. Kawasan yang berada persis di belakang gedung DPR-MPR tersebut dipenuhi massa dari arah rel kereta api di Jalan Tentara Pelajar. Mulai pukul 17.00 massa melempari aparat dengan batu, pecahan kaca, dan benda-benda lain.  Massa sempat menutup Jalan Tentara Pelajar. Arus lalu lintas lumpuh. Banyak pengendara yang akhirnya balik arah karena khawatir terkena amuk massa. ”Mohon Adik-Adik jangan menutupi jalan. Kasihan pengguna jalan. Di sana ada tukang ojek online yang mencari nafkah, ada angkot, ada orang sakit yang butuh pertolongan,” teriak polisi melalui pengeras suara.  Aksi demo juga berlangsung di Surabaya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur dan Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur menggelar aksi di depan Mapolda Jatim. Mereka menuntut keadilan atas meninggalnya dua mahasiswa di Kendari saat unjuk rasa.  Dua mahasiswa yang meninggal itu adalah Immawan Randi dan Yusuf Qordawi. Ketua IMM Jawa Timur Andreas Susanto meminta polisi mengusut tuntas peristiwa kelam tersebut. Para mahasiswa juga melakukan salat gaib di depan Mapolda Jatim. Setelah itu, mereka berdialog dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan.  Menurut Luki, kondisi di Jawa Timur masih bisa terjaga. Sebab, sudah ada komunikasi dengan segenap elemen mahasiswa dan pihak lain. Permasalahan yang muncul bisa ditampung dan aspirasi dapat disampaikan. ”Jawa Timur kini menjadi model pengamanan Asmaul Husna. Itu sangat luar biasa dan mujarab untuk meluluhkan aksi demonstrasi,” ujarnya.  Sementara itu, aksi demo di Jogjakarta berlangsung damai. Sekumpulan siswa sekolah menengah atas (SMA) ikut meramaikan aksi Gejayan Memanggil jilid 2. Masih berseragam, para pelajar bergabung dengan massa di sepanjang Jalan Affandi kemarin.

Demo di Jakarta Rusuh, Surabaya-Jogja Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/FOTO-BOKS_Umar-wirahadi-jawa-pos_Jawa-Pos.jpg" alt="TIM KOMUNIKASI KEMENDIKBUD: (Dari kiri) Desliana Maulipaksi, Anandes Langguana, Shahwin Purnomo Aji, dan M. Khosi. Mereka melakukan patroli tata bahasa untuk mengedukasi publik. (Umar Wirahadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TIM KOMUNIKASI KEMENDIKBUD: (Dari kiri) Desliana Maulipaksi, Anandes Langguana, Shahwin Purnomo Aji, dan M. Khosi. Mereka melakukan patroli tata bahasa untuk mengedukasi publik. (Umar Wirahadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Mereka memilih poster-poster dengan kalimat unik. Mengoreksi, lalu mem-posting-nya di Instagram. Reaksi netizen beragam. Sebagian memuji, tapi ada juga yang memaki. Kuncinya: tidak boleh marah dan baperan.  UMAR WIRAHADI, Jakarta , Jawa Pos  ---  ”ENTAH apa yang merasukimu hingga kau tega menghianatiku”. Itu salah satu bunyi poster aksi demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR-MPR Selasa lalu (24/9).  Kalimat tersebut memang penggalan lirik lagu yang dipopulerkan album remix DJ Gagak yang sedang hit itu. Tidak heran, poster tersebut sangat viral di linimasa media sosial hari-hari ini. ”Ini salah satu poster yang kami angkat,” kata Anandes Langguana kepada Jawa Pos saat ditemui di kantornya di lantai 4 Kemendikbud, Jakarta, Jumat (27/9).  Pria yang menjabat kepala seksi Bidang Informasi Kemendikbud itu menyampaikan, ada yang keliru dalam poster itu secara tata bahasa. Yakni, kata ”menghianatiku”. Seharusnya, papar dia, ejaan yang benar adalah ”mengkhianatiku”.  ”Inilah sisi lain dari aksi mahasiswa. Ternyata bisa dipakai sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia,” tutur Anandes. Setelah melalui proses verifikasi, ada lima poster yang diunggah dalam akun Instagram (IG) Kemendikbud. Poster lain bertulisan ”Negara sudah darurat sampai introvert rela ikut demo”. Yang dikoreksi dalam kalimat itu adalah kata ”introvert”. Ejaan yang benar adalah ”introver” karena sudah diserap bahasa Indonesia.  Selain itu, ada kalimat ”Jangan matikan keadilan, matikan saja mantan ku”. Kesalahan kalimat tersebut terletak pada kata ”mantan ku”. Anandes menjelaskan, setiap menunjukkan kata ganti milik (”-ku”), tulisannya selalu digandeng. Karena itu, tulisan yang benar adalah ”mantanku”.  Ada juga kalimat lain. ”Pak Rektor, kami izin kuliah dijalan”. Yang dikoreksi adalah kata ”dijalan”. Penulisan yang benar adalah ”di jalan”. Sebab, ”di” dalam kalimat tersebut menunjukkan kata depan (preposisi) sebagai keterangan tempat.  Tidak semua dimasukkan ke slide posting-an di Instagram. Tim Kemendikbud juga mempertimbangkan sisi etis sebuah poster. Sebab, ada juga poster yang gambarnya tidak etis dipublikasikan. ’’Itu menjadi pertimbangan juga untuk di-posting,” ujar pria 39 tahun tersebut.  Ide untuk mengoreksi poster bikinan mahasiswa muncul secara tiba-tiba. Ide itu kali pertama diusulkan Desliana Maulipaksi, anggota tim komunikasi Kemendikbud. Desliana mengatakan, kegiatan yang disebut patrol tata bahasa itu baru pertama diadakan. ”Ide muncul spontanitas karena melihat keseruan aksi mahasiswa,” tuturnya.  Dia tergelitik dengan maraknya poster-poster yang bertebaran di media sosial. Desliana mengungkapkan, poster aksi mahasiswa kali ini terbilang unik dan berbeda. Sisi kreativitas muncul dari kalimat yang ditulis dalam poster. ”Sindirannya mengena ke sasaran,” ujarnya.  Salah satunya, ”Itu DPR atau lagunya Afgan? Kok Sadis”. Tulisan dalam poster sesuai dengan karakter milenial yang suka mengikuti tren. Ingin menjadi bagian dari perubahan dan menyukai hal-hal kekinian.  ”Poster-poster itu khas milenial. Ini berbeda sekali dengan demo-demo yang menonjolkan kalimat-kalimat perlawanan,” tutur alumnus Universitas Padjadjaran (Unpad) itu.  Bagaimana hasilnya? Unggahan tersebut sukses memancing reaksi warganet. Hingga kini, total 211.933 akun menyukai posting-an dengan 8.913 komentar.  Komentar pun beragam. Namun, sebagian besar menyambut positif posting-an tersebut. ’’Baru tahu demo ternyata bisa menjadi media pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih Kemdikbud,” tulis netizen dengan akun bernama rahayuastuti077. Ada yang men-support dengan komentar ’’naikkan gaji admin,” tulis akun atas nama ibu_elis.  Selain komentar positif, banyak pula yang komentar negatif dan sinis. Banyak komentar tersebut yang menohok. Misalnya, ’’Hasil kerja demonstran diperbaiki, hasil kerja pejabat diabaikan,” tulis Sebastian_Campbel.  Ada pula komentar ”Jangan cuma bisa mencari kesalahan mahasiswa. Cari juga kesalahan para koruptor,” tulis akun TimorLeste 01. Ada juga yang seperti ini: ”Kemdikbud hanya jago mengoreksi mahasiswa. Giliran DPR dan pemerintah yang salah diam saja,” tulis akun Yudi Kurniawan.  Membaca komentar-komentar miring tersebut, Desliana Maulipaksi mengaku tidak emosi. Dia mengatakan, seluruh tim komunikasi Kemendikbud yang membawahkan pengelolaan admin IG Kemendikbud tidak marah. Sebab, itu bagian dari aspirasi mahasiswa. ’’Prinsipnya, kami tidak boleh baper (bawa perasaan, Red). Pro-kontra itu biasa,” imbuhnya.  Sikap sabar admin terlihat dari tanggapan atas akun-akun yang melayangkan protes miring. Setiap pernyataan miring dijawab dengan sabar. Misalnya, ’’Admin mengapresiasi perjuangan mahasiswa yang berjuang dan membuat poster-poster yang kreatif. Bahasa adalah bagian dari pendidikan dan kebudayaan. Di kemdikbud juga ada unit kerja bernama Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Salam literasi,” tulis admin.  Tim Komunikasi Kemendikbud lainnya, Shahwin Purnomo Aji, menuturkan bahwa tim awalnya ragu mem-posting poster-poster mahasiswa tersebut. Ada kekhawatiran akan menambah suasana semakin panas. Maklum, aksi mahasiswa pada 24 September lalu, misalnya, terbilang mencekam dan berlangsung hingga larut malam. ’’Ini adalah patroli tata bahasa. Tujuan kami memang untuk media pembelajaran. Buktinya, respons netizen juga bagus,” tuturnya.  Sejak konten tersebut tayang pada 24 September, follower akun Kemendikbud terkerek naik signifikan. Selama empat hari hingga Jumat lalu (27/9), ada penambahan follower sampai lebih dari 10 ribu. Saat ini follower IG Kemendikbud menjadi 876.000. ”Ini juga bentuk komunikasi yang kreatif. Jangan sampai institusi pemerintah dicap kaku,” imbuh Shahwin Purnomo Aji.

Belajar Tata Bahasa dari Poster-Poster Menggelitik saat Demo Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/mahasiswa-korban-tewas-di-kendari.jpg" alt="Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol" width="100%">
<figcaption>Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini tengah berhitung dengan rencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Perlu atau tidaknya perppu menjadi dilema politik tersendiri bagi Jokowi.  Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menyatakan, saat ini presiden sedang mengalkulasi dua pilihan.  ”Jokowi sedang melakukan kalkulasi, apakah akan ikut kemauan parpol atau aspirasi publik,” katanya kemarin (28/9).  Menurut Ari, meluasnya gelombang demonstrasi di berbagai wilayah harus menjadi pertimbangan bahwa ada kegentingan yang memaksa untuk diterbitkannya Perppu KPK. ”Itu penting agar demonstrasi tidak terjadi terus-menerus,” tuturnya.  Selama perppu tidak diterbitkan, lanjut Ari, unjuk rasa mahasiswa diperkirakan terus terjadi. Hal tersebut juga akan merugikan Jokowi. Sebab, stabilitas dalam negeri bisa terganggu. Pun demikian dunia usaha. ”Dampaknya besar sekali,” ingat Ari.  Di sisi lain, kondisi itu rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Bukan tidak mustahil kondisi tersebut dimanfaatkan untuk merongrong legitimasi pemerintah. ”Risikonya terlalu besar jika demo dibiarkan berlarut-larut. Makanya, cepat ambil keputusan dengan mengeluarkan perppu,” tuturnya.  Bagaimana parpol pendukung pemerintah? Ari mengakui bahwa mayoritas partai mendukung revisi UU KPK. Tetapi, jika perppu dikeluarkan, dia tidak yakin parpol penyokong akan menjauh dari Jokowi.  Barisan koalisi diprediksi tetap solid. Sebab, parpol juga punya kepentingan lain, yaitu mengincar kursi menteri dalam kabinet mendatang. ”Dalam waktu dekat kabinet Jokowi jilid II kan akan terbentuk. Pasti parpol juga melirik itu,” ucap Ari.  Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Gita Putri Damayana menilai perppu memang menjadi satu-satunya jalan yang harus diambil dalam waktu dekat. Masyarakat perlu terus mengawal agar isinya benar-benar bisa membatalkan UU hasil revisi secara keseluruhan.  Di bagian lain, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan bahwa kewenangan penerbitan perppu sepenuhnya ada di tangan presiden. DPR tidak akan mempersoalkan hak konstitusional tersebut. Menurut dia, parlemen berada dalam posisi menunggu keputusan presiden. ”Misalnya, presiden perlu menerbitkan perppu karena dorongan publik, silakan saja,” katanya.  Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan juga mengakui bahwa penerbitan perppu adalah domain presiden. Namun, menurut dia, untuk saat ini perppu belum memiliki urgensi yang kuat. Sebab, UU KPK hasil revisi belum diberlakukan. Arteria berharap UU KPK hasil revisi diberlakukan terlebih dahulu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/27-9-19-Triadi-Wibowo_Demo_Pelajar_Mahasiwa_Tolak_RUU-9-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ratusan pelajar dan Mahasiswa melakukan demontrasi di depan Gedung DPRD Sumut, Jumat (27/9). Demontrasi berujung ricuh. (Triadi Wibowo/Sumut Pos)  Jika regulasi tersebut kemudian menimbulkan persoalan, baru ditempuh upaya hukum dengan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”UU KPK ini kan belum berlaku. Kita tidak tahu apakah UU ini melemahkan atau justru menguatkan KPK. Jadi, biarkan berjalan dulu,” tutur Arteria.  Olah TKP di Kendari  Sementara itu, polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penembakan yang menewaskan mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) dalam aksi unjuk rasa 26 September di Kota Kendari. Kemarin (28/9) tim Jatanras Subdit III Ditreskrimum Polda Sultra yang dipimpin Kompol Robby Topan Manusiwa melakukan olah TKP.  Dari olah TKP tersebut, polisi menemukan tiga selongsong peluru dalam dedaunan di got depan kantor Disnakertrans Sultra. Di depan kantor itulah Himawan Randi yang tertembak ditemukan.  Tiga selongsong peluru tersebut kemudian diamankan tim Inafis Polda Sultra. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, selongsong peluru tersebut akan diuji tim inafis dan melibatkan tim dari Mabes Polri. Sejauh ini belum diketahui pasti siapa yang menggunakan senjata api dalam aksi demonstrasi yang menewaskan mahasiswa UHO.

Olah TKP di Kendari Temukan Tiga Selongsong Peluru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/mahasiswa-korban-tewas-di-kendari.jpg" alt="Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol" width="100%">
<figcaption>Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol</figcaption>
</figure>Ayah Randi masih tak percaya sang anak meninggal. Kematian Yusuf juga dituntut pihak keluarga agar diusut tuntas. Tapi, peluru yang menewaskan dua mahasiswa itu belum ditemukan.  ---  SERAYA menangis, Wa Nasrifa tak henti memanggil nama anaknya. Histeris. Keluarga dan tetangga harus memapah dia lantaran nyaris terjatuh karena pingsan.  Lolongan kesedihan Wa Nasrifa itu meruap begitu ambulans yang membawa jenazah sang anak, Himawan Randi, tiba di rumah duka di Desa Lakarinta, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), kemarin (27/9). Randi, 21, mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, tewas Kamis (26/9) akibat tembakan saat mengikuti demonstrasi. Unjuk rasa di Kendari itu, sebagaimana aksi serupa di berbagai kota di tanah air beberapa waktu belakangan, dihelat untuk menolak Undang-Undang (UU) KPK dan sejumlah RUU kontroversial lain.  ”Kembalikan anakku, kembalikan anakku. Kasihan dia,” jerit Wa Nasrifa sambil dibopong kerabat yang lain seperti dikutip dari kendaripos.co.id.  La Sali, ayahanda Randi, tak kalah terpukul. Dia menangis, terbata-bata, dan masih tak percaya sang anak telah terbujur kaku. Kerabat dan tetangga yang memadati rumah duka sama-sama tak kuasa menahan air mata.  ”Kenapa ditembak. Kenapa dia ditembak,” teriak sejumlah kerabat.  Jenazah Randi tiba di rumah duka sekitar pukul 08.30 Wita. Jenazah diberangkatkan dari Kendari via Torobula–Tampo. Beberapa personel Polres Muna ikut mengawal jenazah hingga ke rumah duka.  Selain Randi, satu mahasiswa juga jadi korban tewas sebagai buntut demonstrasi di ibu kota Sultra pada Kamis lalu itu. Muhammad Yusuf Kardawi, mahasiswa Fakultas Teknik UHO, mengembuskan napas terakhir kemarin dini hari, pukul 04.05 Wita.  Yusuf sempat menjalani operasi di Rumah Sakit Bahteramas, Kendari. Dia sempat dijenguk Gubernur Sultra Ali Mazi sebelum dioperasi.  Mahasiswa Jurusan D-3 Teknik Sipil Fakultas Teknik UHO tersebut meninggal dunia saat menjalani perawatan di ICU pascaoperasi. ”Kami keluarga minta kasus ini tetap dikawal, diusut tuntas,” kata Rahman, salah seorang kerabat mahasiswa berusia 19 tahun itu, kepada Kendari Pos.  Dari Jakarta, Kadivhumas Polri Irjen M. Iqbal mengatakan, gugurnya dua mahasiswa di Kendari itu telah dipastikan akibat tembakan. Sayang, proyektil peluru tidak ditemukan karena luka tembakan ban. Ada petunjuk lain yang didalami, yakni tertembaknya seorang ibu yang tinggal dekat dari lokasi unjuk rasa.  Otopsi untuk Randi, kata Iqbal, telah dilakukan secara terbuka. Adapun untuk Yusuf masih dalam proses. ”Otopsi ini dilakukan di tempat netral sehingga keluarga dan mahasiswa bisa mengikutinya,” paparnya.  Kedua korban diduga mengalami luka tembus. Peluru masuk dan keluar dari tubuh korban. Namun, untuk mengetahui siapa dan bagaimana proses penembakan, yang dibutuhkan tidak hanya otopsi.  Diperlukan uji balistik untuk mengetahui dari senjata jenis apa. ”Proyektil peluru belum ditemukan,” terangnya.  Ada petunjuk lain yang saat ini sedang didalami. Yakni, adanya seorang ibu yang tertembak di dekat lokasi unjuk rasa. Ibu tersebut diduga tertembak karena sebuah rikoset alias pantulan peluru.  Saat ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah membentuk dua tim, dari Propam dan Itwasum Polri. Tim dari Propam dipimpin Brigjen Hendro Pandowo dan tim dari Itwasum dipimpin Brigjen Dedi Gabriel.  Polri menjamin, bila oknum aparat, pelakunya tegas akan diproses hukum. Namun, asas praduga tidak bersalah tetap harus diutamakan. ”Perlu pembuktian terlebih dahulu,” papar dia di kantor Divhumas, Jakarta, kemarin.  Sementara itu, Presiden Joko Widodo menginstruksi Tito Karnavian untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo. Sebab, melakukan tindakan kekerasan, apalagi pembunuhan, tidak diperbolehkan dalam menghadapi aksi.  ”Yang disampaikan Kapolri kepada saya, tidak ada perintah apa pun dalam rangka demo ini membawa senjata. Jadi, ini akan ada investigasi lebih lanjut,” ujar dia seusai salat Jumat di Masjid Baiturrahman, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin (27/9).  Bisa Keluar dari ICU Hari Ini  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/FOTO-BOKS_DOKUMEN-KELUARGA_Jawa-Pos.jpg" alt="SEBAGAI IBU DAN ISTRI: SBY dan Ani Yudhoyono saat menyambangi sang putra pertama, AHY, di Akmil, bersama putra kedua mereka, Ibas. Tampilan sampul biografi Ani Yudhoyono. (DOKUMEN KELUARGA)" width="100%">
<figcaption>SEBAGAI IBU DAN ISTRI: SBY dan Ani Yudhoyono saat menyambangi sang putra pertama, AHY, di Akmil, bersama putra kedua mereka, Ibas. Tampilan sampul biografi Ani Yudhoyono. (DOKUMEN KELUARGA)</figcaption>
</figure> Faisal Amir, mahasiwa Universitas Al Azhar Indonesia. (Dokumen Keluarga)  Tidak banyak kata yang diucapkan Faisal Amir. Hanya iya, disusul kedipan mata. Tapi, itu pertanda nyata bahwa kondisinya telah membaik.  ”Tadi siang sempat tanya sudah berapa lama di sini,” ucap Sukarliono, menirukan pertanyaan yang disampaikan sang anak. ”Empat hari, saya jawab,” lanjutnya.  Kemarin sore (27/9), pukul 17.45, Jawa Pos dengan ditemani Sukarliono berkesempatan menjenguk mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia yang biasa disapa Ical itu. Dia masih berada di ruang Intensive Care Unit RS Pelni, Jakarta.  Selasa malam lalu (24/9) Ical dilarikan ke rumah sakit tersebut setelah ditemukan bersimbah darah. Padahal, sejumlah kawan kali terakhir melihat dia masih membantu evakuasi sejumlah demonstran untuk menghindari gas air mata yang ditembakkan oleh polisi.  Walau mengalami luka parah di kepala dan bahu kanan, Ical mampu melalui masa kritis dengan baik. Bahkan, kemarin tim dokter memberikan kabar baik lain: Ical bisa segera dipindah ke ruang perawatan biasa.  ”Besok siang kalau sudah baik bisa pindah ruangan,” kata Asma Ratu Agung, ibunda Ical yang setiap hari mendampingi sang buah hati.  Kemarin Ratu secara resmi sudah melaporkan kasus anaknya kepada Komnas HAM. ”Respons Komnas HAM sangat positif,” imbuhnya. Namun, laporan kepada kepolisian belum dibuat. Rencananya, laporan itu dibuat pekan depan. ”Kami kumpulkan bukti dan saksi,” ujar dia.

Kenapa Ditembak, Kenapa Dia Ditembak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-mahasiswa-RKUHP-Ali.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Demonstrasi mahasiswa yang meluas di berbagai daerah membuat pemerintah gerah. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir meminta para rektor mencegah mahasiswa kembali turun ke jalan. Jika gagal, dia mengancam akan memberikan sanksi.  Nasir menyampaikan hal itu setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Jakarta kemarin (26/9). Presiden memerintah Nasir untuk mengajak mahasiswa mengedepankan dialog. ”Arahannya adalah jangan sampai kita menggerakkan massa, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak diinginkan,” ujarnya.  Sanksi bagi rektor bergantung pada kondisinya. Jika terbukti melakukan pengerahan, sanksinya akan keras. ”Sanksi keras ada dua, bisa SP (surat peringatan) pertama, SP kedua. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya, ini bisa tindakan hukum,” imbuhnya.  Dia beralasan, aksi demonstrasi mahasiswa bukan cara yang tepat. Sebab, dikhawatirkan ada kelompok lain yang memanfaatkan. Menurut Nasir, tuntutan mahasiswa sudah diakomodasi DPR melalui beberapa pertemuan. ”Jangan sampai ada para penunggang gelap,” ujar mantan rektor Universitas Diponegoro itu.  Hari ini Nasir dijadwalkan mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan itu, menteri berusia 59 tahun tersebut sekaligus akan mengajak mahasiswa berdialog. Membahas dan menjelaskan RUU yang menjadi kontroversi di masyarakat. Nasir tidak menutup kemungkinan akan melakukan road show ke kampus-kampus.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/oke-Demo-Mahasiswa-di-Surabaya-Khusaini-2a-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu (25/9). Ribuan mahasiswa yang datang menyampaikan enam tututan mahasiswa yang disuarakan yaitu mendesak pemerintah menerbitkan Perppu pembatalan UU KPK,  (Ahmad Khusaini /Jawa Pos)  Pernyataan Menristekdikti tersebut menuai kritik. Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Basuki Wasis yang mewakili Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia menegaskan bahwa mahasiswa dan akademisi di kampus memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kemudian, tradisi berpikir kritis merupakan upaya pengembangan pengetahuan ilmu dan teknologi. Ancaman sanksi yang disampaikan Menristekdikti, kata dia, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademis yang digagas pada 2017. ”Mendesak kepada Presiden Jokowi dan Menristekdikti untuk meminta maaf,” katanya.  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga menilai kebijakan tersebut tak hanya tidak tepat, tapi juga inkonstitusional. ”Ini tindakan melanggar hukum UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum,” ujarnya.  Menurut Asfin, kebijakan tersebut akan menambah rentetan kesalahan sikap pemerintah dalam merespons aksi mahasiswa. Sebelumnya, negara justru menanggapi aksi demo mahasiswa dengan kekerasan, pengejaran, dan penangkapan. ”Bahkan, ada yang sedang makan saja ditangkap,” ungkapnya.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan cara-cara Orde Baru untuk membungkam suara mahasiswa dengan menjatuhkan sanksi kepada rektor. Sebab, itu adalah cermin kemunduran dalam berdemokrasi. ”Jika Menristekdikti menekan mahasiswa melalui rektor, itu sudah keliru. Menteri berlaku otoriter.”

Pemerintah Jangan Gunakan Cara Orde Baru Bungkam Suara Mahasiswa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aksi demo mahasiswa

Berita Terkini