<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/JKT_Kamisan-Ke-807_MIFTAHUL-HAYAT10-3482209956.jpeg" alt="Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, Sumarsih mengikuti aksi Kamisan Ke-807 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis&nbsp;(29/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, Sumarsih mengikuti aksi Kamisan Ke-807 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis&nbsp;(29/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Maria Catarina Sumarsih atau yang dikenal Sumarsih menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/5). Pencetus aksi Kamisan ini menemui Gubernur Pramono untuk mengadukan masalah yang dialaminya. Kaali ini, problrmnya bukan terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh anaknya, Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan), mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas dalam peristiwa Semanggi I. Melainkan terkait permasalahan banjir yang terus menerus terjadi di kompleks rumahnya di wilayah Jakarta Barat. Hampir setiap kali hujan dengan intensitas tinggi, kompleks perumahannya terendam.&nbsp; Diketahui, banjir masih menjadi permasalahan utama di Jakarta. Pada hujan kemarin, tercatat terdapat 5 RT di Jakarta Barat mengalami banjir. Dengan rincian, 3 RT di Kelurahan Duri Kepa dan 2 RT di Kelurahan Sukabumi Selatan. Namun saat ini, banjir dipastikan telah surut seluruhnya.

Maria Catarina Sumarsih temui Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk bahas masalah banjir yang terjadi di Jakarta Barat.

Sumarsih, Pencetus Aksi Kamisan dan Ibunda Wawan Korban Semanggi I Temui Gubernur Jakarta Pramono Anung, Adukan Banjir di Rumahnya di Jakbar

<div id="m#msg-f:1827115882156690988" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/Screenshot_2025-03-20-19-56-43-723_comgoogleandroidgm-edit-1383707849.jpg" alt="KEMBALIKAN MILITER KE BARAK: Aksi kelompok Kamisan Surabaya menolak revisi UU TNI yang baru disahkan DPR RI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KEMBALIKAN MILITER KE BARAK: Aksi kelompok Kamisan Surabaya menolak revisi UU TNI yang baru disahkan DPR RI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1827115882156690988-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Gelaran Apel Pasukan Operasi Ketupat 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (20/3), diwarnai aksi protes dari kelompok Aksi Kamisan Surabaya. Mereka turun ke jalan untuk menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI yang baru saja disahkan DPR RI pada hari yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015791402/jika-pasangan-melakukan-7-hal-ini-ia-tak-sekadar-cinta-tapi-juga-benar-benar-bersyukur-memiliki-anda-dalam-hidupnya">Jika Pasangan Melakukan 7 Hal Ini, Ia Tak Sekadar Cinta tapi Juga Benar-benar Bersyukur Memiliki Anda Dalam Hidupnya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para demonstran menilai revisi UU No. 34 Tahun 2004 sebagai ancaman bagi demokrasi, karena membuka peluang bagi perwira TNI untuk menduduki jabatan sipil di 15 lembaga strategis. Mereka menilai kebijakan ini menghidupkan kembali konsep dwi fungsi TNI, yang mengingatkan pada masa Orde Baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menolak keras revisi ini karena berpotensi melemahkan supremasi sipil dan membuka jalan bagi militerisme dalam pemerintahan," ujar Zaldi Maulana, koordinator aksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, mereka mengkritik DPR yang dinilai mengesahkan UU ini tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Padahal, menurut mereka, reformasi sektor keamanan yang lebih mendesak adalah perubahan dalam sistem Peradilan Militer untuk memastikan kesetaraan hukum bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Revisi ini justru menjadikan perwira TNI sebagai pemburu rente dan jabatan sipil, bukan sebagai profesional di bidang pertahanan," tambah Zaldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para demonstran mendesak pemerintah untuk membatalkan pengesahan UU tersebut dan mengawal profesionalisme TNI agar tetap fokus pada tugas pertahanan negara. Mereka juga menyerukan kepada masyarakat untuk menolak segala bentuk militerisme yang berpotensi melemahkan supremasi sipil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai bentuk komitmen, Aksi Kamisan menyatakan akan terus menggalang dukungan dan merencanakan aksi lanjutan dalam waktu dekat. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Gelaran Apel Pasukan Operasi Ketupat 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (20/3), diwarnai aksi protes dari kelompok Aksi Kamisan

Tolak Revisi UU TNI, Aksi Kamisan Surabaya Warnai Apel Operasi Ketupat di Grahadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/19/2_mere_2-732283457.jpg" alt="MERAWAT INGATAN: Karya 818 milik Laila Tifah. Karya ini merekam Aksi Kamisan yang sudah berlangsung bertahun-tahun." width="100%">
<figcaption>MERAWAT INGATAN: Karya 818 milik Laila Tifah. Karya ini merekam Aksi Kamisan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.</figcaption>
</figure> Sebanyak 25 seniman perempuan menunjukkan responsnya terhadap berbagai fenomena sosial. Ada yang percaya air bersifat setia untuk kembali ke jalannya. Pun ada yang merekam Aksi Kamisan. TERPACAK instalasi berbentuk tetesan air di tengah ruang Gedung D Galeri Nasional mulai 30 April hingga Kamis (16/5) lalu. Tetesan air itu seakan menetes dari tembok yang terbuat dari papan kayu, meluncur hingga ke lantai. Yang secara terang benderang menunjukkan bahwa karya ini bertema lingkungan adalah kardus yang dijadikan material karya seni. Sang seniman KaNA Fuddy Prakoso seakan mengajak semua untuk mari mendaur ulang. Barang tidak terpakai sekalipun bisa menjadi karya seni bernilai tinggi. Dengan begitu, terlihatlah bagaimana keseimbangan antara konsep dan material yang digunakan alumnus Institut Seni Indonesia (ISI) Jogjakarta tersebut. &rdquo;Saya ini dalam berkarya berkonsep air. Karena hidup di atas Kali Gelis di Kudus,&rdquo; ujar KaNA pekan lalu. Sementara itu, tajuk pameran kolektif ini adalah Tempatan. Kali Gelis merupakan sungai yang membelah Kudus dengan hulu sungainya yang terletak di Puncak Songolikur, Gunung Muria. Sebuah sungai yang begitu bersejarah karena menjadi pintu masuk perdagangan para pedagang Tionghoa dan Gujarat, bahkan sejak zaman perwalian. Konon, Sunan Kudus yang bernama asli Ja&rsquo;far Shadiq berasal dari Gujarat. Memang banyak versi soal asal muasal Sunan Kudus. Nama Kali Gelis itu pula yang menginspirasi KaNA untuk menyematkan judul Kaligelis untuk karya seninya. Bahan karya seninya memang sengaja menggunakan kardus. Belakangan, memang karya-karyanya dominan menggunakan material tersebut. &rdquo;Seni itu kehidupan. Karena itulah harus menjaga lingkungan. Saya mempergunakan apa yang dimiliki karena keluarga mengonsumsi banyak kardus dari pamper,&rdquo; tutur KaNA. Konsep air yang digenggamnya makin kuat setelah belakangan ini Kudus dan Demak kian sering dilanda banjir. Hingga muncul isu kembalinya Selat Muria yang memisahkan antara Demak dan Kudus yang lebih dekat dengan Gunung Muria. &rdquo;Saya percaya air itu setia. Akan kembali ke jalannya. Begitu pula dengan Jakarta, yang merupakan sedimentasi dari 13 sungai,&rdquo; papar KaNA. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/19/41_mere_1-1785817028.jpg" alt="PANTANG TERLEWAT: Pengunjung mengabadikan karya-karya yang terpajang di Gedung D Galeri Nasional, Jakarta. Pameran kolektif Tempatan berlangsung sampai 16 Mei lalu." width="100%">
<figcaption>PANTANG TERLEWAT: Pengunjung mengabadikan karya-karya yang terpajang di Gedung D Galeri Nasional, Jakarta. Pameran kolektif Tempatan berlangsung sampai 16 Mei lalu.</figcaption>
</figure> KaNA merupakan satu dari 27 anggota Empu Gampingan, yakni sebuah komunitas seniman perempuan Jogjakarta. Yang karena kesamaan latar belakang. Semangat berkarya yang sama membaranya, terus menghidupkan seni rupa. &rdquo;Kami bernostalgia saling menyemangati satu sama lain untuk terus berkarya,&rdquo; papar founder Ruang Garasi tersebut. Untuk pameran kali ini terdapat 25 anggota Empu Gampingan yang terlibat. Dua anggota lainnya izin absen karena berbagai keperluan. &rdquo;Pameran ini menunjukkan kengeyelan kami semua untuk terus berkarya,&rdquo; terangnya. Karya seni lain yang membetot perhatian berjudul 818 karya Laila Tifah. Judul karya yang dihitung dari jumlah hari Kamis yang telah ditempuh Aksi Kamisan hingga pameran lukisan ini berakhir. &rdquo;Memang karya ini menyorot soal Aksi Kamisan,&rdquo; papar Laila. Karya ini terdiri atas tujuh fragmen drawing pen di plastik dalam kotak kaca. Ketujuhnya menggambarkan simbol-simbol Aksi Kamisan, dari payung hitam, pagar Istana Negara, hingga Ibu Sumarsih. Melihat satu per satu fragmen itu menunjukkan sensasi yang estetis, tetapi bernuansa sendu. Mungkin karena penggunaan warna hitam yang tunggal dalam karya. Namun, yang menonjol adalah efek meruang dari karya seni ini. Ada objek yang terkesan jauh, ada yang menengah dan begitu dekat. Memandangnya menjadi begitu mengesankan. &rdquo;Saya memang merespons kembali Aksi Kamisan, dulu saya pernah melukis Aksi Kamisan pada 2013, kini dalam media yang berbeda,&rdquo; urai Laila. Menurut dia, untuk membuat karya ini, diperlukan waktu satu bulan. Namun, yang paling lama adalah membuat efek meruang. Setelah drawing selesai, kalau belum puas, plastik dalam kotak kaca itu dibongkar ulang. &rdquo;Tapi, tetap asyik,&rdquo; ujarnya, lantas tertawa. Dalam karya ini memang Laila ingin merekam bagaimana seorang Ibu Sumarsih begitu setiap menjalankan perjuangannya dengan Aksi Kamisan. &rdquo;Sebanyak 818 hari kami terus berjuang kendati belum membawa hasil,&rdquo; kata Laila. (idr/c12/dra)

Sebanyak 25 seniman perempuan menunjukkan responsnya terhadap berbagai fenomena sosial. Ada yang percaya air bersifat setia untuk kembali.

Pameran Kolektif ”Tempatan” Empu Gampingan, Merespons Lingkungan hingga Aksi Kamisan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/WhatsApp-Image-2023-07-04-at-185834-252060575.jpeg" alt="Fotografer senior tanah air, Darwis Triadi di Gedung Sapta Pesona di Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta pada Senin (3/7). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Fotografer senior tanah air, Darwis Triadi di Gedung Sapta Pesona di Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta pada Senin (3/7). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Darwis Triadi, yang terkenal sebagai seorang seniman dan fotografer ternama, menuai kritik dari pengguna internet setelah ditemukan mengeluarkan komentar kontroversial di akun Instagram salah satu lembaga media nasional, terkait dengan aksi Kamisan yang diadakan di Istana Negara Jakarta. Aksi Kamisan merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap Kamis di depan Istana Negara oleh keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dimulai pertama kali pada tanggal 18 Januari 2007, tujuan utama dari aksi ini adalah untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM yang serius di Indonesia. Beberapa contoh dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang dimaksud termasuk Tragedi Semanggi, Trisakti, Peristiwa 13-15 Mei 1998, Peristiwa Tanjung Priok, dan lain-lain, yang menyebabkan sejumlah orang tewas atau menghilang tanpa jejak. Sampai saat ini, nasib orang-orang yang menghilang tersebut masih belum jelas. Pada Kamis, tanggal 15 Februari 2024, aksi Kamisan kembali diadakan. Salah satu tokoh utama dari gerakan ini, Maria Catarina Sumarsih, yang juga dikenal sebagai Bu Sumarsih, melakukan simbolik dengan mengeluarkan kartu merah sebagai bentuk protes kepada pemerintah di Istana Negara. Aksi ini menjadi perhatian nasional. Darwis Triadi kemudian memberikan komentarnya terkait hal tersebut. "Ya sudahlah, pemilu sudah berakhir Bu. Tinggal menunggu pengumuman resmi dari KPU, bahkan hasil quick count pun sudah tersedia. Terimalah dengan lapang dada," begitu bunyi tulisannya. Dengan niat menjadi bijaksana, Darwis Triadi kemudian memberikan nasihat kepada Sumarsih agar tidak menciptakan kerusuhan. Melalui komentarnya, Darwis Triadi menduga bahwa Sumarsih mungkin telah diperintahkan oleh seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Akhirnya, ia menyarankan Sumarsih untuk pulang saja. "Lebih baik tidak menciptakan kekacauan. Jangan mau terlibat dalam hal-hal seperti ini, lebih baik pulang saja," lanjut Darwis Triadi. Tidak berhenti di situ, Darwis Triadi mengaku bahwa dia "mampu" memahami mengapa aksi Kamisan diadakan pada tanggal 15 Februari 2024, bukan sebelum pemilihan umum dilakukan. "Tujuan dari aksi tersebut sudah bisa dipahami, mengapa tidak diadakan jauh sebelum pemilihan umum," tambah Darwis Triadi.

Darwis Triadi, yang terkenal sebagai seorang seniman dan fotografer ternama, menuai kritik dari pengguna internet usai komentar aksi kamisan

Komentari Aksi Kamisan di Depan Istana, Darwis Triadi Dirujak Netizen

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/IKOHI-644890504.jpeg" alt="Ketua PBHI Julius dan Anggota Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Sri Hidayati menuntut penuntasan kasus penghilangan paksa yang pernah terjadi di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ketua PBHI Julius dan Anggota Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Sri Hidayati menuntut penuntasan kasus penghilangan paksa yang pernah terjadi di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Sri Hidayati menuntut penuntasan kasus penghilangan paksa yang pernah terjadi di Indonesia. Ia berharap kepemimpinan nasional ke depan bisa menuntaskan berbagai kasus penghilangan paksa yang hingga kini belum terungkap. "Sebab, kasus penghilangan paksa di bawah pemimpin yang tidak berlatar belakang HAM saja tidak selesai, apalagi bila ke depan negara dipimpin oleh pelaku dalam kasus tersebut," ujar Sri dalam diskusi memperingati Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional di Sadjoe Cafe &amp; Resto Tebet,&nbsp;Jakarta&nbsp;Selatan,&nbsp;(30/8). Sri menegaskan, tidak mungkin mereka membongkar diri sendiri, karena sama saja dengan bunuh diri. Oleh karena itu, dia menekankan bahwa keluarga korban kasus penghilangan paksa tidak akan diam dan akan terus melawan demi menuntut keadilan. "Karena penyelesainnya masih jalan di tempat, saat ini sudah banyak Masyarakat yang masih memperjuangkan penuntasan kasus penghilangan paksa," ujar Sri. Dalam diskusi yang sama, Ketua PBHI Julius Ibrani juga menyinggung adanyanya narasi elite politik yang mengatakan bahwa isu penghilangan paksa sebagai masalah 5 tahunan, gampang dijawab. Pertama, lanjutnya, soal isu penghilangan paksa, PBB pada tahun 1992 sudah mengeluarkan konvensi antipenghilangan orang secara paksa. Kedua, hari antipenghilangan paksa internasional 30 Agustus dan sudah ditetapkan oleh resolusi umum PBB pada 2010. "Kemudian korban dan jejaring LSM HAM sudah bicara dan aksi Kamisan ke 785 kalinya. Bukan gara-gara hari ini, atau menjelang pemilu. Kami sudah bersuara sejak lama bersama korban," tutur Julius. Julius juga mengatakan, bangsa Indonesia saat ini menghadapi situasi sosial politik di mana elite politik yang membajak narasi&nbsp;pelanggaran HAM, salah satunya Budiman Sudjatmiko yang bicara soal penculikan era Orde Baru. "Budiman Sudjatmiko bukan korban penculikan paksa, dia korban partai," kata Julius. Menurut Julius, Budiman bukan orang yang legitimate bicara soal korban penculikan dan penghilangan paksa karena aktivis 1998 itu dinilai tidak mendampingi siapa pun dari korban&nbsp;penculikan&nbsp;dan penghilangan paksa, "Kalau dia bicara sebagai aktor 27 Juli silakan saja, tetapi tidak berhak mewakili seluruh korban," ujar Julius.

Bangsa Indonesia saat ini menghadapi situasi sosial politik di mana elite politik membajak narasi pelanggaran HAM, salah satunya Budiman.

Ketua PBHI: Budiman Sudjatmiko Bukan Korban Penculikan Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/moeldoko_robertus-risky-6.jpg" alt="KEBANGSAAN: Kepala staf kepresidenan, Jendral TNI (Purn) Moeldoko berswa foto usai memberikan seminar kebangsaan dihadapan para mahasiswa baru di Airlangga Convention Center, Unair Kampus C, Jalan Mulyorejo, Surabaya, Sabtu (10/8/2019). Kegiatan tersebut" width="100%">
<figcaption>KEBANGSAAN: Kepala staf kepresidenan, Jendral TNI (Purn) Moeldoko berswa foto usai memberikan seminar kebangsaan dihadapan para mahasiswa baru di Airlangga Convention Center, Unair Kampus C, Jalan Mulyorejo, Surabaya, Sabtu (10/8/2019). Kegiatan tersebut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko diusir dalam Seruan Aksi Kamisan di Semarang pada Kamis (18/11) kemarin. Moeldoko pun menjelaskan alasan dirinya mendatangi massa aksi massa tersebut.  Menurut Moekdoko, kala itu dirinya mendapatkan laporan dari Wali Kota Semarang Hendar Prihadi bahwa sedang ada aksi. Demo itu adalah yang menyuarakan persoalan hak asasi manusia (HAM). Sehingga dia putuskan untuk menenui para peserta aksi dengan didampingi oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Wali Kota Semarang Hendar Prihadi.  "Intinya adalah saya ingin memahami apa yang sedang dia sampaikan kepada pemerintah atas berbagai persoalan tentang masa lalu. Saya datang ke sana untuk melihat berbagai spanduknya, terus saya mencoba untuk berbicara dengan mereka, tapi berbagai suara dari mereka tidak menginginkan atas apa yang disampaikan," ujar Moeldoko kepada wartawan, Jumat (19/11).  Moeldoko tidak mempermasalahkan dirinya diusuir oleh massa peserta aksi. Baginya itu adalah hal yang biasa. Tetapi dirinya simpati dan peduli terhadap unjuk rasa yang dilakukan tersebut.  "Bagi saya itu sesuatu yang biasa, saya menghormati dan menghargai apa yang sudah dia sampaikan. Untuk itu, saya beserta rombongan meninggalkan tempat," katanya.  "Pertanyaannya kenapa saya datang? kan begitu. itulah sebuah wujud kalau kami datang untuk melihat dan mendengarkan," tambahnya.  Mantan Panglima TNI tersebut menuturkan, pemerintah tidak pernah lari dari persoalan mengenai HAM. Pemerintah tetap berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kejahatan HAM.  "Saya ingin juga menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM, tidak menutup mata dan telinga, tapi tetap memberi kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu," ungkapnya.  Sebelumnya, massa Aksi Kamisan Semarang mengunggah video aksi di depan Hotel Paragon, Kamis (18/11). Dalam video itu, mereka mengusir KSP Moeldoko dan sejumlah pejabat yang datang.  Massa aksi kecewa terhadap pemerintah yang mengabaikan persoalan HAM selama ini. Mereka enggan memberi panggung bagi orang-orang yang tidak menyelesaikan persoalan HAM, meski punya kewenangan untuk melakukannya.  "Ini panggung rakyat, pelanggar HAM tidak boleh dikasih ruang," ungkap salah satu massa aksi dalam video yang diunggah tersebut.

Diusir Massa di Aksi Kamisan, Moeldoko: Itu Sesuatu Hal yang Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-kantongi-izin-aksi-kamisan-di-malang-dibubarkan-sekelompok-massa_m_.jpg" alt="Polisi berusaha memediasi peserta aksi Kamisan dengan massa dari Idarah Thariqah al-Mu" width="100%">
<figcaption>Polisi berusaha memediasi peserta aksi Kamisan dengan massa dari Idarah Thariqah al-Mu</figcaption>
</figure>JawaPos.com&ndash; Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional menggelar aksi Kamisan. Namun aksi tersebut dibubarkan oleh massa dari Idarah Thariqah al-Mu' tabarah. Sejumlah massa dari Idarah Thariqah al-Mu' tabarah itu tiba-tiba mendatangi peserta Kamisan di depan Balaikota Malang, Kamis sore (27/9). Mereka meminta agar para mahasiswa itu tidak melakukan aksi.&nbsp; Semula, massa yang mengenakan pakaian serba putih tersebut menegur secara halus peserta aksi. Namun, karena teguran itu tidak diindahkan, massa kemudian memaksa mereka untuk bubar. Bahkan, ada beberapa peserta aksi yang harus ditarik agar segera pergi meninggalkan tempat. Polisi yang semula menjaga aksi, juga ikut mengamankan situasi tersebut. Setelah melakukan mediasi, akhirnya peserta aksi berkenan meninggalkan lokasi. Perwakilan massa Idarah Thariqah al-Mu' tabarah Haris Budi Kuncahyo menyampaikan, mereka membubarkan Kamisan karena aksi tidak mengantongi izin dan mengangkat tema yang tidak sesuai. "Mereka akan mengadakan demo lanjutan soal 65. Mereka bisa kuliah bebas, makan minum di Kota Malang bebas. Tidak ada intimidasi. Kebebasan publik luar biasa, tapi kan ada aturan. Silahkan kirim surat ke kepolisian tentang apa yang akan disampaikan," terang Haris. "Soal kemerdekaan Papua itu, ini Kamisan, tapi aksi 65 yang dipahami anak-anak itu soal kemerdekaan Papua. Setahu saya mereka juga anak-anak yang aktif di AMP (Aliansi Mahasiswa Papua, Red) yang menyuarakan berpisah dari NKRI. Itu yang kami tentang karena di Malang mereka diterima untuk belajar dengan baik bahkan ada yang dapat beasiswa," sambungnya panjang lebar. Koordinator aksi Rico Tude mengatakan, pihaknya sebenarnya ingin menyuarakan terkait momen menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang sarat akan berita hoax. Mereka juga menyuarakan terkait isu '65.&nbsp;"Banyak hoax diproduksi terkait isu 65. Baik oleh rezim atau oposisi. Melalui aksi Kamisan kami ingin menyuarakan itu," ujarnya.&nbsp; Menurutnya, isu tersebut telah menjadi komoditas politik. "Misalnya Jokowi pernah dituduh antek komunis. Padahal duduk persoalanya bukan di situ. 3 juta korban pembantaian 65 itu bukan hanya angka tapi mereka dipresekusi dan dibunuh dengan cara keji," lanjut Rico.&nbsp; Namun, Rico mengakui jika aksi tersebut tidak mengantongi izin. "Ini kemarin kelalaian tidak memberi surat pemberitahuan. Yang biasa mengurus itu nggak memasukkan (ke kepolisian)," kilahnya.&nbsp; Terkait tudingan bila Kamisan ditunggangi oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Rico mengaku jika kawan-kawan Papua memang ikut serta, Menurutnya mahasiswa Papua itu memiliki kepentingan untuk menyampaikan hal terkait penegakan HAM. Sementara itu Wakapolres Malang Kota Kompol Bambang Kristanto Utomo mengatakan, pihaknya memang tidak menerima izin atau pemberitahuan dari peserta Kamisan. "Kami mengambil langkah mengamankan masing-masing pihak agar tidak terjadi gesekan. Terpaksa kami pisahkan," terang Bambang. Dia menyampaikan, aksi Kamisan &nbsp;memang rutin dilakukan. Meskipun begitu, lanjut dia, tetap harus ada laporan yang masuk. "Sebelumnya (laporan) ada, tapi minggu ini tidak ada," tambahnya, &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Tak Kantongi Izin, Aksi Kamisan di Malang Dibubarkan Sekelompok Massa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-terima-aksi-kamisan-wiranto-tak-nampak-di-istana_m_216905.jpeg" alt="Menkopolhukam Wiranto diketahui tak nampak di Istana saat Jokowi menerima Aksi Kamisan." width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto diketahui tak nampak di Istana saat Jokowi menerima Aksi Kamisan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kelompok aksi Kamisan yang di isi oleh para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu, akhirnya diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana. Namun, Menkopolhukam Wiranto, yang membawahi bidang penegakan hukum dan perlindungan HAM, justru tak terlihat berada di Istana. Hari ini, Kamis (31/5), bertepatan dengan aksi Kamisan yang ke-540. Sehingga para keluarga korban berharap pemerintahan Jokowi segera menuntaskan berbagai kasus HAM berat. "Yang kami tuntut Pak Jokowi menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, dan menugaskan jaksa agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM," ucap Maria Catharina Sumarsih, sebelum bertemu Jokowi. Sumarsih merupakan orang tua korban tragedi Semanggi I, Realino Norma Wirawan. Dia juga sudah pernah menyampaikan tuntutan kepada Jokowi, melalui Kantor Staf Presiden (KSP) pada Februari 2017 lalu dan menyampaikan tuntutan yang sama. "Berulang kali kami masuk ke Istana presiden. Saya berharap Pak Jokowi memenuhi komitmennya untuk mewujudkan visi misi dan program aksi yaitu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Sumarsih menegaskan. Saat ditanya apakah ada rencana mengajak presiden ikut aksi Kamisan? Sumarsih mengatakan bahwa semestinya tidak perlu diajak. Pasalnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu bisa langsung hadir di antara keluarga korban yang menggelar aksi di depan Istana Merdeka. Saat pertemuan di Istana Merdeka kali ini, Jokowi didampingi Kepala Staf Presiden Moeldoko, Staf Khusus Presiden Johan Budi dan beberapa staf lainnya. Sedangkan Menko Polhukam Wiranto sudah lebih dulu meninggalkan Istana sebelum keluarga korban pelanggaran HAM berat tiba. Dia pun beralasan ada kegiatan lain. "Tanya ke mensesneg, saya ada tugas lain," jawab Wiranto sebelum memasuki mobil dinasnya.&nbsp;

Jokowi Terima Aksi Kamisan, Wiranto Tak Nampak di Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/satu-tahun-kasus-novel-baswedan-aktivis-malang-gelar-aksi_m_204046.jpeg" alt="AKSI: Belasan aktivis yang tergabung dalam Komite Aksi Kamisan Malang menggelar unjuk rasa di depan Balaikota Malang, Kamis (12/4) petang." width="100%">
<figcaption>AKSI: Belasan aktivis yang tergabung dalam Komite Aksi Kamisan Malang menggelar unjuk rasa di depan Balaikota Malang, Kamis (12/4) petang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belasan aktivis yang tergabung dalam Komite Aksi Kamisan Malang menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Kamis (12/4) petang. Aksi mereka kali ini yakni untuk memperingati satu tahun kasus penyiraman air keras oleh oknum tak dikenal pada penyidik KPK Novel Baswedan. Di tengah-tengah aksi, mereka kompak menyanyikan lagu berjudul Sebelah Mata yang didedikasikan band indie Efek Rumah Kaca untuk Novel Baswedan. Dengan mengenakan baju hitam dan payung hitam bertuliskan Menolak Lupa, para peserta aksi melakukan orasi serta membagi selebaran pada pengguna jalan.&nbsp; Juru bicara aksi, Abdurrahman Sofyan mengungkapkan, aksi tersebut digelar untuk memperingati satu tahun kasus penyiraman air keras oleh oknum tak dikenal pada penyidik KPK Novel Baswedan. Dia menyampaikan, dalam unjuk rasa tersebut, Komite Aksi Kamisan Malang mengajukan dua tuntutan. Pertama untuk Kapolri agar segera mengumpulkan bukti-bukti kejadian dan mengungkap motif serta aktor di balik kejadian penyiraman air keras itu. "Kami juga mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyikapi kelambanan penyelesaian kasus ini dengan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF)," ujarnya di sela-sela aksi, Kamis (12/4). Menurut Sofyan, Presiden memiliki kewenangan lebih dalam kasus ini. "Selama ini Presiden Jokowi hanya menyatakan mendukung penuntasan kasus tapi tidak memberi instruksi nyata. Selama satu tahun ini kasus terkesan mandek karena kepolisian selalu berdalih kekurangan bukti," paparnya.&nbsp; Dalam aksi tersebut, mereka juga membawa sejumlah banner dan poster. Diantaranya bertuliskan Jokowi Tuntaskan Kasus Novel, Menolak Lupa Kasus Novel Baswedan, hingga 1 Tahun Kasus Novel, Rezim Kemana. Sofyan mengatakan, aksi kamisan dengan tuntutan yang sama digelar serentak di beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya di Jakarta, Makassar, Jogjakarta, dan beberapa kota lain.&nbsp; "Jika kasus ini tidak tuntas, maka para penegak hukum terutama yang mengusut korupsi para pejabat negara bisa terancam juga," tegasnya. Para orator aksi juga menyeru pada masyarakat untuk turut bersolidaritas terhadap upaya teror pada aparat yang tengah melakukan penegakan hukum.

Satu Tahun Kasus Novel Baswedan, Aktivis Malang Gelar Aksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/13250_31064_AKSI-KAMISAN.jpg" alt="Aksi Kamisan melawan lupa." width="100%">
<figcaption>Aksi Kamisan melawan lupa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ruang gerak peserta Aksi Kamisan terus dibatasi di Jakarta. Dengan berbagai cara, aparat berupaya mengintimidasi peserta aksi yang kebanyakan keluarga korban pelanggaran HAM tersebut.&nbsp; Seperti yang terjadi Kamis (12/10), peserta aksi diam itu terus didorong menjauhi Istana Presiden. Polisi juga terus meminta agar aksi menjauh dari istana.&nbsp; Namun peserta aksi tetap tidak mau.&nbsp; &quot;Sebelum aksi dimulai, sejumlah kendaraan telah disiagakan. Bahkan dibuat pembatas tinggi yang membuat kami tidak leluasa berdiri seperti biasanya,&quot; ujar Maria Catarina Sumarsih salah seorang peserta aksi.&nbsp; &quot;Mereka menyebut kami melanggar undang-undang. Padahal mereka sendiri juga melanggar undang-undang karena membiarkan pelanggaran HAM,&quot; terang ibu dari Benardinus Realino Norma Irawan alias Wawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas dalam Peristiwa Semanggi I itu. Tak hanya itu, mobil yang digunakan untuk aksi para peserta sempat ditilang polisi. Sumarsih mengatakan, STNK mobil yang digunakan aksi sempat diminta polisi dengan alasan kegiatan melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan. Aksi Kamisan ke-423 kemarin memang diikuti banyak peserta. Sebab aksi bersamaan dengan peringatan Hari HAM Internasional, 10 Desember. Jika biasanya aksi diikuti puluhan orang, kemarin para peserta mencapai 200-an pengunjuk rasa. (gun/end/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aksi kamisan

Berita Terkini