<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/munajat-212-dinilai-politis-ketua-mui-jakarta-diminta-mundur_m_.jpg" alt="munajat 212" width="100%">
<figcaption>munajat 212</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Alumni Hafidz dari Kampus PTIQ dan Forum Ukhuwah Imam Jakarta menyayangkan atas tindakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang telah memfasilitasi acara Munajat 212 yang digelar Kamis, (21/2) di Monas, Jakarta Pusat. Pernyataan tersebut disampaikan ketika mendatangi Kantor MUI Pusat di kawasan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/2). Menurut mereka, Munajat 212 merupakan acara yang bermuatan politis. "Kami dari keluarga besar dari Alumni Nnsan Hafidz Quran dari kampus PTIQ dan pengurus masjid Jakarta ingin menyampaikan beberapa hal," ujar Syaefudin selaku Dewan Pembina Insan Hafidz PTIQ dan Forum Ukhuwah Imam Jakarta. "Yang pertama menyikapi tentang acara Munajat 212 kami tidak sepakat MUI DKI memfasilitasi acara yang berbau politik, jelas karena ada simbol-simbol dan orasi-orasi tokoh politik," tambahnya. Syaefudin pun menilai kalau MUI DKI tidak netral dalam memfasilitsi negara tersebut karena tidak nampaknya kedua belah pihak dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam acara itu. Justru yang nampak hanyalah satu pihak pasangan capres dan cawapres. "Seandainya itu netral sebagai MUI DKI, maka mestinya tokoh-tokoh itu dari kedua belah pihak, ada semua, ternyata ini kami ikuti dari awal sampai akhir bersama pengurus Masjid Jakarta ini hanya ada satu pihak dari pasangan capres yang satu pihak saja, itu masalahnya," tegasnya. "Yang kedua, kami melihat MUI itu harus dijunjung tinggi karena sebagai ormas tertinggi di republik ini yang menaungi seluruh umat Islam di Indonesia, apakah itu NU, Muhammadiyah dan segala macam ada di MUI, dinaungi oleh MUI. Maka, kami sangat sedih, kami dari generasi muda, pengurus masjid dan pengurus PTIQ, kami menyayangkan tindakan tersebut," tambahnya. Oleh sebab itu, Syaefudin menginginkan agar Ketua MUI DKI Jakarta dicopot dari jabatannya karena dianggap telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Marwah Majelis Ulama Indonesia. "Menurut kami ketua MUI DKI itu telah melanggar AD/ART MUI, untuk itu kami ingin menyampaikan ke MUI Pusat agar segera dicopot ketua MUI DKI yang sekarang, dicopot dari jabatannya karena telah menjatuhkan Marwah Majelis Ulama Indonesia," pungkasnya.

Munajat 212 Dinilai Politis, Ketua MUI Jakarta Diminta Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jurnalis-korban-persekusi-munajat-212-diperiksa-polisi-masih-lidik_m_.jpg" alt="Aksi munajat 212 di Monas" width="100%">
<figcaption>Aksi munajat 212 di Monas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi masih mendalami kasus persekusi dan intimidasi yang dialami sejumlah jurnalis yang sedang meliput di acara Munajat 212 di Kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (21/2). Polisi pun sudah memeriksa dua orang saksi yang merupakan korban dan rekannya sesama jurnalis. "Polres Jakarta Pusat sudah menerima laporan, kemudian memeriksa dua saksi korban dan rekannya yang ikut mengantar. Visum pun sudah dilakukan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Argo Yuwono di Mapolda, Senin (25/2). Argo menjelaskan, dari pemeriksaan dua orang saksi tersebut, tim penyidik akan menentukan langkah selanjutnya untuk mengusut para pelaku persekusi. Akan tetapi, dirinya tidak menjelaskan upaya apa yang akan diambil kepolisian. "Nanti kami tunggu hasil pemeriksaan berikutnya," ujarnya. Sebelumnya, Kepolisian Metro Jakarta Pusat sudah menerima laporan atas insiden persekusi terhadap jurnalis Detik.com Satria Kusuma di acara Munajat 212, Kamis (21/2) malam. Atas laporan tersebut, pihak Polres Metro Jakarta Pusat mengaku masih melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku persekusi. Kepala Humas Polres Jakarta Pusat Kompol Purwadi menegaskan bahwa laporan Satria sudah diterima dengan nomor laporan 358/K/II/2019/ RESTRO JAKPUS tanggal 22 Februari 2019. Korban sendiri melaporkan kejadian tersebut pasca-insiden yang dialaminya pada Jumat (22/2) pukul 00.15 WIB. "Ya, sudah ada laporan itu sudah masuk hari ini. Perkara yang dilaporkan yaitu bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (22/2). Diketahui, Satria menjadi korban persekusi saat dirinya tengah meliput peristiwa pencopetan yang ditangkap di acara 212 di Monas, Kamis (21/2) malam. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki pelaku presekusi terhadap korban. "Masih dalam penyelidikan siapa pelakunya," tambahnya.

Jurnalis Korban Persekusi Munajat 212 Diperiksa, Polisi: Masih Lidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/maruf-amin-curhat-heran-tak-diundang-acara-munajat-212_m_.jpg" alt="Cawapres nomor urut 02, Ma" width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 02, Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin merasa heran sebab dirinya tidak diundang dalam acara Munajat 212. Sebab, lahirnya gerakan tersebut berawal dari fatwa yang dikeluarkan Ma'ruf pada 2017 silam. Ketika itu dia masih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Saya ini kan pendorong 212 yang mengeluarkan fatwa lahirnya 212 kan dari fatwa saya. Saya kok enggak diundang," kata Ma'ruf di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Minggu (24/2). Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menilai, gerakan 212 saat ini berbeda dari yang sebelumnya. Saat ini lebih dipakai sebagai mesin politik oposisi. "Berarti 212 yang kemarin malam itu 212 yang lain bukan yang sama dengan yang saya gerakan itu. Beda," ucapnya. Terkait ada indikasi kampanye atau tidak dalam gelaran acara tersebut, kata Ma'ruf, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurutnya kalau ada yang menyebut calon presiden bisa diartikan sebagai kampanye. "Nanti kita serahkan ke Bawaslu aja. Ada enggak politiknya di situ. Kalau ada politiknya ya berarti politik. Ada orasi politiknya, ada nyebut-nyebut calon presiden atau ga kalau ada berarti politik. Kalau tidak ya berarti murni," jelasnya. Sebelumnya, MUI DKI menyelenggarakan Munajat 212 di Monas pada Kamis (21/2) malam. Tujuan awalnya hanya untuk berdoa. Namun, sejumlah tokoh politik oposisi hadir dan diduga menyelipkan muatan kampanye pasangan calon presiden nomor urut 02.

Ma'ruf Amin Curhat, Heran Tak Diundang Acara Munajat 212

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pdip-kecam-kekerasan-terhadap-pers-di-aksi-munajat-212_m_.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dugaan penganiayaan yang dialami wartawan saat meliput Aksi Munajat 212 dikecam. Sekretaris Jenderal Partai Demorasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan tidak membenarkan aksi kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan yang meliput&nbsp;aksi damai&nbsp;di Lapangan Monas, Jakarta, kemarin. "Apapun kekerasan tidak boleh dibenarkan apalagi terhadap insan pers yang sedang meliput, sama sekali tidak dibenarkan," ujar Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (22/2). Baginya, para pelaku kekerasan itu tidak memahami kekuatan pers sebagai yang menjaga kualitas demokrasi. Menurut Hasto, perilaku kekerasan itu mungkin tidak terlepas dari pernyataan Prabowo Subianto yang mengkritik pers, yang cenderung membelah pers. Hal itu berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi), yang selalu merespons suara dari kalangan pers. Dia menyontohkan kasus remisi Susrama yang membunuh seorang wartawan di Bali. "Pak Jokowi sangat merespons ketika ada remisi atas kasus pembunuhan wartawan, kami merespons aspirasi itu dan akhirnya remisi itu dibatalkan," katanya. Kata Hasto, kejadian kekerasan tadi malam semakin menunjukkan wajah Jokowi-Ma'ruf Amin yang ramah terhadap semua makhluk, apalagi kepada pers. Sebagaimana diberitakan, wartawan detik.com Satria Kusuma dianiaya dan mengalami kekerasan pada saat meliput acara Malam Munajat 212 di Monas. Pada saat merekam kericuhan aksi pencopet, Satria dipiting dan kedua tangannya dipegangi sejumlah orang. Mereka memaksa Satria menghapus video yang sudah direkamnya. Karena tekanan massa, wartawan media online tersebut akhirnya menghapus rekaman. Intimidasi dilaporkan terus berlanjut saat dia dibawa ke tenda. Di sana, dia dikerumuni massa, sempat dipukul dan dipaksa berjongkok. Massa juga mengintimidasi lewat kata-kata.

PDIP Kecam Kekerasan Terhadap Pers di Aksi Munajat 212

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ada-intimidasi-wartawan-maruf-sebut-malam-munajat-212-jadi-rusak_m_.jpg" alt="Maruf Amin, saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Maruf Amin, saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi intimidasi kepada wartawan media online di Malam Munajat 212 di Monas, Jakarta, Kamis (21/2) berbuntut panjang. Bahkan pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum pun sudah dibuat. Menanggapi itu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin ikut menyoroti kejadian ini. Menurutnya kegiatan munajat ini seharusnya digunakan untuk memanjatkan doa kepada Tuhan, bukan ajang kekerasan. "Wah itu, itu tidak baik yah kalau ada munajat kok ada ribut, itu tidak baik. Munajat itu kan khusuk menghadap kepada Allah," ujar Ma'ruf di Rumah Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2). Mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai kebaikan Malam Munajad ini seolah telah dirusak oleh kelakuan sejumlah oknum ini. Ia berharap hal seperti ini tidak terjadi kembali. "Kalau ada keributan itu jadi rusak munajatnya itu, saya kira tidak baik," tegas Ma'ruf.&nbsp; Acara doa bersama Munajat 212 yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat diwaenai kericuhan, setelah adanya peristiwa kecopetan. Diketahui ada dua pelaku pencopetan, satu di antaranya sempat melarikan diri. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan menjelaskan bahwa para pelaku yang berjumlah dua orang itu telah diamankan. Pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut.&nbsp; &ldquo;Iya itu diduga copet ya, ada dua orang dan sudah kami bawa, ya itu diduga ya (awal kericuhan),&rdquo; jelas Harry saat dikonfirmasi, Kamis (21/2).&nbsp; Usai adanya kericuhan terkait pencopetan tersebut, seorang wartawan media online, diamankan massa dan diintimidasi. Hal ini dikarenakan dia merekam adegan kericuhan tersebut. &ldquo;Hapus kaga tuh rekamannya,&rdquo; teriak massa.&nbsp; &ldquo;Iya saya hapus, lepas dulu tangan saya,&rdquo; jawab wartawan tersebut.

Ada Intimidasi Wartawan, Ma'ruf Sebut Malam Munajat 212 Jadi Rusak

aksi munajat 212

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aksi munajat 212

Berita Terkini

Munajat 212 Dinilai Politis, Ketua MUI Jakarta Diminta Mundur

Jurnalis Korban Persekusi Munajat 212 Diperiksa, Polisi: Masih Lidik

Ma'ruf Amin Curhat, Heran Tak Diundang Acara Munajat 212

PDIP Kecam Kekerasan Terhadap Pers di Aksi Munajat 212

Ada Intimidasi Wartawan, Ma'ruf Sebut Malam Munajat 212 Jadi Rusak

Download Aplikasi JawaPos.com