<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/moeldoko-aksi-reuni-212-nggak-ngaruh-ke-elektabilitas-jokowi-maruf_m_.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (20/12)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (20/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim elektabilitas petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih cukup tinggi pasca adanya reuni Alumni 212. Pernyataan ini menanggapi adanya survei LSI Denny JA yang menyebut elektabilitas Jokowi-Ma'ruf&nbsp;54,2 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga 30,6 persen. Survei tersebut dilakukan setelah adanya reuni Alumni 212. "Masih cukup baik dan ada kecenderungan naik," kata Moeldoko saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (20/12). Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini menilai, survei LSI Denny JA kredibel dan sesuai prosedur. Dia mengklaim tidak ada efek besar pasca reuni Alumni 212. "Oh enggak, surveinya jelas. enggak ngaruh (reuni Alumni 212), enggak nendang," pungkasnya. Sebelumnya,&nbsp;Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei yang memaparkan bahwa Reuni 212 tidak berpengaruh dengan elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin dan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Terlihat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin masih di atas 50 persen, unggul 20 persen di atas Prabowo-Sandiaga. Dalam hasil survei tersebut juga memaparkan alasan-alasan mengapa elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin masih lebih unggul daripada Prabowo-Sandiaga. Satu di antara alasan tersebut karena seruan Habib Rizieq yang mengatakan bahwa Prabowo akan menjadi presiden baru dan sempat menyerukan NKRI Bersyariah. Tetapi mayoritas pemilih, bahkan yang&nbsp;terlibat di Reuni 212 justru lebih banyak yang sudah memiliki pilihan ke Jokowi. Selain itu, hanya minoritas penyuka reuni 212 yang setuju ide NKRI Bersyariah, yaitu sebanyak 12,8 persen.

Moeldoko: Aksi Reuni 212 Nggak Ngaruh ke Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hanya-pendukung-pdip-yang-tidak-suka-dengan-reuni-akbar-212_m_.jpg" alt="Peneliti LSI Adjie Alfaraby menuturkan, Pendukung PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik yang dinilai paling tidak menyukai adanya aksi reuni alumni 212." width="100%">
<figcaption>Peneliti LSI Adjie Alfaraby menuturkan, Pendukung PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik yang dinilai paling tidak menyukai adanya aksi reuni alumni 212.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendukung PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik yang dinilai paling tidak menyukai adanya aksi reuni alumni 212. Fakta itu tercantum pada hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 5-12 Desember 2018. Hasil survei LSI memaparkan, reuni alumni 212 diketahui sebanyak 58,5 persen dari 1.200 responden yang masuk dalam survei. Namun, dari mayoritas yang mengetahui survei itu hanya pendukung PDIP yang tak suka dengan adanya reuni 212. Sebanyak 46,0 persen pendukung PDIP mengaku tak suka dengan adanya reuni alumni 212. Sementara itu, hanya sebanyak 37,0 persen saja yang menyukai acara tersebut. Sisanya atau sekitar 17 persen lebih memilih tidak menjawab. Dari hasil survei, sebanyak 46 persen responden yang memilih PDIP tidak suka dengan acara Reuni 212 sedangkan yang menyukai sebesar 37 persen dan 17 persen memilih untuk tidak tahu atau tidak menjawab. "Mayoritas pemilih partai menyukai 212 kecuali pemilih PDIP yang mayoritas tidak menyukai reuni 212. Catatannya adalah di partai PDIP memang terbagi," kata Peneliti LSI Adjie Alfaraby di Kantor LSI, Jakarta, Rabu (19/12). Sementara itu, pendukung partai politik lainnya relatif menyukai reuni alumni 212 yang diselenggarakan di Monas tersebut. Yang paling mencolok Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Keseluruh pendukungnya suka dengan reuni 212. "Mayoritas rata-rata di atas 50 persen atau bahkan atau lebih besar dari itu menyatakan suka dengan reuni 212," pungkasnya. Informasi saja, LSI Denny JA melakukan survei pada tanggal 5-12 Desember 2018. Responden yang terlibat dalam survei ini sebanyak 1.200 orang. Adapun metode yang digunakan multistage random sampling dengan margin of error 2,8 persen.

Hanya Pendukung PDIP yang Tidak Suka dengan Reuni Akbar 212

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketika-sandiaga-justru-puji-keberadaan-media-massa_m_.jpg" alt="Sandiaga Uno saat bertemu dengan pendukungnya" width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno saat bertemu dengan pendukungnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno angkat suara terkait kekesalan Prabowo kepada sejumlah media massa yang tidak masif memberitakan Reuni Akbar Alumni 212. Menurutnya hal itu tergolong wajar. Sandi menilai bahwa acara sebesar reuini 212 memang sudah sepantasnya menjadi bahasan utama media. Pasalnya acara tersebut memuat esensi persatuan masyarakat Indonesia. "Saya kan juga punya media monitoring, sangat wide coveragenya padahal yang diutamakan itu adalah satu esensi yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yaitu, mereka inginkan persatuan," ujar Sandi di Cipulir Jakarta Selatan, Sabtu (8/12). Meski demikian, Sandi menghimbau agar permasalahan ini tidak terus memanjang. Menurutnya, tidak perlu lagi menyalahkan media. Mengingat media sangat berperan penting bagi seorang publik figur. Menurutnya media massa akan menjadi sahabat bagi siapapun yang terpilih di Pilpres 2019. "Saya nggak akan mungkin di sini, Pak Prabowo nggak mungkin di sini tanpa ada pemberitaan media, kalau tidak ya tidak akan dikenal saya di daerah," kata Sandi. "Janganlah kita menyalahkan media tapi kita justru mengajak yuk kita sama-sama 130 hari lagi, kita create voice don't create noise. Supaya kita bisa selesaikan permasalahan," pungkas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Atas dasar itu, Sandi mengajak masyarakat agar di 4 bulan sisa masa kampanye digunakan untuk menyuarakan aspirasi. Sedangkan hal-hal yang memicu kegaduhan harus dihindari.

Ketika Sandiaga Justru Puji Keberadaan Media Massa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-diminta-tegas-usut-dugaan-kampanye-terselubung-di-reuni-212_m_.jpg" alt="Peserta reuni 212 sholat bersama" width="100%">
<figcaption>Peserta reuni 212 sholat bersama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presidium Nasional Jaringan Advokat Pengawal NKRI (JAPRI) Abdul Fakhridz Al Donggowi meminta agar Bawaslu bertindak tegas dan mengusut dugaan kampanye terselubung di acara Reuni 212 beberapa waktu lalu. Dalam konteks pembelajaran berdemokrasi menjelang Pilpres 2019, terdapat beberapa catatan. Antara lain, meskipun panitia menyangkal tidak ada kampanye untuk Prabowo, namun faktanya Pihak Penyelenggara mengundang Prabowo untuk hadir dalam gelaran reuni 212. Sehingga tidak terbantahkan bahwa kehadiran Prabowo tersebut sangat menguntungkan juga meningkatkan popularitas maupun elektabilitas. Penyelenggara Reuni 212 tidak dapat membuktikan sebaliknya, yaitu dapat membuktikan Penyelenggara telah mengundang Presiden Jokowi (Calon Presiden Nomor Urut 01) untuk hadir dalam Gelaran Reuni 212, padahal jelas-jelas Jokowi merupakan Alumni 212, Jokowi hadir pada Aksi 212 yang digelar 2 Desember 2016. &ldquo;Maka patut kita duga, sejak awal ada niat atau upaya terselubung dari Pihak Penyelenggara untuk memberikan panggung politik kepada Prabowo sebagai Calon Presiden Nomor Urut 02,&rdquo; tegas Abdul Fakhridz, dalam siaran persnya, Kamis (6/12). Hal itu dikuatkan dengan fakta yang terjadi dilapangan seperti pemutaran rekaman Habib Riziq yang menyerukan &lsquo;2019 Ganti Presiden&rsquo;, Pemutaran Lagu &lsquo;Astagfirullah Punya Presiden Si Raja Bohong&rsquo;, video dan foto yang beredar di media terkait sebagian peserta yang hadir di Reuni 212 dengan mengacungkan tangan simbol 2 Jari dan teriakan-teriakan 2019 Ganti Presiden. &ldquo;Apalagi sebagian Panitia Penyelenggara Reuni 212 merupakan Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi,&rdquo; tegasnya. Meskipun ada niat atau upaya terselubung dari Pihak Penyelenggara dalam memobilisasi masa Reuni 212 untuk kepentingan politik salah satu Paslon pada Pilpres 2019, JAPRI yakin Peserta yang hadir dalam Gelaran Reuni 212 merupakan bagian Rakyat Indonesia yang cerdas dan tidak semua Peserta Reuni 212 serta merta merupakan pendukung Prabowo sebagai Calon Presiden Nomor Urut 02 pada Pilpres 2019 nanti. Di sisi lain, sebagaimana fakta terkait Gelaran Reuni 212 dan agenda serupa sebelumnya yaitu Aksi Bela Tauhid 211 yang sama-sama diwarnai dengan Kepentingan Politik Pilpres 2019, maka JAPRI mendesak Pihak Bawaslu untuk lebih aktif dan tegas dalam melakukan Pengawasan terhadap Kampanye Pemilu 2019. &ldquo;Karena tidak menutup kemungkinan banyak pihak yang dapat melakukan upaya-upaya terselubung dalam memperjuangkan kepentingan politiknya sehubungan Kampanye Pemilu 2019, baik dilakukan oleh Penyelenggara, Tim Kampanye, maupun Peserta Pemilu,&rdquo; tegasnya. Dihubungi terpisah, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto telah melanggar aturan kampanye. Itu terlihat ketika dia menghadiri acara reuni 212 yang berlangsung di Monas, Minggu (2/12) kemarin. Terlebih lagi, ditemukan sejumlah spanduk dan teriakan Prabowo Presiden dalam acara itu. "Ini yang harus didorong terus agar diselidiki oleh Bawaslu. Karena, ada sejumlah temuan pelanggaran," kata Boni. Boni menilai, acara reuni tersebut merupakan gerakan oposisi politik. Bawaslu, kata dia, harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan itu. Dari aspek sejarah, katanya, gerakan 212 selalu bermuatan politik. Dan, selalu dipakai untuk menyerang lawan politik. Mengerahkan massa bersimbol agama namun dengan kepentingan politik elektoral. Boni menambahkan, eskalasi gerakan yang seiring dengan momen kampanye politik yang semakin mendekati waktu pemilihan 2019, dapat disinyalir reuni 212 ditunggangi oposisi yang bertujuan meraih kekuasaan. Sikap Bawaslu yang tak tegas, mengkhawatirkan. Karena, kurangnya sensitivitas anggota Bawaslu terkait dengan penggunaan istilah-istilah agama di dalam menafikan hak warga negara untuk dipilih dan memilih. Dia pun mendorong Bawaslu untuk bersikap tegas, terutama dalam hal sensitivitas terhadap penggunaan simbol-simbol agama untuk membatasi hak dipilih dan memilih pihak lain. "Jika tidak, ruang politik kita bisa marak kembali dengan isu SARA. Sesuatu yang dampaknya telah terlihat dalam pelaksanaan pilkada DKI kemarin. Sikap tanggap Bawaslu tentu dibutuhkan," pungkasnya.

Bawaslu Diminta Tegas Usut Dugaan Kampanye Terselubung di Reuni 212

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-bermuatan-politis-psi-minta-bawaslu-objektif-menilai-reuni-212_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kantor Bawaslu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kantor Bawaslu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amani menyebut, Reuni Alumni 212 yang digelar pada Minggu (2/12) menjadi ajang terciptanya demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Masyarakat bebas menyuarakan aspirasi dalam setiap kondisi. "Aksi kemarin itu bukti bagaimana demokratisnya Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi mempersilahkan mereka yang tidak setuju menyampaikan protes," kata Tsamara ditemui di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/12) Menurut Tsamara, Reuni 212 juga dianggap bermuatan politis. Dia bilang, ada arah untuk tidak memilih salah satu capres dan partai politik tertentu. Terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye dengan ajakan mengganti presiden, Tsamara meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) obyektif dalam menyikapi hal itu. "Perkara ini ada ajakan untuk mengganti presiden disana, ada ajakan-ajakan menggiring opini memilih salah satu capres. Bawaslu harus adil untuk memutus kasus ini, karena masyarakat tentu juga tahu bahwa ada motif politik di sana, sangat jelas," ucap Tsamara. Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) menduga ada banyak pelanggaran kampanye saat perhelatan reuni 212 di Monas. TKN KIK sedang mengumpulkan beragam kejadian yang diduga pelanggaran pemilu. Direktur hukum dan advokasi Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) Ade Irfan Pulungan mencatat beberapa kejadian. Terutama nyanyian yang menuding Presiden Joko Widodo berbohong dan teriakan 2019 ganti presiden. "(Ini) sangat tendensius, karena sudah mengatakan mengarahkan memilih presiden dari ijtima ulama. Itu kan jelas sebuah ajakan seruan," jelasnya, Senin (3/12).

Diduga Bermuatan Politis, PSI Minta Bawaslu Objektif Menilai Reuni 212

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rommy-partai-yang-dimaksud-habib-rizieq-bukan-ppp_m_.jpg" alt="Ketum PPP, Rommahurmuziy menyatakan jika partainya berkomitmen mendukung kemajuan Islam dari berbagai sektor." width="100%">
<figcaption>Ketum PPP, Rommahurmuziy menyatakan jika partainya berkomitmen mendukung kemajuan Islam dari berbagai sektor.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab menyerukan agar rakyat, khususnya umat islam tidak memilih capres, caleg dan partai politik yang pro penista agama. Hal itu disampaikannya pada sela-sela acara reuni akbar alumni 212, Minggu (2/12). Menanggapi itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Romny menyayangkan adanya propaganda yang menyebut PPP,&nbsp; termasuk golongan partai penista agama. Menurutnya, selama ini PPP merupakan partai di garda terdepan yang memperjuangkan adanya undang-undang atau Perda berbasis agama. &ldquo;Perjuangan PPP menegakkan UU atau Perda bernuasa Islam sudah dilakukan sejak partai ini didirikan para ulama pada 1973 lalu dan terus berlangsung hingga saat ini,&rdquo; kata Rommy di Jakarta, Senin (3/12). Rommy pun mencontohkan ketika PPP menginsiasi UU Perkawinan dan UU Penertiban Perjudian pada 1974 silam. Di masa reformasi pun perjuangannya masih berlanjut, dibuktikan dengan UU Pengelolaan Zakat. Begitu juga dengan UU anti Pornografi PPP termasuk yang besar kontribusinya. Selain itu sejak 2013, partai berlambang kakbah ini pun menginsiasi lahirnya RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan. "PPP juga yang mendorong naiknya honor penyuluh agama sebesar 100 persen dan tunjangan untuk para guru di lingkungan Kementerian Agama," ungkapnya. Sementara itu, jika penggolongan partai penista agama berdasarkan pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada 2017, maka Rommy memastikan tidak masuk dalam kategori tersebut. Mengingat pada saat itu PPP bukan pengusung Ahok. &ldquo;Yang disampaikan HRS sama sekali tidak dimaksudkan untuk PPP, karena pada Pilkada DKI 2016-2017, kami tidak mengusung Ahok. Sebaiknya ditanyakan, partai mana yang dimaksudkan HRS,&rdquo; pungkas Rommy. Atas dasar itu, Rommy berharap agar golongan partai penista agama yang disampaikan Rizieq tidak dilabelkan kepada PPP. "Karena (pernyataan Habib Rizieq) tidak relevan dengan perjuangan partai selama ini," pungkasnya.

Rommy: Partai yang Dimaksud Habib Rizieq Bukan PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/koalisi-jokowi-kecewa-bawaslu-nilai-reuni-212-tak-langgar-kampanye_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Bawaslu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Bawaslu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menilai Aksi Reuni Akbar 212 tidak terjadi adanya pelanggaran kampanye Pilpres. Direktur Hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan mengatakan &lrm;tidak bisa Bawaslu langsung dengan cepat memutuskan. Pasalnya Bawaslu dalam memutuskan ada mekanisme dan diambil keputusan secara kolektif kolegial. "Menyesalkan pernyataan itu karena setahu saya sebuah keputusan yang diambil oleh Bawaslu itu dilakukan secara kolektif kolegial kan. Apakah itu pernyataan bawasu secara institusi atau pernyataan pribadi," ujar Pulungan saat dihubungi, Senin (3/12). Pulungan melihat ada beberapa hal yang dianggap melanggar kampanye. Seperti adanya pemutaran lagu #2019GantiPresiden. Kemudian seruan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab yang mengatakan 2019 mendatang Indonesia perlu kepala negara baru. &lrm;"Nah apakah itu bagi Bawaslu bukan kategori kampanye. Nah ini yang aneh juga," katanya. Oleh sebab itu, Pulungan mengaku belum berencana melaporkan dugaan pelanggaran kampanye di acara Reuni Akbar 212 ke Bawaslu. Pasalnya Koalisi Jokowi masih melakukan inventarisir apa saja pelanggaran-pelanggaran kampanye. "Kami juga enggak mau terlalu emosional terlalu gegabah untuk melakukan pelaporan-pelaporan. Kami mencari sebanyak mungkin apa yang menjadi pelanggaran," pungkasnya. &lrm;Sebelumnya, Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Puadi mengatakan di acara Reuni 212 ini bukanlah pelanggaran kampanye. Pasalnya sehari berselang di kawasan Monas tidak ada bendera partai politik dan juga alat peraga kampanye. Termasuk pada saat acara berlangsung juga tidak ada pelanggaran kampanye. Sementara apakah Prabowo Subiato melakukan kampanye?. Puadi mengaku tidak ada pelanggaran kampanye. Karena &lrm;dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Pasal 1 ayat 35, yang disebut kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu. &lrm;"Kita kemarin melakukan pengawasan melekat ke Pak Prabowo, kami sampaikan dengan evaluasi kita ke kepolisian akhirnya tidak temukan dari pengawas pemilu di lapangan&lrm; adanya pelanggaran," katanya.

Koalisi Jokowi Kecewa Bawaslu Nilai Reuni 212 Tak Langgar Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hadiri-reuni-212-fahri-sebut-prabowo-menjawab-kegelisahan-rakyat_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto disebut-sebut mendapat banyak keuntungan atas kehadirannya di reuni akbar alumni 212 yang dihadiri begitu banyak massa. Belum lagi, pesaingnya Joko Widodo tak hadir&nbsp;di acara tersebut. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menilai hadirnya Prabowo telah memberikan rasa nyaman kepada masyarakat atas terciptanya pemerintahan yang lebih baik. Terutama dari aspek penegakkan hukum yang selama ini dianggapnya belum sepenuhnya berlandaskan keadilan. "Dengan kemunculan pak Prabowo itu, menegaskan jawaban atas kegelisahan massa selama ini, bahwa ada atau bisa ada pemerintah yang tidak akan menciptakan gangguan kepada rasa keadilan masyarakat," ujar Fahri di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (3/12). Fahri menilai keadilan kepada masyarakat selama ini belum sepenuhnya merata. Kerap terjadi perbedaan perlakuan. Hal itu pula yang dianggapnya menjadi salah satu pemicu gerakan 212 lahir. "Sebenarnya itu adalah harapan kita semua. Mudah-mudahan nggak ada lagi pemerintahan yang bercanda dengan hukum," tuturnya. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI itu menilai Prabowo juga diuntungkan dari aspek elektoralnya. Karena rakyat semakin yakin dalam menentukan pilihan. "Kalau dugaan saya ya, ini sebagai pengamat aja, orang itu menjalar pilihannya kepada orang yang dianggap bisa memberikan kepastian," tukas Fahri.

Hadiri Reuni 212, Fahri Sebut Prabowo Menjawab Kegelisahan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/abdul-kadir-kalau-tak-minta-maaf-habib-bahar-sombong-dan-congkak_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Habib Bahar bin Ali bin Smith menolak untuk meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena telah menyebutnya &lrm;sebagai banci. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan Habib Bahar yang tidak ingin meminta maaf telah membuktikan dia adalah pribadi yang sombong. "Itu mestinya meminta maaf, tapi kalau tidak itulah bentuk kesombongan dan kecongkakan dari seorang Habib Bahar," ujar Karding saat dihubungi, Senin (3/11). Namun demikian, Karding kembali lagi menyerahkan kepada Habib Bahar ingin meminta maaf atau tidak. Tapi menjadi satu cacatan ke publik yang disampaikannya dia adalah tindakan tercela. "Publik mesti tahu apa yang dia lakukan terhadap kepala negara adalah tindakan tercela, tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya sebagai keturunan rasul," katanya. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku dirinya tumbuh dan berkembang di organiasasi Islam. Selama itu, dia tidak pernah diajarkan melakukan ujaran kebencian, cacian dan makian. Terlebih Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah berdakwah dengan cara-cara kasar seperti itu. Tetapi dengan ramah, lembut dan kasih sayang. "Jadi bukan provokasi hinaan, cacian, ujaran kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain, itu tidak ada dalam contoh-contoh rasulullah dan sahabat-sahabatnya," ungkapnya. Sebelumya, Habib Bahar bin Ali bin Smith sempat curhat atas kasus yang menjeratnya sebelum menutup pidato di acara Reuni Akbar 212, di Monas, Jakarta, Minggu (2/12). Adapun sebelumnya dia dilaporkan ke Bareskrim Polri karena diduga menghina Presiden Jokowi. Bahar mengatakan kalau dia dilaporkan karena menyebut Presiden Jokowi banci dan berjanji palsu. Dia lantas melontarkan alasannya. "Sedikit saya jawab, mungkin banyak bertanya, kenapa saya katakan Presiden Jokowi banci? Pertama karena aksi 411, ribuan ulama dan habaib berkumpul di istana, justru para ulama dan habaib diberondong pakai gas airmata. Presidennya kabur," kata Bahar di atas panggung. Kalau dianggap pernyataannya itu kesalahan dengan melihat fakta yang ada, Bahar mengaku tidak akan pernah minta maaf. "Saya lebih memilih busuk di dalam penjara, Allahu Akbar. Kalau saya ditangkap, berjanjilah, jangan pernah kalian padamkan api perjuangan. Siap teruskan perjuangan? Siap teruskan perjuangan? Allahu Akbar," tegas Bahar. Diketahui, Bareskrim Polri telah menerima laporan terhadap Habib Bahar bin Ali bin Smith atas ucapannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Laporan tersebut didaftarkan oleh seorang bernama La Kamarudin pada Rabu kemarin (28/11). Dia diduga melanggar Pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 KUHP, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2). Habib Bahar diduga melanggar pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat 2 UU RI No.19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 Jo. Pasal 16 UU RI No. 40 Th. 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara.

Abdul Kadir: Kalau Tak Minta Maaf, Habib Bahar Sombong dan Congkak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-penjelasan-partai-demokrat-ogah-ikut-di-acara-reuni-212_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketidakhadiran perwakilan partai Demokrat dalam acara reuni 212 mulai menuai tanda tanya di kalangan masyarakat. Padahal, seluruh parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur ikut hadir pada acara tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar mengklarifikasi soal ketidakhadiran partai berlambang mercy di acara tersebut. Sejatinya, kata dia, sejumlah kader partai Demokrat ikut meramaikan acara tersebut. Hanya saja dengan mengatasnamakan pribadi. "Ferdinand Hutahean, Fajar Sampono, Imelda Sari, Sarjan Taher, Radityo Gambiro dan masih banyak lagi dalam jabatannya sebagai elite PD (Partai Demokrat) kemarin hadir dalam kapasitasnya sebagai pribadi," kata Renanda kepada JawaPos.com, Senin (3/11). Demokrat, menurut Renanda, punya alasan tersendiri ihwal kenapa partainya enggan memposisikan diri dalam kegiatan reuni alumni 212 kemarin. Menurutnya, partai berlambang mercy itu sedari awal tidak pernah memposisikan diri tergabung dalam koalisi keumatan seperti yang dilakukan parpol koalisi lainnya. "Sejak awal, Demokrat tidak memposisikan dirinya tergabung dalam koalisi keumatan dengan agenda '2019 Ganti Presiden'," katanya. Dalam konteks koalisi pilpres, imbuh dia, kegiatan reuni alumni 212 tidak termasuk dalam agenda dari koalisi Prabowo-Sandi. Itulah kenapa, partai Demokrat tidak ikut mengatasnamakan parpol di acara tersebut. "Acara reuni 212 juga bukanlah menjadi bagian dari agenda koalisi Prabowo-Sandi," pungkasnya.

Ini Penjelasan Partai Demokrat Ogah Ikut di Acara Reuni 212

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aksi reuni 212

Berita Terkini