<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/20230905_142306-2962922854.jpg" alt="Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey (kiri) saat memberikan keterangan di Jayapura, Selasa (5/9)." width="100%">
<figcaption>Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey (kiri) saat memberikan keterangan di Jayapura, Selasa (5/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus kematian aktivis Papua Michelle Kurisi Ndoga kini menjadi sorotan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua. "Pimpinan Komnas HAM Pusat telah meminta kantor perwakilan untuk memberikan perhatian terhadap kasus Michelle Kurisi," kata Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey di Jayapura, Selasa (5/9). Menurut Ramandey, Komnas HAM Perwakilan Papua telah bertemu dengan pihak keluarga korban dan juga sudah mendengar langsung pernyataan dari ibu Michelle saat proses ibadat pemakaman. Dia menjelaskan keluarga korban meminta agar kasus pembunuhan Michelle bisa diungkap secara transparan karena ibu korban menyatakan telah mengampuni pelaku pembunuhan anaknya. "Selain itu, ibu korban juga meminta bagaimana nasib kedua anak Michelle sehingga kasus ini menjadi atensi Komnas HAM Perwakilan Papua," ujar Ramandey. Dia menjelaskan pihaknya meyakini polisi akan mengungkap kasus pembunuhan aktivis Papua tersebut karena telah mengantongi bukti dan petunjuk lebih dari satu, baik kronologi maupun fakta dari kematian korban. "Untuk itu, kami minta kasus ini bisa diungkap secara transparan sesuai permintaan keluarga," kata Ramandey. Dia menambahkan kasus tersebut tidak bisa dibiarkan terus karena itu akan menjadi catatan panjang sehingga wibawa negara akan dirongrong terus. Aktivis Papua Michelle Kurisi diduga dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Kamis (31/8). Selain itu, disebutkan bahwa jenazah Michelle ditemukan di Distrik Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

Kasus kematian aktivis Papua Michelle Kurisi Ndoga kini menjadi sorotan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua

Terkait Kasus Kematian Aktivis Michelle Kurisi, Begini Langkah Komnas HAM Papua

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/Aktivis-Papua-1916265720.jpeg" alt="Aktivis Michelle Kurisi diduga tewas dianiaya oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Jenazah Michelle ditemukan di Distrik Kolawa Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan hari ini, Kamis (31/8)." width="100%">
<figcaption>Aktivis Michelle Kurisi diduga tewas dianiaya oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Jenazah Michelle ditemukan di Distrik Kolawa Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan hari ini, Kamis (31/8).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Aktivis Michelle Kurisi diduga tewas dianiaya oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Jenazah Michelle ditemukan di Distrik Kolawa Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan hari ini, Kamis (31/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, aparat gabungan TNI-Polri dan Satgas Damai Cartenz 2023 telah mengevakuasi jenazah Michelle. Penyidik juga telah melakukan Olah TKP di lokasi penemuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saat ini jenazah sudah ada di RSUD Wamena untuk dilakukan otopsi,&rdquo; ucap Benny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012891095/benny-wenda-pidato-pembebasan-papua-barat-di-ktt-melanesian-indonesia-tegas-walk-out">Benny Wenda Pidato Pembebasan Papua Barat di KTT Melanesian, Indonesia Tegas Walk Out</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Benny sangat menyesalkan adanya aksi keji yang dilakukan oleh KKB. Terlebih korbannya adalah seorang perempuan warga asli Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012883592/arist-merdeka-sirait-aktivis-buruh-yang-menangis-saat-banyak-anak-anak-tak-bisa-sekolah">Arist Merdeka Sirait, Aktivis Buruh yang Menangis Saat Banyak Anak-anak Tak Bisa Sekolah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Polda Papua akan mengungkap pelakunya dan kami meminta kepada seluruh pihak untuk serahkan kasus ini kepada pihak Kepolisian yang akan bekerja secara profesional untuk mengungkap kasus ini,&rdquo; kata Benny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan guna mencari keterangan saksi,&rdquo; imbuhnya.</div>

Aktivis Michelle Kurisi diduga tewas dianiaya oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Jenazah Michelle ditemukan di Distrik Kolawa.

Aktivis Papua Michelle Kurisi Ditemukan Tewas, Diduga Dianiaya KKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-31-at-18.18.06.jpg" alt="Tokoh aktivis Papua Ruben Magai bergabung dan jadi kader Partai Bulan Bintang. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Tokoh aktivis Papua Ruben Magai bergabung dan jadi kader Partai Bulan Bintang. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tokoh aktivis Papua yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Papua dua periode Ruben Magai resmi bergabung dan jadi kader Partai Bulan Bintang.  Ruben Magai bergabung dengan Partai Bulan Bintang pada Sabtu (28/1). Hal itu ditandai dengan penyerahan kartu anggota dan penyematan jaket PBB oleh Wakil Ketua Umum DPP PBB Dwianto Ananias.  Ruben mengatakan, bergabung dengan PBB karena simpatik dengan sosok figur Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sebagai pakar Hukum Tata Negara. Menurut dia, Yusril adalah tokoh yang cerdas, bersahaja, dan moderat.  ”Saya bergabung dengan PBB, karena PBB partai lama, tapi jarang sekali kader PBB yang tersangkut dengan masalah korupsi,” kata Ruben.  Alumnus Universitas Cendrawasih itu sangat menghargai dan menghormati serta siap bekerja sama dengan kader-kader lama PBB di Papua. Seperti Ketua DPW PBB Provinsi Papua Frans Magai, Ketua DPC PBB Kabupaten Paniai Yeri Adi, dan lain-lain.  Ruben bertekad ingin menempatkan kader-kader terbaik PBB di legislatif khususnya di DPRD kabupaten, kota, dan DPRD Provinsi Papua Tengah.  ”Tekad saya tidak hanya di legislatif saja, tapi terus berjuang untuk mendapatkan pimpinan eksekutif pada Pilkada 2024,” ucap Ruben.  ”Setelah tiba di Papua, saya segera berkomunikasi dengan para fungsionaris PBB di Papua Tengah untuk menyatukan visi dan mengatur strategi,” jelas Ruben.  Sementara itu, Sekjen PBB Afriansyah Noor saat menerima Ruben Magai di DPP PBB pada Senin (30/1) malam mengucapkan terima kasih dan bangga telah bergabungnya tokoh Papua ke Partai Bulan Bintang. Dia juga mengapresiasi Ruben Magai yang ingin membesarkan dan membawa kembali PBB berjaya baik di Indonesia maupun di tanah Papua.  ”Bang Ruben sebagai anak Papua harus membangun Papua untuk Indonesia dan membesarkan PBB. Selamat bergabung, semoga apa yang Bang Ruben cita-citakan untuk Indonesia, khususnya rakyat Papua bisa lebih baik lagi bisa terlaksana,” jelas Afriansyah, yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu.

Tokoh Aktivis Papua Ruben Magai Resmi Bergabung PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12169_29909_papua2.jpg" alt="Aktivis Papua Filep Karma (kanan)." width="100%">
<figcaption>Aktivis Papua Filep Karma (kanan).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga di Pantai Base G Distrik Jayapura Utara Selasa (1/11) pagi digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat pria menggunakan pakaian selam. Setelah diidentifikasi, diduga penyelam tersebut adalah Filep Karma, salah satu tokoh yang getol menyuarakan Papua Merdeka.  Jenazah Filep ditemukan warga sekira pukul 06.30 WIT di bibir pantai Base G (sebelah kiri) dengan posisi telentang.  Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa jenazah ke rumah sakit. “Ya, kami diberi tahu jika yang meninggal adalah Filep Karma tapi memang wajahnya sudah bengkak dan cukup sulit dikenali,” kata Kapolsek Jayapura Utara AKP Jahja Rumra, melalui ponselnya, seperti dilansir Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group), Senin (1/11).  Informasi dari warga, dikatakan motor Filep Karma sudah terparkir beberapa hari di sekitar lokasi.  Kondisi tubuh jenazah juga terlihat membengkak dan korban menggunakan pakaian selam yang masih lengkap dengan diving weight belt terpasang di pinggang.  “Saya juga mendengar kalau yang ditemukan adalah Pak Filep Karma. Beliau memang suka melakukan Spear Fish atau berburu ikan dengan cara menembak, tapi di malam hari,” kata Koman, Ketua Komunitas Molo Jayapura.  Ia menyebut jika dari foto jenazah terlihat pada tangan kiri terpasang divecomp dan masih menggunakan weight belt.  “Bisa jadi beliau karena beliau memang suka menyelam malam dan beberapa waktu lalu dilaporkan sempat terbawa arus dan ditemukan di Skouw kan,” tutup Koman. (ade/wen)

Aktivis Filep Karma Ditemukan Tewas di Pantai Base G Jayapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/kontras.jpg" alt="SAMPAIKAN ASPIRASI: Para demonstran berunjuk rasa menolak daerah otonomi baru di Papua, Selasa (10/5). (JUNI/AFP)" width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN ASPIRASI: Para demonstran berunjuk rasa menolak daerah otonomi baru di Papua, Selasa (10/5). (JUNI/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam tindakan brutal aparat kepolisian terhadap para demonstran di sejumlah daerah di Papua pada Selasa (10/5) lalu. Laporan yang dihimpun Kontras, tindakan kekerasan hingga penangkapan sewenang-wenang terhadap pendemo terjadi dalam aksi menolak daerah otonomi baru (DOB) itu.  Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar mengatakan, peristiwa kekerasan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terpantau terjadi di beberapa daerah. Di antaranya, Abepura dan Heram. Kekerasan itu terjadi ketika aparat membubarkan massa secara paksa dan mengejar sejumlah demonstran. ”Ada juga penembakan (yang terjadi, Red),” kata Rivanlee kemarin (11/5).  Kontras juga mencatat penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan Polresta Jayapura terhadap beberapa aktivis. Salah satu lokasi penangkapan berada di kantor Kontras Jayapura. Tak hanya penangkapan, pihak kepolisian juga mengambil sejumlah barang di kantor tersebut. Di antaranya, komputer, printer, buku, dan beberapa berkas.  ”Kami mencatat ada tujuh aktivis yang ditangkap (di Jayapura),” kata Rivanlee. Yang ditangkap adalah Jefry Wenda, Ones Suhuniap, Omikzon Balingga, Max Mangga, Iman Kogoya, Abbi Douw, dan terakhir staf Kontras Papua Esther Haluk. ”Dalih penangkapan karena (aktivis) sebagai penanggung jawab aksi yang tidak berizin, ada juga yang dijerat UU ITE,” ujar Rivanlee.  Secara umum, kata Rivanlee, para aktivis mengajak masyarakat untuk berdemonstrasi secara damai. Menurut dia, ajakan itu tidak melanggar hukum. Dan, bukan kategori ujaran kebencian. ”Penolakan terhadap DOB merupakan ekspresi yang sah dan konstitusional. Seharusnya itu ditanggapi lewat proses-proses yang dialogis, bukan represif,” terangnya.  Rivanlee menilai peristiwa kekerasan dan kesewenang-wenangan aparat semakin memperlihatkan bahwa negara masih diskriminatif dalam menanggapi aspirasi masyarakat Papua.

Kontras Protes Penangkapan Aktivis di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Screenshot_20211229-121246_YouTube.jpg" alt="Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muhammad Zulfikar/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muhammad Zulfikar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerima audiensi aktivis Papua. Pertemuan ini untuk membahas otonomi khusus (otsus) di pemerintahan daerah Papua.  Ketua Forum Diskusi Sabang-Merauke, Frans Maniagasi menyoroti dana otsus yang harus dikawal oleh pemerintah dalam mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan, Ekonomi, dan Pendidikan di tanah Papua.  "Di otsus kan ada pendidikan, percepatan ekonomi. Kita butuh apa? Butuh sekolah, ya harus diprogramkan sekarang supaya dananya turun kemudian tahun depan sudah mulai bisa," kata Frans kepada wartawan, Sabtu (15/1) kemarin.  Sementara itu, Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua, Philips J. Vermonte mengatakan, harus ada pendekatan tertentu untuk memajukan Papua.  "Mungkin yang harus kita kerjakan memang mendekati Papua dengan perspektif governance, pembangunan dan lain-lain. Kalau ada indikasi pembangunannya meningkat sumber daya meningkat dan lain-lain lalu ada Pilkada langsung itu salah satu cara saya kiranya membangun governance," kata Philips.  Menanggapi itu, Andika akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah dalam hal membangun bumi cenderawasih secara berkelanjutan. Meskipun, perlu bantuan dari stake holder terkait dalam melaksanakan tugas tersebut.  "Memang masalah governance ini memang tanggung jawab banyak departemen, lembaga, yang jelas saya akan disiplin menangani hahya tugas pokok kami," kata Andika.  "Tentara Nasional Indonesia akan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan Papua secara berkelanjutan," pungkasnya.

Bahas Dana Otsus, Panglima TNI Audiensi Bersama Aktivis Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/empat-pemuda-rakit-bom-mau-hancurkan-komunitas-muslim-di-new-york_c_277548.jpg" alt="Empat pemuda ditangkap dan didakwa atas dugaan akan menyerang komunitas Muslim kecil di New York bernama Islamberg" width="100%">
<figcaption>Empat pemuda ditangkap dan didakwa atas dugaan akan menyerang komunitas Muslim kecil di New York bernama Islamberg</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat masih menyelidiki kasus teror berupa ledakan di rumah orang tua aktivis Veronica Koman. Sejauh ini pelaku diduga berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor.  "Ya sementara seperti itu," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo saat dikonfirmasi, Senin (8/11).  Di sisi lain, Ady menduga jika sumber ledakan ini dari petasan. Namun, untuk kesimpulan akhir akan dibuat setelah proses pemeriksaan Laboratorium Forensik didapat.  "Sementara dugaan kuat adalah petasan," jelas Ady.  Diketahui, anggota Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat menyelidiki suara diduga ledakan di sekitar kediaman orang tua aktivis Papua, Veronica Koman. Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono membenarkan soal adanya suara yang diduga ledakan tersebut. Namun, belum dapat memastikan lokasi sumber suara tersebut. ”Benar, kita sudah melakukan olah TKP dan sudah berkoordinasi dengan Lab Forensik untuk mengetahui benda apa yang meledak,” kata Kompol Dwi saat dikonfirmasi di Jakarta.  Suara yang diduga ledakan tersebut terjadi di Jalan U, Jelambar Baru, Jakarta Barat, pada Minggu (7/11) pukul 10.45 WIB. Dwi mengungkapkan, menurut keterangan awal, suara yang diduga ledakan tersebut terjadi di dekat kediaman orang tua Veronica Koman.

Polisi sebut Pelaku Teror Rumah Ortu Veronica Koman Ada Dua Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/yang-tewas-bertambah-korban-luka-dievakuasi-pakai-pesawat_m_112810.jpeg" alt="Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw" width="100%">
<figcaption>Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyebutkan, pemindahan akitivis Buchtar Tabuni ke luar Papua dalam rangka persidangan. Sehingga, proses penegakan hukum di pengadilan bisa lebih aman.  “Kita sudah banyak pengalaman kalau kejadian dilakukan persidangan di sini (Papua-red) akan tambah lagi persoalan,” ucap Kapolda seperti dikutip Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group), Senin (7/10).  Terkait dengan pemindahan persidangan Buchtar Tabuni ke luar Papua Kapolda Waterpauw mengaku sudah melaporkannya kepada Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe.  “Mereka tidak banyak, hanya beberapa orang saja. Mereka ini yang diduga melakukan perbuatan makar,” jelasnya.  Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay menilai sikap penyidik Polda Papua yang tidak komunikatif dengan Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua. Karena pada prinsipnya kebijakan perpindahan Pengadilan pemeriksa suatu tindak pidana dari wilayah hukum pengadilan negeri satu ke wilayah hukum pengadilan negeri lain dengan alasan keadaan daerah diatur pada Pasal 85, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab acara Pidana atau yang sering disingkat dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Berikut isi Passal 85 KUHAP.  Tim Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menerima surat Direskrimum Polda Papua Nomor : B/816/X/RES.1.24/2019/Direskrimum, tertanggal 4 Oktober 2019, Perihal : pemberitahuan pemindahan tempat penahanan tersangka atas nama Buktar Tabuni, Agus Kosay, Fery Kombo, Alexander Gobay, Steven Itlay, Hengki Hilapok dan Irwanus Uropmabin akan dipindahkan tempat penahanannya dari Rutan Polda Papua ke Rutan Polda Kalimantan Timur di Balikpapan sambil menunggu penetapan pengalihan tempat persidangan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.  Secara terpisah, keluarga aktifis KNPB dan ULMWP meminta Polda Papua agar memulangkan suami dan keluarga mereka yang dipindahkan ke Kaltim. Anike Kemosi yang merupakan istri Agus Kossay ketua KNPB yang dipindahkan ke Kaltim, meminta Polda Papua untuk mengembalikan suaminya ke Papua. Karena menurutnya, dengan banyaknya aparat keamanan yang mencapai ribuan, seharusnya persidangan dapat digelar di Papua.  “Saya minta suami saya dipulangkan ke Papua. Kami keluargga mendesak mereka harus dipulangkna ke tanah air,” ungkapnya kepada awak media di Jayapura, Minggu, (6/10).  Sebelum dipindahkan ke Kaltim, Anike Kemosi menilai Kepolisian telah membatasi keluarga dengan merahasiakan pemindahan tersebut dengan berbagai alasan dan trik. Anike Kemosi mengaku sempat mengantarkan makanan ke Mako Brimob, namun informasi yang disampaikan oleh anggota di Mako Brimob Polda Papua bahwa di tempat tersebut tidak ada tahanan.  Dengan rasa penasaran, Anike Kemosi kemudian ke Polda Papua, namun dirinya dihubungi salah seorang penasehat hukum yang menyebutkan bahwa suaminya sudah dipindahkan. “Kami kaget. Pikiran stres, sampai hampir pingsan saat itu,” jelasnya.  Dikatakan, Polda Papua seharusnya membiarkan mereka menjalani pemeriksaan dan persidangan di Papua. Karena sampai saat ini Papua sudah aman dan banyak aparat keamanan di seluruh penjuru kota di Papua  “Kami minta segera dipulangkan. Jika tidak dikembalikan rakyat pasti marah. Ini bisa berdampak. Sempat tiga hari saya ke sana dan hari pertama kami pergi diberikan waktu kunjungan 2-3 menit. Kami bicara diharuskan bahasa Indonesia,” jelasnya.  Saat suaminya dipindahkan, Sabtu (4/10), Anike Kemosi mengaku tidak menerima penyampaian. Nanti setelah suaminya berada di pesawat untuk diterbangkan ke Kaltim, baru pihaknya mendapat pemberitahuan.  “Ini membuat membuat keluarga syok dan stres. Kenapa aparat buat seperti ini, apa pun itu mereka itu keluargga kami harus di sampaikan,” katanya sesal.  Di tempat yang sama, istri Buchtar Tabuni, Debora Awom menilai polisi sanagat tidak mempertimbangkan kondisi keluargga saat ini. Padahal sebenarnya persidangan bisa saja dilakukan di Papua tanpa harus ke Kaltim yang jauh.

Aktivis Papua Dipindahkan ke Kaltim, Kapolda Lapor ke Gubernur Lukas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/tahanan-papua-merdeka-polda-metro-1.jpg" alt="Paulus Suryanta Ginting di dalam tahanan - Istimewa" width="100%">
<figcaption>Paulus Suryanta Ginting di dalam tahanan - Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diduga melakukan makar atas aksinya mengibarkan bendera Bintang Kejora, Paulus Suryanta Ginting, ditahan aparat kepolisian dari Mako Brimob, Depok, Mabes Polri. Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nelson Nikodemus Simamora menuding Paulus Suryanta Ginting ditahan di sel isolasi.  Nelson Nikodemus mengatakan bahwa mendapat informasi dari rekan-rekannya yang telah membesuk Paulus Suryanta Ginting. Dikatakan bahwa aktivis Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) itu ditempatkan di tahanan isolasi.  Meski demikian, Nelson mengaku belum melihat secara langsung. Alasannya, Nelson belum mendapat akses ke dalam sel. "Kalau itu dia (Suryanta) terpisah dan beda dengan yang lain ruangannya. Yang kami dengar itu kemarin. Surya cerita (isolasi) ke kita waktu jenguk," ujar Nelson saat dihubungi, Kamis (5/9).  Dari cerita yang didapatkan Nelson, Suryanta ditahan sel isolasi yang kondisinya sangat gelap. Kondisi itu membuat para penghuninya tidak bisa melihat di sekitarnya. Ditambah pula banyak nyamuk.  "Kemudian dia enggak ada temannya satu sel. Kami enggak bisa lihat apa sebenarnya yang ada di situ yang di dalam ruang," tambahnya.  Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menepis kabar tentang Suryanta ditahan di sel isolasi. Dia memastikan tidak ada sel isolasi di rutan Mako Brimob.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/tahanan-papua-merdeka-polda-metro-3-750x563.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kondisi sel tahanan 6 tersangka pengibaran bendera Bintang Kejora. (Istimewa)  Sebelum melakukan penahanan, imbuh Argo, polisi selalu memenuhi hak tahanan. Di antaranya, pemeriksaan kesehatan, makan yang cukup, pakaian tahanan, penyampaian keluhan, hak waktu kunjungan, bahkan aspek kerohanian juga dipenuhi berupa pemberian Alkitab untuk Suryanta.  "Tersangka Suryanta ditempatkan di ruang isolasi adalah tidak benar. Polri tidak memiliki sel isolasi," kata Argo.  Untuk mempertegas pernyataannya, Argo mengirimi foto-foto kondisi 6 tersangka kasus pengibaran bendera Bintang Kejora di dalam tahanan. Dalam foto itu tidak terlihat ada sel gelap. Ada beberapa sel lain yang terdapat di samping sel Suryanta.  Mantan kabid Humas Polda Jatim itu menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan terhadap setiap tahanan. Keenam tersangka yang ditahan dijerat dengan pasal dugaan makar. Penahanan dilakukan berdasar regulasi The United Nations Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners.  Dalam aturan itu, tahanan harus dipisahkan sesuai karakteristik status hukum, jenis kelamin dan usia. Kemudian juga mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri.  Dalam Pasal 4 diatur tentang penempatan tahanan di lingkungan Polri, di Rutan Brimob yaitu untuk kepentingan penyidikan makar. Sedanhkan pada Pasal 7 mengatur tentang penempatan tahanan untuk tahanan lingkungan Polri dibedakan berdasarkan umur, jenis kelamin, serta tindak pidana.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/tahanan-papua-merdeka-polda-metro-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> 6 tersangka pengibaran bendera Bintang Kejora bersama penghuni sel lainnya. (Istimewa)  "Tsk Surya anta ditempatkan di Rutan Kelapa Dua brimob Polri sesuai permohonan penyidik karena berdasarkan penilaian penyidik enam tsk tersebut adalah tersangka yang berpotensi tinggi berdasarkan perbuatan dan ancaman pidana," pungkas Argo.  Hal itu sesuai dengan Pasal 106 Juncto pasal 87 dan atau pasal 108 KUHP tentang makar. Mereka terancam pidana seumur hidup dan atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya memutuskan memulangkan dua dari delapan orang tersangka pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Dua orang itu, Naliana Wasiangge dan Norince Kogoya. Kini tersisa 6 orang tersangka di dalam tahanan.  Pemulangan Naliana Wasiangge dan Norince Kogoya karena tidak terbukti terlibat dalam pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Negara.  Kasus ini bermula saat Aliansi Mahasiswa Papua dan Papua Barat yang mengatasnamakan diri sebagai Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme Papua &amp; Papua Barat menggeruduk Gedung Polda Metro Jaya. Mereka menuntut pembebasan terhadap kedua temannya yang ditangkap pada Jumat (30/8). Penangkapan itu atas tuduhan pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Negara.

Aktivis Papua Tidak Ditahan di Sel Isolasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aktivis papua

Berita Terkini