<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/akW7nHIqf9kXg6HZfwPFDmsUySHcnk3Prooo7vE0-1-2525037095.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) membuat aduan ke Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Sejumlah akun media sosial diduga membuat unggahan barmuatan hinaan kepada&nbsp;Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Pembina AMPG, Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum AMPG Sedek Bahta mengatakan, daftar akun media sosial ini telah diserahkan kepada penyidik. Akun-akun ini diduga telah melanggar&nbsp;Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). &ldquo;Dari hasil diskusi kami, akun-akun tersebut dengan konten-kontennya diduga telah melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Pasal 28 Undang-Undang ITE, serta Pasal 310 KUHP,&rdquo; ujar Sedek di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (20/10). Dia menjelaskan, aduan dibuat karena serangan kepada Bahlil dianggap menyinggung ranah pribadi. Sebelumnya, AMPG telah melayangkan somasi kepada sejumlah akun, namun tidak mendapat hasil yang memuaskan. &ldquo;Sebelum kami melakukan laporan ini, terhadap konten-konten itu kami sudah melakukan somasi. Ada beberapa akun yang kooperatif dan sudah men-take down unggahannya,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Sedek menjelaskan, Bahlil dan Golkar menerima kritik dari masyarakat. Hanya saja, kritik yang dilontarkan harus dilakukan secara benar, terutama tidak boleh menyinggung pribadi. &ldquo;Siapa pun boleh mengkritik, tapi kritik harus dilandasi etika. Kalau sudah menyerang pribadi, kehormatan, atau ras seseorang, itu bukan kritik,&rdquo;&nbsp;ungkapnya. Menurutnya, ditemukan konten provokatif yang melecehkan Bahlil dengan kalimat rasis. Setidaknya ada tujuh akun yang diadukan dalam tahap awal ini. Namun, jumlah tersebut bisa bertambah karena tim hukum masih menelusuri akun-akun lain yang turut menyebarkan konten serupa. &ldquo;Ruang permintaan maaf tetap kami buka, tapi tentu ada batas waktunya. Silakan saja menyampaikan permohonan maaf secara baik-baik,&rdquo; pungkas Sedek. &nbsp;

Sejumlah akun media sosial diduga membuat unggahan barmuatan hinaan kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Diduga Serang Bahlil Dengan Kalimat Rasis, Sayap Partai Golkar Adukan 7 Akun Media Sosial ke Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/yCeBa1rlYID7YKgQBjcOJfhFhQr8gKKaPZrnKAVE-1-155635351.jpg" alt="Sebuah video yang memperlihatkan mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) disalip rombongan kendaraan berpengawalan polisi viral di media sosial. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sebuah video yang memperlihatkan mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) disalip rombongan kendaraan berpengawalan polisi viral di media sosial. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebuah video yang memperlihatkan mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) disalip rombongan kendaraan berpengawalan polisi viral di media sosial. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) pun ikut memberi klarifikasi atas video tersebut. Lantaran sejumlah narasi yang beredar di media sosial menuding Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono berada di rombongan itu.&nbsp;&nbsp; Momen tersebut terjadi di sebuah persimpangan sebuah jalan raya, ketika mobil Sultan tengah berhenti karena lampu merah. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak mobil hitam bermerk Lexus dengan plat nomor AB 10 NDX yang diduga ditumpangi Sultan HB X berhenti bersama kendaraan lain. Tak lama kemudian, sebuah mobil patroli polisi dengan sirene meraung melintas dari arah belakang, mengawal sejumlah kendaraan yang kemudian menyalip rombongan Sultan. Aksi rombongan yang disebut warganet sebagai tot tot wuk wuk itu sontak menuai perhatian publik. Peristiwa dalam video itu diduga terjadi pada Rabu, 8 Oktober 2025. Koordinator Substansi Bagian Humas Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda Jogjakarta, Ditya Nanaryo Aji membenarkan bahwa mobil dalam video tersebut merupakan kendaraan pribadi milik Sri Sultan HB X. Menurut dia, saat itu Sultan HB X tengah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).&nbsp; &ldquo;Betul, kendaraan tersebut memang milik Sri Sultan HB X. Beliau menggunakan kendaraan pribadi saat mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Karangmojo, Gunungkidul,&rdquo; kata Ditya kepada wartawan, Minggu (12/10). Ditya juga mengonfirmasi bahwa Sultan memang berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah, sementara sejumlah kendaraan lain yang dikawal polisi melaju melewati persimpangan. Namun, tidak diketahui pastinya rombongan mana yang menyalip mobil Sultan HB X. Terkait hal itu, Staf Khusus Menko Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra memastikan rombongan kendaraan menggunakan pengawalan dengan menyalip Sultan HB X bukan iring-iringan Menteri AHY. "Kalau ada yang membuat pernyataan bahwa itu rombongan Menko AHY, tentu tuduhan ini tidak benar dan tidak berdasar. Pak Menko AHY sudah meninggalkan tempat sekitar 30 menit lebih awal mendahului Sri Sultan. Jadi, tidak mungkin Pak Menko AHY malah tertinggal dan harus mendahului Sri Sultan di lampu merah seperti terlihat di video," ujar Herzaky dalam keterangannya. Herzaky menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah akun media sosial yang membuat unggahan secara tidak bertanggung jawab tanpa mengecek data dan fakta. Dengan menuduh rombongan Menteri AHY melanggar lampu merah dan melawan arah. &ldquo;Kami harapkan semua pihak dapat menggunakan kebebasan bermedia sosial dengan baik dan bertanggung jawab," pungkasnya. &nbsp;

Video mobil Sri Sultan HB X viral usai disalip rombongan kendaraan berpengawalan polisi, Kemenko Infrastruktur beri klarifikasi.

Akun Medsos Tuding AHY Salip Mobil Sri Sultan HB X Pakai Tot Tot Wuk Wuk, Kemenko Infrastruktur Bantah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/dpra-1.jpg" alt="Anggota Komisi I DPR Sukamta. Humas Fraksi PKS/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR Sukamta. Humas Fraksi PKS/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyoroti maraknya penyalahgunaan nomor telepon untuk aksi penipuan digital (scamming) serta menjamurnya akun anonim di media sosial yang kerap dipakai menyebarkan hoaks dan memanipulasi opini publik. Menurutnya, kedua persoalan ini saling berkaitan dan harus menjadi perhatian serius pemerintah. &ldquo;Prinsipnya kita ingin mengurangi anonimitas di dunia digital, agar nama dan identitas pengguna dapat terlihat dengan jelas di media sosial maupun platform lainnya. Hal ini penting agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan anonim untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain,&rdquo; kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (17/9). Sebab, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengkaji wacana pembatasan satu orang satu akun media sosial. Kajian ini juga mencakup aturan agar setiap akun dikaitkan dengan satu nomor ponsel, termasuk pembatasan jumlah nomor yang bisa digunakan oleh satu orang. Sukamta menilai langkah ini bisa diterapkan melalui sistem verifikasi faktual menggunakan identitas asli saat mendaftar, terutama bagi perangkat modern yang jumlahnya sudah cukup besar.&nbsp; &ldquo;Dulu, ada pikiran dari pemerintah untuk membuat setiap pendaftaran itu dengan identitas asli dengan verifikasi faktual. Saya kira untuk handphone yang modern, yang baru dan itu jumlahnya cukup besar. Itu bisa dilakukan,&rdquo; ujarnya. Meski begitu, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi bagi warga yang masih mengalami kesulitan membeli perangkat baru untuk mendukung sistem verifikasi. &ldquo;Tapi bagi sebagian masyarakat yang mungkin masih kesulitan untuk beli handphone baru, itu yang harus ada solusinya, jangan dipaksakan,&rdquo; tuturnya. Terkait wacana pembatasan media sosial dengan sistem satu warga, satu akun, Sukamta menyebut sebagai cara menekan anonimitas yang sering menjadi celah bagi praktik ujaran kebencian maupun kejahatan digital.&nbsp; &ldquo;Supaya tidak ada orang yang punya motif kriminal atau sesuatu yang dilarang di undang-undang yang bersembunyi di balik anonimisme. Itu kan intinya,&rdquo; tegasnya. Namun, ia menekankan bahwa akar masalah di ruang digital tidak hanya sebatas anonimitas, melainkan juga lemahnya penegakan hukum dan minimnya literasi digital masyarakat.&nbsp; &ldquo;Saat ini yang diperlukan bukan hanya pembentukan aturan baru, tetapi juga penegakan hukum yang konsisten dan peningkatan literasi digital masyarakat. Masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi secara tepat dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks,&rdquo; pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengusulkan satu akun medsos per warga untuk mengurangi penipuan digital.

Cegah Aksi Scammer, Komisi I DPR Klaim Wacana Satu Warga Satu Akun Medsos Bisa Cegah Kriminalitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/IMG_20231218_195014-1761968768.jpg" alt="Umi Pipik./ YouTube Alanabi Channel" width="100%">
<figcaption>Umi Pipik./ YouTube Alanabi Channel</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pipik Dian Irawati langsung ke Polda Metro Jaya untuk tujuan membuat laporan polisi setelah selesai melakukan aktivitas dakwah di daerah Bekasi Jawa Barat pada Kamis (22/5) kemarin. Perempuan yang kerap disapa Umi Pipik mendatangi Polda Metro Jaya dengan ditemani putranya Abidzar Al Ghifari dan juga kuasa hukum. Umi Pipik membuat laporan polisi terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap 2 akun media sosial yang telah berkomentar jahat kepada dirinya. Umi Pipik membuat laporan polisi setelah somasi yang dilayangkan sebelumnya tidak mendapat respons yang semestinya. Dia membuat laporan polisi untuk tujuan memberikan efek jera. "Kalau dimaafin nanti melakukan lagi. Kita membuat laporan agar ada efek jera," kata Umi Pipik di Polda Metro Jaya, Kamis (22/5). Memang tidak dijelaskan secara detail oleh Umi Pipik ataupun kuasa hukumnya dua akun media sosial yang telah dilaporkan. Namun apabila merujuk pada somasi yang dibuat oleh Abidzar pada Minggu, 13 April 2025 mewakili ibunda, akun yang dilaporkan adalah SoundOfYogi dan @FrancoisSigit. Dua akun tersebut membuat pernyataan jahat. Misalnya menyebutkan goblok dan sejumlah pernyataan bernada penghinaan lain yang jauh lebih menyakitkan lagi.&nbsp; &ldquo;Pemerintah sudah menggalakkan anti-bullying. Siapa pun yang mendapat perundungan pasti merasa tidak nyaman,&rdquo; kata Umi Pipik. Hal senada juga diungkapkan Abidzar. Seandainya proses nanti mengharuskan adanya mediasi, sampai saat ini dia mengisyaratkan tidak mencabut laporan atau akan terus melanjutkan kasus ini sampai ke pengadilan. &ldquo;Saya akan kawal masalah ini dari awal sampai akhir. Sampai nanti hasil akhir dari polisi bagaimana, saya tetap akan mengawal," ujar Abidzar.

Umi Pipik laporkan dua akun media sosial ke Polda Metro Jaya, beri efek jera bagi pelaku penghinaan.

Laporkan 2 Akun Media Sosial Berkomentar Jahat, Umi Pipik Mau Beri Efek Jera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/10/insta-3730145064.jpg" alt="Ilustrasi Instagram, platform yang paling sering digunakan masyarakat. (ANTARA/Pexels/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Instagram, platform yang paling sering digunakan masyarakat. (ANTARA/Pexels/Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Media sosial (medsos) telah menjadi elemen krusial dalam strategi pemasaran brand. Namun, apa yang sebenarnya mendorong konsumen untuk mengikuti akun sebuah merek di platform digital? Agensi Digital di Indonesia, Mrene, melakukan survei terhadap lebih dari.seribu responden untuk mengungkap alasan utama yang membuat mereka tertarik untuk mengikuti akun media sosial brand. &rsquo;&rsquo;Brand sangat perlu memperhatikan apa yang menarik perhatian audiens dan juga apa yang membuat mereka betah mengikuti akun media sosial brand. Dua hal ini menjadi kunci bagi brand untuk mengembangkan media sosialnya,&rsquo;&rsquo; urai Founder Mrene Digital Partner Dandy Cahyo. Dari hasil survei, Instagram (96,4 persen) menjadi platform yang paling sering digunakan oleh responden, diikuti oleh TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, dan LinkedIn. Ini menunjukkan bahwa Instagram tetap menjadi pilihan utama bagi brand dalam menjangkau audiens, sementara TikTok semakin relevan dalam strategi digital marketing. Konten yang Paling Diminati Konsumen Jenis konten yang paling menarik perhatian konsumen adalah: <ul> <li>Makanan dan Minuman (81,1 persen)</li> <li>Kesehatan (56,8 persen)</li> <li>Gaya Hidup (56,5 persen)</li> </ul> Hal ini menandakan bahwa brand yang bergerak dalam industri kuliner, kesehatan, dan lifestyle memiliki peluang besar untuk menarik perhatian audiens melalui konten kreatif dan informatif. Jumlah Akun Medos Brand yang Diikuti Konsumen Sebanyak 40,7 persen responden mengikuti lebih dari 9 akun brand di media sosial, sementara 25,9 persen lainnya mengikuti 4-6 akun brand. Artinya, mayoritas konsumen aktif mengikuti lebih dari 4 akun brand, sehingga brand harus bersaing dalam menciptakan konten yang mampu mempertahankan loyalitas audiens. Alasan Utama Konsumen Mengikuti Akun Brand Tiga alasan utama konsumen mengikuti akun media sosial brand adalah: <ol> <li>Mendapatkan informasi terkait produk baru (89 persen)</li> <li>Mengakses promo atau diskon eksklusif (77,4 persen)</li> <li>Mendapatkan edukasi tentang produk atau industri (51,9 persen)</li> </ol> Apa yang Membuat Brand Menarik di Mata Konsumen? <ul> <li>Konsisten membagikan konten menarik (66,3persen)</li> <li>Memberikan edukasi tentang produk atau industri (66,1persen)</li> <li>Sering mengadakan aktivitas seperti giveaway, kuis, atau lomba (58,6persen)</li> </ul> Faktor Penting dalam Kualitas Konten Media Sosial Brand Kesimpulan: Bagaimana Brand Bisa Meningkatkan Strategi Media Sosial? Hasil survei ini menunjukkan bahwa brand perlu lebih fokus pada: <ol> <li>Membagikan informasi produk baru secara konsisten</li> <li>Memberikan penawaran eksklusif untuk meningkatkan engagement</li> <li>Menyajikan konten edukatif yang relevan dengan kebutuhan audiens</li> <li>Memiliki interaksi langsung dengan pengikut melalui komentar atau DM</li> <li>Mengomunikasikan nilai dan misi brand secara jelas dan menarik</li> </ol> Sebanyak 73,4persen responden menilai bahwa brand yang menunjukkan kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan sangat penting. Ini membuktikan bahwa brand yang ingin tetap relevan harus aktif dalam menyuarakan nilai-nilai yang sejalan dengan audiens mereka. (*)

Media sosial (medsos) telah menjadi elemen krusial dalam strategi pemasaran brand. Namun apa yang sebenarnya mendorong konsumen?

Membuat Akun Medsos Sebuah Merek Menarik bagi Audiens berdasarakan Survei Mrene 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/F-wvfGaMAAE7R8-1930553332.jpg" alt="Postingan hilangnya Dokter Qory." width="100%">
<figcaption>Postingan hilangnya Dokter Qory.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Penyidik Polres Bogor sempat bertanya-tanya atas hilangnya Dokter Qory. Pasalnya, informasi hilangnya Qory dimuat dalam akun X (dahulu Twitter) Qory sendiri. Padahal dia pergi dari rumah tanpa membawa uang maupun alat komunikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mami mengecek viralnya berita tersebut melalui Twitter akun korban, namum kok bisa memberitakan hilangnya dirinya sendiri. Sedangkan yang bersangkutan alat komunikasi semuanya ditinggal," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Sabtu (18/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah diselidiki, handphone Qory diduga dioperasikan oleh suaminya, Willy Sulistio, 39. Unggahan yang viral itu pun dibuat oleh Willy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013299236/sebelum-hilang-kasus-kdrt-kepada-dokter-qory-disaksikan-tukang-bubur">Sebelum Hilang, Kasus KDRT kepada Dokter Qory Disaksikan Tukang Bubur</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diduga seperti itu. Akun memang milik si dokter tersebut (korban) digunakan oleh pelaku untuk memviralkan atau mencari istrinya yang hilang 3 hari," jelas Rio.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, viral hilangnya&nbsp;Dokter Qory&nbsp;yang di-posting&nbsp;di akun media sosial&nbsp;X&nbsp;oleh suaminya, menjadi sorotan warganet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui akun&nbsp;X @dfrnm, diketahui bahwa suami&nbsp;Dokter Qory&nbsp;yang bernama Willy Sulistio telah melaporkan kehilangan istrinya ke&nbsp;Polsek Cibinong. Namun, surat keterangan yang di-posting&nbsp;tersebut memiliki banyak kejanggalan yang tertangkap warganet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013299191/segera-digelar-melon-music-awards-mma-2023-telah-memulai-putaran-pemungutan-suara-di-tahap-berikutnya">Segera Digelar, Melon Music Awards (MMA) 2023 telah Memulai Putaran Pemungutan Suara di Tahap Berikutnya!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang pertama adalah tanggal pelaporan yang tertulis pada 24 Oktober 2023, padahal&nbsp;Dokter Qory&nbsp;dilaporkan hilang sejak 13 November 2023, yang disoroti akun&nbsp;@NitaSellya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Katanya pergi dari 13 November, ini tanggal pelaporan 24 Oktober. yang benar yang mana?&rdquo; tulis&nbsp;@NitaSellya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, surat keterangan&nbsp;orang hilang&nbsp;tersebut juga dinilai warganet sangat acak-acakan dan mendapat kritik keras. &rdquo;Ini serius institusi suratnya&nbsp; acak-acakan&nbsp;gini?&rdquo; kata akun&nbsp;@pretendto068.</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Penyidik Polres Bogor sempat bertanya-tanya atas hilangnya Dokter Qory. Pasalnya, informasi hilangnya Qory dimuat dalam akun X Qory sendiri.

Akun Medsos Dokter Qory Bikin Konten Hilang, Kok Bisa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/brimob-lbh-585599800.jpg" alt="Tangkapan layar polisi injak sajadah di Masjid Raya Sumbar." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar polisi injak sajadah di Masjid Raya Sumbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beberapa hari ini viral soal polisi di Kota Padang menangkap pendemo di kawasan Masjid Raya Sumbar. Di media sosial (medsos) disebutkan bahwa polisi menyerbu Masjid Raya Sumbar dan menangkap para warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, mahasiswa, dan advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Di medsos ramai disebutkan bahwa polisi berpakaian lengkap dengan mengenakan sepatu masuk ke dalam masjid. Dalam gambar potongan video terlihat anggota Brimob berjalan dan menginjak sajadah warna merah. Lantai masjid jadi kotor. Video itu ramai diunggah ulang oleh wargnet. Lantas mereka membubuhi narasi soal masjid kotor dan petugas masuk masjid tanpa adab. Melihat fenomena ini, Pengamat Media Sosial dari Hariqo Satria mengatakan, pemilik aku medsos memiliki tanggung jawab untuk diri sendiri. Mereka tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap apa yang mereka unggah. Apa dampak dari unggahannya. "Berbeda dengan media massa arus utama atau media pers. Mereka patuh pada UU pers dan harus ada proses verifikasi dan cover both side," ujar Hariqo Satria kepada JawaPos.com, Selasa (8/8). Direktur Eksekutif Komunikonten itu mengaku prihatin dengan cara masyarakat bermedia sosial. Banyak pemilik akun media sosial yang begitu gampang mengunggah dan berkomentar tanpa memastikan unggahannya itu memiliki dampak, benar atau salah. Semua itu bermula dari unggahan pertama. Jika unggahan itu berupa potongan video atau gambar dan disertai caption, maka itu bisa menarik perhatian dari netizen. Bahkan ada netizen yang itu mengunggah ulang postingan itu dengan narasi itu. "Semua itu tanggung jawab dari pemilik akun media sosialnya," ujar Hariqo Satria. Sebagaimana diketahui sebelumnya, akun Instagram milik Yayasan LBH Indonesia mengunggah potongan video yang menampilkan aparat Brimob. Video itu terlihat aparat menginjak sajadah. Di postingan itu disebut bahwa Polisi merangsek masuk ke Masjid Raya Padang yang menjadi tempat aman Masyarakat Air Bangis. Sebelumnya diketahui bahwa warga Air Bangis melakukan unjuk rasa di Kota Padang. Mereka ingin bertemu dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah untuk menolak proyek strategis nasional (PSN). Warga Air Bangis itu berdemo sudah enam hari. Sejak 31 Juli 2023 hingga Sabtu (5/8). Selama di Kota Padang, warga Air Bangis itu menumpang tidur di Masjid Raya Sumbar. Pada Jumat (4/8) aparat kepolisian telah berupaya membantu dan mengajak para pendemo untuk pulang karena Air Bangis. Sebab, pendemo yang berjumlah hampir berkisar seribu itu terdiri atas orang dewasa, anak-anak, dan balita. Puncaknya ada warga yang ditangkap. Hariqo Satria menegaskan, terlepas apa persoalan dari demo itu, tetapi video yang beredar di media sosial telah menciptakan opini di tengah masyarakat. Di antaranya polisi masuk masjid tanpa membuka sepatu, polisi menginjak sajadah, polisi menangkap warga secara paksa dalam masjid. "Opini itu hak&nbsp;dari netizen," ujarnya. Padahal ruangan sebagaimana di dalam video itu adalah ruang pertemuan Masjid Raya Sumbar. Ruangan itu disulap sementara sebagai tempat tidur bagi warga Air Bangis yang menumpang tidur selama berada di Kota Padang. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/WhatsApp-Image-2023-08-06-at-085418-3310540708.jpeg" alt="Ruang utama untuk salat lima waktu di Masjid Raya Sumbar." width="100%">
<figcaption>Ruang utama untuk salat lima waktu di Masjid Raya Sumbar.</figcaption>
</figure>

Beberapa hari ini viral soal polisi di Kota Padang menangkap pendemo di kawasan Masjid Raya Sumbar. Di medsos disebutkan polisi injak sajada

Soal Viral Polisi Tangkap Pendemo Dalam Masjid Raya Sumbar, Pengamat: Tanggung Jawab Pemilik Akun Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-jubir-psi-tantangan-berat-jokowi-hanya-melawan-hoax_c_207273.jpeg" alt="Presiden Jokowi yang sudah menyatakan bakal maju di pilpres 2019, disebut PSI bakal lebih sering diserang Hoax." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi yang sudah menyatakan bakal maju di pilpres 2019, disebut PSI bakal lebih sering diserang Hoax.</figcaption>
</figure><h3>Bareskrim Gandeng Kemenkominfo Utamakan Langkah Edukasi</h3> JawaPos.com – Menjelang Pemilu 2024, terjadi peningkatan aktivitas di media sosial (medsos). Tulisan-tulisan yang bernada provokatif hingga hoaks makin menyebar. Hal itu menjadi salah satu temuan Dittipid Siber Bareskrim Mabes Polri saat melakukan patroli siber.  Kasubdit I Dittipid Siber Bareskrim Kombespol Reinhard Hutagaol menuturkan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/patroli-siber/">patroli siber</a> mendeteksi peningkatan-peningkatan komentar yang pro dan kontra terkait Pilpres 2024. Petugas memantau semua fenomena tersebut. "Namun, untuk pemblokiran akun yang dipastikan melakukan pidana hanya di Kemenkominfo," paparnya.  Dittipid Siber berupaya mencari titik tengah. Agar kebebasan berekspresi tidak terkekang, tetapi penyebaran informasi hoaks dan provokatif juga tidak merajalela. "Ini sedang dicari strateginya," paparnya. Dia mengatakan, Polri akan mengedepankan langkah pencegahan. "Perlu edukasi dan sosialisasi menggunakan medsos dengan baik," terangnya.  Saat menemukan adanya penyebaran hoaks, petugas akan memberikan edukasi. Dengan demikian, masyarakat tidak terjebak untuk menyebarkan informasi salah tersebut. ”Jangan sampai malah ikut menyebarkan,’’ paparnya. Dia menegaskan, penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang ditempuh petugas. Setelah edukasi dan sosialisasi, tentunya penyebar hoaks diberi teguran. ’’Kalau masih menyebarkan, tentunya langkah akhir ditempuh, penegakan hukum,’’ jelasnya.  Namun, penegakan hukum dan sanksi tegas diutamakan untuk informasi yang bermuatan SARA. Sebab, isu SARA memiliki daya rusak yang besar di masyarakat. Bisa membuat hubungan memanas dan memicu konflik nyata.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan, Polri dan Kemenkominfo telah memiliki kesepakatan. Salah satunya, melakukan take down terhadap akun yang menyebarkan SARA serta menimbulkan perpecahan di masyarakat. ’’Dengan cepat kita bisa proses take down itu,’’ terangnya.  Jelang Pilpres 2024, dapat dipastikan bahwa medsos akan digunakan sebagai alat kampanye hitam. Hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian sering digunakan untuk menyerang lawan politik. Fenomena itu terus berulang dalam setiap pilpres.

Patroli Siber, Sebar Hoaks Jelang Pilpres, Akun Medsos Di-Take Down

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PROMO-GRATIS.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM Sidoarjo yang ingin mempromosikan usahanya lewat media sosial akun instagram (IG) @ahmadmuhdlorali." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM Sidoarjo yang ingin mempromosikan usahanya lewat media sosial akun instagram (IG) @ahmadmuhdlorali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setiap menjelang natal dan tahun baru 2023 sudah menjadi tradisi promo besar-besaran dilakukan setiap pusat perbelanjaan pasar modern atau mal maupun toko online. Nah, untuk akhir tahun ini Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM Sidoarjo yang ingin mempromosikan usahanya lewat media sosial akun instagram (IG) @ahmadmuhdlorali.  Tujuannya untuk membantu promo meningkatkan omzet penjualan di akhir tahun. Selain akun diatas adalagi akun IG @pemkabsidoarjo dan @gusmuhdlor.id yang juga akan membantu mempromosikan industri kreatif Sidoarjo yang jumlahnya sudah mencapai ratusan ribu.  Caranya mudah, pemilik usaha tinggal membuat template atau video yang diunggah lewat story IG kemudian DM (Direct Message) tiga akun diatas. Untuk memudahkan masyarakat mengetahui lokasi usaha disarankan dalam pembuatan story disertai dengan alamat usaha.  Kesempatan ini hanya berlaku 3 hari mulai hari Rabu 14 - 16 Desember 2022. Masih ada waktu untuk membuat template atau video story IG yang semenarik mungkin.  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan, endorse gratis bagi pelaku UMKM Sidoarjo itu merupakan upaya pemerintah dalam mendongkrak ekonomi kreatif menjelang tutup tahun.  "Selama ini bila ada promosi besar-besaran akhir tahun tahunya masyarakat hanya di pusat perbelanjaan pasar modern saja seperti mall, supermarket dan start up saja. Sedangkan produk yang dihasilkan industri kreatif jarang sekali masuk dalam target belanja akhir tahun," ujarnya.  Padahal menurut Gus Muhdlor momen akhir tahun bisa menjadi peluang besar bagi para pelaku industri kreatif untuk meraih pundi-pundi rezeki. Setiap natal dan tahun baru merupakan dua momen hari besar yang sudah menjadi tradisi masyarakat untuk berbelanja.  Bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya itu melihat, promosi produk melalui media sosial terbilang efektif dan efisien, seperti halnya promosi lewat Instagram (IG). "Dewasa ini, digitalisasi dalam pemasaran produk ataupun usaha jasa mutlak harus dilakukan bila ingin usahanya dikenal banyak orang. Dan kita mengajak para pelaku industri kreatif untuk lebih familiar memanfaatkan media sosial demi keberlanjutan usahanya," tuturnya.  Putra Pengasuh Ponpes Bumi Sholawat Lebo KH. Agoes Ali Masyhuri itu juga mendorong pelaku UMKM untuk memasarkan lewat e-commerce. Meski sebenarnya sudah ada produk UMKM Sidoarjo yang menghiasi toko online seperti tokopedia, lazada, shopee dan bukalapak tetapi jumlahnya belum begitu banyak.  "Pemasaran usaha melalui online terus kita dorong, ya karena memang eranya sekarang sudah serba digital, inilah yang kami sebut inovasi tidak boleh berhenti, baik itu pemerintahnya maupun masyarakatnya," pungkas Gus Muhdlor.

Bupati Sidoarjo Promosikan Industri Kreatif Lewat Akun Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221105_182131.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mengagendakan mediasi antara Dewi Perssik dengan penghujatnya. Penghujat telah dilaporkan pada Senin (31/10) terkait kasus pencemaran nama baik melalui akun media sosial.  Depe, sapaan akrab Dewi Perssik, sejatinya merasa iba bahkan menangis saat melihat perempuan paruh baya yang telah menghinanya dengan cara tak pantas di media sosial. Kendati demikian, Depe merasa komentar perempuan asal Pasuruan Jawa Timur itu sudah kelewat batas.  Proses mediasi antara Dewi Perssik dengan penghujatnya tidak membuahkan hasil. Sehingga kasus laporan Depe kemungkinan tetap berlanjut.  "Tadi kan sudah disampaikan bahwa mediasi itu gagal," kata Sandy Arifin, pengacara Dewi Perssik di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (7/11).  Dewi Perssik mengatakan bahwa penghujat dirinya berusaha untuk mengemis belas kasihan. Akan tetapi, Depe justru tersulut emosi katika penghujatnya selalu mengulang berasal dari kampung.  "Dia bilang nggak sekolah, dia tinggal di kampung, di pedalaman. Itu yang selalu diutarakan. Kalau soal dari kampung, saya juga berasal dari kampung," kata Dewi Perssik.  Depe sengaja melaporkan penghujatnya di media sosial untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan supaya menjadi pelajaran bagi netizen untuk bicara sesuatu di media sosial secara lebih bertanggung jawab. Bukan malah pernyataan yang justru menebar fitnah dan ujaran kebencian.  Dia pun membantah tidak peduli kepada netizen. Berkat netizen dan masyarakat, Dewi Perssik justru merasa karirnya di dunia keartisan bisa bertahan sampai sekarang.  "Kita jangan sampai lupa kacang akan kulitnya. Tanpa netizen kita tidak akan bisa bertahan sampai 21 tahun. Saya merasa bersyukur Alhamdulillah bisa disayang masyarakat. Kalau ngomongin skill, banyak yang lebih bagus dari saya," kata Dewi Perssik.  Ibu Dewi Perssik Menangis  Sebelumnya, Depe mengatakan ibunya yang tinggal di Jember, Jawa Timur, menangis begitu mengetahui putrinya direndahkan dan dihujat. “Saya menjaga ibu saya, saya menjaga diri saya. Mami saya tinggal di kampung, dia nangis dikasih tahu teman-teman pengajiannya. Saya bilang sama mami, saya akan buktikan saya bukan pelacur,” tuturnya.  Dewi Perssik mengaku sudah mengantongi identitas penghujat dirinya. Namun, sebagai warga negara yang baik, Depe tidak mau main hakim sendiri. Dia menyerahkan masalah tersebut sepenuhnya ke proses hukum yang sedang berjalan.  Dewi Perssik mengaku siap bolak-balik ke kantor polisi memberikan keterangan demi jalannya proses hukum atas kasus pencemaran nama baik yang telah dilaporkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 31 Oktober 2022 lalu.

Mediasi Dewi Perssik dengan Penghujat Gagal, Kasus Tetap Lanjut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#akun medsos

Berita Terkini

Diduga Serang Bahlil Dengan Kalimat Rasis, Sayap Partai Golkar Adukan 7 Akun Media Sosial ke Polda Metro Jaya