<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-6JPG-995845527.jpg" alt="Ketua DPR periode 2024-2029 Puan Maharani Berpidato saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR periode 2024-2029 Puan Maharani Berpidato saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mengakomodasi penambahan jumlah menteri, komposisi di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR ikut bertambah. Sidang paripurna DPR kemarin (15/10) mengesahkan penambahan jumlah komisi. Yakni, dari sebelumnya 11 menjadi 13. DPR juga menetapkan satu badan baru dalam komposisi AKD, yaitu badan aspirasi masyarakat (BAM).</p> <p>Di luar itu, komposisi AKD lain tetap. Yakni, badan legislatif (baleg), badan akuntabilitas keuangan negara (BAKN), badan anggaran (banggar), badan kerja sama antarparlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), badan urusan rumah tangga (BURT), dan panitia khusus (pansus).</p> <p>Ketua DPR Puan Maharani seusai paripurna menyatakan, penambahan komisi di DPR bertujuan untuk menyinergikan dan menyelaraskan wacana penambahan kementerian. Rencananya, setelah presiden-wakil presiden terpilih mengumumkan kabinet, DPR akan mengumumkan mitra kementerian/badan dari komisi I hingga komisi XIII.</p> <p>"Kami masih menunggu pengumuman dari presiden terpilih yang dilantik pada 20 Oktober yang akan datang untuk mengumumkan berapa kementerian dan kementerian apa saja," kata Puan. Untuk nama-nama pimpinan AKD, Puan menegaskan itu merupakan kewenangan pimpinan fraksi.</p> <p>Dalam paripurna kemarin, tiap-tiap komisi di DPR akan berisi 44 sampai 45 anggota. Kemudian, baleg berjumlah 90 anggota, bamus 58 anggota, MKD 17 anggota, BURT 25 anggota, banggar 105 anggota, pansus 30 anggota, BAKN 19 anggota, BKSAP 45 anggota, dan BAM 19 anggota.</p> <p>Puan menambahkan, PDIP mendapat jatah 4 posisi ketua AKD dan 16 wakil ketua AKD. Kemudian, Golkar, Gerindra, dan Nasdem masing-masing mendapat jatah 3 posisi ketua AKD. Untuk jatah wakil ketua AKD, Golkar mendapat 17 kursi, Gerindra 16 kursi, dan Nasdem 6 kursi.</p> <p>Berikutnya, PKB, PKS, dan PAN masing-masing mendapat jatah 2 kursi ketua AKD. Untuk wakil ketua AKD, PKB mendapatkan 9, PKS 6, dan PAN 4 kursi. Partai Demokrat mendapatkan 1 kursi ketua AKD dengan jatah wakil ketua AKD 6 kursi. Pembagian itu disesuaikan dengan jumlah perolehan kursi partai di DPR. <strong>(tyo/c19/bay)</strong></p>

DPR juga menetapkan satu badan baru dalam komposisi AKD, yaitu badan aspirasi masyarakat (BAM) dan dua komisi.

Ikuti Jumlah Menteri, Alat Kelengkapan DPR Juga Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/prabowo-BNI-3619843761.jpg" alt="Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutannya di acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (9/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutannya di acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (9/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI periode 2024-2029 memutuskan melakukan penambahan alat kelengkapan dewan (AKD) dengan menambah jumlah komisi menjadi 13. Komisi tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan, penambahan AKD baru dimaksudkan agar kerja-kerja di DPR semakin lebih efektif, menyusul rencana adanya penambahan pos kementerian di pemerintahan Prabowo, yang akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penambahan akan disesuaikan dengan kebutuhan presiden baru, Pak Prabowo. Ini supaya tidak terjadi penumpukan, artinya mitra kerjanya, biar efektif itu kita akan lakukan penambahan jumlah komisi," kata Cucun kepada wartawan, Kamis (10/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cucun mengatakan, DPR menyepakati Komisi menjadi 13 dari awalnya 11. Kemudian ada juga penambahan badan di DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah dicatat juga dalam UU APBN kemarin terkait penambahan jumlah menteri ini, baik nanti kementeriannya kemudian juga supporting anggaran DPR melalui Badan Anggaran sesuai dengan UU APBN, itu nanti dibicarakan bersama antara Pemerintah dengan DPR," ucap Cucun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, DPR berencana mengumumkan jumlah komisi dan badan di DPR pada 14 Oktober 2024. Cucun meyakini, semua AKD di DPR sudah terbentuk sebelum 20 Oktober, karena biasanya pihak pemerintah yang akan dilantik sudah memberikan kisi-kisi kepada DPR terkait nomenklatur kementerian.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pembentukan AKD pasti sebelum tanggal 20 Oktober. Kan akan dikirim juga ke DPR kisi-kisi nomenklatur yang akan dibikin di era kabinetnya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo nanti tinggal umumkan personalnya siapa saja," tegas Cucun.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Berikut daftar 13 komisi baru di DPR:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi I</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertahanan, Luar Negeri,dan Informatika</div> <div dir="auto">1. Kementerian Luar Negeri</div> <div dir="auto">2. Kementerian Pertahanan</div> <div dir="auto">3. Kementerian Komunikasi dan Informatika</div> <div dir="auto">4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU</div> <div dir="auto">5. Badan Intelijen Negara (BIN)</div> <div dir="auto">6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)</div> <div dir="auto">7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)</div> <div dir="auto">8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)</div> <div dir="auto">9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)</div> <div dir="auto">10. Dewan Pers</div> <div dir="auto">11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)</div> <div dir="auto">12. Komisi Informasi Pusat (KIP)</div> <div dir="auto">13. Lembaga Sensor Film (LSF)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi II</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur</div> <div dir="auto">1. Kementerian Dalam Negeri</div> <div dir="auto">2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</div> <div dir="auto">3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional</div> <div dir="auto">4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)</div> <div dir="auto">5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)</div> <div dir="auto">6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)</div> <div dir="auto">7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)</div> <div dir="auto">8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)</div> <div dir="auto">9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)</div> <div dir="auto">10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)</div> <div dir="auto">11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)</div> <div dir="auto">12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)</div> <div dir="auto">13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi III</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penegakan Hukum</div> <div dir="auto">1. Kejaksaan Agung</div> <div dir="auto">2. Kepolisian Negara Republik Indonesia</div> <div dir="auto">3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</div> <div dir="auto">4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung</div> <div dir="auto">5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi</div> <div dir="auto">6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial</div> <div dir="auto">7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)</div> <div dir="auto">8. Badan Narkotika Nasional (BNN)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi IV</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertanian, Kehutanan dan Kelautan</div> <div dir="auto">1. Kementerian Pertanian</div> <div dir="auto">2. Kementerian Kehutanan</div> <div dir="auto">3. Kementerian Kelautan dan Perikanan</div> <div dir="auto">4. Badan Urusan Logistik (Bulog)</div> <div dir="auto">5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)</div> <div dir="auto">6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)</div> <div dir="auto">7. Badan Karantina Indonesia</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi V</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Infrastruktur dan Perhubungan</div> <div dir="auto">1. Kementerian Pekerjaan Umum</div> <div dir="auto">2. Kementerian Perumahan Rakyat</div> <div dir="auto">3. Kementerian Perhubungan</div> <div dir="auto">4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</div> <div dir="auto">5. Kementerian Transmigrasi</div> <div dir="auto">6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)</div> <div dir="auto">7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi VI</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha</div> <div dir="auto">1. Kementerian Perdagangan</div> <div dir="auto">2. Kementerian BUMN</div> <div dir="auto">3. Kementerian Koperasi</div> <div dir="auto">4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)</div> <div dir="auto">5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)</div> <div dir="auto">6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)</div> <div dir="auto">7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)</div> <div dir="auto">8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi VII</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi</div> <div dir="auto">1. Kementerian Perindustrian</div> <div dir="auto">2. Kementerian Pariwisata</div> <div dir="auto">3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf</div> <div dir="auto">4. Kementerian UMKM</div> <div dir="auto">5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)</div> <div dir="auto">6. Lembaga Penyiaran Publik RRI</div> <div dir="auto">7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI</div> <div dir="auto">8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi VIII</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak</div> <div dir="auto">1. Kementerian Agama</div> <div dir="auto">2. Kementerian Sosial</div> <div dir="auto">3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</div> <div dir="auto">4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KP/AI)</div> <div dir="auto">5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)</div> <div dir="auto">6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)</div> <div dir="auto">7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)</div> <div dir="auto">8. Badan Pengelola Keuangan Haji (PH)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi IX</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial</div> <div dir="auto">1. Kementerian Kesehatan</div> <div dir="auto">2. Kementerian Ketenagakerjaan</div> <div dir="auto">3. Kementerian Kependudukan &amp; Pembangunan Keluarga</div> <div dir="auto">4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI</div> <div dir="auto">5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</div> <div dir="auto">6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)</div> <div dir="auto">7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)</div> <div dir="auto">8. Badan Gizi Nasional</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi X</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendidikan, Olah Raga, dan Riset</div> <div dir="auto">1. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi</div> <div dir="auto">2. Kementerian Pendidikan Tinggi</div> <div dir="auto">3. Kementerian Kebudayaan</div> <div dir="auto">4. Kementerian Pemuda dan Olahraga</div> <div dir="auto">5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)</div> <div dir="auto">6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</div> <div dir="auto">7. Badan Pusat Statistik (BPS)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi XI</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan</div> <div dir="auto">1. Kementerian Keuangan</div> <div dir="auto">2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</div> <div dir="auto">3. Bank Indonesia (BI)</div> <div dir="auto">4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)</div> <div dir="auto">5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)</div> <div dir="auto">6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</div> <div dir="auto">7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)</div> <div dir="auto">8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)</div> <div dir="auto">9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)</div> <div dir="auto">10. BUMN (PMN, Privatisasi)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi XII</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Energi &amp; Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi</div> <div dir="auto">1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</div> <div dir="auto">2. Kementerian Lingkungan Hidup</div> <div dir="auto">3. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal</div> <div dir="auto">4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)</div> <div dir="auto">5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)</div> <div dir="auto">6. Dewan Energi Nasional (DEN)</div> <div dir="auto">7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)</div> <div dir="auto">8. Badan Informasi Geospasial (BIG)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi XIII</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hukum dan HAM</div> <div dir="auto">1. Kementerian Hukum</div> <div dir="auto">2. Kementerian HAM</div> <div dir="auto">3. Kementerian Sekretariat Negara</div> <div dir="auto">4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan</div> <div dir="auto">5. Komnas HAM</div> <div dir="auto">6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)</div> <div dir="auto">7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)</div> <div dir="auto">8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)</div> <div dir="auto">9. Sekretariat Jenderal DPR</div> <div dir="auto">10. Sekretariat Jenderal DPD</div> <div dir="auto">11. Sekretariat Jenderal MPR</div> <div dir="auto">12. Sekretariat Kabinet</div> <div dir="auto">13. Kantor Staf Presiden (KSP)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Badan Anggaran</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan</div> <div dir="auto">2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</div> <div dir="auto">3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</div> <div dir="auto">4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)</div> <div dir="auto">5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan</div> </div>

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan, penambahan AKD baru dimaksudkan agar kerja-kerja di DPR semakin lebih efektif.

DPR Putuskan Tambah Komisi Menjadi 13, Ini Bocoran Lengkapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/JKT_PELANTIKAN-ANGGOTA-DPRD-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_26082024-10-3978558460.jpg" alt="Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 di gedung dewan, Jalan kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 di gedung dewan, Jalan kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masa jabatan 2024-2029, Selasa (8/10). Dengan terbentuknya AKD, para legislator di Kebon Sirih dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa alat kelengkapan DPRD, terdiri atas Pimpinan DPRD, Bamus, Komisi, Bapemperda, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan, dibentuk berdasarkan rapat paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di DPRD DKI Jakarta terdapat lima pembagian komisi yakni Komisi A yang membidangi Pemerintahan, Komisi B yang membidangi perekonomian, Komisi C yang membidangi keuangan, Komisi D yang membidangi Pembangunan dan Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pembagian komisi, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga meliputi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Kehormatan (BK), Badan Anggaran (Banggar) dan terakhir Badan Musyawarah (Bamus).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Berikut ini susunan AKD DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Komisi A (Bidang Pemerintahan)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator : Ima Mahdiah</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua : Inggard Joshua&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua : Alia Noorayu Laksono</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris : Mujiyono</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota : Muhammad Hasan Abdillah, Achmad Yani, Inad Luciawati, Zahrina Nurbaiti, Lauw Siegvrieda, Manuara Siahaan, Hilda Kusuma Dewi, Nuchbatillah, Mohamad Ongen Sangaji, Riano P. Ahmad, Dadiyono, M. Fu&rsquo;adi Luthfi, Heri Kustanto, Bambang Kusumanto, H. Ali Muhammad Johan, William Aditya Sarana dan Kevin Wu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Komisi B (bidang perekonomian)&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator : Basri Baco&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua : Nova Harivan Paloh</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua : Wahyu Dewanto</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris : Muhammad Lefy</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota :&nbsp;</div> <div dir="auto">M. Taufik Zoelkifli, Ismail, Muhammad Al Fatih, Ade Suherman, Dwi Rio Sambodo, Wa ode Herlina, Pandapotan Sinaga, Nurhasan, Ryan Kurnia Ar Rahman, Jupiter, Andri Santosa, Hengky Wijaya, Ahmad Moetaba, Bebizie Sri Mulyati, Syahroni, Wita Susilowati, Nur Afni Sajim dan Francine Eustacia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Komisi C (Bidang Keuangan)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator : Khoirudin</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua : Dimaz Raditya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua : Sutikno</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris : Suhud Alynudin</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota :</div> <div dir="auto">Nasdiyanto, Brando Susanto, Hardiyanto Kenneth, Adnan Taufiq, Alief Bintang Haryadi, Gias Kumari Putra, Syafi Fabio Djohan, Tri Waluyo, Zita Anjani, Lukmanul Hakim, Lazarus Simon Ishak, August Hamonangan dan Josephine Simanjuntak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Komisi D (Bidang Pembangunan)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator : Wibi Andrino</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua : Yuke Yurike</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua : Muhammad Idris</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris : Habib Muhammad bin Salim Alatas</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota :</div> <div dir="auto">Abdurrahman Suhaimi, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, Ghozi Zulazmi, Pantas Nainggolan, Ida Mahmudah, Setyoko, Ali Hakim Lubis, Jamilah Abdul Gani, Matnoor Tindoan, Judistira Hermawan, Sardi Wahab Sadri, Ahmad Ruslan, Husen, Alwi Moehamad Ali, Ferrial Sofyan, Misan Samsuri, Neneng Hasanah, Bun Joi Phiau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Komisi E (Bidang Kesra)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator : Rany Mauliani</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua : Muhammad Thamrin&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua : Agustina Hermanto</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris : Justin Adrian</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota :</div> <div dir="auto">Solikhah, Abdul Aziz, Subki, Chicha Koeswoyo, Jhonny Simanjuntak, Yudha Permana, Dian Pratama, Anggi Arando Siregar, Imamuddin, Fatimah Tania Nadira Alatas, Raden Gusti Arif Yulifard, Ramly HI Muhamad, Farah Savira, Yusuf, Uwais El Qoroni, Oman R. Rakinda, Astrid Kuya, Desie Christhyana Sari, Dina Masyusin dan Elva Farhi Qolbina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA)&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua : Abdul Aziz&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua : Jhonny Simanjuntak</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota :&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abdurrahman Suhaimi, Ismail, Subki, Dwi Rio Sambodo, Brando Susanto, Hardiyanto Kenneth, Adnan Taufiq, Nurhasan, Dian Pratama, Imamuddin, Riano P Ahmad, Mohamad Ongen Sangaji, Judistira Hermawan, Farah Savira, Yusuf, Ahmad Moetaba, Lukman Hakim, Alwi Mohammad Ali, Mujiyono,Ferial Sofyan, August Hamonangan, Francine Eustacia, dan Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta bukan anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Badan Kehormatan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua : Yudha Permana&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua : Bambang Kusumanto</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota :</div> <div dir="auto">Achmad Yani, Jhonny Simanjuntak, Fatimah Tania Nadira Alatas, Ramly HI Muhamad, Heri Kustanto, Misan Samsuri, Elva Farhi Oolbina, dan Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta bukan Anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Badan Anggaran (Banggar)&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua merangkap anggota : Khoirudin</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua merangkap Anggota :</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino, dan Basri Baco</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota : Muhammad Hasan Abdilah, Achmad Yani, Ismail, Ade Suherman, Suhud Alynudin, Abdurrahman Suhaimi, Muhammad Thamrin, M. Taufik Zoelkifli, Pantas Nainggolan, Dwi Rio Sambodo, Yuke Yurike, Agustina Hermanto, Wa Ode Herlina, Manuara Siahaan, Pandapotan Sinaga, Inggard Joshua, Wahyu Dewanto, Ali Hakim Lubis, Adnan Taufiq, Setyoko, Yudha Permana, Nova Harivan Paloh, Muhammad Idris, Jupiter, Gias Kumari Putra, Judistira Hermawan, Dimaz Raditya, Alia Noorayu Laksono, Ramli HI Muhamad, Muhammad Lefy, M.Fu&rsquo;adi Luthfi, Sutikno, Ahmad Moetaba, Hengky Wijaya, Husen, Oman Rohman Rakinda, Lukmanul Hakim, Habib Muhammad bin Salim Alatas, Astrid Kuya, Mujiyono, Ali Muhammad Johan, Ferrial Sofyan, Desie Christhyana Sari, Wita Susilowaty, William Aditya Sarana, Justin Adrian, August Hamonangan dan Bun Joi Phiau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Badan Musyawarah (Bamus)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua merangkap anggota : Khoirudin</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua merangkap Anggota :</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino, dan Basri Baco</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota :&nbsp;</div> <div dir="auto">Inad Luciawaty, Muhammad Al Fatih, Nasdiyanto, Zahrina Nurbaiti, Ghozi Zulazmi, Nabilah Aboe Bakar Alhabsy, Sholikhah, Abdul Aziz, Lauw Siegvrieda, Hilda Kusuma Dewi, Ida Mahmudah, Chicha Koeswoyo, Jhonny Simanjuntak, Brando Susanto, Wa Ode Herlina, Nuchbatillah, Anggi Arando Siregar, Ryan Kurnia Ar Rahman, Alief Bintang Haryadi, Jamilah Abdul Gani, Setyoko, Imamuddin, Riano P. Ahmad, Raden Gusti Arief Yulifard, Matnoor Tindoan, Andri Santosa, Syafi Fabio Djohan, Dadiyono, Sardy Wahab Sadri, Tri Waluyo, Uwais El Qoroni, M.Fu&rsquo;adi Luthfi, Yusuf, Ahmad Ruslan, Husen, Oman Rohman Rakinda, Bebizie Sri Mulyati, Zita Anjani, Syahroni, Nur Afni Sajim, Neneng Hasanah Lazarus Simon Ishak, Dina Masyusin, Ali Muhammad Johan, Kevin Wu, Elva Farhi Qolbina, Bun Joi Phiau dan Josephine Simanjuntak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai AKD ditetapkan, para anggota DPRD DKI bisa mulai bekerja membahas berbagai persoalan yang dihadapi warga Jakarta hingga menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Tiap komisi pun bisa membahas dan memanggil berbagai pihak guna menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan bidang mereka.</div>

DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masa jabatan 2024-2029, Selasa (8/10).

Catat! Ini Susunan Lengkap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD DKI Masa Jabatan 2024-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/SIDO-01-2842707524.jpg" alt="Pimpinan DPRD Sidoarjo 2019-2024 berfoto bersama dengan pimpinan DPRD Sidoarjo 2024-2024 seusai pelantikan 50 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo masa jabatan 2024-2029. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pimpinan DPRD Sidoarjo 2019-2024 berfoto bersama dengan pimpinan DPRD Sidoarjo 2024-2024 seusai pelantikan 50 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo masa jabatan 2024-2029. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik. Bertempat di ruang paripurna kantor dewan, sumpah jabatan itu dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Sri Sulastri SH MH.</p> <p>Dalam momen tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo 2019-2024 H Usman melakukan serah terima jabatan kepada Ketua Sementara DPRD Sidoarjo 2024- 2029 Abdillah Nasih dan Wakil Ketua Sementara&nbsp; DPRD Suyarno. Serah terima itu ditandai dengan penyerahan palu dan buku memori kinerja DPRD Sidoarjo 2019-2024.</p> <p>Sebagai DPRD yang punya fungsi, tugas, dan wewenang, DPRD Sidoarjo 2019-2024 telah melakukan berbagai tindakan inovatif. Sejak awal jabatan, DPRD 2019-2024 melakukan agenda kegiatan legislatif berupa rapat internal, dialog interaktif dengan eksekutif, dan dialog komunikatif dengan masyarakat.</p> <p>Selama lima tahun pula, dewan telah menghasilkan banyak outcome dari agenda-agenda itu. Di antaranya, raperda Kabupaten Sidoarjo sebanyak 37 dengan perincian 4 raperda inisiatif DPRD, 15 raperda rutin, dan 18 raperda usulan eksekutif.</p> <p>Selain itu, ada banyak kegiatan rapat, yakni rapat dengan badan musyawarah (bamus) 125 kali, rapat dengan badan anggaran (banggar) 145 kali, dan rapat dengan dewan kehormatan 9 kali.</p> <p>"Selama menjabat, kami telah melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang dengan maksimal. Kami sudah memberik ikan yang terbaik. Namun, sebagai manusia pasti tak luput dari salah. Untuk itu, kami memohon maaf jika ada kesalahan. Serta kami berharap kinerja maksimal ini bisa diteruskan oleh masa jabatan selan- jutnya," ungkap H Usman.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/SIDO-02-1166768365.jpg" alt="DPRD Sidoarjo berfoto bersama dengan Forkopinda Sidoarjo seusai pelantikan DPRD Sidoarjo periode 2024-2029. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>DPRD Sidoarjo berfoto bersama dengan Forkopinda Sidoarjo seusai pelantikan DPRD Sidoarjo periode 2024-2029. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>Hadir dalam pelantikan tersebut Pit Bupati Sidoarjo Subandi. Dia melambungkan harapan di momen spesial itu. "Semoga para anggota legislatif masa bakti 2024-2029 senantiasa. menjalin sinergi yang baik dengan eksekutif. Tujuannya satu, demi membawa Sidoarjo ke arah lebih baik," tuturnya.</p>

Pimpinan DPRD akan melakukan rapat pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) serta penyusunan tata tertib anggota DPRD Sidoarjo 2024-2029.

DPRD Sidoarjo 2024-2029 Resmi Dilantik, Siap Bentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Susun Tata Tertib Anggota 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220404_125154.jpg" alt="Rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin dengan agenda penyampaian anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sisa jabatan periode 2019–2024, Senin (4/4). Sukarli/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin dengan agenda penyampaian anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sisa jabatan periode 2019–2024, Senin (4/4). Sukarli/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Seluruh pimpinan komisi di DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berganti pada masa sisa jabatan periode 2019–2024.<br /> <br /> Pergantian unsur pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) ini digelar rapat paripurna dewan di gedung dewan kota, Senin (4/4). Acara dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).<br /> <br /> Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya mengumumkan, seluruh pimpinan AKD diganti sesuai kesepakatan dan keputusan fraksi masing-masing. Untuk tingkat komisi, yakni, Komisi I dijabat H.M. Faisal Hariyadi dari PAN yang mengganti Saut Natan Samosir dari PDIP.<br /> <br /> Selanjutnya Komisi II dijabat Awan Subarkah dari PKS menggantikan H.M. Faisal Hariyadi dari PAN, kemudian Komisi III dijabat Hilyah Aulia dari PKB mengganti M. Isnaini dari Partai Gerindra. Untuk Komisi IV DPRD Banjarmasin dijabat Saut Natan Samosir dari PDIP mengganti Noorlatifah dari Partai Golkar.<br /> <br /> Untuk pimpinan Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapamperda) DPRD Banjarmasin dijabat Darma Sri Handayani dari Partai Golkar mengganti Arufah Arif dari PPP.<br /> <br /> Untuk Badan Kehormatan DPRD Kota Banjarmasin dijabat M. Isnaini menggantikan Abdul Gais dari Partai Demokrat.<br /> <br /> Harry Wijaya berharap kerja komisi berjalan maksimal lagi dengan perombakan baru tersebut. ”Kita menampung aspirasi masyarakat juga menjalin sinergi dengan mitra di pemerintah kota,” ujar Harry.

Seluruh Pimpinan Komisi di DPRD Banjarmasin Berganti

Puan Umumkan Pembagian 11 Komisi di DPR RI, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rapat-Paripurna-Terkahir-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Suasana Rapat Paripurna DPR Akhir Masa Jabatan 2014-2019 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Rapat Paripurna tersebut dengan Agenda Pidato Ketua DPR Penutupan Masa Persidangan Satu Sidang 2019 Dan Penutupan Masa Bakti" width="100%">
<figcaption>Suasana Rapat Paripurna DPR Akhir Masa Jabatan 2014-2019 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Rapat Paripurna tersebut dengan Agenda Pidato Ketua DPR Penutupan Masa Persidangan Satu Sidang 2019 Dan Penutupan Masa Bakti</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - DPR sedang berada dalam proses penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) beserta distribusi kursi pimpinannya ke tiap-tiap parpol. Ada kursi pimpinan 11 komisi dan enam badan yang akan didistribusikan. Komisi yang dikonotasikan sebagai ”mata air” diprediksi menjadi rebutan.<br /> <br /> Di DPR, istilah komisi ’’mata air” dan komisi ’’air mata” sudah sangat familier dalam perebutan kursi pimpinan. Komisi ”mata air” merujuk pada mitra kerja DPR yang memiliki anggaran jumbo di kementerian. Biasanya ditandai dengan kementerian yang memiliki proyek-proyek besar dan strategis.<br /> <br /> Sebaliknya, komisi ’’air mata” adalah mitra kerja DPR dengan anggaran minim sehingga potensi permainan anggaran dan proyek juga minim. ’’Diakui atau tidak, komisi ’mata air’ inilah yang menjadi rebutan fraksi-fraksi sampai sekarang,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kemarin (13/10).<br /> <br /> Dia membeberkan, setidaknya ada lima komisi yang selalu menjadi incaran fraksi. Yaitu, komisi V, VI, VII, X, dan komisi XI. Anggota dewan pun berlomba-lomba mengajukan diri untuk menjadi anggota di salah satu komisi tersebut.<br /> <br /> Komisi V, misalnya. Salah satu mitra kerja komisi V adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). ’’Kementerian PUPR banyak proyek. Sehingga DPR potensial untuk cawe-cawe,” ujar Lucius.<br /> <br /> Rawannya dugaan penyelewenangan di komisi itu terkonfirmasi lewat jumlah anggota DPR yang tersandung korupsi. Untuk DPR periode 2014–2019, ada lima anggota komisi V yang terciduk KPK. ’’Komisi V paling banyak yang diproses KPK,” papar Lucius.<br /> <br /> Komisi VI juga tergolong rawan. Sebab, salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian BUMN. Untuk DPR Komisi VI periode 2014–2019, ada tiga anggota yang terjaring KPK.<br /> <br /> Berikutnya adalah komisi VII. Komisi yang membidangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu dikenal sebagai lahan basah. Total ada empat anggota DPR periode lalu yang menjadi pesakitan KPK dari komisi tersebut. Salah satunya adalah mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Enny Maulani yang terjaring OTT KPK karena kasus suap bidang energi.<br /> <br /> Menurut Lucius, makin gemuk anggaran kementerian atau badan, semakin banyak kepentingan DPR yang bermain. Program yang dikerjakan tidak jarang melibatkan kepentingan parpol dan jaringan parpol di daerah. Karena itu, tidak heran banyak anggota komisi tersebut yang tersandung kasus-kasus korupsi. ’’Biasanya <em>deal-deal</em> yang melibatkan banyak kepentingan terjadi di komisi-komisi itu,” sebutnya.<br /> <br /> <strong>Yakin Tidak Ada Kegaduhan</strong><br /> <br /> Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengaku optimistis pendistribusian pimpinan AKD tidak akan menimbulkan kegaduhan. Sebab, pembagiannya akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). ’’Tentu berdasarkan jumlah keanggotaan fraksi,’’ katanya kemarin (13/10).<br /> <br /> Arif menjelaskan, PDIP sebagai pemilik kursi mayoritas, yakni 128 kursi, berhak mendapat jatah empat ketua dan 13 wakil ketua. Yang rumit, kata dia, justru terletak pada pemilihan komisi atau badan mana saja yang menjadi incaran parpol. Sebab, sangat mungkin AKD yang dilirik satu partai juga menjadi incaran fraksi yang lain. Terutama AKD tertentu yang memiliki makna strategis atau menguntungkan secara materi partai politik.<br /> <br /> Di situlah potensi perebutan komisi terjadi antarpartai. ’’Makanya nanti kan ada kompromi. Musyawarah mufakat dilakukan,’’ ucap Wasekjen PDI Perjuangan itu.<br /> <br /> Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku juga sudah melakukan kalkulasi jatah kursi pimpinan AKD untuk partainya. Jika mengacu perolehan kursi, Gerindra mendapat jatah dua posisi ketua dan sembilan wakil ketua AKD. Terkait dengan komisi atau badan mana saja yang menjadi incaran, pihaknya belum bisa memastikan.<br /> <br /> Terkait kursi pimpinan komisi yang diincar, Riza menyebut masih dibicarakan di internal parpol. Namun, dia mengakui tidak semua keinginan parpol bisa terpenuhi. Sangat besar kemungkinan komisi yang dilirik Fraksi Gerindra juga diincar fraksi lain. ’’Sedapat mungkin akan dilakukan secara musyawarah mufakat,” jelasnya.<br /> <br /> Sementara itu, Fraksi PPP sebagai pemilik kursi paling sedikit masih berharap ada keajaiban penambahan jumlah pimpinan AKD. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi mengatakan, partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan mengupayakan penambahan AKD bagi partai-partai dalam KIK. ’’Koalisi kami kan solid. Pasti bisa (penambahan pimpinan AKD),” ucap Achmad Baidowi.<br /> <br /> Bila mengacu sistem proporsional, PPP hanya kebagian satu ketua dan empat atau lima wakil ketua AKD. PPP pun mengincar AKD tertentu. Seperti komisi II, V, VI, VIII, badan legislasi (baleg), dan badan anggaran (banggar). ’’Atau satu lagi BURT (badan urusan rumah tangga, Red) kalau bisa,” ujarnya.<br /> <br /> Dia berharap AKD bisa segera terbentuk. Targetnya, sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden (Wapres) pada 20 Oktober nanti, susunan AKD selesai dibahas. Sebab, DPR harus segera mengagendakan rapat kerja terkait legislasi, termasuk menyikapi pembahasan sejumlah RUU yang di-<em>carry over</em> dari DPR lama ke dewan periode saat ini. ’’Salah satunya soal kelanjutan RUU KUHP ini bagaimana. Harus segera disikapi,” ujarnya.

Identik Lahan Basah, Komisi ”Mata Air” Jadi Ajang Rebutan Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Bambang-Soesatyo-Ali.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menyelesaikan pemilihan pimpinan periode 2019-2024. Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) terpilih menjadi Ketua MPR setelah diputuskan melalui jalur mufakat.<br /> <br /> Selama lima tahun ke depan, Bamsoet akan didampingi oleh sembilan orang wakil. Mereka adalah Ahmad Muzani (Gerindra), Ahmad Basarah (PDI Perjuangan), Hidayat Nur Wahid (PKS), Arsul Sani (PPP), Lestari Moerdijat (Nasdem), Jazilul Fawaid (PKB), Syarif Hasan (Demokrat), Zulkifli Hasan (Zulhas), dan Fadel Muhammad (DPD).<br /> <br /> Sebelum keputusan dibuat, sidang paripurna MPR sempat terhenti. Sebab, Partai Gerindra masih bersikukuh memperjuangkan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR.<br /> <br /> Lantaran ada satu partai yang belum menyetujui terpilihnya Bamsoet, maka sidang ditunda selama 30 menit dan baru dimulai kembali pukul 21.00 WIB.<br /> <br /> Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan, selama penundaan sidang pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Prabowo Subianto. Hasilnya memutuskan agar pemilihan Ketua MPR dilanjutkan dengan jalur aklamasi dan tidak memaksakan <em>voting</em>.<br /> <br /> "Demi kepentingan yang lebih besar bangsa dan negara, dan dalam rangka menjaga marwah MPR sebagai lembaga negara, kami mengedepankan musyawarah mufakat. Dan hasil konsultasi Bapak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarnoputri maka bersepakat, kami bersepakat, untuk menjaga lembaga MPR ini dalam forum musyawarah mufakat dalam membangun bangsa dan negara," ucap Riza di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10) malam.<br /> <br /> "Tadi delapan partai sudah menyatakan memilih Bambang Soesatyo dan ditambah DPD. Hendaknya jelas apakah Fraksi Gerindra setuju Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR?" tanya pimpinan MPR sementara Abdul Wahab Dalimunte.<br /> <br /> "Kami fraksi sudah sepakat mengusung Bapak Bambang Soesatyo periode 2019-2024," jawab Riza.<br /> <br /> "Sesuai tata tertib MPR Pasal 19 Ayat (6) dari jalur pimpinan MPR, dipilih Ketua MPR secara musyawarah mufakat. Oleh karena itu, dengan persetujuan Gerindra terakhir secara musywarah mufakat dan aklamasi saudara Bambang Soesatyo terpilih menjadi ketua MPR, setuju?" tanya Wahab lagi.<br /> <br /> "Setuju," jawab seluruh anggota MPR yang hadir diiringi tepuk tangan.

Terpilih Secara Aklamasi, Bamsoet jadi Ketua MPR 2019-2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/SIDANG-TAHUNAN-MPR-DERY-RIDWANSAH-6...jpg" alt="ILUSTRASI: Suasana Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup pidato sidang tahunan di depan forum MPR 2019 dengan pesan tentang semangat persatuan. Jokowi menyebut peribahasa Melayu" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Suasana Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup pidato sidang tahunan di depan forum MPR 2019 dengan pesan tentang semangat persatuan. Jokowi menyebut peribahasa Melayu</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyepakati Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR dan Keputusan MPR tentang 10 pimpinan MPR periode 2019-2024. Kebijakan ini merupakan hasil dari Rapat Gabungan MPR tanggal 23 September 2019.<br /> <br /> Kesepakatan ini diumumkan dalam Sidang MPR Akhir Masa Jabatan 2014-2019 di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (27/9). Kesepakatan dibacakan langsung oleh Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan (Zulhas).<br /> <br /> "Sekarang kami mintakan persetujuan dari Saudara-saudara sekalian, apakah dapat disetujui?" tanya Zulhas.<br /> <br /> "Setuju," jawab peserta sidang akhir.<br /> <br /> Terkait pengesahan ini, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan catatan. Yakni selain keputusan ini dituangkan dalam Ketetapan MPR, juga terbuka kemungkinan untuk diputuskan melalui Undang-undang.<br /> <br /> Peraturan Tata Tertib MPR yang baru saja ditetapkan ditujukan dalam rangka penyesuaian beberapa ketentuan sebagai implikasi dari adanya perubahan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dengan tata tertib yang baru, MPR masa jabatan 2019-2024 dapat langsung menggunakannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya.<br /> <br /> Dengan disepakatinya perubahan tatib MPR ini, termuat aturannya berupa, pertama pimpinan MPR berjumlah 10 orang terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Kedua, bakal calon pimpinan MPR diusulkan oleh fraksi dan DPD melalui sidang paripurna.<br /> <br /> Ketiga, setiap fraksi dan kelompok DPD hanya dibolehkan mengajukan satu calon pimpinan MPR. Keempat, batas waktu pengajuan calon pimpinan MPR ditentukan dalam sidang paripurna MPR. Kelima, apabila pengajuan bakal calon di luar batas yang ditentukan maka mekanisme pemilihan tetap dilanjutkan. Sedangkan pemilihan Ketua MPR akan dilakukan secara musyawarah mufakat dari 10 calon pimpinan MPR.<br /> <br /> Sebagai informasi, hadir pula dalam sidang akhir masa jabatan ini yaitu enam Wakil Ketua MPR, terdiri dari Oesman Sapta Odang, Mahyudin, Muhaimin Iskandar, Ahmad Muzani, dan Hidayat Nur Wahid dan Ahmad Basarah. Sedangkan satu wakil lainnya, EE Mangindaan, tidak hadir dengan alasan sakit.

Tok! Pimpinan MPR Bertambah jadi 10 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/SIDANG-TAHUNAN-MPR-DERY-RIDWANSAH-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Para sekretaris jenderal partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin sepakat kursi pimpinan MPR RI ditambah. Sebagaimana diketahui, hingga kini belum ada kesepakatan soal jumlah kursi, komposisi, dan sosok yang akan duduk sebagai ketua MPR.<br /> <br /> Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, beberapa waktu lalu para sekjen melakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut disepakati mengenai penambahan jumlah kursi pimpinan MPR.<br /> <br /> "Jadi, kalau berdasarkan hasil pertemuan sekjen, ya kami membuka itu (membuka opsi penambahan kursi pimpinan MPR)," ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8).<br /> <br /> Arsul menambahkan, walaupun para sekretaris jenderal partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin setuju mengenai penambahan kursi pimpinan MPR, namun belum disepakati apakah jumlahnya menjadi delapan atau sepuluh orang.<br /> <br /> ‎"Memang belum memilih apakah delapan atau sepuluh," katanya.<br /> <br /> Arsul menuturkan, mengenai penambahan pimpinan MPR ini harus terus didiskusikan. Pasalnya, belum tentu kesepakatan semua sekjen di koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut sama dengan partai-partai di luar koalisi.<br /> <br /> "Karena kan mungkin teman-teman, jangan-jangan kita mau sepuluh, tapi ada juga fraksi yang enggak mau," katanya.<br /> <br /> Atas dasar itu, Arsul menegaskan, saat ini partai koalisi terus menjalin komunikasi supaya bisa satu suara mengenai penambahan kursi pimpinan MPR. Termasuk soal berapa jumlah kursinya.<br /> <br /> "Kan nggak bisa dipaksa juga kalau nggak mau ikut dapat pimpinan MPR," katanya.<br /> <br /> Lebih lanjut dia mengatakan, jika semuanya sudah setuju, maka agenda selanjutnya yakni segera merevisi Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). "Harus kita kerjakan sekarang (revisi UU MD3). Kalau misalnya disepakati delapan tinggal mencoret pasal-pasal," pungkasnya.<br /> <br /> Adapun usulan soal sepuluh pimpinan MPR pertama kali diutarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Saleh Partaonan Daulay. Dia mengusulkan jumlah pimpinan ditambah menjadi sepuluh orang.<br /> <br /> Menurut Saleh, sepuluh pimpinan MPR ini diisi oleh sembilan dari fraksi yang ada di DPR. Sementara satu orang lainnya adalah perwakilan dari unsur DPD. Sementara yang menjadi Ketua MPR diputuskan melalui musyawarah mufakat, bukan mekanisme <em>voting</em>.

Koalisi Partai Pendukung Jokowi Setuju Kursi Pimpinan MPR Ditambah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#alat kelengkapan dewan

Berita Terkini