<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/JKT1-Raker-Polusi-Udara-eca3-3045091525.jpg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan kasus dugaan korupsi proyek alat pelindung diri (APD) terjadi sebelum dirinya menjabat. Dia mengakui, pada masa itu ada kebutuhan mendesak untuk pengadaan APD lantaran Covid-19 sudah merebak di Indonesia. Merujuk pada hasil penyidikan KPK, kasus dugaan korupsi tersebut terjadi untuk pengadaan APD pada 2020&ndash;2022 dengan total anggaran Rp 3,03 triliun. &rdquo;Saya sudah pelajari, sebelum saya masuk memang ada pembelian-pembelian yang harus cepat dilakukan di awal-awal,&rdquo; kata Budi di Jakarta kemarin (11/11). Menurut Budi, saat itu Kemenkes dituntut bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan Covid-19. Kebutuhan itulah yang kemungkinan berpengaruh terhadap ketidaksesuaian harga APD yang dibeli Kemenkes. &rdquo;Ada memang saat-saat di mana kami harus mengambil keputusan cepat,&rdquo; imbuhnya. Sejak dilantik Presiden Joko Widodo dan mulai bertugas sebagai Menkes pada 23 Desember 2020, Budi selalu menekankan keputusan cepat karena kebutuhan penanggulangan Covid-19 harus tetap sesuai aturan. Tidak boleh melanggar. Namun, saat ini KPK sudah menyidik kasus dugaan korupsi dengan kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar tersebut. Bahkan, ada beberapa orang yang telah berstatus tersangka. KPK telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang, yakni dua dari ASN dan tiga pihak swasta. Karena itu, Budi menegaskan bahwa Kemenkes mendukung jalannya proses hukum. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, pada saatnya KPK akan menyampaikan penanganan kasus tersebut secara terperinci. Dia mempersilakan semua pihak untuk mengikuti jalannya proses hukum atas kasus itu. Terpisah, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan, pelaku korupsi proyek APD untuk penanggulangan Covid-19 harus dihukum maksimal. &rdquo;Pidananya harus dimaksimalkan sesuai yang disediakan dalam undang-undang,&rdquo; ungkapnya kepada Jawa Pos. Zaenur mengakui, dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid-19, memang ada pengadaan yang berdasar aturan khusus. Syarat dan prosedur pengadaan dalam aturan itu jauh lebih longgar daripada biasanya. Tujuannya, barang atau jasa yang dibutuhkan untuk penanggulangan Covid-19 diperoleh lebih cepat. (syn/c7/fal)

Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan kasus dugaan korupsi proyek alat pelindung diri (APD) terjadi sebelum dirinya menjabat.

Dugaan Korupsi APD di Kemenkes, Pelaku Diduga Memanfaatkan Pelonggaran Prosedur Pengadaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/covid-surabaya.jpg" alt="KARANTINA: Petugas di Hotel Asrama Haji membagikan makanan kepada pasien yang menghuni Gedung Zamzam. Sebagian pasien tersebut berasal dari hasil penyekatan perbatasan di Jembatan Suramadu. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KARANTINA: Petugas di Hotel Asrama Haji membagikan makanan kepada pasien yang menghuni Gedung Zamzam. Sebagian pasien tersebut berasal dari hasil penyekatan perbatasan di Jembatan Suramadu. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bukan hanya di Kemenkum HAM, dugaan korupsi juga terjadi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemarin Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkap anggaran jumbo dalam pengadaan alat pelindung diri (APD) yang diduga dikorupsi. Berdasar data yang diperoleh penyidik KPK, nilai proyek APD untuk penanggulangan pandemi Covid-19 itu mencapai Rp 3,03 triliun. Dari angka tersebut, kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah. Ali menyatakan bahwa instansinya sangat menyesalkan tindakan tersebut. Dugaan korupsi di Kemenkes itu terjadi ketika masyarakat Indonesia butuh pertolongan. Meski belum bisa membuka detail konstruksi perkaranya, Ali menjelaskan bahwa proyek yang &rdquo;dimainkan&rdquo; orang-orang curang tersebut masuk dalam anggaran pemerintah untuk 2020&ndash;2022. Anggaran sebesar itu semestinya digunakan secara maksimal untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman Covid-19. Sayangnya, masih ada yang berani menyalahgunakan anggaran. &rdquo;Jadi, perkara ini berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan,&rdquo; jelas Ali. KPK memang belum mengungkap jumlah total kerugian keuangan negara atas kasus tersebut. Namun, Ali memastikan, penyidik bakal terus mendalami kerugian keuangan negara ratusan miliar rupiah yang sudah terdeteksi. Menurut dia, temuan itu menjadi titik awal bagi instansinya untuk terus mengembangkan penyidikan. Ali menyebut temuan tersebut sebagai bukti permulaan untuk menggali peristiwa pidana yang terjadi. Berdasar informasi yang diperoleh KPK, anggaran Rp 3,03 triliun digunakan untuk membeli lima juta set APD. &rdquo;Jadi, saya kira proyek APD untuk pandemi Covid-19 ini cukup besar dan KPK kemudian concern terhadap persoalan ini,&rdquo; ujarnya. Dia pun memastikan sudah ada tersangka dalam penyidikan kasus tersebut. Meski demikian, sampai kemarin KPK belum bisa mengumumkan nama para tersangka. &rdquo;Memang ada beberapa orang (tersangka), ya. Saya kira lebih dari satu yang kami tetapkan sebagai tersangka,&rdquo; jelas Ali. Dia menegaskan, KPK akan mengungkap semua nama tersangka bersamaan dengan penahanan. &rdquo;Pasti kami akan sampaikan seterang-terangnya. Konstruksi perkara, pasal-pasalnya, jumlah fixed dari kerugian keuangan negaranya,&rdquo; beber dia. Sampai saat ini, lanjut Ali, pihaknya terus mengembangkan penyidikan perkara tersebut. Terutama yang terkait dengan substansi materi penyidikan. Termasuk keterlibatan pihak-pihak tertentu. &rdquo;Termasuk mungkin pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum selain pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; terangnya. Pada waktunya, KPK akan menyampaikan penanganan kasus tersebut seterang-terangnya. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa kasus rasuah itu terjadi sebelum era Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Sebelum Budi, jabatan Menkes diampu Terawan Agus Putranto. &rdquo;Kita tunggu dari KPK,&rdquo; kata Nadia. Dia tidak ingin gegabah untuk mengomentari kasus ini. Terlebih, Nadia tidak tahu siapa yang terlibat pada kasus rasuah tersebut. Nadia menekankan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kasus korupsi. Termasuk bekerja sama dengan penyuluh antikorupsi. &rdquo;Kami juga punya WBK (wilayah bebas dari korupsi), WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani), serta pencanangan zona integritas,&rdquo; ungkapnya. (lyn/syn/c14/ttg)

Dugaan korupsi juga terjadi di Kementerian Kesehatan. KPK mengungkap anggaran jumbo dalam pengadaan alat pelindung diri yang diduga disunat.

Kasus Dugaan Korupsi APD di Kemenkes Sudah Ada Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/rumah_sakit-apd.jpg" alt="Petugas dengan APD lengkap membawa jenazah dengan protokol Covid-19. (SATGAS COVID-19 KOTIM FOR RADAR SAMPIT)" width="100%">
<figcaption>Petugas dengan APD lengkap membawa jenazah dengan protokol Covid-19. (SATGAS COVID-19 KOTIM FOR RADAR SAMPIT)</figcaption>
</figure><h3>Hasil Pemeriksaan Transaksi Keuangan oleh PPATK</h3> JawaPos.com – Transaksi keuangan terkait dengan pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 tengah ditelisik. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan telah menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Direktur Analisis dan Pemeriksaan PPATK M. Novian mengatakan, hasil pemeriksaan (HP) terkait dengan pengadaan APD itu merupakan satu di antara tiga kolaborasi yang dilakukan KPK dan PPATK. Sebelumnya, PPATK telah menyampaikan HP terkait dengan kasus korupsi suap di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. ”Ada juga (hasil pemeriksaan transaksi keuangan, Red) kepala daerah,” kata Novian kepada Jawa Pos kemarin (22/12).  Selain HP, PPATK telah menyampaikan 34 hasil analisis (HA) kepada KPK. HA tersebut merupakan permintaan (inquiry) dari KPK sepanjang tahun ini.  Novian menjelaskan, hubungan antara PPATK dan KPK selama ini cukup baik. Bahkan, KPK telah membentuk satuan khusus untuk menerima dan menindaklanjuti HP dan HA dari PPATK. ”Salah satunya (HP) itu terkait dengan pengadaan APD,” ungkapnya.  Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan adanya permintaan (inquiry) pemeriksaan mengenai pengadaan APD. Namun, Alex –sapaan Alexander Marwata– belum bisa berkomentar lebih jauh terkait dengan perkara yang sedang ditangani. ”Tapi, kalau direkturnya (PPATK) sudah ngomong begitu, ya berarti benar (ada kasus korupsi terkait dengan APD, Red),” ujarnya.

Dugaan Korupsi Pengadaan APD Masuk KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/pulang.jpg" alt="SETAHUN HANYA PULANG SEKALI: Ratna Lestari dan kedua anaknya yang menemaninya di Singapura. (Ratna Lestari for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SETAHUN HANYA PULANG SEKALI: Ratna Lestari dan kedua anaknya yang menemaninya di Singapura. (Ratna Lestari for Jawa Pos)</figcaption>
</figure><h3>Di Luar Indonesia ketika Gelombang Kedua Covid-19 Menghantam (2)</h3> Perasaan waswas tak hanya dialami warga negara Indonesia (WNI) di India. WNI di Singapura dan Malaysia juga ketir-ketir atas kasus Covid-19 yang melonjak tajam sejak Ramadan. Bahkan, sampai ada yang nekat pulang.  DINDA JUWITA-ZALZILATUL HIKMIA, Jakarta, Jawa Pos  ---  SUDAH setahun lebih Ratna Lestari Harjana menjalani hari-hari hidup di tengah pandemi di Singapura. Dan, selama kurun waktu itu, hanya satu kali dia bisa merasakan hangatnya pulang ke tanah air.  Sebelum pandemi melanda, ibu tiga anak tersebut terbiasa pulang kampung sekali dalam sebulan. Hingga pada Desember tahun lalu, Ratna memulai perjalanan untuk kali pertama kembali ke Jakarta. ”Kali pertama terbang di kala pandemi, rasanya seperti perang,” ujarnya kepada Jawa Pos melalui sambungan telepon kemarin (27/5).  Berada di tengah ”medan perang” tentu membuatnya mempersiapkan banyak amunisi. Seluruh tetek bengek dokumen kesehatan telah dia persiapkan baik-baik. Masker, face shield, dan seluruh prokes tak pernah lalai dijalankan. ”Kaget juga di pesawat ada yang pakai APD (alat pelindung diri) meski akhirnya ada yang dilepas juga,” imbuh perempuan yang menjabat kepala fungsi penerangan, sosial, dan budaya KBRI di Singapura tersebut.  Kala itu Ratna seorang diri pulang ke Jakarta. Dua putra-putrinya yang ada di Singapura tak diboyong. Praktis, setahun sudah mereka tak bertemu dengan kakak dan sang ayah di Indonesia.  Sebagai seorang diplomat, Ratna benar-benar memahami kondisi negara yang ditinggalinya sejak 2019 itu. Hingga kini, jumlah total kasus di Singapura mencapai 61.860. Dari jumlah itu, tercatat ada 32 orang yang meninggal. Dua di antara korban meninggal adalah WNI.  Di KBRI seluruh aktivitas berubah. Ratna menceritakan, sebelum pandemi, dalam sehari biasanya KBRI bisa melayani sekitar 600 warga yang membutuhkan layanan. Namun, sejak pandemi, arus keluar masuk dibatasi. ”Harus ada appointment terlebih dahulu dan datang harus on time. Kecuali ada keperluan yang sifatnya darurat,” tuturnya.  Ratna menceritakan, pemerintah setempat tak main-main dalam menanggulangi pandemi. Kesehatan masyarakat tak pernah diabaikan. Keseriusan itulah yang ditangkap penduduk setempat.  ”Seluruh instrumen masyarakat di sini tahu semua bahwa kita (Singapura) sampai berdarah-darah menanggulangi pandemi. Justru karena itu sayang kan kalau menganggap pandemi enteng. Mau stres seperti apa pun ya kita semua harus tetap patuh. Kami pun mengikuti itu semua,” tutur perempuan yang berulang tahun setiap 19 Mei tersebut.  Di negara yang dinobatkan sebagai negara berdaya saing terbaik di dunia itu, pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan token. Token bernama TraceTogether digunakan sebagai alat pelacak. Token itu berfungsi untuk mendeteksi mobilitas tiap orang.  Setiap masuk atau mendatangi sebuah tempat, baik turis maupun warga lokal, mereka tetap harus memindai barcode di pintu masuk sebagai syarat kunjungan agar mudah dilacak. Pemerintah Singapura juga terus berbenah. Seluruh kebijakan terus dievaluasi secara dinamis. Itu semua dilakukan demi menyelamatkan masyarakat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/pulang_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sunandar. (Sunandar for Jawa Pos)  Kekhawatiran atas kenaikan kasus Covid-19 itu juga dirasakan Sunandar, 37, yang saat ini berada di Kuala Lumpur (KL), Malaysia. Bekerja di bidang konstruksi membuatnya harus sering berinteraksi dengan banyak orang. Bukan hanya rekan sesama pekerja, melainkan juga pihak-pihak lain yang berada di proyek. Sebab, dia tak pernah tahu apa kegiatan mereka di luar proyek.  Apalagi, kata dia, sudah sekitar dua minggu kasus Covid-19 di sana tak kunjung turun. ”Semalam, kalau tidak salah, sudah 7.500 kasus. Lagi tinggi-tingginya memang,” ungkapnya saat dihubungi kemarin.  Tapi, dia mengaku cukup beruntung. Pemerintah setempat cukup ketat soal aturan penanganan Covid-19. Di jasa konstruksi, misalnya. Setiap ada proyek baru, para pekerja wajib menjalani tes Covid-19 terlebih dahulu. Bukan hanya itu, ketentuan di area proyek pun ketat. Protokol kesehatan wajib dijalankan sepenuhnya. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas. Biasanya berupa denda.  ”Gak pakai masker kena denda RM 1.000 (sekitar Rp 3,5 juta). Saya pernah juga waktu itu,” kenang pria asal Lamongan, Jawa Timur, tersebut.  Kemudian, bila ada satu kasus yang ditemukan di masyarakat, biasanya rumahnya akan langsung diisolasi. Lalu, langsung dilakukan tes Covid-19 massal di area tersebut. Dengan begitu, penularan tak meluas.  Selain itu, otoritas Malaysia sudah menerapkan pengetatan kegiatan dan pergerakan (MOC). Kegiatan masyarakat hanya diperbolehkan hingga pukul 20.00 waktu setempat. Setelahnya, polisi akan patroli dan merazia siapa saja yang masih berkeliaran tanpa alasan yang jelas.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/27/05/2021/sempat-terpikir-kalau-separah-ini-dan-berlanjut-apa-saya-kuat/">Sempat Terpikir, kalau Separah Ini dan Berlanjut, Apa Saya Kuat</a>  Meski situasi tengah mengkhawatirkan, Sunandar memilih bertahan. Masalah ekonomi menjadi salah satu alasan untuk bersabar menahan rasa rindu kepada keluarga. Walaupun rasanya sudah sampai ubun-ubun, Sunandar terpaksa kembali menyimpan rasa itu di dalam hatinya. Dia mencoba menyalurkannya lewat layar handphone saja tiap hari.  ”Selain tiket yang mahal, biaya tes Covid-19, saya khawatir susah kembalinya (ke Malaysia, Red),” ungkap pria yang sudah 16 tahun merantau di Malaysia itu.

Pulang, Kaget di Pesawat Ada Yang Pakai APD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-5.jpg" alt="Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bantuan untuk memberantas persebaran virus Covid-19 terus mengalir dari berbagai pihak. Kali ini datang dari komunitas Pertiwi Indonesia yang menyalurkan bantuan berupa 1.000 alat pelindung diri (APD) kepada Pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Surabaya di RSI Jemursari, Kota Surabaya.  Menurut Ketua Pertiwi Indonesia Jawa Timur Lita Machfud Arifin, bantuan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan tenaga kesehatan dalam memberi layanan perawatan terhadap pasien yang terpapar virus korona atau Covid-19 di Surabaya. Jumlah tenaga kesehatan yang terpapar dan meninggal cukup banyak di Kota Surabaya.  ”Saya selaku Ketua Pertiwi Indonesia Jatim, menyerahkan bantuan 1.000 APD ke Ketua Muslimat Surabaya. Kami persilakan Beliau memberi bantuan ke RS naungan muslimat NU. Ini memang kesekian kali Pertiwi Jatim memberi bantuan kepada nakes di rumah sakit-rumah sakit karena Pertiwi Indonesia memiliki misi membantu pengembangan bidang kesehatan dan pendidikan,” ujar Lita Machfud Arifin, istri bakal calon wali kota Machfud Arifin.  Ketua Muslimat NU Surabaya Lilik Fadilah mengapresiasi kepedulian Pertiwi Indonesia. APD sangat dibutuhkan tenaga kesehatan. ”Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan APD yang dipercayakan pada Muslimat membagi ke rumah sakit dan klinik yang dikelola Muslimat. Terdapat 3 rumah sakit yaitu RSI Ahmad Yani, RSI Jemursari, dan RSI Darus Syifa, dan ada satu klinik,” ungkap Lilik.  Lilik mengatakan, bantuan itu pertama yang didapatkan. ”Bantuan ini dibutuhkan karena masa pandemi seperti ini. Selama ini, kami tidak pernah menerima bantuan. Baru kali ini kita (Muslimat) menerima APD. Kita hanya pernah dapat masker tapi kalau APD lengkap belum pernah,” ujar Lilik.  Direktur Utama RSI Ahmad Yani Samsul Arifin juga mengucapkan terima kasih. ”Alhamdulillah ini bisa membantu nakes kita karena kebetulan APD kita menipis. Saat ini ada 80 pasien. Setiap hari kita butuh 40–80 APD. Dulu pernah dapat ya tapi ini sudah lama gak dapat, terakhir dapat ventilator satu, kemudian lima ventilator dari provinsi,” ujar Samsul Arifin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SAxaCs-CSQo

Pertiwi Indonesia Salurkan 1.000 APD kepada Muslimat NU Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Virus-Korona-NEXU-Science-Communication-Reuters-1.jpg" alt="Ilustrasi wujud virus Korona jenis baru (NEXU Science Communication/Reuters)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wujud virus Korona jenis baru (NEXU Science Communication/Reuters)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penuhnya kapasitas rumah sakit di Kota Surabaya dikeluhkan masyarakat. Selain sulit berobat, warga terbebani dengan mahalnya biaya perawatan di rumah sakit. Mereka terpaksa berutang untuk mendapatkan kesembuhan.  Keluhan disampaikan Nurlaili, warga Kelurahan Krembangan Selatan. Suaminya, M. Sochib, sempat menjalani perawatan selama sepuluh hari di RS Al Irsyad. Selama itu, mereka menghabiskan biaya hingga Rp 26 juta.  ”Suami saya masuk RS pada 24 Mei malam karena demam. Saat itu sempat di-rapid test dan dinyatakan reaktif,” kata Nurlaili. Dia menjelaskan bahwa suaminya sempat menjalani tes swab dan hasilnya negatif. Karena tak terbukti terkena virus, pasien diperbolehkan untuk pulang ke rumah.  Menurut Nurlaili, dia sempat meminta suaminya agar dirawat di kamar kelas II atau III. Namun, saat itu sedang penuh. ”Karena ingin sembuh, terpaksa saya setuju masuk VIP,” jelas Nurlaili.  Dia sempat kaget. Sebab, ternyata biaya masuk VIP cukup tinggi. Selama sepuluh hari, keluarga Nurlaili harus mengeluarkan biaya hingga Rp 26 juta. Mereka terpaksa berutang karena tabungan tak cukup.  Ada beberapa pertanyaan di benak Nurlaili. Salah satunya, terkait dengan harga APD. Dari perincian nota, APD perawat dibebankan kepada pasien. Nilainya mencapai Rp 1,5 juta per hari. ”Yang ingin saya ketahui, apakah harga APD semahal itu. Suami saya sakit asam lambung dan tidak kena virus korona,” kata Nurlaili.  Wakil Pengurus RW 2 Kelurahan Krembangan Selatan Winarko berharap ada bantuan untuk keluarga Nurlaili. Sebab, penghasilan mereka pas-pasan. Mereka terpaksa berutang untuk menebus obat. ”Seharusnya, dia dapat keringanan. Tidak semahal itu,” kata Winarko.  Ketua Tim Penanggulangan Covid-19 RS Al Irsyad dr Ulfat Fuad membenarkan adanya informasi yang menyebutkan bahwa ada pasien yang telah menjalani rawat inap di RS tersebut. Dia menyatakan bahwa proses rawat inap di rumah sakit tersebut sudah melalui prosedur yang ditetapkan. Yakni, atas izin dan persetujuan dari pasien tersebut. Dia menambahkan, pihak yang bersangkutan juga telah bersedia membayar dengan ditandai tanda tangan pihak yang bersangkutan.  ”Sudah menyetujui semuanya. Pada prinsipnya, kami itu tidak ada unsur paksaan sama sekali. Semuanya kami sampaikan dengan jelas di awal,” jelasnya. Dia menambahkan, pihaknya telah menjelaskan secara detail tentang jenis perawatannya dan prosedur medisnya. Kemudian, kemungkinan terburuk juga telah disampaikan.  ”Bahkan, kami sudah menyampaikan kalau kami ini bukan RS rujukan. Tapi, pihaknya tetap memilih Al Irsyad,” ungkapnya. Pihaknya juga sudah memaparkan 15 rumah sakit rujukan di Surabaya. ”Kami sempat menelepon beberapa rumah sakit. Namun, rumah sakit rujukan itu penuh,” paparnya.  ”Kalau Covid kan bergantung kondisi pasien. Kami tidak bisa memprediksi,” ungkapnya. ”Baiknya nanti saat Senin saja. Kabarnya akan ada pertemuan tentang hal ini Senin nanti,” lanjutnya.

Rp 1,5 Juta Per Hari, Keluarga Pasien Sesalkan Biaya APD yang Mahal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/GANJAR-COVID.jpg" alt="SERAHKAN BANTUAN MASKER: CEO PT. Surya Warna Putra (SWP) Robert Bob Wibawa (kanan) menyerahkan bantuan masker standar medis DUBLIN Premium Disposable Face Mask kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Puri Gedeh Semarang, Jumat (8/5)" width="100%">
<figcaption>SERAHKAN BANTUAN MASKER: CEO PT. Surya Warna Putra (SWP) Robert Bob Wibawa (kanan) menyerahkan bantuan masker standar medis DUBLIN Premium Disposable Face Mask kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Puri Gedeh Semarang, Jumat (8/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com –Kelangkaan masker standar medis untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis mulai teratasi oleh produksi perusahaan-perusahaan dalam negeri, khususnya Jawa Tengah. Kesempatan membantu kebutuhan provinsi lain terbuka dengan ketersediaan yang semakin banyak.  CEO PT. Surya Warna Putra (SWP) Robert Bob Wibawa mengatakan, pihaknya bahkan membentuk divisi khusus pembuatan masker untuk turut memenuhi kebutuhan Jawa Tengah. Ia melihat kebutuhan di rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya sangat tinggi, sementara ketersediaannya sangat minim.  ”Kami siapkan satu divisi untuk membantu menstabilkan suplay masker standar medis di Jawa Tengah. Saya kebetulan ke rumah sakit, mengecek, dan melihat sendiri tenaga medis ada yang belum menggunakan masker standar medis,” ujarnya saat menyampaikan bantuan 25.000 pcs masker standar medis DUBLIN Premium Disposable Face Mask ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jumat (8/5).  ”Kami ingin berpartisipasi agar suplay masker standar medis nasional terjangkau oleh semua lapisan. Sehingga dapat turut berpartisipasi dalam gerakan pencegahan Covid-19,” tambahnya.  Robert mengatakan, dengan memproduksi masker standar medis, perusahaan tekstil miliknya bisa eksis di tengah pandemi.  Ia pun berharap pemerintah menyediakan pusat logistik alat pelindung diri (APD) untuk membantu kebutuhan masker di provinsi lain. Sebab, ia katakan, saat ini masker kain sudah banyak diproduksi hingga menyebabkan over suplay di pasaran.  ”Karena provinsi lain belum tentu memiliki potensi yang sama seperti di Jawa Tengah. Saya harap dari Jawa Tengah bisa dialokasikan juga ke daerah lain yang belum memproduksi,” sarannya.  Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi kepedulian PT. SWP dalam upaya menanggulangi Covid-19. Ini merupakan bentuk kesadaran perusahaan bahwa ada kebutuhan masker yang harus dipenuhi dan kebutuhan dalam negeri harus menjadi prioritas.  ”Dan hari ini dengan makin banyaknya masker untuk tenaga kesehatan, spekulan masker pada gigit jari. Maka di tengah pandemi jangan ada yang mengambil keuntungan pribadi. Kita semua musti tetap bersatu melawan korona,” ujarnya.  Gubernur menerangkan, ketersediaan masker standar medis memang sangat penting bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dengan ketersediaan cukup, maka pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan.  ”Mereka juga menjadi aman. Saya senang karena kita bisa cepat. Ini akan menjadi gaya baru. Setelah pandemi selesai, orang akan tetap membutuhkan masker karena kesadaran untuk mengamankan diri masing-masing dan orang di sekitarnya,” katanya.  Ke depan, selain rumah sakit, pemenuhan masker juga akan difokuskan pada puskesmas dan klinik. Ini untuk mengantisipasi pasien yang termasuk Orang Tanpa Gejala (OTG). ”Kalau nggak aware, maka tenaga kesehatan dan tenaga medis di sana akan tertular,” tandasnya.

PT Surya Warna Putra Suplay Kebutuhan Masker Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/BPJS-SATPAM.jpg" alt="BPJS Kesehatan membekali karwayannnya dengan alat pelindung diri (APD) saat melayani perserta guna menghindari Covid-19." width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan membekali karwayannnya dengan alat pelindung diri (APD) saat melayani perserta guna menghindari Covid-19.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat ditengah pandemi Covid-19. Pelayanan yang diberikan kepada para peserta ini terbagi menjadi dua cara, pelayanan online dan langsung di kantor cabang.  Layanan online bisa peserta dapatkan dengan mengunduh dan memanfaatkan beberapa fasilitas yang tersedia seperti Mobile JKN, CHIKA maupun VIKA. Sedangkan layanan di kantor tetap diberikan secara terbatas menggunakan protokol kesehatan dan ketentuan pencegahan Covid-19.  “Saya coba datang ke kantor BPJS, karena akan urus kartu anak saya yang masih kuliah. Pelayanan masih ada ya, kami ditemui langsung oleh satpam sebelum meninggalkan berkas,” ujar Gito salah satu peserta JKN-KIS asal Tangerang dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).  Menurut Gito, pelayanan yang disediakan di kantor cabang telah memperhatikan keamanan baik bagi petugas maupun peserta. Petugas keamanan juga dibekali alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer dalam memberikan pelayanan.  "Ada penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer dan juga pembagian masker yang dibagikan oleh petugas keamaan untuk keamanan dan perlindungan perserta dan juga dibekali alat untuk melindungi diri," tambahnya.  BPJS Kesehatan juga menyediakan pelindung wajah sebagai alat perlindungan tambahan kepada petugas keamanan. Di karenakan intensitas satpam bertemu peserta cukup tinggi, maka dari itu perlindungan ganda dibutuhkan untuk melindungi mereka yang tetap memberikan informasi kepada peserta yang datang.  “Saat saya datang, memang langsung ada satpam yang menyambut di depan. Mereka memberikan informasi dan menanyakan keperluan kita. Kemudian mereka juga infokan apa kita harus lewat Mobile JKN atau bisa meninggalkan berkas disini. Satpam yang berjaga juga pakai masker, penutup wajah dan membawa alat pengecek suhu tubuh. Jadi mereka aman, kami pun juga nyaman dilayani,” tuturnya.

Seluruh Petugas BPJS Kesehatan Tangerang Dibekali Perlindungan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/sabtu-covid-5-1.jpg" alt="Ilustrasi petugas medis mengenakan alat pelindung diri saat simulasi penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC) Surabaya. Hanif Nashrullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas medis mengenakan alat pelindung diri saat simulasi penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC) Surabaya. Hanif Nashrullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa penelitian sebelumnya sudah mengungkapkan bahwa virus Korona jenia SARS-CoV-2 memang bisa bertahan di udara dalam bentuk aerosol. Misalnya partikel Coronavirus bisa berlama-lama di udara seperti di rumah sakit.  Temuan itu, berdasarkan pada pengukuran partikel di udara di dua rumah sakit di Wuhan selama wabah. Penelitian juga menunjukkan partikel virus SARS-CoV-2 dapat bertahan pada peralatan pelindung pekerja medis (APD) atau di udara dalam toilet yang digunakan oleh pasien. Beberapa jejak juga ditemukan dalam endapan aerosol pada permukaan di ICU.  Penelitian yang akan diterbitkan dalam jurnal Nature, mengindikasikan bahwa virus tersebut berpotensi menular melalui tetesan kecil yang tergantung di udara yang disebut aerosol. Dan aerosol yang sarat virus dapat berperan dalam mencemari permukaan.  Para peneliti Universitas Wuhan, mengukur konsentrasi SARS-CoV-2 RNA dalam aerosol dari 30 area yang berbeda dari dua rumah sakit selama wabah di Wuhan. Kabar baiknya, jika semua peralatan medis dan ruangan rumah sakit memiliki ventilasi yang baik dan rutin didesinfeksi maka penularan akan terbatas.  "Hasil kami menunjukkan bahwa ventilasi ruangan, ruang terbuka, sanitasi pakaian pelindung, dan penggunaan yang tepat dan desinfeksi area toilet dapat secara efektif membatasi konsentrasi Sars-CoV-2 RNA dalam aerosol,” kata para peneliti seperti dilansir dari South China Morning Post, Sabtu (2/5).  Bisa Menular dari Kamar Ganti Petugas Medis  Di satu rumah sakit, tim menemukan peningkatan kadar SARS-CoV-2 RNA di kamar ganti yang digunakan oleh petugas medis untuk melepas peralatan pelindung pribadi mereka (APD). Terlihat partikel virus menyebar dari pakaian pelindung (APD) mereka ke udara.  Tapi untungnya, jika setelah itu langsung disemprot desinfektan, maka tidak ada jejak virus yang ditemukan setelah kamar didesinfeksi. Termasuk membersihkan alat pelindung sebelum dipindahkan.  Tak hanya kamar ganti, toilet kecil yang berventilasi buruk di salah satu rumah sakit juga menyimpan virus di udara. Para peneliti melihat partikel virus bisa berasal dari napas pasien yang terinfeksi, atau mungkin ada dalam tinja dan urin dan menyebar ketika toilet disiram. Sementara peneliti mencatat konsentrasi rendah Coronavirus terdapat di udara yang berventilasi baik atau ruang publik terbuka.  Peran tetesan aerosol dalam penularan penyakit telah menjadi subjek penyelidikan dan perdebatan sejak awal wabah. Tetesan aerosol, yang diklasifikasikan sebagai udara berdiameter lebih kecil dari 5 mikrometer, mampu menyebar jarak lebih jauh dan tetap berada di udara lebih lama.  Tetapi penularan lewat aerosol belum diidentifikasi sebagai penularan utama. Sebab Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tetap menekankan penularan adalah jika kontak erat dengan orang lain, terkena tetesan yang lebih besar baik langsung dari batuk dan bersin atau pada permukaan yang telah mereka sentuh.  "Di luar lingkungan medis, ada kemungkinan partikel virus terguncang ke udara jika orang tidak melepas masker atau pakaian yang terkontaminasi dengan hati-hati," kata Ahli Virologi Kesehatan Klinis dan Masyarakat di Universitas Hong Kong, Malik Peiris.  "Risiko yang lebih besar adalah jika Anda melepas topeng Anda menyentuh bagian depan topeng dan tidak mencuci tangan dan menyentuh mata Anda, itu risiko yang jauh lebih besar daripada apa pun yang terguncang ke udara," tukas Peiris.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jyUbcSjL3MI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=dDCfX6vfNbA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=t2OKbXOKC6Y

Virus Korona Bisa Menyebar dari Ruang Ganti APD Tenaga Medis RS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/RDS.jpg" alt="Sebagai bagian dari kepedulian terhadap petugas medis yang berjuang melawan Covid-19, PT Reycom Document Solusi (RDS Group) memberikan bantuan lebih dari 1.000 APD (Alat Pelindung Diri) ke sejumlah rumah sakit rujukan di Jakarta, Surabaya, Malang, Semara" width="100%">
<figcaption>Sebagai bagian dari kepedulian terhadap petugas medis yang berjuang melawan Covid-19, PT Reycom Document Solusi (RDS Group) memberikan bantuan lebih dari 1.000 APD (Alat Pelindung Diri) ke sejumlah rumah sakit rujukan di Jakarta, Surabaya, Malang, Semara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dalam situasi pandemi seperti yang kita rasakan beberapa minggu ke belakang, tenaga medis menjadi garda terdepan dalam menghadapi Covid-19. Berbagai usaha telah dilakukan untuk melindungi tenaga medis ketika bertugas agar dapat bekerja maksimal, namun ketersediaan alat pelindung diri menjadi tantangan tersendiri.  Menyadari kondisi tersebut, RDS Group (PT Reycom Document Solusi) sebagai penyedia solusi bisnis, bergerak untuk membantu melindungi tenaga medis di berbagai kota di Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 melalui program RDS Group Care.  Direktur Utama RDS Group, Randy Chandra menyatakan bahwa program ini diluncurkan sebagai respon atas situasi pandemi Covid-19 yang sedang melanda saat ini. “Tentunya sebagai perusahaan swasta nasional, kami menyadari bahwa kami juga memiliki tanggung jawab untuk membantu berbagai elemen dalam menghadapi pandemic Covid-19. Program ini bertujuan untuk membantu para tenaga medis agar dapat menjalankan tugasnya dengan aman,” jelas Randy dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Rabu (29/04).  Melalui program ini, RDS Group berusaha membantu rumah sakit rujukan pemerintah dan tenaga medis yang bekerja di dalamnya, agar dapat bertugas dengan aman dilengkapi oleh APD. “Kita semua tentu menyadari bahwa tenaga medis dalam situasi seperti ini mengemban tugas yang mulia, membantu kita semua menghadapi pandemi Covid-19. Untuk itu, RDS Group ingin menjaga mereka selama bertugas dengan menyediakan APD yang dibutuhkan,” jelas Hendra Prayitno selaku Branch Manager Surabaya RDS Group.  Bantuan diberikan oleh RDS Group ke beberapa rumah sakit rujukan pemerintah seperti RS Sulianti Saroso dan RSUP Persahabatan di Jakarta, RS Adam Malik di Medan, RS Karyadi di Semarang, RS UNAIR dan RS Al Irsyad di Surabaya serta RSSA Malang. Sebanyak lebih dari 1.000 APD dikirimkan oleh RDS Group ke rumah sakit tersebut.  “Ketika masyarakat bisa menjaga diri, maka kami tenaga kesehatan menjaga dari belakang agar masyarakat tetap sehat. Kami berterimakasih atas bantuan yang diberikan oleh RDS Group di masa-masa sulit ini. Di sisi lain, kami juga mengharapkan kerja sama dari masyarakat untuk tetap di rumah agar kita semua dapat segera melalui masa-masa sulit ini,” ujar dr Pompini A. Sitompul, SpP (K) selaku salah satu dokter spesialis penanganan Covid-19 RS Sulianti Saroso.  “Di tahap pertama donasi akan dikirimkan kepada RS Sulianti Saroso serta RS Al Irsyad Surabaya. Tentunya kami berharap program ini dapat membantu tenaga medis di rumah sakit tersebut dalam menghadapi pandemi Covid-19, sehingga kita semua dapat melalui kondisi ini dan kembali menikmati rutinitas sebelumnya,” tutup Randy.

RDS Group Care Dukung Tenaga Medis Hadapi Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#alat pelindung diri

Berita Terkini