<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-dilantik-ngabalin-harus-resign-dari-ap-i-jika-ingin-nyaleg_m_229386.jpg" alt="Ali Mochtar Ngabalin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ali Mochtar Ngabalin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan penempatan sejumlah kerabat Presiden Joko Widodo (Jokowi) di posisi petinggi BUMN merupakan bentuk kepercayaan negara pada kemampuan mereka. "Semua orang yang dianggap oleh negara memiliki kewenangan dan kemampuan yang mumpuni, ya seperti itu," kata Ali Mochtar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu. Pernyataan itu menjawab sejumlah kritik terhadap keponakan Presiden Jokowi, Bagaskara Ikhlasulla Arif, yang ditunjuk untuk memegang jabatan sebagai Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero). Ponakan Presiden Jokowi lainnya adalah Joko Priyambodo yang diangkat menjadi Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Dia resmi berada di posisi strategis tersebut sejak 20 Mei 2024. Kerabat Presiden Jokowi berikutnya yang duduk di perusahaan pelat merah juga didapat Sigit Widyawan, suami dari sepupu Jokowi, yang kini menjabat Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI. Ngabalin yang pernah menjabat sebagai Komisaris di Angkasa Pura I, kemudian di Pelindo III, menyebut kritik terhadap kerabat Jokowi sebagai sebuah masukan yang disampaikan seorang pengamat. "Kalau pengamat itu kan namanya juga pengamat, mengamati dari jauh kan? Mengamati," ujarnya. Ngabalin meyakini bahwa akuntabilitas sistem pemerintahan di Indonesia sama sekali tidak diragukan. Ngabalin juga memastikan bahwa mandat yang mereka emban bukan sebagai politik balas budi. "Sama sekali tidak ada hubungannya, jauh," ucapnya. Ngabalin mengimbau masyarakat untuk menghargai kapasitas dan kapabilitas seseorang dalam mengemban jabatan publik. "Jangan dipikir dinastilah, nepotismelah, dikit-dikit," katanya. (*)

Ngabalin meyakini bahwa akuntabilitas sistem pemerintahan di Indonesia sama sekali tidak diragukan meski Kerabat Jokowi Jadi Petinggi BUMN

Sejumlah Kerabat Jokowi Diangkat Jadi Petinggi BUMN, Ali Ngabarin: Jangan Dipikir Dinasti lah,  Nepotisme 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ngabalin-muhammad-ridwan-jpc-1.jpg" alt="Tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin. (MUHAMMAD RIDWAN/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin. (MUHAMMAD RIDWAN/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak ikut campur dalam hal pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti yang telah diketahui, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh diduga menetapkan secara sepihak Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal PKB sejauh ini tidak termasuk dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah digadang-gadang sebagai calon kuat cawapres Anies&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak, Presiden tentu tidak mungkin bisa ikut dalam setiap keputusan pimpinan-pimpinan partai politik atau seperti Mas Anies diberikan kewenangan penuh oleh Partai NasDem. Kalau Anies kemudian menganggap cocok dengan PKB dan Muhaimin Iskandar, kenapa publik harus menilai Jokowi ikut cawe-cawe di sana,&rdquo; tegas Ngabalin dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan tersebut mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Istana Negara Jakarta, Kamis (31/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012904852/kesal-ahy-dan-demokrat-jadi-korban-sby-curhat-soal-musang-berbulu-domba">Kesal AHY dan Demokrat Jadi Korban, SBY Curhat Soal Musang Berbulu Domba</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal dalam pertemuan tersebut, tidak menyinggung sama sekali mengenai duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya pertemuan biasa, pertemuan biasa, ya memang bertemu, ya pertemuan biasa," kata Presiden Jokowi di sela peninjauan persiapan KTT ASEAN 2023 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012901997/sekjen-demokrat-kesal-tanpa-persetujuan-koalisi-surya-paloh-pasangkan-anies-dengan-cak-imin-di-pilpres-2024">Sekjen Demokrat Kesal, Tanpa Persetujuan Koalisi Surya Paloh Pasangkan Anies dengan Cak Imin di Pilpres 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi menegaskan pertemuan tersebut tidak membahas tentang rencana duet Anies-Cak Imin. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga tidak ikut campur terkait isu perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu urusan ketua partai, urusannya partai-partai, bukan urusan presiden," ujar Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyatakan pertemuannya dengan Presiden Jokowi membahas tentang situasi politik saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya saya ngobrol sama teman (Presiden Jokowi), sudah lama tidak jumpa. Ada (pembicaraan politik), bagaimana suasana keadaan politik, kita sama-sama bersyukur, suasana politik begitu tenang," kata Surya Paloh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun saat ditanya awak media apakah dirinya melaporkan kepada Presiden tentang rencana menduetkan Anies dengan Cak Imin, Surya Paloh tidak mengiyakan, namun juga tidak menyangkal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berbagai macam persoalan kita bahas bersama dalam suasana bersahabat dan hangat, mungkin karena sudah lama tidak bertemu," tutur Surya.</div> &nbsp;

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh diduga menetapkan secara sepihak Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan.

Ngabalin Tegaskan Joko Widodo Tidak Ikut Campur Soal Cak Imin Jadi Cawapres Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Menkominfo-Jas-6.jpg" alt="Menkominfo Johnny G. Plate. (KEMENKOMINFO)" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Johnny G. Plate. (KEMENKOMINFO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar mundurnya <a href="https://www.jawapos.com/tag/johnny-g-plate/">Johnny G. Plate</a> dari jajaran Kabinet Indonesia Maju santer terdengar kemarin (5/1). Namun, sosok menteri dari Partai Nasdem itu memastikan masih menjadi pembantu Presiden Joko Widodo.  Isu terkait menteri komunikasi dan informatika tersebut sebenarnya beberapa kali terdengar. Mulai ramai kasus pembobolan data masyarakat hingga manuver Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun, kabar itu kemarin dibantah langsung oleh Johnny.  ”Dapat saya sampaikan hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan presiden sebagai anggota kabinet,” kata dia.  Johnny menuturkan bahwa pergantian menteri merupakan kewenangan presiden. Karena itu, semua keputusan kembali kepada Presiden Joko Widodo. ”Saya percaya dan yakin setiap partai politik di Indonesia memahami hak konstitusi prerogative right presiden tersebut.”  Terpisah, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) <a href="https://www.jawapos.com/tag/ali-mochtar-ngabalin/">Ali Mochtar Ngabalin</a> kemarin mengatakan, kalaupun ada menteri yang diganti, tidak boleh marah.  ”Harus tetap tersenyum seperti saat awal dipilih karena waktunya sudah sampai di sini saja,” ujarnya. Ngabalin-lah yang juga memberi sinyal akan ada reshuffle. ”Mungkin Januari ini,” katanya.

Johnny G. Plate Bantah Mundur sebagai Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-dilantik-ngabalin-harus-resign-dari-ap-i-jika-ingin-nyaleg_m_229386.jpg" alt="Ali Mochtar Ngabalin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ali Mochtar Ngabalin. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin melaporkan kasus dugaan penipuan terkait sumbangan Ramadan 2022 yang mencatut namanya, ke Bareskrim Polri, Jakarta.  "Ada orang mencatut nama saya, kemudian lembaga kepresidenan juga untu minta-minta uang sumbangan hadiah bulan suci Ramadan," ujar Ngabalin di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/4).  Politikus Partai Golkar tersebut mengaku, dirinya sangat dirugikan adanya dugaan penipuan yang mencatut namanya tersebut, dengan modus meminta sumbangan.  "Saya percaya bahwa ini suatu kejahatan yang sungguh menciderai harkat martabat saya," katanya.  Ngabalin juga menegaskan, pencatutan namanya tidak hanya mencederai harkat martabatnya secara pribadi tapi juga keorganisasian. Pasalnya selain di KSP dirinya juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubaligh Seluruh Indonesia.  Karena itu, Ngabalin percaya bahwa Bareskrim Polri mampu mengungkap dugaan penipuan berkedok meminta sumbangan yang mengatasnamakan dirinya tersebut.  "Polisi sebagai suatu institusi negara yang sangat terpercaya di republik ini saya percaya bisa mengambil kerja kerja yang sangat profesional dalam mengungkapkan siapa dan apa di balik ini semua," ungkapnya.  Diketahui, nama Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin tercatut dalam surat yang meminta sumbangan kepada Wali Kota Cirebon Nashrudin Aziz sebesar Rp 800 juta. Sumbangan itu disebut sebagai santunan untuk anak yatim di bulan Ramadan.

Namanya Dicatut untuk Minta Sumbangan, Ngabalin Nagadu ke Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ngabalin-muhammad-ridwan-jpc-1.jpg" alt="Tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin. (MUHAMMAD RIDWAN/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin. (MUHAMMAD RIDWAN/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada personel TNI-Polri yang membicarakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di grup WhatsApp diklaim merupakan hal yang wajar. Karena sebagai Presiden, Jokowi merupakan pimpinan tertinggi negara.  "Harus tahu bahwa UUD 1945 itu menjelaskan bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tentara itu bukan hanya di depan para pimpinan TNI, tapi tentara itu sampai di kampung-kampung, sampai di dusun-dusun," kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin dalam diskusi daring, Minggu (6/3).  Menurut Ngabalin, pesan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat pimpinan TNI-Polri tahun 2022 beberapa waktu lalu merupakan hal yang wajar. Karena kepala negara, tidak perlu meminta bantuan dari pimpinan TNI.  "Sebagai seorang Kepala Negara, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, pesan ini harus bisa sampai di dusun sana, langsung dari mulut Presiden. Pesan itu bisa sekejap sampai ke seluruh dunia," tegas Ngabalin.  Ngabalin pun menegaskan, Jokowi berhak memantau pembicaraan TNI-Polri. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak ingin dilakukan. Ngabalin menyesalkan, pihak-pihak yang mempermasalahkan pihak-pihak yang mengkritisi pernyataan Jokowi menegur prajurit TNI-Polri.  "Kalau mereka menuduh kok Presiden ngintip-ngintip, ini karena mereka tidak punya pengetahuan tentang ilmu dan knowledge-nya rendah," ujar Ngabalin.  Menurutnya, Jokowi memang tidak langsung memantau grup tersebut. Pemantauan dilakukan oleh pembantu Presiden, dengan memberikan laporan langsung.  "Presiden itu kan Kepala Negara, ada BIN usernya adalah Presiden, tentara ada BAIS, polisi ada Intelkam," ucap Ngabalin.  Oleh karena itu, Anggota TNI-Polri diminta tidak sembarangan menggunakan grup WhatsApp untuk menyebarkan sikap perlawanan dengan pemerintah. Tindakan itu bisa menghancurkan negara.  "Jadi, narasi ini tidak boleh dipakai oleh orang-orang yang katanya punya pengetahuan tapi sesungguhnya tidak punya pengetahuan dan merusak dialog orang di luar publik," tegas Ngabalin.  Sebelumya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran TNI-Polri agar tidak disusupi penceramah radikal dalam kegiatan keagamaan.  Jokowi juga meminta agar TNI dan Polri termasuk istri-istrinya harus disiplin termasuk dalam WhatsApp grup (WAG) di kalangan internal. Jokowi mengaku percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG itu dibacanya.  "Disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," ungkap Jokowi beberapa waktu lalu.

Ngabalin Sebut Penuduh Jokowi Intip WA TNI-Polri Ber-Knowledge Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ngabalin-muhammad-ridwan-jpc-1.jpg" alt="Tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin. (MUHAMMAD RIDWAN/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin. (MUHAMMAD RIDWAN/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin kembali berseteru dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Hal ini berawal dari sindiran anak buah Prabowo Subianto itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Sebelumnya, Fadli memang sempat menyindir Jokowi kapan mengunjungi Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang sudah kebanjiran selama tiga pekan. Merespons hal itu, Ngabalin mengatakan, tidak semua bencana harus ditangani oleh presiden. Menurutnya, Fadli harus lebih sering membaca aturan sebelum melontarkan kritik.  "Jangan banyak ngoceh. Kalau dia berteriak-teriak nanti malu, masa DPR tidak mengerti. Suruh baca, belajar lagi," kata Ngabalin saat dihubungi, Minggu (14/11).  Ngabalin pun meminta Fadli ini rajin baca regulasi dan Undang-Undang. Agar paham dan mengerti pada tingkat mana skala nasional ditangani.  "Harus padah pada tingkat mana provinsi bencana daerah ditangani, dan pada tingkat mana bupati, wali kota penanganannya," kata dia menambahkan.  Ngabalin juga menambahkan, Fadli sebagai anggota Dewan juga tidak seharusnya hanya bisa mengkritik. Menurut dia, Fadli bisa mengumpulkan dana bersama anggota dewan lainnya untuk membantu korban banjir Sintang.  "Kalau DPR itu dia bisa kumpulkan, jadi pelopor, kumpulkan teman-teman DPR-nya, khususnya dapil sana suruh turun dulu," tegasnya.  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyindir Presiden Joko Widodo yang lebih memilih menjajal Sirkuit Internasional Mandalika daripada mengunjungi Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang sudah kebanjiran selama tiga pekan.  Hal itu dilontarkan Fadli ketika mengutip cuitan Jokowi di Twitter. Dalam cuitannya, Jokowi mengunggah foto dirinya tengah mengaspal di Sirkuit Mandalika dengan motor Kawasaki W175 hasil modifikasi.  "Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah tiga minggu banjir belum surut," cuit Fadli Zon lewat akun @fadlizon, Sabtu (13/11).

Fadli Sindir Jokowi, Ngabalin Langsung Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/pesawat-kepresidenan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengecatan ulang (repaint) Pesawat Kepresidenan RI menuai polemik. Pasalnya banyak yang mengeluhkan hanya membuang anggaran dan tidak tepat dilakukan di masa pandemi Covid-19.  Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menuturkan pengecatan Pesawat Kepresidenan tersebut dilakukan di dalam negeri. Sehingga hal itu bisa membantu roda perekonomian dari sektor industri di dalam negeri.  "Harus dipahami dan dimengerti bahwa apa yang dilakukan hari ini terkait dengan pengecetan Pesawat Kepresidenan bukan dibawa ke luar negeri. Dilakukan di tanah air, artinya perederan keuangan ada di dalam negeri," ujar Ngabalin kepada wartawan, Kamis (5/8).  Ngabalin mengatakan, anggaran pengecatan Pesawat Kepresiden tersebut bukan dilakukan secara tiba-tiba. Namun sudah disepakati pada 2019 silam, jauh sebelum adanya pandemi Covid-19. "Karena kan pandemi itu baru terjadi satu tahun setengah lalu. Sementara alokasi anggaran untuk coba bayangkan ini Agustus 2021. Sementra 2019 alokasi anggarannya. Saya sudah cek semuanya," tuturnya.  Oleh sebab itu, politikus Partai Golkar itu menegaskan, biaya pengecatan Pesawat Kepresidenan tersebut sama sekali tidak menganggu anggaran penanganan pandemi Covid-19 di tanah air. "Alokasi anggaran 2019 dengan pembiayaan dari APBN menjadi Kemensetneg itu jauh dari alokasi yang ditetapkan untuk Covid-19," ujarnya.  Ngabalin juga meminta kepada semua pihak jangan mengkait-kaitan anggaran penanganan Covid-19 di dalam negeri dengan biaya pengecatan Pesawat Kepresidenan.  Pasalnya menurut Ngabalin, pemerintah memiliki kepedulian yang tinggi terkait masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 ini.  "Bahwa kalau pokoknya di Istana Merdeka, Istana Kepresidenan atau di KSP itu semua yang terkait jangan pernah mengajarkan kami tentang bagaimana tingkat kepedulian kita terhadap Covid-19," ungkapnya. "Karena setiap hari kami atasi masalah itu (Covid-19 Red) dan kami mengerti bagaimana nurani dan denyut jantunya Covid-19? itu dia berkembang dan bagaimana mengatasinya," tegasnya. (*)   &nbsp;

Ngabalin: Repaint Pesawat Kepresidenan Bantu Gerakkan Roda Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/hoaks-ngabalin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>FOTO Ali Mochtar Ngabalin berdiri di dalam sebuah gereja beredar di media sosial beberapa hari terakhir. Akun Facebook Rudi Bandudos yang mengunggah foto tersebut pada 10 April lalu menyebut bahwa Ngabalin sedang berceramah di dalam gereja.  ”Kalau ini Ngabalin asli mabok agama berceramah di dalam gereja,” tulis akun Rudi Bandudos. Dalam foto itu, Ngabalin tampak memakai setelan cokelat dan sorban putih. Di sampingnya berdiri seorang pria yang mengenakan batik dan memegang mikrofon (bit.do/NgabalinCeramah).  Respons netizen atas foto tersebut beragam. Rata-rata mengecam, tetapi ada juga sebagian yang membela. Namun, semuanya terjebak pada perdebatan boleh tidaknya Ngabalin yang beragama Islam berceramah di gereja. Padahal, akar dari perdebatan itu keliru.  Berdasar penelusuran, foto Ngabalin berada di dalam gereja tersebut beredar sejak 2018 saat menjabat tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP). Dia datang untuk melihat acara ibadat minggu di GBI Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara.  Kedatangan Ngabalin langsung disambut Gembala Sidang GBI Mawar Saron Pdt Jacob Nahuway. Ngabalin tiba pada pukul 11.15. Dia pun dipersilakan Pendeta Jacob naik ke atas panggung untuk menyapa jemaat. ”Tolong berikan tepukan tangan yang meriah untuk Bapak Ngabalin,” ujar Pendeta Jacob saat menyambut Ngabalin.  Ketika diperkenalkan Pendeta Jacob, Ngabalin sempat menyapa para jemaat yang hadir. Tidak ada pemberitaan media arus utama yang menyebut Ngabalin menyampaikan ceramah. Misalnya, yang diberitakan portal media kumparan.com pada 16 September 2018. Disebutkan, tidak ada satu kata pun yang disampaikan Ngabalin kepada jemaat selain hanya menyapa dengan kata haleluya. Pertemuan antara Ngabalin dan Pendeta Jacob juga dilangsungkan setelah ibadat dan makan siang secara tertutup. Anda dapat membacanya di bit.do/TidakCeramah.  Tujuan Ngabalin datang ke GBI Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara, adalah meninjau kondisi gereja. Sebab, gereja tersebut akan dikunjungi Presiden Joko Widodo. Anda dapat membacanya di bit.do/TinjauLokasi Kunjungan.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/17/04/2021/polisi-belum-izinkan-satpam-pakai-pangkat-ini-alasannya/">Polisi Belum Izinkan Satpam Pakai Pangkat, Ini Alasannya</a>  FAKTA  Foto yang diunggah akun Facebook Rudi Bandudos memperlihatkan Ali Mochtar Ngabalin meninjau kondisi GBI Mawar Saron, Jakarta Utara, pada 2018. Dia tidak memberikan ceramah, tetapi mengadakan pertemuan tertutup dengan Pendeta Jacob Nahuway.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=96jHZxCU1MM

Ali Mochtar Ngabalin Tinjau Kondisi Gereja Dikira Ceramah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ngabalin-muhammad-ridwan-jpc-1.jpg" alt="Tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin. (MUHAMMAD RIDWAN/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin. (MUHAMMAD RIDWAN/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – DPR telah menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo terkait penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengembuskan kabar adanya pergantian pada pekan ini.  ”Menurut saya, itu (pergantian, Red) tak lama. Ketika ditanya kapan dan insya Allah pekan ini,” ungkap Ngabalin kemarin (13/4).  Apa yang mendasari pernyataan Ngabalin? Menurut dia, Jokowi tidak pernah lama dalam mengambil keputusan. Jika dihitung dari pengiriman surat ke DPR pada 30 Maret lalu, hari ini memasuki pekan kedua.  Meski demikian, Ngabalin menyatakan bahwa pergantian menteri itu merupakan hak prerogatif presiden. Artinya, siapa dan kapan merupakan kewenangan Jokowi. ”Setiap saat bisa beliau lakukan,” ucapnya. Dia meminta agar semua pihak bersabar menunggu pengumuman pergantian menteri.  Pada kesempatan lain, staf ahli presiden bidang komunikasi Mochammad Fadjroel Rachman menyatakan belum mendapat informasi terkait pergantian menteri. Seperti halnya Ngabalin, Fadjroel menekankan bahwa pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden.  Sementara itu, Masduki Baidlowi, juru bicara wakil presiden, turut menyinggung potensi reshuffle dalam waktu dekat. Khususnya terkait dengan penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud. Juga munculnya kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi.  ’’Kalau itu ada reshuffle dan seterusnya, tentu saja Wapres sudah rembukan dengan presiden,’’ katanya. Tetapi, dia menegaskan tidak berbicara lebih jauh. Sebab, pada saatnya akan ada pembicaraan lebih spesifik antara Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Setelah semuanya selesai dan klir, informasinya akan disampaikan lebih lanjut kepada publik.  Masduki juga menanggapi soal munculnya Kementerian Investasi. Menurut dia, investasi sangat penting untuk bangsa Indonesia ke depan. Tetapi, lagi-lagi soal substansi dibentuknya Kementerian Investasi, Masduki belum bisa memberikan penjelasan.’’Belum final, masih diselesaikan. Tunggu saja dulu, sabar saja dulu,’’ tuturnya.  Terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memilih tidak menanggapi isu reshuffle itu. Saat dihubungi melalui pesan singkat, mantan bos Gojek tersebut tidak merespons. Padahal, posisi nomor satu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi yang paling santer disebut. Hal itu menyusul adanya penggabungan Kemendikbud dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).  Sementara itu, berdasar survei Indonesia Political Opinion (IPO), ada sejumlah menteri yang layak untuk diganti. Di sektor ekonomi, nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah berada di posisi teratas. Diikuti Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.  Di sektor polhukam, menteri yang paling mendapat sorotan adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, diikuti Men PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Menkominfo Johny Plate. Di sektor maritim/investasi, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menteri ESDM Arifin Tashrif.  Terakhir di sektor PMK, yang diusulkan responden IPO untuk di-reshuffle adalah Menpora Zainudin Amali, Menteri PPA Gusti Ayu Bintang, dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar.  Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, meski publik menghendaki nama-nama tersebut diganti, bukan berarti mereka terancam di-reshuffle pekan ini. Sebab, pada praktiknya, meski hak presiden, reshuffle harus mencerminkan keputusan politik koalisi pemenang pilpres.  ’’Untuk itu, menteri tersasar adalah mereka yang selain minim prestasi, juga minim relasi parpol,’’ ujarnya tadi malam.  Dia mencontohkan, sesering apa pun publik mendorong pergantian Yasonna atau Ida Fauziah, jika di level koalisi tidak ada titik temu, itu tidak akan terlaksana. ’’Selama parpol menghendaki keberadaan mereka,’’ imbuhnya.  Terkait wacana peleburan Kemenristekdikti dan Kemendikbud, Dedi menilai sudah sewajarnya ada satu menteri yang dicopot menyusul hilangnya Kemenristekdikti. Namun, untuk siapa yang dicopot, Dedi menilai Bambang Brodjonegoro maupun Nadiem Makarim memiliki kans yang sama.  ’’Keduanya sama-sama bukan dari parpol. Untuk itu, pilihan bisa mengarah pada tokoh yang paling berjasa dalam proses pilpres,’’ tuturnya. Selain itu, bergantung pada hasil evaluasi. Dedi menilai, akan lebih mudah melakukan evaluasi secara objektif mengingat keduanya nonpartai.  Sementara itu, DPR telah memberikan lampu hijau pada pembentukan Kementerian Investasi. Hal itu menyusul surat presiden (surpres) yang berisi pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian. Nanti Kementerian Investasi mengambil alih tugas dan fungsi Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). Keberadaan Kementerian Investasi merupakan tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam UU Cipta Kerja.  Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Maxensius Tri Sambodo menyoroti rencana pemerintah membentuk Kementerian Investasi. Dia berharap pembentukan kementerian baru itu tidak terjebak pada motivasi bagi-bagi kekuasaan. Peneliti yang akrab disapa Max itu menjelaskan, dirinya secara umum menyambut positif pembentukan Kementerian Investasi tersebut. Selama ini komando investasi berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). ’’Dengan harapan jika BKPM bertransformasi menjadi kementerian, sumber daya yang dimiliki akan semakin besar,’’ katanya kemarin.  Selanjutnya, dengan berbentuk kementerian, diharapkan dapat dilakukan pengambilan keputusan yang jauh lebih strategis dan berdampak besar pada iklim investasi nasional. Selain itu, koordinasi dengan kementerian lain bisa lebih efektif karena ada unsur kesetaraan. ’’Harapannya, tentu saja kegiatan investasi akan semakin bergerak cepat,’’ jelasnya.  Namun, Max mengatakan bahwa dengan organisasi yang berubah menjadi kementerian, ada risiko struktur organisasi yang semakin besar. Hal tersebut bisa menimbulkan hambatan organisasi. Karena itu, Max berharap struktur organisasi Kementerian Investasi dipertimbangkan dengan baik sehingga tidak malah memperburuk koordinasi.  Max mengingatkan, bertambahnya lini organisasi di Kementerian Investasi nanti tidak boleh terjebak pada praktik bagi-bagi kekuasaan. Apalagi sampai diberikan kepada orang yang tak kompeten dan tidak profesional. Dia menegaskan, Kementerian Investasi harus mampu bekerja dengan cepat, efektif, efisien, dan profesional.  Menurut Max, ada sejumlah PR di dunia investasi Indonesia. Tidak hanya soal birokrasi yang sering disebut berbelit-belit. Tetapi, juga kendala SDM, kebijakan ketenagakerjaan, insentif, koordinasi dan konsistensi kebijakan, serta infrastruktur.  BKPM sebelumnya melansir realisasi investasi sepanjang 2020 mencapai Rp 826,3 triliun. Capaian itu lebih tinggi dari target yang dipasang, yaitu Rp 817,2 triliun. Sementara itu, realisasi investasi pada 2019 tercatat Rp 809,6 triliun.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/14/04/2021/reshuffle-kabinet-menteri-baru-dinilai-layak-dipertahankan/">Reshuffle Kabinet, Menteri Baru Dinilai Layak Dipertahankan</a>  Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani memandang, langkah presiden yang akan membentuk Kementerian Investasi memang menarik untuk dicermati. Ajib menyebutkan, adanya Kementerian Investasi tak bisa dilepaskan dari komitmen presiden ketika dilantik periode kedua ini. Yakni, peningkatan kualitas SDM, keberlanjutan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi, dan transformasi ekonomi.  Kementerian Investasi diharapkan menjadi pemecah kebuntuan dan bottlenecking investasi. Kementerian itu adalah langkah nyata pemerintah untuk mendorong debirokratisasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih business friendly.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/-dUhCWipqig

Ngabalin: Pekan Ini Reshuffle Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gaya-komunikasi-ngabalin-jadi-sorotan-elite-timses-jokowi-maruf_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat bersama Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin yang kini sedang disorot TKN Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat bersama Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin yang kini sedang disorot TKN Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, hingga saat ini tidak ada pembicaraan mengenai jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ditambah menjadi tiga periode.  Hal itu dia katakan merujuk pernyataan pendiri Partai Ummat Amien Rais yang curiga adanya perubahan yang mengatur tentang masa jabatan kepala negara yang maksimal hanya dua periode. "Tidak ada. Saya tegaskan tidak ada," ujar Ngabalin kepada wartawan, Senin (15/3).  Politikus Partai Golkar tersebut menambahkan, yang diungkapkan oleh Amien Rais adalah hoaks. Sebab sampai saat ini tidak adanya pembicaraan mengenai perubahan kepala negara dari dua periode ke tiga periode. "Pak Amien itu kan cari panggung saja, sebar hoaks, sebar berita bohong. Jadi tidak usahlah bikin berita penuh hoaks," katanya.  Ngabalin menuturkan, Amien Rais tidak perlu menyebar hoaks-hoaks seperti itu. Seharusnya menurut Ngabalin pada saat Amien Rais bertemu dengan Presiden Jokowi mengungkapkan soal masalah jabatan tiga periode kepala negara.  "Sudah diberi kesempatan bicara seluas-luasnya sama Presiden kenapa tidak bicara. Nanti begitu keluar dia baru ngomong di mana-mana, di channel YouTube dan lain-lain," ungkapnya.  Oleh sebab itu Ngabalin mengatakan, memang sudah menjadi karakter Amien Rais yang suka menyebarkan berita bohong seperti itu. Padahal itu tidak semestinya dilakukan. "Artinya memang karakternya begitu, suka sebar hoaks, sebar isu dan lain-lain. Penuh dendam dan lain-lain," tuturnya.  Sebelumnya, Amien Rais menaruh kecurigaan terhadap upaya yang dilakukan sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal dalam aturan hukum agar presiden Jokowi bisa kembali memimpin dalam tiga periode. "Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini, akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya," kata Amien.  Amien sendiri menangkap sinyal politik terkait skenario yang tengah dilakukan sejumlah pihak untuk melakukan manuver agar Jokowi bisa terpilih sebagai presiden tiga periode. Dia menyebutkan, salah satunya melalui manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, maupun lembaga negara lain guna mencapai tujuan tersebut. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/N0JlzbOTlPY

Ngabalin Sebut Amien Rais Sebar Hoax soal Jabatan Presiden 3 Periode

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ali mochtar ngabalin

Berita Terkini

Sejumlah Kerabat Jokowi Diangkat Jadi Petinggi BUMN, Ali Ngabarin: Jangan Dipikir Dinasti lah, Nepotisme